drh. Chaidir, MM | Berharap Tuah Majelis Tinggi | KOMUNIKASI Gubernur RZ dengan Anggota DPR kita kelihatannya belum juga cair. Hal ini terlihat dari kekecewaan sang gubernur pada deklarasi pembentukan Forum Parlemen Riau pada 31 Maret beberapa hari lalu di Jakarta (Riau Times, 2 April 2011). Entah apa yang menjadi ganjalan. Hubungan yang kurang mes
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Berharap Tuah Majelis Tinggi

Oleh : drh.chaidir, MM

KOMUNIKASI Gubernur RZ dengan Anggota DPR kita kelihatannya belum juga cair. Hal ini terlihat dari kekecewaan sang gubernur pada deklarasi pembentukan Forum Parlemen Riau pada 31 Maret beberapa hari lalu di Jakarta (Riau Times, 2 April 2011). Entah apa yang menjadi ganjalan. Hubungan yang kurang mesra ini tentu saja merugikan daerah. Salah satu indikasi misalnya, terlihat dari rendahnya alokasi dana APBN dalam bentuk DIPA untuk Riau.

Sebaliknya, hubungan Gubernur RZ dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sejauh ini kelihatannya berjalan baik. Hanya saja dalam sistem ketatanegaraan kita, yang menganut sistem dua kamar majelis perwakilan rakyat (bicameral system), yakni adanya DPR dan DPD, kita belum bisa berharap banyak pada DPD. Hal ini disebabkan karena fungsi legislasi yang melekat pada DPD sangat lemah bahkan ibarat bumi dan langit dibandingkan dengan fungsi legislasi DPR. DPD tidak memiliki voting right atau hak suara dalam menetapkan sebuah Undang-Undang.

Sesungguhnya, keberadaan DPD yang anggotanya bukan berasal dari partai politik diharapkan dapat menjadi pendamping sekaligus penyeimbang bagi DPR dalam merumuskan berbagai kebijakan publik sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan di sebuah negeri tidak dirugikan oleh sepak terjang para politisi yang berada di parlemen. DPD sedikit banyak diharapkan dapat menetralisir penyalahgunaan wewenang pada parlemen dengan sistem unikameral.

Keseriusan anggota DPR dalam merumuskan undang-undang sebagai pelaksanaan fungsi legislasinya sering dipertanyakan. Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat terdapat 298 undang-undang yang diuji materi sejak 2003, dan diantara jumlah tersebut 22,5% atau 67 UU dinyatakan cacat hukum karena bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945. Pertanyaan kita, kenapa hal ini terjadi? Refly Harun, peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, menyebut, "Faktor utamanya adalah niat dan kemampuan legislasi DPR. Banyak UU yang dibuat dalam perspektif sempit, jangka pendek, dan untuk mengakomodasi elite politik tertentu, seperti yang terjadi di UU Pemilu." Anggota badan legislatif yang mewakili rakyat melalui partai politik dalam sistem unikameral (parlemen tunggal) seringkali mengabaikan berbagai kepentingan umum masyarakat. Oleh karena itulah di negara-negara maju sistem parlemen bikameral dianggap lebih akomodatif karena sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dalam negara yang menganut sistem bikameral, pembahasan sebuah RUU akan lebih teliti karena dibahas oleh dua majelis (majelis rendah dan majelis tinggi). Kelemahannya, pembahasan RUU relatif lebih lama dan tentu saja memerlukan biaya yang lebih besar.

Amerika Serikat, Inggeris, India, Canada, Australia, Malaysia adalah contoh negara yang menganut sistem dua majelis perwakilan. Di AS, majelis rendahnya adalah House of Representatives - DPR, sedangkan majelis tingginya adalah Senat (DPD). Di Inggeris, majelis rendahnya House of Commons (DPR), majelis tinggnya House of Lords (DPD). Di India pula, majelis rendahnya disebut Lok Sabha (DPR), majelis tingginya Rajya Sabha (DPD).

Sesuatu yang membedakan dengan kondisi bicameral Negara-negara tersebut dengan Negara kita adalah kekuatan fungsi legislasi yang dimiliki oleh kedua majelisnya. Menurut Giovani Sartori, AS, Inggeris, India, dan negara maju lainnya, menganut strong bicameralism (bikameral kuat). Fungsi legislasi yang melekat pada majelis rendah dan majelis tingginya hanya beda-beda tipis. Akibatnya, diantara kedua majelis tersebut tercipta check and balances.

Sistem bikameral Indonesia dalam perspektif Sartori adalah weak becameralism (bekameral lemah). Fungsi legislasinya sangat tidak berimbang. Majelis rendah kita (DPR) sangat kuat fungsi legislasinya, sementara majelis tingginya memiliki fungsi legislasi yang sangat lemah. Kewenangan DPD yang sangat kerdil di hadapan DPR menghilangkan salah satu fungsi kehadiran DPD, sebagai fungsi internal kontrol parlemen. Dominannya DPR menjadikan DPR sebagai lembaga yang hanya dapat dikontrol oleh kekuatan eksternal, misalnya Presiden dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kontrol internalnya hanya muncul dari diri internal DPR sendiri. Kontrol internal ini dapat dilakukan melalui dinamika politik fraksi-fraksi di DPR.

Bangsa kita memang baru belajar menganut sistem dua kamar majelis perwakilan rakyat. Suatu saat kelak, bila UU tentang fungsi legislasi majelis tinggi kita (DPD) telah diperbaiki, kita akan memiliki sistem strong bicameralism, dan kita bisa mengharapkan tuah majelis tinggi kita untuk memveto UU yang kurang berpihak pada kepentingan rakyat di daerah. Kita tak perlu berkecil hati, mekanisme hubungan antara negara dan rakyat dalam suatu negara memang sudah menjadi kajian semenjak zaman nenek moyang kita masih makan keluang, dan selalu terbengkalai.

kolom - 3 April 2011
Tulisan ini sudah di baca 1703 kali
sejak tanggal 03-04-2011

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat