drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 1

Peluang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau


Oleh : drh.chaidir, MM

"Kabupaten Kepulauan Riau adalah sebuah kabupaten yang selama ini penuh dengan sejuta pendetitaan, dan kurang mendapat perhatian" ungkap Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Kepri Pekanbaru Untuk Reformasi, dalam pernyataan yang dibacakan di depan anggota DPRD Tingkat I Riau beberapa waktu yang lalu. Sebuah ungkapan lirih, gambaran dari sebuah kekecewaan yang panjang.

Ada beberapa gagasan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Kepri ini secara menyeluruh antara lain yang cukup konsepsional adalah penataan ulang wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Gagasan ini telah lama muncul dari organisasi sosial kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat di Kepulauan Riau, namun karena gagasan tersebut di suarakan tidak pada momentum yang tepat dan barangkali dianggap tidak disuarakan oleh "orang yang tepat", maka gagasan tersebut laksana hilang digulung ombak.
Cerita tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau agaknya mulai ramai di bicarakan kembali di masa orde reformasi ini ketika Prof. Yusril Ihza Mahendra menyebut-nyebut bahwa Indonesia akan dibagi menjadi 43 provinsi dalam ceramahnya di Fakultas FISIPOL UIR belum lama ini.

Menurut Prof. Yusril, ada beberapa wilayah kepulauan di Indonesia yang memiliki karakteristik tertentu akan ditata dalam provinsi khusus, termasuk di antaranya disebut wilayah Kepulauan Riau.

Pada bagian lain, Kotamadya Batam yang tumbuh dengan cepat dan di dalam wilayahnya terdapat bagian yang merupakan wilayah kerja Otorita Batam, telah disarankan oleh DPRD Tingkat I Riau untuk segera ditingkatkan Tingkatan menjadi Kotamadia penuh sebagai daerah otonom tingkat II. Namun ada pula kabar burung, Batam akan menjadi Provinsi khusus dengan kemungkinan dilakukannya aneksasi terhadap beberapa wilayah Kepulauan Riau.

Dari beberapa skenario tersebut, pembicaraan kemudian berkembang di tengah masyarakat. Sikap pro dan kontra muncul dalam berbagai perdebatan, tetapi muaranya jelas, mencari alternatif terbaik bagi peningkatan kesejahteraan di negeri Segantang Lada ini.

Isu Politik
Ada bebarapa isu pokok yang dapat menimbulkan kesan, Kepri memang penuh penderitaan, sebagaimana ungkapan mahasiswa itu. Luput dari perhatian yang semestinya dari Pemerintahan Daerah, sehingga boleh jadi Kepri tidak lebih dari sekedar kuda beban pembangunan nasional selama ini. Beberapa isu yang mencuat ke permukaan antara lain:

  1. Penambangan timah di Dabo Singkep
  2. Pengembangan Natuna dan Penambangan LNG
  3. Rencana aneksasi Pulau Bintan dan Pulau Karimun ke wilayah kerja Otorita Batam
  4. Penambangan pasir laut, pasir darat, bauksit dan granit.
  5. Rekomendasi pusat terhadap pembuangan limbah dari Singapura di Teluk Pelambung Karimun


Kalau dilihat secara parsial, masalah-masalah tersebut barangkali tidaklah terlalu signifikan untuk diperbincangkan, seperti misalnya aneksasi Pulau Bintan dan Karimun ke dalam wilayah kerja OB, itu baru rencana; penambangan pasir laut, sudah mulai ditata kembali oleh Departemen Pertamben; masalah Teluk Pelambung, bukanlah hanya noktah kecil di P. Karimun. Tetapi bila dilihat secara keseluruhan, apalagi dikaitkan dengan bebasnya kapal-kapal asing menangkap ikan di perairan Kepri, dan yang paling konyol misalnya isu penyewaan Kepulauan Natuna kepada Amerika, maka wajar kalau muncul anggapan bahwa Pemerintah Daerah belum memperhatikan Kepri selama ini.
Akar dari permasalahan tersebut sebenarnya adalah akibat minimnya akses masyarakat lokal pada pusat kekuasaan yang menyusun dan memutuskan kebijaksanan. Partisipasi masyarakat lokal hanya berada pada strata implementasi program, bukan pada strata pengambilan keputusan. Akibatnya kepentingan masyarakat setempat tidak terakomodasi secara baik. Padahal seharusnya, definisi apapun yang dikemukakan tentang pemerintahan yang demokratis, pasti harus selalu bertalian erat dengan kemampuan pemerintah penyelenggarakan program-program yang sesuai dengan kehendak rakyatnya.

Presiden BJ Habibie dalam pidato kenegaraannya tanggal 15 Agustus 1998 yang lalu, menekankan bahwa pendekatan pembangunan yang dilakukan sekarang tidak lagi berasal dari atas [top-down] tetapi berasal dari bawah [bottom-up] sehingga apa yang dikehendaki oleh rakyat, itulah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Implementasi dari arah pembangunan tersebut adalah akan dilaksanakannya otonomi daerah secara lebih bersungguh-sungguh sehingga daerah dapat menyusun rencana pembangunannya sendiri secara lebih realistis sesuai dengan kebutuhan, secara bertanggung jawab.

Oleh karenanya pertanyaan besar yang muncul adalah: Betulkah pembentukan Kepri menjadi sebuah provinsi akan menyelesaikan permasalahan yang mendasar tersebut?

Otonomi Daerah
Apabila kita melihat ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU No.5 Tahun 1974, titik berat otonomi sebenarnya diletakkan pada Daerah Tingkat II. Peletakan titik berat otonomi dimaksud merupakan kebijaksanaan strategis yang dihubungkan dengan fungsi dan peran Pemerintah Daerah di tengah-tengah masyarakat. Apabila pengambilan keputusan dekat dengan masyarakat yang dilayani, maka akan mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangonan, dan ini merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanan pembangunan itu sendiri. Peran Pemerintah Daerah Tingkat I menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 dalam otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II adalah melalui penciptaan kebersamaan dalam memecahkan dan menangani permasalahan yang dihadapi oleh Daerah-daerah Tingkat II melalui suatu sinkronisasi.

Tetapi dengan akan diubahnya UU Nomor 5 Tahun 1974, maka belum menjadi jelas, kemana titik berat otonomi itu akan diberikan oleh UU yang baru nanti. Masih tetapkah dalam rumusan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan rumusan lain dengan memberikan sebagian otonomi tersebut kepada Daerah Tingkat I sebagaimana diberitakan oleh media massa.

Beberapa Alternatif
Gerakan reformasi di Riau, telah menyadarkan kita terhadap banyak hal. Sekarang saat yang tepat untuk melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap langkah-langkah kebijakan yang merugikan masyarakat lokal, baik kebijakan yang berasal dari pusat maupun kebijakan daerah yang selalu menggunakan "baju" pembangunan nasional. Orang daerah selalu dipaksa untuk memikirkan kepentingan nasional, sementara orang-orang yang berada di tingkat nasional seringkali mengabaikan kepentingan daerah.

Mengangkut kekayaan daerah ke pusat dan kemudian orang pusat membagi-bagikannya laksana sinterklas, sudah bukan zamannya lagi. Kesadaran baru telah tumbuh. Salah satu indikasinya adalah disetujuinya secara prinsip bagian bagi hasil minyak Riau oleh presiden BJ Habibie untuk dimanfaatkan langsung oleh Riau. Hal ini terjadi setelah delegasi Gabungan Kekuatan Reformasi Riau berdialog dengan presiden di Jakarta baru-baru ini. Jumlah bagian Riau yang disetujui adalah 10 persen. Dialog sambungrasa seperti ini mustahil dilakukan pada masa sebelum reformasi.

Para pakar kita sudah menghitung-hitung, apabila Jumlah tersebut dimasukkan kedalam APBD Riau, maka APBD kita dalam satu tahun anggaran saja akan berjumlah antara 2-3 triliun. Jelas ini sebuah jumlah yang fantastik. Bandingkan dengan APBD Riau dalam lima tahun terakhir ini hanya berjumlah sekitar 200-300 miliar pertahunnya. Secara sederhana, dengan jumlah anggaran yang sedemikian besar, tidak akan ada lagi daerah yang terisolir di Riau, tidak akan ada lagi keluhan transportasi dari Kepulauan Tujuh ke Pulau Bintan, dan tidak akan ada lagi cerita duka bekas WC dijadikan ruang belajar, atau anak-anak yang putus sekolah, atau guru-guru di Pulau Tujuh yang baru menerima gaji tanggal 53.

Walaupun keadaan sekarang di daerah kita masih dihantui oleh krisis ekonomi, tetapi dengan adanya peluang Riau memperoleh bagian dari hasil minyak bumi itu, Riau akan segera berkembang kondusif di masa yang akan datang, apalagi bila pemerintah bersungguh-sungguh menyusun kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Masyarakat lokal sudah kritis, namun harus diakui belum cukup pandai untuk ikut berebut menikmati atau memanfaatkan nilai tambah dari peluang yang timbul sebagai multipplier effect dari model pembangunan production centred development yang dikembangkan selama ini.

Andai kata tidak ada keseriusan masyarakat terhadap keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki di daearah ini, maka niscaya isu yang disebut di atas tidak perlu di permasalahkan.

Sesunggunhya banyak variabel yang perlu diperhitungkan sebelum kita sungguh-sungguh membuat keputusan untuk mendukung habis-habisan pembentukan provinsi Kepri. Dengan perkembangan pembahasan perubahan UU No 5 Tahun 1974 yang antara lain akan mengatur titik berat pemberian otonomi, maka alternatif lain tentu menarik untuk diperbincangkan, apalagi bila mempertimbangkan terealisasinya perolehan bagi hasil minyak bumi yang telah diperjuangkan oleh Gabungan Kekuatan Reformasi Riau itu. Alternatif lain misalnya menata Kabupaten Kepri ke dalam empat Daerah Tingkat II, yakni;


Agenda yang Mendesak
Yang paling mendesak sebenarnya adalah meninjau ulang kebijakan pemberian izin penambangan bahan tambang di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Kekayaan alam Kepri seperti gas alam cair, timah, pasir laut, pasir darat, granit dan bauksit, adalah bahan tambang yang merupakan harta kekayaan yang dapat dipergunakan untuk membiayai daerah-daerah otonom di Kepri kelak, entah dalam bentuk Provinsi atau dalam bentuk beberapa Daerah Tingkat II.

Dewasa ini penambangan kekayaan alam Kepri sama sekali tidak berada di bawah kendali Pemda Kepri. Masyarakat Kepri hanya merasakan dampak negatifnya seperti rusaknya terumbu karang, menurunnya tangkapan ikan dan abrasi pantai akibat penambangan pasir laut; kerusakan pcrmukaan tanah akibat penambangan pasir darat dan penambangan granit; munculnya lobang-lobang raksasa akibat penambangan timah, dan sebagainya. Di samping kerusakan lingkungan hidup, penambangan kekayaan tersebut juga tidak terkendali dengan baik. Penambangan pasir di luar areal yang telah ditetapkan misalnya dan manipulasi jumlah produksi, sudah menjadi rahasia umum Laporan yang akurat sulit pula diperoleh Pemda Kepri karena pemilik perusahaan biasanya berada di luar Provinsi Riau.

Oleh karena itu agenda yang penting adalah mendesak adanya gerakan untuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap kekayaan alam yang masih tersisa supaya tidak habis tak menentu. Sebab kalau penambangan itu dibiarkan tak terkendali, maka tidak akan ada lagi yang tersisa untuk mendukung otonomi Kepri kelak.


Tulisan ini sudah di baca 226 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  
  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/9-Peluang-Pembentukan-Provinsi-Kepulauan-Riau.html