drh. Chaidir, MM | Kocok Ulang | PANGGUNG politik kita dalam beberapa pekan terakhir ini menyuguhkan panorama mengasyikkan untuk ditonton. Lanskap itu apalagi kalau bukan isu reshuffle kabinet. Isu ini digoreng kian kemari oleh para pengamat, laksana umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki para punggawa Barcelona.

Cerita bermula ke
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Kocok Ulang

Oleh : drh.chaidir, MM

PANGGUNG politik kita dalam beberapa pekan terakhir ini menyuguhkan panorama mengasyikkan untuk ditonton. Lanskap itu apalagi kalau bukan isu reshuffle kabinet. Isu ini digoreng kian kemari oleh para pengamat, laksana umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki para punggawa Barcelona.

Cerita bermula ketika berbagai komponen masyarakat memberi penilaian terhadap kinerja para menteri yang duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Ada yang memberi rapor merah, ada yang hanya memberi nilai C. Artinya tingkat kepuasan publik hanya pas-pasan. Oleh karena itu Presiden SBY didesak untuk melakukan kocok ulang (reshuffle) anggota kabinet.

Beberapa kekuatan politik pada lapisan supra dan infra struktur politik nasional kelihatannya terpancing dengan gaya possession football ala Barcelona itu, sehingga ikut-ikutan menggoreng. Ada politisi yang acuh tapi butuh. Ada yang bilang sudah kenyang dengan kekuasaan. Ada politisi yang mengancam akan langsung jadi oposisi bila terkena kocok ulang. Ada pula politisi yang terkesan harap-harap cemas. Harap, karena kesempatan jadi menteri tak datang dua kali. Cemas, apa nanti kata dunia bila tak lagi jadi oposisi.

Kata oposisi seakan menjadi senjata ampuh untuk menekan partai yang berkuasa (the rulling party, dalam hal ini Partai Demokrat). Pola pikir masyarakat kita sebenarnya sudah tercemar pola pikir pemerintahan sistem parlementer. SBY dalam berbagai forum diskusi diposisikan sebagai seorang Perdana Menteri yang bisa dijatuhkan melalui mosi tidak percaya oleh parlemen bila koalisinya bubar. Padahal Presiden SBY adalah presiden dalam pemerintahan sistem presidensial. Dan klausul ini belum mengalami perubahan kendati UUD 1945 telah empat kali diubah.

Sistem kita memang banci terhadap kelembagaan oposisi ini. Sistem oposisi hanya dikenal dalam pemerintahan parlementer, atau negara yang menganut sitem kepartaian dwi-partai. Tapi dalam praktek ketatanegaraan kita pasca reformasi, ada partai yang memosisikan diri sebagai partai oposisi. Bila kita selisik sampai ke daerah, semakin terungkap betapa bancinya struktur pengertian kita terhadap kelembagaan oposisi tersebut. Ada gubernur atau bupati yang berasal dari partai yang mengklaim partai oposisi, sementara secara struktural gubernur dan bupati itu adalah perangkat dari pemerintah yang dipimpin oleh partai berkuasa.

Namun, bukan berarti oposisi itu dilarang. Justru sebaliknya, salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law adalah kebebasan untuk beroposisi. Henry B Mayo (1960) bahkan menyebut, demokrasi yang baik itu harus didasari pada nilai (values), salah satu diantaranya adalah mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Tetapi keanekaragaman perlu dijaga jangan sampai melampaui batas, sebab disamping keanekaragam diperlukan pula persatuan dan kesatuan.

Sikap akomodatif Presiden SBY telah merangsang kebebasan berpikir masyarakat dalam keanekaragaman, dan ini merupakan suatu keniscayaan bagi masyarakat yang ingin maju. Dan, ini lebih baik daripada pemerintahan yang ororiter dan represif.

kolom - Metro Riau 11 Maret 2011
Tulisan ini sudah di baca 1368 kali
sejak tanggal 11-03-2011

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat