drh. Chaidir, MM | Menggendong Keterhormatan Wakil Rakyat | Renungan Kecil Bersempena Pengucapan Sumpah Anggota DPRD
(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

PANGGUNG politik anggota DPRD 2009-2014 di Riau - provinsi dan kabupaten/kota - resmi telah dibuka untuk publik. Semua anggota sudah mengucapkan sumpah dan janji, sebagian bahkan telah pula menandatangani
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Menggendong Keterhormatan Wakil Rakyat

Oleh : drh.chaidir, MM

Renungan Kecil Bersempena Pengucapan Sumpah Anggota DPRD
(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

PANGGUNG politik anggota DPRD 2009-2014 di Riau - provinsi dan kabupaten/kota - resmi telah dibuka untuk publik. Semua anggota sudah mengucapkan sumpah dan janji, sebagian bahkan telah pula menandatangani kontrak politik.

Maknanya, para politisi pilihan kita itu segera akan unjuk gigi mempertontonkan kebolehannya. Perjuangan melelahkan yang telah menyita banyak waktu, tenaga, pikiran dan juga fulus, untuk menjadi anggota dewan yang terhormat, telah sampai pada titik kulminasi. Wajar bila ada sujud syukur, karena mereka terpilih dari sekian banyak Calon Anggota Legislatif.

Namun perjuangan yang sesungguhnya, membela kepentingan rakyat, mengagregasi dan mengartikulasikan aspirasi rakyat yang diwakilinya, baru memasuki langkah pertama. Ke depan, sang waktu akan terus berlalu hari demi hari tak kenal kata kompromi. Para anggota Dewan kita - seperti lirik lagu Mbah Surip - akan menggendong kemana-mana status sosialnya sebagai wakil rakyat; pagi, siang, tengah malam, bangun tidur sampai tidur lagi, kemana pun mereka pergi, status itu akan terus melekat. Bagi yang siap fisik dan mental untuk naik panggung, mereka akan memperoleh keterhormatan, bagi yang tidak siap, kelak akan turun tanpa keterhormatan.

Kehidupan Publik

Panggung politik adalah sebuah kehidupan publik tanpa tabir. Kehidupan baru yang dimasuki anggota Dewan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, adalah sebuah kehidupan dimana transparansi menjadi sebuah keniscayaan. Gedung DPRD secara fisik boleh berdinding beton tebal, tapi dalam imajinasi publik, rumah rakyat itu ibarat rumah kaca tembus pandang.

Barangkali itu terlalu ekstrim. Tapi kita memang tak lagi bisa memutar mundur jarum jam. Masyarakat kita sudah terlanjur melek politik, masyarakat telah tumbuh menjadi sangat kritis, bahkan cenderung skeptis. Akibatnya, hampir semua fungsi pemerintahan yang mengandung elemen kekuasaan - sekecil apapun - selalu sangat terbuka terhadap kecurigaan.

Sikap curiga masyarakat tidak sepenuhnya salah. Sikap itu tumbuh justru akibat perilaku para elit politik dan birokrasi itu sendiri yang seringkali dirasakan kurang cerdas mengakomodasi aspirasi kebutuhan rakyat. Kesulitan rakyat sering tak teratasi secara konsepsional. Solusi, ada kalanya mengandung pula muatan kepentingan. Dalil Lord Acton agaknya benar, kekuasaan cenderung disalah gunakan.

Pada bagian lain, para penguasa adakalanya mencari jalan pintas mudah, meminta rakyat berdo'a saja untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Jelas itu tidak menyalahi. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, berdoa tidak perlu disuruh atau bahkan dimobilisasi. Dengan atau tanpa pemerintah pun rakyat selalu berdo'a siang malam. Tapi pertama-tama yang harus dilakukan sebelum menyalahkan alam dan kemudian angkat tangan, para pemangku kekuasaan terlebih dahulu harus menggunakan akal sehat dengan memanfaatkan instrumen ilmu pengetahuan dan menggerakkan seluruh potensi yang ada.

Hal inilah agaknya yang belum ditempuh sungguh-sungguh, sebab apa yang tahun-tahun lalu sudah merupakan masalah, tahun ini masih harus kita hadapi. Kita lupa petuah orang-orang tua, dimana ada kemauan di situ ada jalan.

Rising Expectation

Tidak bisa dipungkiri, banyak orang berharap DPRD yang baru akan membawa perubahan mendasar. Harapan yang tinggi disangkutkan di pundak DPRD. Masyarakat melihat, sekaranglah momentum DPRD untuk memuaskan harapan masyarakat. Keterbukaan semakin terjamin dan hampir tak ada lagi celah bagi pemangku kekuasaan untuk menyalah gunakan kekuasaannya.

Namun, rising expectation (meningkatnya nilai harapan) bisa jadi dilema. Tanggungjawab wakil rakyat mengharuskan mereka memperjuangkan aspirasi rakyat dengan gigih. Benturan adu pendapat antara wakil rakyat di panggung politik yang selalu berlindung di bawah aspirasi rakyat dengan para pemangku kekuasaan yang selalu menggunakan pendekatan kesisteman dalam memberikan jastifikasi terhadap kebijakannya, tak akan terhindarkan. Bukan hanya itu, adakalanya banyak pula "penumpang" yang memperkeruh suasana, hanya untuk sekedar mencari kesempatan memancing di air keruh. Benturan sering menimbulkan stagnasi dan ini bisa memicu agresivitas.

Kompromi atau negosiasi sebagai jalan tengah bisa menyesatkan, tapi bertolak-angsur untuk kepentingan rakyat juga bukan tabu. Di sinilah uji nyali terjadi. Ungkapan John F. Kennedy dalam pidato pengukuhannya sebagai Presiden AS ke-35, pada 1961, menarik untuk dicermati. "Ketulusan selalu perlu dibuktikan. Jangan pernah bernegosiasi karena kita merasa takut. Tapi janganlah pula kita merasa takut bernegosiasi." Ujar Kennedy. "Tidak banyak ruang tersedia bagi orang-orang pengecut."

Keberanian adalah anugerah di bawah tekanan, kata sastrawan Ernest Hemingway. Dan tekanan bagi anggota dewan tak akan pernah surut, bahkan intensitasnya akan meningkat. Namun betapa dilematis pun posisinya, wakil rakyat memang harus berani berpihak pada rakyat yang mencari kebenaran, sesulit apapun, atau kelak akan turun tanpa keterhormatan.

drh Chaidir, MM Mantan Ketua DPRD Riau.



Optimalkan Fungsi Pengawasan
Renungan Kecil Bersempena Pengucapan Sumpah Anggota DPRD
(Bagian Kedua dari Dua Tulisan)

PANGGUNG politik DPRD dewasa ini, berada dalam lingkungan sosial masyarakat yang tidak mudah untuk dijinakkan, atau boleh disebut ibarat jinak-jinak merpati. Di bilang jauh mereka dekat, dibilang dekat, tak tercekau.

Skemanya sederhana. Masyarakat sudah tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat kini sudah terbangun dari keterlenaan dibuai angin surga. Dan kini, mereka sudah tak sabar lagi menunggu gebrakan sang wakil. Janji-janji program pembangunan yang ditabur pada saat kampanye pemilu legislatif masih segar dalam ingatan. Mumpung besi masih panas, tempalah segera. Sekaranglah saatnya komitmen untuk melakukan perbaikan itu diwujudkan. Yang bengkok-bengkok diluruskan, yang salah jalan dibawa kembali ke pangkal jalan.

Dewasa ini, siapapun yang memiliki common sense atau akal sehat, pasti mampu merasakan, daerah kita masih dihadapkan pada lautan permasalahan yang belum semuanya teragendakan dengan baik solusinya. Pertanyaan-pertanyaan dasar tentang kemiskinan dan surplus dana yang dialokasikan untuk penyertaan modal bagi BUMD, eskalasi proyek multiyears, titipan di SBI, persiapan PON XVIII, dan program-program mercusuar yang hampir merata di setiap kabupaten, belum terjawab dengan jernih. Pengentasan kemiskinan, penegakan hukum, pemberantasan kebodohan, telah menjadi retorika standar.

Kita tentu tak bisa membiarkan kontradiksi terus berlangsung yang pada akhirnya akan menyuburkan prasangka. Pemerintah punya hak meminta rakyat patuh, tapi rakyat juga punya hak meminta perlindungan dari pemerintah dan dari wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat.
Fungsi Pengawasan Ruh DPRD

DPRD memiliki tiga fungsi pokok: legislasi, anggaran dan pengawasan. Dari tiga fungsi tersebut fungsi pengawasan adalah fungsi yang paling dominan. Fungsi pengawasan ini menjadi ruh DPRD. Eksis atau tidak DPRD bisa terlihat dari efektif atau tidak fungsi pengawasannya,

Dalam fungsi legislasi dan fungsi anggaran, DPRD tidak bisa berdiri sendiri. Justru peran Kepala Daerah (gubernur, bupati, walikota) sangat dominan dalam fungsi ini, kendati terbuka peluang untuk melakukan perubahan terhadap suatu Rancangan Peraturan Daerah atau pengajuan Rancangan Perda prakarsa DPRD. Semua Rancangan Perda (termasuk Rancangan Perda tentang APBD), harus dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Memang sebuah Rancangan Perda harus mendapatkan persetujuan DPRD, tapi dalam pembahasannya dilakukan secara bersama-sama, dan kemudian Kepala Daerah pulalah yang menetapkannya sebagai Peraturan Daerah.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD tidak perlu meminta persetujuan Kepala Daerah. Justru pelaksanaan kekuasaan yang berada di tangan Kepala Daerah itulah yang harus diawasi.
Masalah yang terlihat selama ini, ada beberapa kelemahan pengawasan DPRD sehingga belum efektif: 1) pengawasan digunakan sebagai sarana politik; 2) seringkali tidak ada tindak lanjut hasil pengawasan; 3) belum ada skema yang efektif tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Pengawasan sebagai sarana politik misalnya, telah menurunkan kredibilitas fungsi pengawasan itu sendiri karena sering digunakan sebagai sarana mencari-cari kesalahan pihak lain, menjatuhkan lawan politik atau kepala daerah yang sedang berkuasa, dan juga untuk mencari imbal jasa, posisi tawar, untuk kepentingan pribadi atau golongan (money politic). Yang disebut terakhir menjadi semakin subur bila Kepala Daerah juga terperangkap dalam berbagai kepentingan sempit, ada udang di balik batu, sehingga tidak tertutup peluang kompromi bernuansa kolutif dengan oknum anggota dewan.

Optimalkan Peran Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan dewan untuk melaksanakan fungsi DPRD sehari-hari. Komisi-komisi inilah yang menjadi tulang punggung DPRD, yang secara terus-menerus melaksanakan tugas-tugas DPRD secara nyata. Komisi diharapkan mampu mengawal satuan kerja mitranya dalam semangat komplementer (saling isi-mengisi) agar senantiasa berpihak pada rakyat dan bersinergi satu sama lainnya.

Komisi berperan mempertajam prioritas pada tahap perencanaan program, dan kritis pada tahap pengawasan pelaksanaan program, sehingga segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Kelemahan, kekurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program, semakin cepat teridentifikasi semakin baik sebagai umpan balik. Komisilah yang bisa proaktif menjemput bola bila terindikasi ada permasalahan yang bisa menghambat akselerasi pembangunan.

Bila secara keseluruhan fungsi pengawasan DPRD berjalan optimal dan DPRD dalam posisi aktif mengawal kinerja pemerintah daerah agar tetap fokus (termasuk penggunaan APBD secara efektif dan efisien), rasa frustrasi masyarakat bisa dieliminasi. Kepercayaan publik pun akan tumbuh, baik kepada DPRD maupun kepada pemerintah daerah. Keduanya bisa disebut menjunjung amanah. Tapi bila kedua belah pihak main mata atau masing-masing merasa paling pintar dan paling benar sendiri, kehilangan akal sehat, maka kita akan terjebak dalam simbolisasi pembangunan yang selalu memerlukan alasan pembenaran. Pengawasan adalah kata kunci bagi DPRD, tapi eloknya, dalam lingkungan masyarakat kita yang mudah terprovokasi, semangat itu tetap diusung dalam tutur bahasa kita: kritis tapi tetap santun, santun tapi tetap kritis.

drh Chaidir, MM Mantan Ketua DPRD Riau.

jurnal - Riau Pos 11 September 2009
Tulisan ini sudah di baca 3771 kali
sejak tanggal 11-09-2009

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat