drh. Chaidir, MM | Bola Liar Gedung DPR dan DPD | GEDUNG parlemen di berbagai negara umumnya menjadi landmark alias penanda ibukota negara tersebut. Gedung Capitol di Washington, adalah sebuah gedung megah di Ibukota Amerika Serikat, di samping landmark lainnya, yakni Gedung Putih. Capital Hill adalah gedung Kongres AS. Di Berlin, ibukota Jerman, a
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Bola Liar Gedung DPR dan DPD

Oleh : drh.chaidir, MM

GEDUNG parlemen di berbagai negara umumnya menjadi landmark alias penanda ibukota negara tersebut. Gedung Capitol di Washington, adalah sebuah gedung megah di Ibukota Amerika Serikat, di samping landmark lainnya, yakni Gedung Putih. Capital Hill adalah gedung Kongres AS. Di Berlin, ibukota Jerman, ada Gedung Parlemen, Reichstag. Gedung ini merupakan peninggalan kekaisaran Prusia. Reichstag merupakan obyek turis mancanegara yang datang ke Berlin.

Palace of Westminster adalah gedung Parlemen Inggris, yang menjadi pusat perhatian para turis di London. Di Singapura ada Gedung Parliament House, yang terletak di pinggir sungai dengan air laut biru nan bersih. Dari balkon Parliament House Singapura pemandangannya sangat molek. Di Cili, gedung parlemennya terlihat mencolok dibandingkan dengan gedung-gedung lain disekitarnya. Gedung Congreso Nacional de Cile yang terletak di Santiago, Ibukota Cili, sangat mirip dengan rencana gedung baru DPR-RI, seperti huruf "U" terbalik.

Design gedung baru DPR-RI ramai diperdebatkan karena sangat mirip dengan Gedung Congreso Nacional de Cile. Apapun argumentasinya, kita tak mungkin menyebut Cile mencuri design gedung DPR RI kita, sebab gedung parlemen Cili itu telah lebih dulu eksis. Dengan demikian sebaliknya, yang bisa disebut plagiat adalah design gedung DPR-RI. Namun Arsitek gedung DPR-RI yang baru tersebut, Slamet Wirasonjaya, seorang arsitek senior alumni ITB, menyebut design gedung kotak berlubang pada bagian tengah ini terinspirasi dari monumen yang terletak di kawasan distrik bisnis La Defense, Paris. Monumen ini sering disebut sebagai Arche de la defense atau La Grande Arche, dibangun pada 1982 oleh arsitek berkebangsaaan Denmark, Johann Otto von Spreckelsen (tempointeraktif.com).

Sebenarnya wajar bagi sebuah negeri yang telah maju peradabannya memiliki sebuah gedung parlemen yang membanggakan, sebuah gedung yang menjadi landmark ibukotanya dan menjadi obyek turis sehingga di samping menjadi etalase bangsa, bisa pula menghasil uang masuk. Untuk bangsa Indonesia, membangun sebuah gedung parlemen yang megah dengan biaya sekitar Rp 1,1 triliun sebenarnya masih mampu didukung oleh APBN kita yang berjumlah lebih dari Rp 1000 triliun setiap tahunnya. Masalahnya terletak pada momen dan caranya.

Presiden pertama RI, Ir Soekarno, membangun Tugu Monas, Hotel Indonesia, dan Gedung Sarinah ketika ekonomi bangsa kita morat-marit. Kalau dikomentari dalam perspektif sekarang, ketiga proyek itu adalah proyek mercusuar, tak ada hubungan sanak famili dengan ekonomi kerakyatan. Namun ketika itu, bangsa kita memerlukan kebanggaan nasional, dan juga lapangan pekerjaan melalui proyek pemerintah, dan Bung Karno tahu bagaimana memberikan jawaban. Sekarang, secara ekonomi bangsa kita jauh lebih baik dibandingkan era 1960-an, tapi bangsa kita sedang dilamun semangat demokrasi, bahkan demokrasi kita berkembang lebih liberal dari negara liberal mana pun di muka bumi ini. Sama sekali tak ada bandrol dalam menghakimi kebijakan pemerintah. Etika politik: tak ada etika politik. Semua bebas bahkan bebas untuk tidak konsisten. Inilah yang menjadi masalah dalam rencana pembangunan gedung DPR-RI tersebut. Sebenarnya, siapapun yang berpendapat bahwa suasana ruang kerja yang nyaman sangat penting bagi kreativitas dan produktivitas berpikir, pasti mengatakan gedung wakil rakyat kita yang sekarang sesungguhnya sudah tidak layak lagi. Tata ruang yang ada sekarang, sumpek dan sempit, sama sekali tidak nyaman.

Namun apa hendak dikata, rencana pembangunan itu muncul pada momen yang tidak tepat. Di samping itu, perencanaan gedung itu sendiri sudah bermasalah sejak awalnya, proses perencanaannya tidak mengindahkan aspek good governance (tata kelola yang baik): partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas. Bila pernyataan mantan Ketua DPR-RI, Agung Laksono benar, bahwa pembuatan design gedung tersebut tidak disayembarakan, ini semakin memperkuat asumsi publik, pembangunan gedung itu sarat kepentingan.

Sebenarnya, pembangunan gedung ini tidak hanya menjadi kebijakan di DPR-RI, DPD-RI pun saat ini sedang membangun Gedung DPD-RI di ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja’far menyebut Wakil Ketua DPD, Laode Ida tidak konsisten karena mengkritisi rencana pembangunan gedung DPR, sebab DPD sendiri membangun gedung di seluruh provinsi dengan anggaran Rp 30 milyar perprovinsi. Total jumlahnya berarti Rp 990 milyar, padahal gedung senilai Rp 30 milyar itu hanya untuk empat orang Anggota DPD (metronews.com, 6/4/2011). Berarti jumlahnya hampir sama dengan gedung DPR RI yang dihuni oleh 560 orang Anggota.

Sisi lain yang menimbulkan resistensi dalam pembangunan gedung DPR dan DPD-RI tersebut adalah, pekerjaan rumah DPR dan DPD kita masih banyak yang terbengkalai. Fungsi legislasinya belum berjalan sebagaimana diharapkan oleh rakyat. Kebijakan yang dibuat baik oleh DPR maupun DPD masih menyisakan jurang yang lebar dengan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Apalagi fungsi legislasi DPD sangat minim dibandingkan dengan DPR. Oleh karena itu pembangunan gedung memang bukan pilihan kebijakan yang cerdas.

kolom - Riau Times 10 April 2011
Tulisan ini sudah di baca 1387 kali
sejak tanggal 10-04-2011

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat