drh. Chaidir, MM | Catatan Ringan Untuk Anggota DPRD: Hindari Logika Kemaren | ANGGOTA DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Riau telah mengucapkan sumpah/janji. Sebagian besar wajah baru. Untuk DPRD Riau misalnya, dari 55 orang Anggota, wajah baru berjumlah 44 orang (80%). Di DPRD Kabupaten/Kota jumlah Anggota baru rata-rata tidak kurang dari 70 persen.

Lazimnya, wa
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Catatan Ringan Untuk Anggota DPRD: Hindari Logika Kemaren

Oleh : drh.chaidir, MM

ANGGOTA DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Riau telah mengucapkan sumpah/janji. Sebagian besar wajah baru. Untuk DPRD Riau misalnya, dari 55 orang Anggota, wajah baru berjumlah 44 orang (80%). Di DPRD Kabupaten/Kota jumlah Anggota baru rata-rata tidak kurang dari 70 persen.

Lazimnya, wajah-wajah baru dalam sebuah organisasi akan membawa suasana baru dan semangat baru. Kini, rakyat menunggu gebrakan wakilnya, tidak hanya menagih janji-janji atau harapan yang ditebar ketika kampanye, tetapi karena pada kenyataannya banyak aspirasi pada periode terdahulu belum terakomodasi oleh lembaga perwakilan itu. Rakyat berharap banyak karena kehendak berkembang cepat seiring dengan semakin hebatnya tuntutan kehidupan.

Permasalahan pembangunan pun, dari tahun ke tahun, itu ke itu juga. Lihatlah masalah bencana asap, banjir, kekurangan energi listrik, minimnya penyediaan air bersih, infrastruktur desa yang masih terabaikan, kualitas pendidikan masih semu, pencegahan menyakit menular, gizi buruk, dan sebagainya.

Cermati pula pemanfaatan anggaran pembangunan yang tetap kurang fokus, sementara pada sisi lain pembangunan proyek-proyek mercusuar yang menyerap anggaran besar semakin menyebar ke seluruh kabupaten, sehingga masing-masing berlomba untuk membangun kantor atau gedung termegah.

Dalam atmosfir daerah seperti itu, wajar kalau muncul perasaan harap-harap cemas, siapkah para Anggota Dewan yang terhormat mengawal diri sendiri dan mengawal proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar senantiasa berada pada orbit yang benar?

Fungsi Pengawasan

Peran yang paling tepat dan harus dimainkan oleh DPRD adalah fungsi pengawasan. Pengawasan ini mutlak milik DPRD. Artinya, untuk melakukan pengawasan, DPRD tidak perlu meminta persetujuan siapa-siapa, termasuk meminta persetujuan kepala daerah. Sedangkan fungsi yang lain (legislasi dan anggaran), DPRD membahasnya bersama eksekutif, walaupun misalnya, sebuah Raperda merupakan Raperda inisiatif DPRD.

DPRD memang tidak bisa terlalu banyak bisa ikut campur dalam urusan pemerintah daerah. Justru menjadi salah kaprah bila DPRD terlalu mencampuri urusan eksekutif, misalnya masalah mutasi pegawai dan pelaksanaan APBD. Tapi dengan fungsi pengawasan DPRD bisa mengawal eksekutif agar senantiasa berada pada relnya dan apa yang menjadi harapan rakyat bisa terpenuhi. Sebab benda abstrak yang bernama kekuasaan yang melekat pada fungsi eksekutif itu bila tidak dikontrol, akan cenderung disalah gunakan. Oleh karena itu sukses atau tidaknya DPRD bukan tergantung pada seberapa banyak Perda dihasilkan, tapi sejauh mana tingkat kepuasan publik kepada lembaga DPRD dan program-program pemerintah.

Secara teoritis, pengawasan itu akan mudah dipahami oleh Anggota DPRD, asal rajin membaca peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan tata tertib DPRD. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Pengawasan DPRD belum optimal karena sering dipergunakan untuk kepentingan politik, baik dalam rangka pencitraan partai, maupun untuk kepentingan lain seperti mendiskreditkan kepala daerah, dan bahkan bisa pula untuk kepentingan-kepentingan sempit seperti bargaining untuk mendapatkan kompensasi materi.

Studi Banding

Tantangan ke depan tidak ringan bagi Anggota Dewan, sebab persoalan-persoalan yang bakal dihadapi tidak lagi linier. Masalah semakin kompleks, semakin bak benang kusut, satu dan lainnya semakin berkait kelindan. Contoh: Penyakit malaria, demam berdarah, flu burung, flu babi misalnya, penyakit-penyakit ini sudah dikenal dengan baik karakternya oleh dinas terkait, tetapi pendekatan satu dinas saja tidak cukup efektif mengendalikannya. Bantuan pengobatan dan vakksin perlu, tapi mengubah mind-set warga masyarakat untuk hidup bersih dan tinggal di lingkungan yang bersih, jauh lebih penting, dan pendekatan ini memerlukan sinergi beberapa instansi sekaligus. Penanganan masalah asap misalnya, memadamkan api dengan peralatan-peralatan canggih, termasuk helicopter, perlu. Tetapi jauh lebih perlu program pemberdayaan masyarakat miskin yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Menghadapi permasalan yang semakin kompleks dan sistemik itu, mekanisme kerja di DPRD harus diperbaiki. Kalau masih mengikuti cara-cara lama, apalagi terbawa arus dalam atmosfir pragmatisme, maka anggota dewan akan kehilangan efektifitas fungsi pengawasannya. Bahkan sangat terbuka peluang untuk terkontaminasi oleh praktik-praktik illegal masa lalu seperti percaloan anggaran, kolusi dan sebagainya.

Baru-baru ini seperti kita baca di media massa, Anggota DPRD yang baru dari salah satu kabupaten sudah melakukan studi banding ke luar provinsi. Pembenarannya tentu saja bisa dicari, tapi ini akan jadi preseden. Dan kemungkinan studi banding itu akan mewabah. Kegiatan-kegiatan seperti studi banding akan membuat Anggota Dewan sibuk sendiri dengan agendanya, lupa tugas pokok memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Menempatkan studi banding menjadi suatu keharusan setiap kali ada penugasan kelembagaan, adalah pola pikir kemaren (yesterday logic) yang mestinya sudah harus ditinggalkan. Jangankan dengan logika kemaren, dengan logika aktual saja, kita belum tentu bisa memecahkan masalah hari ini.

Backing Staff

Kita berada di zaman teknologi informasi, kerja-kerja politik mestinya bisa lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat. DPRD memiliki Sekretariat yang memang diperuntukkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kenapa sekretariat tidak ditugasi untuk mencari informasi yang diperlukan Anggota Dewan?. Anggota DPRD adalah pengguna informasi. Sekretariatlah yang harus mampu menyuplai semua informasi yang diperlukan.

DPRD juga harus memanfaatkan jasa tenaga ahli. Dan ini juga menjadi tugas Sekretariat untuk menyediakan dan mengkoordinasikannya sesuai kebutuhan. Sekretariat DPRD memang harus mampu memosisikan diri sebagai backing staff yang kuat untuk menyuplai informasi akurat yang dibutuhkan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya.

Mengikuti yesterday locig, kata Peter Drucker, bukanlah solusi cerdas. Bila Anggota DPRD hanyut dalam atmosfir itu, maka harapan rakyat akan memiliki DPRD yang kuat dalam pengawasan roda pembangunan, hanya akan tinggal harapan.


drh Chaidir, MM - Mantan Ketua DPRD Riau

jurnal - Bahana Riau 11 Oktober 2009
Tulisan ini sudah di baca 3672 kali
sejak tanggal 11-10-2009

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat