PENDAHULUAN Betapapun besarnya itikad untuk maju bersama mewujudkan masyarakat aman, damai dan sejahtera, sebuah uniformit" alt="drh. Chaidir, MM | PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI, HUKUM DAN PEMERINTAHAN MALAYSIA DAN INDONESIA - Seminar Antar Bangsa UIR 8 Juni 2010 | (Disampaikan pada Seminar Internasional "Pembangunan Kawasan Ekonomi, Hukum dan Pemerintahan di Malaysia dan Indonesia", Univ Islam Riau, Pekanbaru 7 - 8 Juni 2010) PENDAHULUAN Betapapun besarnya itikad untuk maju bersama mewujudkan masyarakat aman, damai dan sejahtera, sebuah uniformit" hspace="3" vspace="15"/>
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI, HUKUM DAN PEMERINTAHAN MALAYSIA DAN INDONESIA - Seminar Antar Bangsa UIR 8 Juni 2010

Oleh : drh.chaidir, MM

(Disampaikan pada Seminar Internasional "Pembangunan Kawasan Ekonomi, Hukum dan Pemerintahan di Malaysia dan Indonesia", Univ Islam Riau, Pekanbaru 7 - 8 Juni 2010)

PENDAHULUAN

Betapapun besarnya itikad untuk maju bersama mewujudkan masyarakat aman, damai dan sejahtera, sebuah uniformitas dalam konsep pembangunan ekonomi, hukum dan pemerintahan Malaysia dan Indonesia jelas sesuatu yang tidak mungkin kendati kedua negara memiliki akar budaya yang sama, dan sederetan panjang kesamaan lainnya. Kedua negara masing-masing berdaulat penuh, memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Malaysia menerapkan sistem monarkhi parlementer, Indonesia republik presidensial.

Dalam hal perekonomian, ekonomi Malaysia sudah memasuki gerbang negara maju dengan income perkapita rata-rata lebih dari US$ 8000 per tahun. Perekonomian Indonesia (tentu termasuk Provinsi Riau) sedang berjuang dalam wilayah developing country, dengan income perkapita per tahun rata-rata US$2200. Sebagai sebuah negara maju, Malaysia sedang mengalami transformasi ekonomi dari struktur ekonomi sekunder (industri) ke ekonomi tersier (jasa). Sementara tetangganya, kepulauan nusantara di seberang Selat Melaka, masih didominasi oleh ekonomi primer (pertanian) dan ekonomi sekunder.

Dari sistem hukum, kendati muaranya adalah sama-sama menegakkan keadilan, Indonesia dan Malaysia memiliki mahzab berbeda. Idonesia menganut sistem hukum positif, sedangkan Malaysia menganut sistem hukum Anglo-Saxons. Yang tidak kalah pentingnya dalam rule of law ini, harus diakui Malaysia lebih mampu menjalankan rule of law secara tegas. Sekurang-kurangnya, kasus tebang pilih jarang terdengar dibandingkan dengan kasus tebang pilih dalam penegakan hukum di Indonesia. Praktek demokrasi liberal yang sarat dinamika yang berlangsung di Indonesia, membuat penegakan hukum sering diintervensi oleh kekuatan politik.

Kedua negara, Malaysia dan Indonesia, sudah ditakdirkan bertetangga dan bersahabat karib. Kesamaan akar budaya dan bahasa, berkait kelindannya hubungan keluarga antara masyarakat Melayu Malaysia dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, membuat hubungan antar masyarakat di wilayah semenanjung dan kepulauan nusantara di sekitarnya berlangsung akrab. Tingginya intensitas saling kunjung mengunjungi, baik dalam skema bisnis, pendidikan, pelancongan, maupun kunjungan keluarga, menyebabkan batas-batas negara tak lagi menjadi penghalang. Selat Melaka bukan lagi disebut pemisah "kedua hala", tetapi justru menjadi perekat.

Namun demikian, dinamika perubahan yang berlangsung demikian cepat, khususnya di Indonesia pasca reformasi 1998, telah menimbulkan euforia kebebasan dan keterbukaan mengeluarkan pendapat. Semua seakan bebas aturan (law free). Masyarakat ibaratnya menemukan kembali haknya yang sebelumnya telah hilang. Penyelesaian hukum menjadi nomor dua, penyelesaian politiklah yang menjadi nomor satu. Kondisi seperti ini tentu kurang menguntungkan dalam tata pergaulan internasional. Oleh karena itu setiap upaya mempersatukan ide dalam penguatan penegakan hukum yang berkeadilan, tukar-menukar pengalaman, langkah-langkah komplementer, penguatan kapasitas kelembagaan antara kedua negara melalui kajian-kajian akademik, menjadi penting dan sudah sepatutnya mendapatkan apresiasi.

ISU DAN PERMASALAHAN

Dinamika perubahan yang berlangsung demikian cepat di kawasan semenanjung, khususnya di kawasan Selat Melaka, melebihi kemampuan kita untuk mengakomodasi dan memberi makna terhadap perubahan itu. Kompetisi kelihatannyanya mulai bergeser, tidak lagi antar negara tetapi antar jaringan atau kerajaan bisnis. Namun, isu dinamika politik dan penegakan hukum di masing-masing negara seringkali mengganggu hubungan kedua negara. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dirasakan beberapa isu dan permasalahan yang sering mencuat, antara lain sebagai berikut :

Masalah penegakan hukum.
Rendahnya kapasitas kelembagaan formal dan non formal.
Masalah TKI.
Lingkungan hidup
Asimetri informasi


HUKUM DAN DINAMIKA POLITIK

Malaysia dan Indonesia sudah ditakdirkan menjadi negara yang bertetangga dan bersahabat sepanjang masa. Namun dinamika praktik demokrasi liberal pasca reformasi pada 1998 di Indionesia yang sarat kepentingan politik partikularistik, adakalanya menyentuh hal-hal sensitif seperti masalah Sipadan Ligitan, Ambalat, masalah TKI, masalah jerebu atau kabut asap kiriman Indonesia (Riau dan Kalimantan), bahkan sampai masalah olahraga dan Manohara dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kerjasama bilateral dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, untuk bersama-sama mengharungi samudra globalisasi dan mengawal semenanjung dan kepulauan nusantara untuk kesejahteraan masyarakat, adakalanya diganggu oleh tantangan berupa kerikil-kerikil tajam yang setiap kali menuntut penyelesaian cerdas dan arif. Padahal permasalahan-permasalahan itu lebih banyak disebabkan karena salah pengertian, dan sebenarnyalah lebih banyak disebabkan karena kepentingan-kepentingan politik sempit.

Isu kesenjangan ekonomi, isu lingkungan hidup dan isu penegakan hukum, sering diangkat untuk mendiskreditkan pemerintahan kedua negara. Pada sisi lain, isu tersebut tidak bisa dipungkiri, adakalanya juga karena tidak diapresiasi secara bijak dan proporsional oleh pihak-pihak yang kurang memahami inti persoalan.

Kinerja penegakan hukum di Indonesia, dalam kaitannya dengan dinamika hubungan hukum dan politik, kental dengan aroma kepentingan. Hukum berada pada posisi variabel terpengaruh, sedangkan politik menjadi variabel pengaruh. Artinya, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Jika hukum diibaratkan sebagai termometer, efektivitasnya sangat dipengaruhi suhu badan yang diukur dan suhu udara saat itu (Wahyudin Husein dan Hufron, LaksBang PRESSindo, 2008).

Ditinjau dari edukasi hukum dan proses hukum, model penyelesaian sengketa publik dengan pendekatan politik, atau juga cara damai, dalam jangka panjang akan menjadi peseden buruk bagi proses penegakan hukum yang adil dan fair, dan equality before the law ( setiap orang sama di hadapan hukum). Bila kasus hukum itu menimpa warga negara Malaysia yang berada di Indonesia atau sebaliknya, kesannya akan menjadi lain, bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan citra buruk penegakan hukum di masing-masing negara.

Berbagai masalah yang melilit TKI misalnya, sering menjadi pil pahit bagi kedua negara. Perlakuan yang tidak wajar seperti kekerasan fisik yang dilakukan oleh majikan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dipenuhi sebagaimana diperjanjikan atau bahkan tidak dibayar sama sekali, sampai ada TKI yang harus dihukum mati oleh pengadilan di Malaysia karena melakukan kesalahan yang memang harus dihukum mati menurut sistem hukum di Malaysia. Di pihak lain perusahaan Indonesia penyalur TKI juga tidak sedikit yang nakal dan akal-akalan, tidak mempersiap TKI sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di Indonesia. Seringkali kasus yang menimpa TKI di Malaysia, sebenarnya lebih merupakan kesalahan personal dan parsial, namun masalah itu memang sangat populis dan menarik untuk diangkat menjadi isu oleh media massa, sehingga pada gilirannya memancing opini.

Indonesia setiap tahun mengirim tidak kurang dari 700.000 pekerja migran ke berbagai Negara, namun jumlah TKI di Malaysia tetap yang terbesar dan selalu menimbulkan masalah. "Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri sangat signifikan tiap tahun. Sayangnya keberadaan mereka tidak didukung kekuatan regulasi," ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mohamad Hakim dalam peluncuran Union Migrant Indonesia (UNIMIG) Indonesia, di Hotel Federal, Kuala Lumpur, Malaysia, (18/12/2008).

Sebuah contoh kasus yang menyedihkan adalah masalah yang menjerat 450 warga Aceh yang berada di Malaysia. Mereka bakal dihukum mati karena terlibat berbagai aksi kriminal, terutama narkoba (dadah), Angka ini diperoleh tim advokasi yang dibentuk oleh Pemprov NAD yang berangkat ke Malaysia tanggal 15 Mei 2010 lalu. Angka 450 itu, menurut Wakil Ketua Tim Advokasi Warga Aceh di Malaysia, M Yusuf Ismail Pase SH, didapat dari dua tempat yang mereka kunjungi: Penjara Sungai Buloh dan Penjara Kajang, Malaysia.

Dalam sistem hukum Malaysia, pengedar dadah berbahaya, yaitu cannabis, dianggap telah melakukan suatu jenayah (kejahatan) di bawah Seksyen (Pasal) 39B Akta Dadah Berbahaya Tahun 1952. Pengedar dadah dengan berat minimal 200 gram dapat dihukum gantung sampai mati. Hukuman ini berlaku bagi semua warga yang dituduh melakukan pengedaran atau memiliki dadah, baik warga Malaysia maupun warga asing di Malaysia.

Tim juga berharap, seperti dikatakan Yusuf, pemerintah pusat hendaknya memberi perhatian serius untuk membela anak bangsanya yang saat ini berada dalam ancaman maut di Malaysia. Sebab, bukan cuma warga Aceh yang terancam hukuman mati di sana, melainkan juga ada yang berasal dari Madura, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.

Untuk memberikan perlindungan terhadap para TKI di Malaysia, Serikat pekerja Indonesia - Malaysia melakukan koalisi untuk melakukan advokasi bagi sekitar 2 juta tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Aspek (Asosiasi Serikat Pekerja) Indonesia dan UNI MLC (Union Network International Malaysian Liaison Council) membentuk pula Union migrant (Unimig) Indonesia atau serikat pekerja migran Indonesia (SPMI) di Kuala Lumpur.

Ketegasan Malaysia dalam menegakkan hukumnya tanpa kenal kompromi terutama menyangkut kejahatan narkoba, bila menimpa warga Indonesia, sering dibenturkan dengan semangat bangsa serumpun, semangat ASEAN dan HAM. Kondisi ini jelas membuat masing-masing pihak merasa disusudtkan.

Sebenarnya Hak Asasi Manusia merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas negara-negara anggota ASEAN. Hal ini tercantum dalam PIAGAM ASEAN (ASEAN CHARTER) yang ditandatangani oleh pimpinan dari 10 negara anggota ASEAN (Indonesia, Brunei, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar), pada 21 November 2007. Piagam ASEAN ini secara resmi mulai berlaku pada 15 Desember 2008. Dalam Piagam ASEAN disebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan ASEAN adalah untuk memperkuat demokrasi tata pemerintahan dan penegakan hukum, serta promosi dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental di kawasan ASEAN.

Namun sudut pandang yang berbeda terhadap prinsip keadilan, yakni clear, clean, fairness, justice and final, menyebabkan rasa keadilan juga berbeda.

PARADIGMA OTONOMI DAERAH

Reformasi yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998, telah banyak mengubah tatanan ketatanegaraan di Indonesia, banyak perubahan signifikan yang terjadi. Indonesia adalah negara yang teramat besar untuk dikembangkan secara terpusat. Oleh karena itu sistem sentralisasi telah berubah menjadi sistem desentralisasi. Dalam semangat reformasi dan demokratisasi, semakin disadari bahwa penumpukan kekuasaan di pusat (Jakarta) akan menimbulkan rasa ketidakpuasan di daerah, yang apabila semakin meluas akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan tidak diukur dengan uniformitas, tetapi dari kuat atau tidaknya kesetiaan, dan kesetiaan akan tumbuh dengan rasa saling percaya. Oleh karena itulah daerah perlu diberi kepercayaan dengan cara membagi kekuasaan (division of power). Pembagian kekuasaan akan menumbuhkan rasa percaya diri dan sekaligus marwah.

Indonesia adalah sebuah negeri yang sangat luas dan besar, terdiri dari 17.000 pulau besar kecil, dengan penduduk lebih dari 230 juta jiwa. Terdiri dari beraneka ragam suku dan juga bahasa daerah. Kapal besar itu akan sangat riskan bila palkanya tidak disekat-sekat. Oleh karena itulah dalam paradigma desentralisasi, daerah provinsi dan kabupaten/kota diberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Tidak bisa dipungkiri, buah terbesar reformasi 1998, yang seharusnya merupakan berkah bagi rakyat Indonesia adalah kebijakan desentralisasi sistem pemerintahan dalam bentuk Otonomi Daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintahan daerah dapat menentukan sendiri prioritas pembangunan untuk daerahnya.

Otonomi Daerah di Indonesia dimulai dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang secara praktis efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Otonomi Daerah menurut UU ini adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Sejak era otonomi daerah, seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Riau semakin bergairah membangun daerahnya. Masing-masing daerah bisa membuat rencana pembangunan secara otonom dan membiayai pembangunan daerahnya secara mandiri dalam batasan tertentu. Untuk kasus Provinsi Riau, yang sekarang terdiri dari sepuluh kabupaten (regency) dan dua kota (municipality), kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama sepuluh tahun pasca reformasi telah membuahkan hasil. Pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, pembangunan pertanian dalam arti luas, upaya pengentasan kemiskinan dengan berbagai macam skema pemberdayaan, mulai terarah. Namun karena Provinsi Riau jauh tertinggal pembangunannya pada masa sebelum reformasi, upaya-upaya untuk mengejar ketertinggalan, menghadapi tantangan yang cukup berat.

Provinsi Riau menghadapi dua tantangan besar sekaligus pada waktu yang bersamaan. Secara internal harus berlari kencang mengejar ketertinggalan dengan kondisi sumber daya pembangunan terbatas, sumber daya manusia yang rata-rata pendidikan formalnya masih rendah, kondisi sosial ekonomi rata-rata miskin, dan produktivitas penduduk sangat rendah, secara eksternal masyarakat Riau harus pula menghadapi globalisasi yang ciri utamanya adalah kompetisi bebas.

Provinsi Riau ditakdirkan bertetangga dengan negeri maju, Malaysia dan Singapura. Masalahnya, intensitas hubungan antara Riau dengan negeri tetangganya sangat tinggi, karena mudah dan murah. Sebagai salah satu gerbang terdepan Indonesia di wilayah barat yang berhadapan langsung dengan negeri-negeri maju, Provinsi Riau mestinya, tidak boleh tertinggal dalam pendidikan, miskin ekonomi dan kegelapan karena minimnya energi listrik. Riau harus menjaga "standing" Indonesia.

TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI

Berbicara tentang masyarakat umum, dunia usaha dan pemerintahan di kawasan Selat Melaka, kita tidak bisa lari dari pengaruh globalisasi. Kita berada di era borderless world seperti apa yang digambarkan Kenichi Ohmae. Kita merasakan betapa batas-batas negara tak lagi menjadi penghalang untuk melakukan berbagai macam kegiatan terutama kegiatan ekonomi. Justru yang terjadi adalah apa yang dikatakan Rowan Gibson, muncul sebuah fakta, jaringan bisnis agaknya lebih berpengaruh daripada batas negara.

Sesungguhnya, bisa terjadi komplementasi antara perekonomian Malaysia dan Riau (Indonesia), karena sebagai sebuah negara maju, Malaysia sedang mengalami transformasi ekonomi dari struktur ekonomi sekunder (industri) ke ekonomi tersier (jasa). Sementara di negara-negara yang berpendapatan rendah dan sedang seperti di Indonesia (Riau ada di dalamnya), masih didominasi oleh ekonomi primer (pertanian) dan ekonomi sekunder. Artinya, Malaysia tidak lagi menjadi saingan Riau dalam ekonomi primer. Namun yang mengkhawatirkan adalah, di negara-negara maju yang mengandalkan ekonomi tersier dan industri high-tech, akan terjadi gejala peningkatan penganguran, karena tenaga-tenaga ahli di bidang industri yang tidak high-tech akan kehilangan posisi, dan mereka akan merambah ke nagara-negara berkembang untuk merebut peluang di negara berkembang. Negara berkembang pada saat yang bersamaan membutuhkan mereka karena kebutuhan industrinya belum mampu diisi sepenuhnya oleh tenaga lokal. Indikasi inilah yang terjadi di kawasan Batam dan sekarang juga di Riau.

Tantangan yang terjadi dalam wilayah ekonomi primer dan sekunder di negara berkembang khususnya Indonesia, tidak hanya kontestasi tersebut, Mohammad I. Mawardi (IPB Press, 2009) menyebutkan, ekonomi nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks, yaitu:

Dalam suasana perdagangan bebas dimana Indonesia mulai terlibat di dalamnya, sektor pertanian menghadapi tantangan yang cukup kompleks seperti penghapusan subsidi, proteksi, dan hambatan perdagangan, sementara pasar komoditas domestik semakin terintegrasi dengan pasar dunia dan produk domestik semakin bersiang dengan produk-produk impor; juga masuknya usaha pertanian multinasional dan modal asing yang padat modal, dan ini akan menggusur pertanian rakyat.

Terjadi perubahan pola permintaan dari permintaan terhadap komoditas menjadi permintaan terhadap produk. Kemampuan untuk menghasilkan produk dengan karakteristik yang sesuai dengan permintaan konsumen merupakan salah satu sumber kekuatan keunggulan kompetitif di masa mendatang.

Dalam suasana otonomi daerah, pada hakekatnya pendayagunaan sumber daya, kondisi dan aspirasi masyarakat serta potensi wilayah, harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan menjadi kekuatan pendorong dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pada era desentralisasi diharapkan dapat terwujud kapasitas pemerintahan yang handal dan masyarakat yang berdaya, melalui: (a) percepatan pengembangan wilayah yang mengutamakan peningkatan daya saing, pemerataan, pertumbuhan antardaerah dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan; (b) peningkatan kapasitas masyarakat, dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas kehidupannya; (c) peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembangunan yang didukung oleh sektor swasta untuk lebih berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Masyarakat cenderung menjadi apatis terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah dalam proses pembangunan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan sangat lemah karena strategi pembangunan yang dilakukan kurang menyentuh substansi permasalahan yang ada dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat umumnya, bahkan seringkali kebijakan pembangunan malah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal. Di samping itu, masih merajalelanya praktik KKN juga membuat runtuhnya kepercayaan masyarakat. Padahal menurut Francis Fukuyama, untuk memasuki era globalisasi, trust (kepercayaan) adalah modal yang lebih penting dari capital dan teknologi.

Asimetri informasi (ketidaktepatan atau ketidakadilan informasi) seringkali menyulitkan posisi hubungan Malaysia-Indonesia, tapi untuk daerah-daerah yang berada di sekitar Selat Melaka biasanya tidak terlalu erisaukannya, mungkin karena memiliki hubungan emosional. Namun bagaimanapun asimetri informasi bisa menyebabkan masalah bisa ditanggapi tidak proporsional.

PELUANG PROVINSI RIAU

Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Intensitas hubungan kedua wilayah cukup tinggi, baik melalui udara maupun melalui laut. Setiap hari ratusan penumpang berangkat dari bandar udara internasional Sultan Syarim Kasim II, Pekanbaru ke bandar udara Batu Berendam, Melaka, dan sebaliknya. Bahkan juga ada penerbangan reguler langsung Pekanbaru - Kuala Lumpur. Dengan jarak terbang hanya 35 menit, rute ini jelas jauh lebih murah dan mudah daripada Pekanbaru - Jakarta yang memakan waktu satu jam dan 25 menit. Oleh karena itu, di musim libur sekolah, ramai sekali guru-guru membawa anak didiknya berdarmawisata ke Malaysia.

Bila tak sudi melalui udara, ada moda transportasi lain, yakni melalui pelabuhan samudra Dumai dengan menggunakan kapal ferry. Rute Dumai - Melaka sudah sejak lama eksis. Rute ini dilayari dengan frekuensi dua kali sehari dengan waktu tempuh hanya dua jam. Ratusan penumpang datang dan pergi setiap hari.

Di samping angkutan ferry tersebut, telah dibuka pula pelabuhan ferry ro-ro (role-in role-out) Dumai - Melaka. Pelabuhan ro-ro ini memungkinkan kendaraan roda empat atau lebih keluar-masuk kedua wilayah secara langsung. Kemudahan ini menyebabkan frekuensi angkutan orang dan barang antara Riau - Melaka jelas menjadi lebih tinggi. Tingginya frekuensi arus transportasi Riau - Melaka, tidak terlepas dari daya tarik dan fasilitas yang ditawarkan oleh kedua wilayah. Kuala Lumpur dan Melaka, dengan kemajuan dan pembangunan yang luar biasa, menawarkan kehidupan modern dan gemerlapan, sesuatu yang belum diperoleh warga Riau dan masyarakat di sekitarnya dari wilayahnya sendiri. Fasilitas dan pelayanan pengobatan yang ditawarkan beberapa rumah sakit di Melaka dan Kuala Lumpur, juga menjadi magnit tersendiri. Istilah "wisata berobat" populer di Riau. Dengan alasan berobat, atau mendampingi keluarga yang sakit, seseorang dengan mudah akan mendapatkan izin dari tempat kerja untuk berangkat ke Melaka atau Kuala Lumpur. Bahwa setelah sampai di tujuan hanya sekedar periksa ringan kesehatan, itu masalah lain. "Kijang sudah lepas ke rimba."

Bila Kuala Lumpur dan Melaka memikat para "window shoppers" yang berasal dari jirannya, Riau menawarkan berbagai peluang usaha. Bisnis kelapa sawit dari hulu sampai hilir di Riau adalah ladang bisnis yang paling banyak dirambah oleh pebisnis Malaysia. Hal ini tidak bisa dihindari karena dalam bisnis kelapa sawit mulai dari perkebunan sampai ke bisnis minyak sawit mentah (crude palm oil), Malaysia memang lebih dulu selangkah. Justru karena keterbatasan lahan dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Malaysia, maka pengusaha Malaysia melihat Riau sebagai sebuah peluang emas. Tapi Riau tidak hanya menawarkan bisnis kelapa sawit, berbagai peluang usaha lain seperti bisnis penambangan batubara, minyak mentah dan gas bumi, bisnis energi, bisnis transportasi, dan juga bisnis pendidikan yang tidak kalah menariknya.

Pariwisata adalah bidang lain yang menimbulkan daya tarik Riau. Kendati belum dikemas secara baik dan kompetitif, beberapa obyek wisata di Riau memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki Malaysia, sebut saja misalnya Istana Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura, candi Muaratakus, bendungan PLTA Kotopanjang, empat sungai besar yang membelah Riau, yakni Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri, memiliki potensi besar untuk wisata alam. Ada pula dua event yang sudah berskala regional, yakni Pacu Jalur di Teluk Kuantan dan Bakar Tongkang di Bagan Siapi-api.

Kesamaan budaya dan bahasa, berkait kelindannya hubungan keluarga antara masyarakat Riau, Sumatera Barat, Sumatera bagian timur, Aceh, Jambi, Palembang dan sekitarnya, juga masyarakat Sulawesi, Jawa, Madura, dengan masyarakat Melayu Malaysia, membuat hubungan antar masyarakat di wilayah semenanjung berlangsung akrab. Tingginya intensitas saling kunjung mengunjungi, baik dalam skema bisnis, pelancongan, maupun kunjungan keluarga, menyebabkan batas-batas negara tak lagi menjadi penghalang.

Kalau pun kemudian ada yang menjadi kendala psikologis dalam perbancuhan regionalitas tersebut, yang satu adalah sebuah negeri yang sedang berjuang untuk keluar dari zona kemiskinan, dengan income perkapita per tahun rata-rata US$2200 yang lainnya di seberang sana, masyarakatnya sudah memasuki gerbang negara maju dengan income perkapita rata-rata penduduknya lebih dari US$ 8000 per tahun. Mengapa demikian? Inilah pertanyaan instrospektif yang tak pernah habis-habisnya. Padahal, kedua negeri berangkat dengan modal dasar yang hampir sama.

Pepatah Amerika Latin seperti dielaborasi oleh Peter Druckers, "There is no under developed country, there is always under managed country", agaknya ada benarnya. Tanpa maksud menyingkap kurap di dada, atau juga menyalah-nyalahkan rezim, permasalahan yang dihadapi Indondesia memanglah tidak sederhana. Krisis ekonomi yang diselimuti krisis politik berkepanjangan telah menyebabkan Indonesia terperangkap dalam krisis multidimensi yang membuat negeri ini tidak bisa fokus menjawab tantangan global yang sama sekali tak mau bertolak angsur. Birokrasi pemerintahan, banyak tersita waktu dan pikirannya untuk agenda-agenda politik yang sebenarnya bukan domainnya sehingga lalai dalam membangun kapasitas kelembagaan. Di samping itu masalah lain yang tak kalah pentingnya adalah penegakan hukum. Masalah kapasitas kelembagaan dan apresiasi terhadap rule of law ini yang sering menjadi kendala dalam merealisasikan kesepahaman antara kedua negeri.


LEMBAGA KEMASYARAKATAN BENTUKAN MASYARAKAT LOKAL

Di tengah euforia politisasi segala aspek kehidupan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum, solusi yang menetralisir semestinya adalah lembaga kemasyarakatan non pemerintah. Lembaga-lembaga inilah yang mengambil alih peran pemberdayaan yang seharusnya menjadi fungsi utama pemrintah. Sayaratnya, lembaga non pemerintah itu harus memiliki kapasitas. Dalam beberapa kasus, masyarakat jauh lebih efektif melakukan proses pembangunan wilayahnya tanpa campur tangan pemerintah. Masyarakat Indonesia betapapun mereka hidup sederhana, telah mengembangkan mekanisme dalam upaya memenuhi kebutuhan, menjangkau sumber dan pelayanan serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Mekanisme tersebut dilembagakan dalam sebuah wahana yang berupa organisasi, baik yang dilandasi oleh keagamaan, kesukuan maupun etnis.

Di berbagai wilayah di Indonesia sendiri sesungguhnya selama ini telah memiliki kelembagaan masyarakat yang mapan yang umumnya dikenal dengan istilah "Mapalus" di Sulawesi Utara, "Banjar" di Bali, "Todung Natolu" di Sumatera Utara, dan "Rereyongan Sarupi" di Jawa Barat. Nilai sosial budaya lokal atau kearifan lokal tersebut telah terlembaga dengan baik dalam masyarakat lokal, dan menjiwai semua aktivitas masyarakat lokal tersebut.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa keberadaan organisasi yang telah tumbuh dan berkembang pada masyarakat lokal, telah menjadi alternatif mekanisme pemecahan masalah. Organisasi yang ada di masyarakat memperlihatkan ciri-ciri, seperti egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, keterbukaan partisipasi bagi seluruh anggota, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme serta mengembangkan musyawarah. Ciri-ciri organisasi lokal ini telah mengakomodasi unsur hak asasi manusia dan demokratisiasi pada tingkat lokal. Karena itu, apabila berbagai ciri yang melekat pada organisasi lokal ini dapat dipertahankan, akan semakin memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam nuansa pluralisme. Organisasi ini akan tumbuh mandiri dan memiliki daya saing.

Sehubungan dengan itu, organisasi dan kearifan lokal, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat lokal, perlu diberikan ruang gerak yang luas agar dapat mengekspresikan dan mengartikulasikan berbagai kebutuhan masyarakat lokal khususnya untuk meningkatkan pembangunan di desanya.

Lebih jauh dari itu, berkembangnya keswadayaan masyarakat dan peran aktifnya dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Korten (1982), bahwa pembangunan akan mampu mengembangkan keswadayaan masyarakat apabila pembangunan itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat (people centered development).

Dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu dapat direalisasikan apabila memanfaatkan organisasi lokal yang ada di masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan pedesaan, Sediono Tjandronegoro (Kompas, 1982) mengemukakan, bahwa bentuk kelompok informal yang tumbuh dari bawah dan berciri demokratik, merupakan wadah bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembinaan kelompok informal ini menyebabkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa bisa efektif. Pemikiran ini sesuai dengan Agenda 21 yang menekankan tanggung jawab khusus dari otoritas lokal dengan konsep "berpikir global, bertindak lokal", dan deklarasi IULA (International Union of Lokal Authorities) dan EU (European Union) tahun 1985, dimana adanya keharusan bagi otoritas lokal di seluruh dunia memberikan prioritas untuk partisipasi bagi organisasi lokal, perusahaan swasta, perempuan dan pemuda, dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan implementasi proyek-proyek lokal dan perencanaan "Agenda 21" atau semua hal yang bersifat lokal (Izzedin Bakhit, 2001).

PILIHAN KEBIJAKAN

Tidak ada quick solution atau easy solution untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kita hadapi dalam bidang ekonomi, hukum, politik, moral dan krisis kepercayaan massive dewasa ini, karena krisis itu akibat penyakit yang sudah dibiarkan menahun.

Baik Malaysia maupun Indonesia (dan Riau) perlu meningkatkan moral para pelaku bisnis. Bukan hanya untuk keuntungan masyarakat tetapi untuk keuntungan pelaku bisnis itu sendiri. Dalam buku : "The Corporate Mystics" karangan Gay Hendrik dan Kate Goodeman, seperti diceritakan Jalaluddin Rakhmat, disebutkan pada millenium ketiga (globalisasi) justru bisnis yang survive adalah bisnis yang dilandasi etika tradisional. Bahwa akhirnya bisnis tanpa etika akan strikes back dan memukul kembali dengan pukulan yang mematikan. Moral untuk menjunjung tinggi hukum seperti semangat gentlemen (Inggeris) maupun semangat bushido (jepang) perlu dipelihara dan ditingkatkan.

Taiwan maju karena universitasnya dapat membantu petani dan pengusaha kecil dan menengah lebih baik. Universitas perlu mempunyai industrial park, kebun percobaan dan inkubasi bisnis.

Kesuksesan pembangunan dari sebuah negara sangat bergantung pada peran serta masyarakatnya, didukung oleh rule of law - sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan, transparansi dan akuntabilitas. Inilah yang disebut sebagai good governance.

Kerjasama penguatan advokasi, penguatan upaya penegakan hukum yang berkeadilan, kerjasama parlemen G to G dan parlemen lokal (DPRD dan DUN) perlu digalakkan, sehingga kesan standar ganda bisa dihindari. Kerjasama Perguruan Tinggi juga perlu lebih digairahkan, seperti dalam bentuk joint research, pertukaran dosen dan pertukaran mahasiswa.


Referensi :

Anthony Giddens, 2010: "Teori Strukturisasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Drucker, Peter F., 1999: "Management Challenges for the 21st Century", Oxford: Butterworth and Heinemman.
Fukuyama, Francis, 1995: "Trust: The Social Virtues and The Ceation of PROSPERITY, London: Hamish Hamilton.
Mohammad Ikhwanuddin Mawardi, 2009: "Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan", IPB Press, Bogor.
HM. Wahyudin Husein dan H Hufron, 2008: "Hukum Politik dan Kepentingan", LaksBang PRESSindo,Yogyakarta.
Rian Nugroho D., 2003: "Reinventing Pembangunan", Elex Media Komputindo, Jakarta.
http://kalyanamitra.or.id/eventsdetail.php?id=2&iddata=28.
http://www.surya.co.id/2008/12/17/buruh-migran-indonesia-berserikat-di-malaysia.html
http://www.antara.co.id/view/?i=1229587979&c=NAS&s=
http://www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?type=news_copy&id=626
http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=3070
http://www.detiknews.com/read/2008/12/18/191646/1056112/10/lembaga-advokasi-tki-di-malaysia-terbentuk
http://lbhposmbo.org/berita/10/temuan-tim-advokasi-di-malaysia-450-putra-aceh-bakal-dihukum-mati.html
http://www.scribd.com/doc/2908478/Modul-1-Otonomi-Daerah-Reformasi-Keuangan-Daerah
http://id.news.yahoo.com/antr/20100604/tpl-pemerintah-masih-legalkan-perusakan-cc08abe.html
http://www.lukman-edy.web.id/article/2/tahun/2008/bulan/02/tanggal/21/id/124/
http://empimuslion.wordpress.com/2008/04/01/paradigma-perencanaan-pembangunan-nasional/
http://hilmiarifin.com/pemberdayaan-masyarakat-dan-permasalahannya/
http://www.lukman-edy.web.id/article/2/tahun/2008/bulan/02/tanggal/21/id/124/
http://hyperballs.blogspot.com/2008/11/pemberdayaan-partisipasi-masyarakat.html
http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?pg=artikel_detail&id=189

jurnal - Seminar Antar Bangsa UIR 8 Juni 2010
Tulisan ini sudah di baca 5494 kali
sejak tanggal 08-06-2010

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat