drh. Chaidir, MM | Jebakan Pemilihan Gubernur | BILA nanti Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah yang disiapkan Pemerintah disetujui DPR, maka, pemilihan gubernur secara langsung akan tinggal kenangan. Dalam RUU tersebut pemilihan gubernur akan dikembalikan ke DPRD Provinsi.

Konsep itu tentu saja menimbulkan perdebatan baik d
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Jebakan Pemilihan Gubernur

Oleh : drh.chaidir, MM

BILA nanti Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah yang disiapkan Pemerintah disetujui DPR, maka, pemilihan gubernur secara langsung akan tinggal kenangan. Dalam RUU tersebut pemilihan gubernur akan dikembalikan ke DPRD Provinsi.

Konsep itu tentu saja menimbulkan perdebatan baik di televisi maupun di kedai kopi. Banyak yang kecewa, sebut saja para broker, ormas atau lembaga swadaya papan nama, parpol gurem, juga konsultan proposal jadi-jadian. Namun tidak pula sedikit yang mendukung. Kelompok ini tentulah parpol-parpol besar yang memiliki banyak kursi di DPRD Provinsi. Yang tak terpengaruh sama sekali dengan sistem pemilihan juga ada. Kelompok ini adalah "orang-orang pinter" dari berbagai aliran perguruan, yang turun dari gunung, dari gua, dari ceruk-ceruk tempat jin buang anak. Kelompok terakhir ini tak peduli, mau sistem pemilihan langsung atau tidak, sama saja, mereka tetap dicari dan siap memberi jampi-jampi. Seperti kelazimannya, "no free lunch", tak ada makan siang yang gratis alias perai.

Sebenarnya rakyat telah diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk memilih gubernur secara langsung. Kenapa? Sebab pemilihan oleh DPRD seringkali tak menghasilkan gubernur yang dikehendaki oleh rakyat. DPRD sering "salah pilih". Lain yang diinginkan lain yang dipilih.

Tetapi sayang disayang, pemilihan langsung pun hasilnya sami mawon. Rakyat juga sering salah pilih, bahkan money politic-nya semakin menjadi-jadi. Sangat mahal. Sudah menjadi rahasia umum, selama lima tahun di singgasana, sang penguasa terpilih sibuk mengakal-akali APBD, bagaimana caranya mengembalikan dana besar yang telah dikeluarkan oleh sponsor. Kebutuhan dasar rakyat terabaikan. Dan yang lebih merusak secara sistemik kepribadian bangsa adalah, praktik politik uang yang berlebihan itu, pamer kekuasaan yang tak kira-kira, telah meruntuhkan budi pekerti masyarakat.

Di tengah kepercayaan publik terhadap lembaga politik (lembaga perwakilan da parpol) yang berada pada titik nadir. Pilgub oleh DPRD Provinsi tetap memiliki jebakan money politic dan salah pilih. Sebaiknya Gubernur ditetapkan saja oleh Presiden, karena gubernur adalah pembantu Presiden di daerah dalam mengendalikan otonomi daerah. DPRD Provinsi tak perlu ada, rakyat cukup diwakili oleh DPRD kabupaten/kota dan parlemen bikameral di Jakarta. Gubernur cukup didampingi oleh beberapa orang tokoh masyarakat seperti model Dewan Rakyat Papua itu sebagai lembaga konsultasi, tak digaji. Kemudian UU otonomi daerah di kabupaten/kota diperkuat dan dipertegas. Habis perkara.

kolom - Metro Riau 11 Pebruari 2011
Tulisan ini sudah di baca 1361 kali
sejak tanggal 11-02-2011

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat