drh. Chaidir, MM | Menanti Resolusi Meranti | PROKONTRA pembukaan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, belum ada tanda-tanda akan segera reda. Pihak-pihak yang berbeda kehendak masih saja bersikukuh, adu stamina bak lomba lari marathon.

Pihak perusahaan yang telah mengantongi izin dari Menteri Kehu
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Menanti Resolusi Meranti

Oleh : drh.chaidir, MM

PROKONTRA pembukaan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, belum ada tanda-tanda akan segera reda. Pihak-pihak yang berbeda kehendak masih saja bersikukuh, adu stamina bak lomba lari marathon.

Pihak perusahaan yang telah mengantongi izin dari Menteri Kehutanan RI merasa di atas angin karena izin Menhut tersebut tidak begitu saja turun dari langit. Izin itu pastilah didukung oleh rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, apapun bentuk surat dukungannya. Artinya pihak perusahaan bukanlah pendatang haram. Dari izin yang dikeluarkan Menteri Kehutanan, 66 persen Pulau Padang dikuasai oleh oleh RAPP (Riau Pos, 2/4/2011). Sementara di pihak lain, masyarakat di sekitar areal pembukaan lahan, pewaris sah pulau tersebut, juga yakin keberatan mereka terhadap pembukaan HTI ini masih akan didengar oleh pemerintah.

LSM Serikat Tani Rakyat, yang seakan terlahir bak anak tiri yang tak dihenedaki, tak pernah menyerah membela kepentingan rakyat yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah dan oleh sepak terjang perusahaan, dimana pun, kapan pun dan sampai kapan pun. Mahasiswa yang berunjuk rasa membela masyarakat Meranti, tetap berkemah di halaman Gedung DPRD Riau, bahkan ada yang mencoba mogok makan. Anggota DPRD Riau kita sibuk dengan agendanya masing-masing, sebagian besar bahkan ikut workshop di Jakarta, sebagiannya lagi kampanye pemilukada di Rohil, Siak dan Kuansing mendukung jagonya masing-masing.

Dimana gerangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti dan Pemerintah Provinsi Riau? Menurut informasi, Pemkab Kepulauan Meranti telah membentuk Tim Terpadu sepekan lalu untuk merumuskan sebuah resolusi konflik. Adakah agaknya unsur Pemerintah Provinsi Riau duduk dalam Tim Terpadu tersebut?

Tidak mudah mempertemukan kehendak beberapa pihak dalam prokontra pembukaan lahan HTI di Kepulauan Meranti ini. Walaupun permasalahannya terang benderang, secara hirarkis dan prosedur bisa diidentifikasi, namun tali temalinya belum juga terungkai. Padahal sebenarnya kita sudah terbiasa menarik rambut dalam tepung. Adakah kepentingan sempit berkait kelindan, sehingga obyektivitas terabaikan?

Sesungguhnya baik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi maupun lembaga DPRD memiliki instrumen yang bisa membantu mencarikan jalan keluarnya. Peran itu sebenarnya ada pada partai politik yang memiliki kursi di DPRD, baik kabupaten maupun provinsi. Anggota-anggota fraksi dari lintas partai politik ini bisa masuk ke ceruk-ceruk rumah warga untuk mendengar dan mengumpulkan aspirasi atau kehendak rakyat yang merasa dirugikan. Anggota-anggota fraksi tentu bisa berbicara dari hati ke hati dengan rakyat, apalagi rakyat tersebut adalah konstituennya. Kehendak tersebut diagregasi dan kemudian disuarakan atau diartikulasikan oleh Anggota DPRD lintas fraksi di lembaganya. Artikulasi itu diharapkan menghasilkan sebuah keputusan untuk kemudian didialogkan dengan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Begitulah seyogianya fungsi sebuah partai politik. Berebut kekuasaan politik antar partai-partai politik melalui pemilu adalah satu bagian, bersama-sama memperjuangkan kehendak rakyat adalah bagian lain. Yang perlu dijaga adalah, agar kehendak itu murni kehendak rakyat, bukan kehendak yang mengatasnamakan rakyat. Ada sebuah keniscayaan bersama untuk mengedepankan kepentingan yang lebih luas. Oleh karena itulah para pakar politik menyebut partai politik itu sesungguhnya menjadi telinga bagi lembaga pemerintahan, dan corong atau pengeras suara bagi rakyat.

Instrumen lain yang juga sangat penting dalam merumuskan resolusi konflik tersebut adalah Rencana Tata Ruang Kabupaten. Saya terus terang tidak mengikuti, apakah Kabupaten Kepulauan Meranti telah memiliki Tata Ruang definitif atau belum. Rencana Tata Ruang Kabupaten inilah yang memberikan perlindungan hukum bagi usaha pertanian rakyat dan memberikan pula kepastian berusaha bagi pihak perusahaan yang berkehendak melakukan investasi. Saya sangat yakin dan percaya, tak ada pemerintah daerah yang akan mengorbankan usaha tani rakyatnya untuk memberi ruang bagi pengusaha besar, sama yakinnya ketika tidak ada satu pun perusahaan besar yang berkehendak mencaplok lahan yang tidak seuai peruntukannya.

Kita memang patut risau, ketika kewenangan tata ruang ini diambil alih oleh pusat. Bukan masalah kehilangan atau bukan kehilangan kewenangan. Pusat boleh saja menetapkan tata ruang tersebut asal tetap mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kebutuhan rakyat di desa, dengan memberi ruang yang cukup bagi mereka untuk mengembangkan pertanian rakyat yang bisa mereka lakukan tanpa modal dan secara turun temurun telah menghidupi mereka. Kalau itu tidak menjadi pertimbangan, kemana mereka akan pergi? Saya kira ini tidak hanya masalah kesejahteraan, tapi ini masalah kemanusiaan.

Perbedaan kehendak antara rakyat dengan para penyusun kebijakan, merupakan fenomena yang aneh di era otonomi daerah ini, sesuatu yang sesungguhnya diharapkan sebaliknya. Otonomi daerah harusnya mempertemukan kehendak rakyat dengan kehendak pemerintah. Sebab jarak antara rakyat dengan para penyusun kebijakan tak lagi sejauh mata memandang. Penyusun kebijakan itu, pemimpin dan para politisi, adalah bagian dari kita, sebagian bahkan sanak famili kita sendiri.

Prokontra HTI ini perlu dihindari agar tak masuk wilayah otokrasi atau juga wilayah pembiaran. Para penyusun kebijakan pasti akan menemukan jalan keluar terbaik. UUD 1945 saja sudah empat kali diamandemen. Buatlah sebuah resolusi ibarat menating minyak yang penuh. Upayakan jangan sampai ada yang kehilangan muka, sebab polisi tak akan mau membuat laporan kehilangan muka. Betul kan?

kolom - Riau Pos 4 April 2011
Tulisan ini sudah di baca 1339 kali
sejak tanggal 04-04-2011

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat