drh. Chaidir, MM | Perangkap Kepemimpinan | BANYAK pengamat menyebut, kepemimpinan daerah di era otonomi daerah sebagai high cost low impact. Biaya tinggi pengaruhnya rendah. Rela atau tidak, itu sudah menjadi rahasia umum.

Dalam sebuah panel diskusi yang diselenggarakan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UR kemaren pagi, DR Alim
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Perangkap Kepemimpinan

Oleh : drh.chaidir, MM

BANYAK pengamat menyebut, kepemimpinan daerah di era otonomi daerah sebagai high cost low impact. Biaya tinggi pengaruhnya rendah. Rela atau tidak, itu sudah menjadi rahasia umum.

Dalam sebuah panel diskusi yang diselenggarakan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UR kemaren pagi, DR Alimin Siregar, panelis mitra saya, secara gamblang menyebut betapa mahalnya biaya untuk menjadi seorang bupati atau walikota di era pemilukada langsung sekarang ini. Menurut teori, seorang bakal calon yang didaftarkan oleh parpol ke KPU, sebenarnya cukup diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Cabang parpol di kabupaten/kota yang bersangkutan. Tetapi untuk mendapatkan dukungan cabang, seorang bakal calon harus mengurusnya ke tingkat provinsi. Itu pun belum cukup, sebab perlu pula rekomendasi dari DPP parpol yang bersangkutan. Maka seorang bakal calon harus mengurus dukungan tersebut ke Jakarta. Ada yang beruntung satu kali tembus, tapi ada calon yang beberapa kali harus mondar-mandir ke Jakarta.

Cukup? Belum. Masih ada acara sosialisasi di berbagai tempat yang dikemas dalam bentuk pertemuan silaturrahmi, pemberian gelar adat, panen ikan, perlombaan musik, pertandingan olahraga, seminar dan sebagainya. Cukup? Masih belum. Tim Pemenangan juga perlu melakukan berbagai macam kegiatan. Atribut berupa kaos, bendera, umbul-umbul, baliho, harus dipesan dalam jumlah yang tidak sedikit. Cukup? Masih belum juga. Ketika perhitungan suara selesai, calon yang kalah pasti menggugat. Maka sejumlah saksi pun harus diberangkatkan oleh sang pemenang ke Jakarta kalau tidak mau konyol. Pengacara handal pun harus digandeng.

Rangkaian kegiatan itu semua, tak ada yang gratis. DR Alimin Siregar mereka-reka jumlahnya, dan totalnya fantastis. Bandingkanlah dengan gaji seorang bupati atau walikota yang resminya paling banyak hanya Rp10 juta perbulan, setahun berarti Rp120 juta, lima tahun berarti Rp 600 juta. Jumlah tersebut menurut DR Alimin Siregar tak ada seberapanya dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Tidakkah calon terpilih ingin mengembalikan investasinya? Tanyalah rumput yang bergoyang, katanya.

Besarnya tekanan pengembalian investasi, menyebabkan kepemimpinan daerah tak akan berjalan efektif, salah-salah sang pemimpin akan terjerat dalam perangkap kepemimpinannya sendiri, yang mungkin terpaksa berkembang menjadi otokratis alias otoriter untuk mengamankan kepentingan sang pemimpin dan kroninya. Sang pemimpin barangkali juga akan terjebak dalam gaya kepemimpinan demokratis semu (pseudo-demokratis). Pura-pura demokratis, tapi sarat dengan hidden agenda atau agenda tersembunyi.

Korupsi kolusi dan nepotisme adalah perangkap kepemimpinan yang telah banyak makan korban tapi nampaknya tak memberi efek jera. Entah iblis jenis apa yang bersembunyi di balik KKN tersebut.

Ujung-ujungnya, program pembangunan tak lagi fokus karena yang dilaksanakan adalah kehendak sang penguasa, bukan kehendak rakyat yang dipimpinnya. Jadi wajar bila kepemimpinan daerah diwujudkan dengan biaya tinggi, pengaruh kepemimpinannya akan rendah. Yang rugi adalah daerah dan rakyatnya sendiri. Lantaklah!

kolom - Metro Riau 1 April 2011
Tulisan ini sudah di baca 1504 kali
sejak tanggal 01-04-2011

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat