drh. Chaidir, MM | Politik Dinasti Singa | LEO tak ada urusan dengan pilkada serentak atau tak serentak, mau dilaksanakan besok pagi atau akhir tahun boleh. Juga tak masalah dengan sistem, mau pemilihan langsung atau melalui DPRD sami mawon. Leo juga tidak menghiraukan, mau menggunakan format lama atau baru, silahkan. Tepuk dada tanya selera
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Politik Dinasti Singa

Oleh : drh.chaidir, MM

LEO tak ada urusan dengan pilkada serentak atau tak serentak, mau dilaksanakan besok pagi atau akhir tahun boleh. Juga tak masalah dengan sistem, mau pemilihan langsung atau melalui DPRD sami mawon. Leo juga tidak menghiraukan, mau menggunakan format lama atau baru, silahkan. Tepuk dada tanya selera.

Tapi satu hal tak bisa ditawar-tawar, politik dinasti bagi Leo, si raja bangsa singa sudah menjadi harga mati dan dipatuhi bangsa mereka. Konstitusi itu tak mungkin diubah oleh siapapun sampai dunia kiamat. Entah singa mana yang pertama kali melaksanakannya, tak ada catatan sejarah. Politik dinasti bangsa singa merupakan bagian dari sistem hukum rimba, hukum tak tertulis yang berlaku di dunia binatang selama dunia terkembang, pasca Adam dan Hawa memetik buah terlarang di surga.

Bangsa singa sebagai penguasa hutan rimba merasa tak perlu menyesuaikan diri apalagi mematuhi UU Pilkada yang baru, yang melarang politik dinasti. Bagi bangsa singa, UU pilkada bentukan parlemen manusia itu aneh, Calon kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) dan calon wakilnya yang akan maju tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana atau incumbent. Maksudnya, sang calon tidak boleh memiliki hubungan darah atau garis keturunan satu tingkat ke atas yaitu bapak/ibu atau bapak/ibu mertua, satu tingkat kebawah yaitu anak atau menantu, satu tingkat kesamping yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi.

Maksud pengaturan itu sebenarnya bagus. Pemerintah menganggap ketentuan politik pembatasan konflik kepentingan antara sang calon dengan petahana (politik dinasti) dalam pilkada telah sejalan dengan konstitusi (UUD 1945) kita. Sebab, pembatasan konflik kepentingan itu bentuk penghormatan terhadap hak orang lain untuk menjamin dan memberi peluang kontetasi secara fair (jujur) dalam pilkada. Semua pada posisi dan peluang yang sama, tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan.

"Mosok sih repot bingit begitu?" Ujar Leo kalem. "Bagi kami bangsa singa aturan mainnya jelas bin tegas. Bila anda merasa seekor singa jantan dengan surai tebal di tengkuk, anda baru akan menjadi pemimpin atau penguasa kelompok jika mampu mengalahkan pemimpin kelompok yang ada, baik dengan mengalahkan pemimpin kelompoknya sendiri (petahana alias incumbent), maupun dengan mengalahkan pemimpin kelompok lain. Kami duel secara jantan, sportif tanpa wasit." Lanjutnya bangga.

Dijelaskan lebih jauh oleh jawara bangsa singa ini, apabila seekor singa jantan berhasil mengalahkan pemimpin kelompok lain maka sang singa pemenang akan bertindak kejam dengan segera mendatangi seluruh anak-anak atau bayi-bayi singa kelompok tersebut kemudian membunuhnya satu persatu sampai tak tersisa seekor pun. Hal ini dilakukan, bahwa yang boleh meneruskan dinasti singa pada kelompok itu harus seluruhnya murni anaknya sendiri, tidak boleh anak dari pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu anak-anak dari pemimpin lama (kelompok lain) yang dikalahkan harus dihabisi. Dinastinya jelas, tak basa-basi.

Dulu, dulu sekali, bangsa manusia meniru politik dinasti ala singa ini. Kelompok dinasti yang dikalahkan oleh pemimpin baru akan dihabisi, walaupun kekejamannya taklah sekejam politik dinasti singa itu, tapi beda-beda tipis. Tapi kemudian dikalahkan oleh paradigma demokrasi yang melanda dunia.

Namun di era otonomi daerah yang menjadi paradigma pemerintahan kita pasca reformasi, syahwat politik dinasti itu kembali bersemi. Penyebabnya, bangsawan lokal dan strongmen lokal, demikian pula kelompok kekuatan ekonomi di daerah, yang dulu ketika era sentralisasi tak berkutik, kini memeproleh kesempatan untuk eksis. Maka ketiga kelompok itu secara bersendirian atau berkoalisi berupaya merebut puncak kekuasaan di daerah. Mereka pun mulai membangun dinasti. Gelagat ini merisaukan. Maka keluarlah peraturan UU untuk memberangus upaya pembangunan politik dinasti itu. Heran, klausul UU yang mengatur pelarangan politik dinasti itu digugat oleh beberapa pihak supaya dicabut oleh MK. Sekalian saja kita belajar pada singa. .

fabel - Koran Riau 28 April 2015
Tulisan ini sudah di baca 396 kali
sejak tanggal 28-04-2015

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat