drh. Chaidir, MM | Catatan APBD Riau 2010 Dulu Candi Kini Gedung | PENCITRAAN sudah bagus. Tidak ada daerah lain - kendati bukan berarti tidak punya program strategis - mampu mengemas program strategisnya secara simple dan mudah diingat seperti Riau: K2i. Pengentasan Kemiskinan, Pemberantasan Kebodohan dan Pembangunan Infrastruktur. Ujungnya adalah terciptanya kese
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Catatan APBD Riau 2010 Dulu Candi Kini Gedung

Oleh : drh.chaidir, MM

PENCITRAAN sudah bagus. Tidak ada daerah lain - kendati bukan berarti tidak punya program strategis - mampu mengemas program strategisnya secara simple dan mudah diingat seperti Riau: K2i. Pengentasan Kemiskinan, Pemberantasan Kebodohan dan Pembangunan Infrastruktur. Ujungnya adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan bermarwah.

Ke sanalah muara semua upaya. Dalam perspektif organisasional, semua potensi organisasi berupa unsur manusia, uang, barang, mesin-mesin dan seluruh perangkat lunak, di arahkan untuk mencapai tujuan tersebut melalui implementasi fungsi-fungsi manajemen pemerintahan. Semakin efektif unsur-unsur itu digerakkan atau dipergunakan, semakin baik. Prinsipnya, tujuan lebih cepat tercapai dengan biaya yang lebih murah. Masyarakat senang, pemerintah daerah senang, DPRD senang. Semua sama-sama senang.

Jalan di Tempat

Senin malam (15/12) dua hari lalu, salah satu unsur manajemen pemerintahan tersebut, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2010 yang berjumlah Rp4,1 triliun lebih, disetujui oleh DPRD Riau secara aklamasi. Semua fraksi mendukung.

Dalam perspektif perencanaan yang progresif, APBD Riau dalam empat tahun terakhir ini seperti jalan di tempat. Total APBD hanya berkisar sekitar Rp4T per tahun. Hal ini menandakan terjadinya stagnan dalam Pendapatan Asli Daerah. Memang benar terjadi pengurangan pada DBH, tetapi pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang dikelola provinsi juga tidak menunjukkan kenaikan yang menggembirakan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Pajak BBNKB dan Kendaraan Di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dari segi nominal, jumlah Rp4,1 triliun bukanlah jumlah yang dapat dikatakan kecil. Beberapa provinsi lain, seperti tetangga kita Sumatera Barat, Jambi, Kepri dan Sumatera Utara, jumlah APBDnya masih jauh berada di bawah Riau. Beberapa provinsi di Nusa Tenggara dan di kawasan timur Indonesia, bahkan jumlah APBDnya lebih kecil dibanding APBD Kabupaten Bengkalis, Siak dan Rokan Hilir.

Namun ada sebuah hipotesis, jumlah anggaran yang besar belum tentu memiliki korelasi positif dengan kesejahteraan rakyat. Yang namanya hipotesis tentu perlu pengujian, tetapi tanpa pengujian pun ada logika common sense (akal sehat) yang memberi indikasi.

Dari jumlah Rp4,1 Triliun tersebut hampir setengahnya dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, bantuan hibah, dan sebagainya. Sisanya yang tinggal sekitar Rp2T antara lain dialokasikan untuk Stadion Utama (main stadium) Rp300 Milyar dan untuk membayar eskalasi proyek multiyears Rp100 Milyar. Itu belum termasuk untuk pembangunan beberapa tempat pertandingan (venues) PON yang lain. Setiap tahun APBD Riau dibebani dengan anggaran untuk eskalasi proyek multiyears dan ini tentu sangat memberatkan. Jumlah total APBD tersebut juga masih akan terkurangi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Kondisi ini sebenarnya mengurangi kapasitas investasi Pemerintah Daerah, suatu hal yang sebenarnya justru diharapkan meningkat setiap tahun.

Dengan demikian sesungguhnya masyarakat tidak bisa berharap banyak tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk program K2i. Padahal, tidak bisa dipungkiri, sebagian besar penduduk Riau hidup di pedesaan yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Di sanalah terdapat kantong-kantong kemiskinan yang sebenarnya harus digempur sampai ke akar-akarnya. Mereka umumnya adalah petani, buruh tani, nelayan, remaja putus sekolah, dan pengangguran. Mereka tak memiliki asset produktif. Lahan di sekitar desa umumnya sudah menjadi milik pengusaha besar perkebunan kelapa sawit atau HTI.

Forgive

Dengan gambaran umum tersebut impian masyarakat untuk segera memperoleh program pemberdayaan melalui program K2i seperti pembangunan jalan-jalan desa, listrik desa, air bersih, puskesmas, pengobatan gratis yang bukan basa-basi, sekolah untuk anak-anak miskin, tersedianya lahan untuk berkebun ubi dan jagung, fasilitas pelayanan publik di perkotaan, tentu harus bersabar. Alokasi anggaran dalam APBD 2010 memang terasa kurang sinkron dengan jiwa Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri. Pedoman tersebut mewajibkan daerah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Pedoman itu tentu bukan tanpa alasan. Secara umum pemerintah masih mencatat banyak kelemahan di daerah. Di samping lemah dalam komitmen perencanaan, birokrasi sering terperangkap dalam skema budaya proforma. Sementara pada sisi lain kapasitas produksi daerah dianggap masih rendah, juga masih terdapat anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan, status kesehatan gizi buruk masih terdapat di berbagai daerah. Kondisinya diperburuk dengan lemahnya kapasitas pemerintah daerah.

Eksekutif dan legislatif terlihat kurang serius melindungi kepentingan publik. Kurang mengidentifikasi mana kebutuhan yang urgent dan mana yang penting. Ada perasaan cemas karena anggaran dikhawatirkan mudah menyimpang dari koridor Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). Dan kekhawatiran itu beralasan, ketika fraksi-fraksi terlalu mudah hanyut. Indikasinya terlihat pada konsistensi KUA dan PPA, dan bersedianya fraksi-fraksi untuk melakukan pembahasan dalam waktu yang pendek dan terburu-buru. Kalau tahun pertama saja sudah demikian forgive (pemaaf), apatah lagi pembahasan RAPBD tahun-tahun berikutnya. Rakyat sebenarnya menaruh harapan APBD 2010 lebih cerdas karena dibahas oleh anggota-anggota DPRD yang masih segar dan belum terkontaminasi virus kolusi.

DPRD memang harus tajam meneropong anggaran yang tidak korelatif. Adakah, misalnya, korelasi antara pembangunan gedung-gedung megah yang berserakan di seluruh daerah berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan? Gedung-gedung bagus memang mengundang pujian decak kagum, tapi agaknya fungsinya sama dengan candi, pertanda seorang raja pernah berkuasa. Sayangnya, gedung-gedung bagus itu, kecuali membuka lapangan kerja pada saat pekerjaan pembangunan, selebihnya menjadi idle. Pemanfaatannya tidak optimal, menimbulkan beban pemeliharaan yang sangat besar, dan tahun demi tahun menjadi keropos.

Tapi DPRD Riau khususnya Badan Anggaran (Banggar) tidak usah berkecil hati. Terbuka kesempatan untuk evaluasi. Nada miring yang selalu bertiup mengiringi pembahasan RAPBD sebenarnya tanda masyarakat masih peduli.

jurnal - Riau Pos 15 Desember 2009
Tulisan ini sudah di baca 3641 kali
sejak tanggal 15-12-2009

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat