drh. Chaidir, MM | Ayo Dayung Serempak - Catatan Ringan Pengantar Tugas Anggota Baru DPR dan DPD - FKPMR 9 Agustus 2009 | * Catatan Ringan Pengantar Tugas Anggota Baru DPR dan DPD

PEMILU Legislatif 2009 telah usai. Sebelas Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Riau telah ditetapkan, sepuluh diantaranya wajah baru. Sedangkan untuk Anggota DPD-RI, dua wajah lama dua wajah baru.

Selalu, setiap ada rotasi atau reposisi di
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Ayo Dayung Serempak - Catatan Ringan Pengantar Tugas Anggota Baru DPR dan DPD - FKPMR 9 Agustus 2009

Oleh : drh.chaidir, MM

* Catatan Ringan Pengantar Tugas Anggota Baru DPR dan DPD

PEMILU Legislatif 2009 telah usai. Sebelas Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Riau telah ditetapkan, sepuluh diantaranya wajah baru. Sedangkan untuk Anggota DPD-RI, dua wajah lama dua wajah baru.

Selalu, setiap ada rotasi atau reposisi di pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif - pada semua level - publik menanti harap-harap cemas atau cemas berharap-harap. Adakah esok lebih baik? Itu jugalah pertanyaan yang menggantung bak lebah bersarang menyongsong pelantikan anggota baru DPR dan DPD awal Oktober mendatang. Bagaimana kira-kira wajah fungsi representasi dengan komposisi baru anggota parlemen kita?

Potret 2004-2009

Opini sudah terbentuk, hubungan Pemerintah Provinsi Riau dengan Wakil-wakilnya di DPR RI dalam kurun waktu 2004-2009 kurang menggembirakan kedua belah pihak. Cohesiveness alias keterpaduan tidak terbangun. Masing-masing terperangkap dalam dinding tebal ego institusi, tidak cair. Hal ini mudah terlihat ketika kedua belah pihak satu sama lain menyampaikan keluhannya di media massa. Setiap tahun selama lima tahun terakhir Pemprov Riau selalu kecewa dan prihatin karena alokasi APBN dalam bentuk DIPA untuk Riau sangat tidak memuaskan, apalagi kemudian dibanding-bandingkan dengan alokasi untuk provinsi tetangga. Pada 2009 ini saja misalnya, Riau memperoleh DIPA Rp6,5 triliun, Provinsi Sumatera Utara memperoleh Rp23 triliun, Sumbar Rp12 triliun dan Jambi Rp7,5 triliun. Kita menangkap air muka kegusaran dari para punggawa negeri.

Kesenjangan seperti itu selalu berulang. Anggota DPR asal Riau dianggap tidak gigih berjuang di pusat, sebaliknya Anggota DPR menyalahkan daerah tidak kompak dan selalu tidak siap dengan proposal yang meyakinkan. Proposal program yang diajukan ke pusat cenderung bukan program skala luas yang berguna langsung untuk rakyat banyak.

Persoalannya memang tidak semudah membalik telapak tangan. Para wakil rakyat seringkali berada pada posisi dilematis. Di satu sisi mereka dipandang sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan partai politik dan daerah pemilihan sehingga harus lebih berorientasi kepada kepentingan nasional, sesuai dengan sumpahnya. Di sisi lain, ada ikatan yang erat dengan partai politiknya dan daerah pemilihannya. Dengan sistem caleg pemenang ditentukan melalui suara terbanyak, secara pskologis mestinya Anggota DPR lebih terikat secara emosional dengan konstituennya.

Dihadapkan dengan masyarakat yang semakin kritis, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dihadapkan pada kondisi faktual, keharusan membangun banyak hal sekaligus, dan ini memerlukan sumber daya pendanaan yang tidak sedikit. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seringkali juga dihinggapi kondisi kurang nyaman, karena keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya perencanaan, sehingga berdampak pada rendahnya daya serap anggaran. Sebagian dana alokasi pusat adakalanya, oleh daerah, diparkir terlebih dahulu dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Semakin besar dana yang disimpan dalam bentuk SBI ini, semakin tidak efektif pemanfaatannya untuk pembangunan dan semakin besar menimbulkan beban bunga yang harus dibayar oleh Bank Indonesia. Dalam perspektif pusat, pembayaran bunga ini tentu ibarat dengan jeruk makan jeruk.

Lemahnya perencanaan, rendahnya daya serap, parkirnya dana dalam bentuk SBI, ditambah dengan beberapa daerah cenderung terjebak dalam semangat parochial dalam menerjemahkan otonomi daerah, dan kemudian diprovokasi oleh laporan-laporan berbagai kelompok dalam masyarakat yang mengesankan korupsi masih merajalela di daerah, sedikit banyak berpengaruh pada kebijakan alokasi dana APBN. Pusat tentu memerlukan garansi, dana yang dibagikan ke daerah tidak idle, alias mubazir atau bahkan disalah gunakan.

Tidak Hanya Masalah Alokasi APBN

Sesungguhnya ukuran efektif atau tidaknya fungsi representasi Anggota DPR tidak hanya melulu dari sudut pandang alokasi APBN. DPR adalah lembaga pembuat Undang-Undang bersama pemerintah. Fungsi ini sekarang diperkuat oleh DPD. Dengan demikian fungsi pengaturan yang melekat pada pemerintah bisa dikendalikan agar senantiasa berpihak pada rakyat. Fungsi pengaturan ini dimaksudkan untuk mempercepat upaya menciptakan kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan yang meningkat secara berkeadilan.
Bila fungsi pengaturan yang melekat pada pemerintah itu dibiarkan tanpa kendali dan pengawasan oleh lembaga perwakilan rakyat, dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan. Karena Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis, memiliki mandat yang kuat untuk mengepalai pemerintahan. Kekuasaan yang diperoleh Presiden secara demokratis dengan legitimasi yang kuat harus dikontrol agar tidak kebablasan.

Penyusunan Undang-Undang juga harus didalami secara substansial oleh DPR dan DPD agar tidak menghasilkan klausul-klausul yang interpretatif. Peraturan perundangan yang disusun oleh pemerintah bersama DPR dan DPD semaksimal mungkin hendaklah limitatif sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran yang pada gilirannya dapat menjerumuskan pejabat di daerah masuk bui.

Departemen-departemen sebagai perpanjangan tangan pemerintah, yang mengendalikan arah program dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah harus dikonrol secara efektif oleh DPR sehingga semangat otonomi daerah tidak hanya sebatas retorika belaka tetapi tertuang secara kongkrit dalam substansi program mulai dari pusat sampai ke daerah dengan tetap memperhatikan kekhususan di suatu daerah.

Departemen-departemen harus secara terus-menerus diawasi oleh DPR untuk tidak membuat peraturan-peraturan yang merugikan salah satu daerah atau membuat ketentuan-ketentuan yang bernuansa resentralisasi, hanya karena mengedepankan ego sektoral. Idealnya dengan semangat otonomi daerah, departemen di pusat tidak lagi perlu terlalu rinci mengatur daerah, tapi melakukan supervisi dengan baik sehingga daerah tidak salah melangkah dalam merencanakan dan menafaatkan sumber daya yang ada di daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Perspektif Riau

Dikaitkan dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Riau, beberapa kebijakan Departemen perlu didalami dan dicermati oleh Anggota DPR dan DPD, seperti Departemen Energi Sumber Daya Mineral, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Perikanan dan Kelautan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun bukan berarti departemen-departemen lain dilepas dari pengawasan.

Riau memiliki kekhususan pada bidang-bidang tertentu, seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi, kehutanan dan industri kehutanan; perkebunan kelapa sawit dan perairan di sepanjang Selat Melaka. Kebijakan pembangunan di bidang indsutri telah menyebabkan berdirinya beberapa industri raksasa di bidang perminyakan, industri kehutanan dan perkebunan. Industri-industri ini menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Kebijakan transmigrasi di masa lalu telah menempatkan Riau sebagai daerah transmigrasi yang menonjol di tanah air.

Anggota DPR dan DPD memang harus bermata elang untuk mengawasi setiap kebijakan departemen, sehingga berada dalam satu sinergi dengan semangat otonomi daerah yang sekarang sudah dirasakan manfaatnya oleh daerah.

Dengan wajah-wajah baru di parlemen, besar harapan akan muncul suasana baru, semangat baru dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau, sehingga ke depan Riau tidak merasa dizolimi oleh pusat. Sekurang-kurangnya, beberapa hal berikut agaknya perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, seluruh stakeholder perlu menyamakan persepsi terhadap permasalahan pokok dan kebutuhan mendesak daerah. Ibarat mendayung, kita perlu mendayung. Jangan sampai satu perahu tapi tidak sependayungan. Menyamakan persepsi ini mudah diucapkan tapi sulit diwujudkan karena beraneka ragamnya kepentingaan. Kata kuncinya adalah kepentingan rakyat yang lebih luas. Kedua, Anggota Parlemen kita kiranya mendalami permasalahan. Kita berhadapan dengan lautan permasalahan. Apa yang sudah menjadi keprihatinan dalam masa lima tahun 2004-2009 hendaknya tidak lagi terulang pada 2009-2014. Ketiga, Anggota Parlemen kita hendaknya tidak segan-segan jemput bola. Keempat, jangan jadikan daerah dan permasalahannya sebagai "kuda troya", hanya sekedar tunggangan untuk bargaining bagi kepentingan kelompok atau pribadi. Kelima, jangan biarkan masyarakat frustrasi karena aspirasi tak terakomodasi, sebab frustrasi dapat menimbulkan amuk.

Harapan masyarakat jelas meningkat, karenanya diperlukan kecerdasan anggota parlemen untuk tidak mencederai demokrasi dan terjebak dalam perilaku koruptif dan kolutif. Godaan hedonisme di Jakarta tak akan surut.

drh Chaidir, MM - Adalah politisi, mantan Ketua DPRD Riau 1999-204 dan 2004-2008

jurnal - 9 Agustus 2009
Tulisan ini sudah di baca 3405 kali
sejak tanggal 09-08-2009

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat