drh. Chaidir, MM | Berawal Dari Keteladanan | OKNUM birokrasi Pemerintah Provinsi Riau tak henti-hentinya bikin heboh. Sayangnya oknum yang bikin ulah tersebut bukan seperti Briptu Norman Kamaru yang bikin harum korp-nya. Yang terjadi justru sebaliknya.

Sekitar dua bulan lalu, media masa lokal heboh memberitakan adanya pungutan liar dalam pe
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Berawal Dari Keteladanan

Oleh : drh.chaidir, MM

OKNUM birokrasi Pemerintah Provinsi Riau tak henti-hentinya bikin heboh. Sayangnya oknum yang bikin ulah tersebut bukan seperti Briptu Norman Kamaru yang bikin harum korp-nya. Yang terjadi justru sebaliknya.

Sekitar dua bulan lalu, media masa lokal heboh memberitakan adanya pungutan liar dalam penerimaan tenaga honor di Satpol PP Provinsi Riau. Delapan orang tenaga honor di Satpol PP diterima setelah memberi uang pelicin. Namun setelah pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Riau, semuanya seperti tak ada masalah. "Mereka sudah bersedia mengembalikan uang itu. Artinya uang itu masih utuh," ujar Syamsurizal, Kepala Inspektorat Provinsi dengan enteng.

Tiga hari lalu, kasus hampir serupa mencuat pula dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau. Oknum BKD diberitakan melakukan pungutan liar terhadap CPNS dan PNS yang mengambil Surat Keputusan (SK). "Panitia yang membagikan SK terang-terangan meminta dana sumbangan minimal Rp 200 ribu. Alasannya, katanya uang adminitrasi dan uang map. Tapi ada juga memberi lebih dari yang dipatokkan oknum pegawai di BKD Riau," jelas seorang PNS yang enggan disebutkan namanya, seperti dikutip detikcom.Kabarnya, uang tersebut akan dikembalikan. Dan mungkin masalahnya juga akan diselesaikan secara adat.

Dua kejadian itu sebenarnyalah merupakan puncak gunung es (iceberg) dari permasalahan penerimaan CPNS di daerah, bahkan praktek KKN pada umumnya. Bila diselami ke bawah permukaan laut, gunung es itu jauh lebih besar dan mengerikan dari yang nampak di permukaan. Sudah menjadi rahasia umum adanya praktek KKN dalam penerimaan CPNS oleh oknum di tubuh birokrasi, namun susah dibuktikan. Salah satu penyebabnya adalah karena pihak yang sudah diterima sebagai CPNS sudah nyaman dengan kelulusannya.

Kita sungguh prihatin, sebab kejadian demi kejadian justru terjadi di depan hidung para pemimpin, yang katanya komit memberantas KKN. Benarkah korupsi tak bisa diberantas? Budaya korupsi kata orang, sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Konon dulu, runtuhnya serikat dagang kumpeni (VOC) disebabkan oleh praktek korupsi orang-orang Belanda yang menjadi pengelola di VOC itu sediri. Ada 200 orang Belanda yang tertangkap tangan korupsi dan dipulangkan ke negeri Belanda (shvoong.com).

Tak ada orang waras yang bermoral yang akan mengatakan setuju terhadap praktek korupsi, karena sangat bertentangan dengan segala nilai luhur yang dimiliki manusia. Namun beberapa pakar menyebut aspek moral bukan sebagai aspek tunggal dari praktek korupsi di Indonesia. Tinggi rendahnya moralitas yang terbangun, tergantung dari perilaku yang mempengaruhi gaya kepemimpinan dalam diri seorang pemimpin. Pola kepemimpinan pemerintahan di daerah yang cenderung menindas dan mengabaikan moralitas akan menyuburkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan praktek-praktek KKN meski di depan mata masyarakat kita sendiri. Semuanya berawal dari keteladanan kepemimpinan. Wallahualam.

kolom - Metro Riau 23 April 2011
Tulisan ini sudah di baca 1384 kali
sejak tanggal 23-04-2011

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat