drh. Chaidir, MM | Politik Kepala Harimau | PEMILIHAN langsung gubernur, bupati, walikota, di negeri kita dalam satu dasa warsa terakhir ini, hiruk pikuk. Perebutan ketiga jabatan politik itu (tentu termasuk wakilnya), ternyata memiliki daya tarik yang sangat luar biasa, seakan memperebutkan harta karun bergunung-gunung. Padahal, jabatan-jaba
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Politik Kepala Harimau

Oleh : drh.chaidir, MM

PEMILIHAN langsung gubernur, bupati, walikota, di negeri kita dalam satu dasa warsa terakhir ini, hiruk pikuk. Perebutan ketiga jabatan politik itu (tentu termasuk wakilnya), ternyata memiliki daya tarik yang sangat luar biasa, seakan memperebutkan harta karun bergunung-gunung. Padahal, jabatan-jabatan itu penuh dengan perangkap. Persis seperti semut, berbondong-bondong mereka mengerumuni gula untuk kemudian sebagian besar diantaranya mati karena mereka tak bisa melepaskan diri dari gula tersebut.

Kenapa begitu? Jawabannya antara lain bisa ditemukan dalam buku Menjadi Pemimpin Politik yang ditulis oleh M Alfan Alfian (2010). "Ada orang yang mengatakan, kalau mau kaya jadilah politisi", begitu ditulisnya. Menurut Alfan Alfian, berpolitik telah direduksi menjadi semata-mata mengejar kekayaan dan memproteksi diri dari banyak masalah yang dihadapi, terutama masalah hukum yang tidak main-main. Lebih jauh Alfan Alfian menyebut, menjadi politisi seharusnya didasari oleh keterpanggilan untuk memperbaki negara dan bangsa ke arah yang lebih baik. Dalam konteks kedaerahan, kita agaknya bisa memparalelkannya dengan kepentingan membangun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terukur setahap demi setahap.

Semestinya, alasan keterpanggilanlah yang menjadi alasan kenapa seseorang ikut berebut kekuasaan politik, bukan karena alasan lain. Mengharapkan kekayaan, atau membentengi diri dari kejaran hukum, atau hanya sekedar mencari kesibukan, akan menyebabkan jabatan politik yang memiliki kekuasaan politik itu menjelma menjadi wajah yang buruk. Sebab kekuasaan politik itu adalah instrumen kepemimpinan yang penggunaannya haruslah melalui metode yang benar.

Sayangnya, rakyat pemilih kita juga menunjukkan perilaku yang aneh, demikian mudahnya menjatuhkan pilihan. Seringkali enggan menggunakan akal sehat, tak mau bersusah payah berpikir panjang, tanpa daya kritis, tidak keberatan dengan money politics, bahkan calon yang sudah menjadi terpidana pun tetap dipilih. Setelah pilihannya menang, satu tahun pertama mereka masih hanyut dalam euforia, pesta syukuran dimana-mana, tapi memasuki tahun kedua penyesalan mulai timbul setelah calon yang dipilih mulai menampakkan belangnya. Apa hendak dikata, nasi sudah jadi bubur. Tetapi, masyarakat kita cepat lupa. Musim pemilihan periode berikutnya, mereka sudah lupa bahwa mereka pernah dibohongi.

Perilaku sosial politik masyarakat kita yang ambivalen, menjadi media yang subur bagi para pemburu rente kekuasaan, yang mengejar jabatan politik bukan karena keterpanggilan. Padahal pemilihan pemimpin yang kita lakukan melalui pemilukada secara langsung sebenarnya merupakan solusi terhadap permasalahan ketertinggalan, tingkat kesejahteraan rakyat rata-rata yang masih rendah, pembangunan infrastruktur yang masih jauh dari memuaskan, peningkatan kualitas SDM, dan berbagai masalah kemasyarakatan lainnya.

Tapi masyarakat banyak yang tak ambil pusing, banyak yang hanya mencari kepuasan instan, sementara politisi dan calon pemimpin tidak memberikan teladan dalam pendidikan politik, bahkan seringkali tidak segan-segan melakukan praktik kecurangan, pembohongan, dan hal-hal yang tak patut dalam etika berpolitik. Popularitas didongkrak melalui perang baliho . Kewibawaan dipaksakan melalui berbagai bentuk sumbangan sosial, sementara pengaruh dibentuk melalui berbagai posisi di organisasi kemasyarakatan.

Padahal menurut Koentjaraningrat (1990), popularitas, kewibawaan, dan pemimpin yang disegani itu diperoleh karena pemimpin/calon pemimpin memiliki kapasitas keahlian dan ketrampilan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi warga masyarakat pada umumnya. Di samping itu, ia juga harus memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan dengan cita-cita dan keyakinan-keyakinan yang dianut oleh sebagian besar warga masyarakatnya. Dengan demikian, menurut Koentjaraningrat, kriteria pemimpin publik dapat diidentifikasi, yaitu: 1) Memiliki keabsahan, 2) Memiliki kewibawaan, 3) Memiliki popularitas, 4) Memiliki kapasitas, dan 5) Memiliki sifat-sifat positif sebagai pemimpin publik ideal.

Koentjaraningrat juga menyebut, dalam peradaban politik modern, makna atau esensi suatu keabsahan yang dimiliki oleh pemimpin publik tentunya telah melalui suatu proses politik yang sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang benar, jujur, dan rasional (substansial). Maksudnya, seorang pemimpin terpilih karena ditopang oleh kediriannya sebagai figur yang berkualitas sesuai dengan kriteria pemimpin ideal yang dimaksud di atas; dan tidak semata-mata karena dipengaruhi oleh latar belakang faktor-faktor kharisma leluhur, karena "politik kepala harimau" (menebarkan rasa takut), karena primordialitas (agama dan suku), dan/atau mengandalkan money-politics. Sudah menjadi rahasia umum bahwa faktor-faktor ini cenderung diandalkan oleh politisi instan dan pemimpin karbitan.

Tidak mudah memahami perilaku sosial masyarakat kita dewasa ini, yang terlena dalam belantara politik serba instan. Dan itu semua bisa menjadi perangkap bagi para pemimpin kita di tingkat lokal. Buktinya, satu demi satu berguguran. Pilu.

kolom - Riau Times 17 April 2011
Tulisan ini sudah di baca 1525 kali
sejak tanggal 17-04-2011

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat