drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 1

Kabupaten Rokan: Sebuah Kontemplasi pada Pelantikan Beng


Oleh : drh.chaidir, MM

Tiga puluh tahun yang lalu, rencana pembentukan Kabupaten Rokan menjadi buah bibir masyarakat Pasir Pangarayan, Ujung Batu, Lubuk Bendahara, dan sekitarnya. Saya tidak tahu apa yang melatarbelakangi rencana itu, tetapi saya masih ingat, sosialisasi gagasan pembentukan Kabupaten Rokan, cukup intens kala itu, sampai-sampai pengetahuan mengenai Kabupaten Rokan ini diujikan dalam acara cerdas tangkas antar pelajar SMP yang saya ikuti sebagai pelajar tahun pertama waktu itu, saya hanya tahu Kabupaten Rokan akan segera terbentuk dan cajon ibukotanya adalah Pasir Pangarayan.

Bertahun-tahun kemudian, gagasan itu seperti hilang diterbangkan angin. Sayapun sudah lupa. Bagi yang masih ingat, agaknya menganggap gagasan tersebut tidak lagi pantas diangkat ke permukaan, sudah basi, tidak lagi relevan. Kalau pun ada yang mencoba mengangkat kembali, orang itu pasti mimpi di siang bolong. Jangankan membentuk sebuah kabupaten Rokan, mewujudkan Kotamadya Dumai saja yang telah dibicarakan secara terus menerus selama duabelas tahun lebih dan telah pula dipersiapkan secara serius, belum tentu jantan betinanya. Banyak persyaratan formal dan material yang harus dipenuhi. Daya dukung unsur 3P (Perlengkapan, Personil dan Pembiayaan) menjadi sangat menentukan, di samping persyaratan-persyaratan lainnya. Kita mampu, tetapi pemerintah pusat belum mau, tidak akan jadi, apalagi kalau kita dianggap belum mampu.

***

Sekitar tiga tahun yang lalu, dalam obrolan santai di sebuah restoran hotel berbintang di Pekanbaru, Drs Djamal Abdullah [yang kini telah tiada] bercerita kepada saya, bahwa dia sedang menyusun sebuah telaahan. Inti telahaan tersebut adalah gagasan untuk membagi-bagi Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Riau, masing-masing ke dalam dua kabupaten, sehingga secara keseluruhan Propinsi Riau nantinya terdiri dari 10 buah daerah tingkat II termasuk Batam.

Bukan main! Terus terang, saya terperangah mendengar gagasan Djamal yang berani dan sangat maju itu. Djamal Abdullah tentu bukan sedang mimpi, sebab dia bukanlah kader kemarin sore. Kredibilitas dan integritasnya, membuat dia cukup disegani baik oleh kalangan tua maupun generasi muda yang seangkatan dengannya. Pemikirannya yang sering brilian dan matang, menyebabkan ia disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan untuk provinsi ini.

Gagasan Djamal sama sekali tidak ada kaitannya dengan gagasan pembentukan Kabupaten Rokan itu, dan tidak juga latah. Wawasannya yang luas dan daya jelajah pemikirannya yang jauh ke depan, membuat argumentasinya meyakinkan, mengapa Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Kepri harus dibagi dua. Sayang sekali, Desember dua tahun lalu, dia telah pergi untuk selama-lamanya. Adakah gagasannya juga ikut terkubur?

***

Sebulan yang lalu di penyalai, Kecamatan Kuala Kampar. Kunjungan kerja Komisi D DPRD Tk I Riau kali ini terasa agak istimewa karena diikuti juga oleh Ketua DPRD, Drs Darwis Rida Zainuddin. Karena kegiatan protokoler yang padat, biasanya Ketua DPRD sangat jarang bisa turun mengikuti kunjungan kerja semacam itu, apalagi ke daerah yang sulit dijangkau seperti Penyalai. Dalam sebuah percakapan sebelum tidur di sebuah penginapan yang sangat sederhana [tidak ada pilihan lain], dan di tengah aroma obat nyamuk bakar yang menyengat, Drs Darwis Rida mengungkapkan keprihatinannya terhadap keadaan Penyalai yang serba tertinggal. Rombongan beruntung karena beberapa hari sebelumnya turun hujan sehingga air untuk mandi cukup tersedia di penginapan, bila tidak, niat untuk mandi barangkali harus ditunda. Jalan-jalan yang disemenisasi sudah banyak yang rusak. Jetty kayu yang dibangun, belum lagi dipergunakan sudah roboh. Kapal PUSKESMAS memang bagus, tetapi telah lama "nangkring" karena terlalu besar, biaya operasional tidak memadai, sehingga tidak fungsional. Saya trenyuh melihat keadaan ini, bukankah kita telah merdeka 52 tahun?" kata Ketua galau.

Salah satu sebab ketertinggalan itu menurut Ketua, adalah karena Penyalai terlalu jauh dari pusat Kabupaten. Akibat jarak yang terlalu jauh dan transportasi sulit, mereka luput dari perhatian. Kalaupun ada pejabat yang datang, mereka hanya sampai di Kantor Kecamatan, tanya ini, itu, seadanya, kemudian buru-buru pulang karena enggan dimangsa nyamuk.

Untuk memperpendek rentang kendali [span of control], menurut Ketua, pernah dilontarkan gagasan di forum Badan Pertimbangan Daerah untuk membagi Kabupaten Kampar dan Bengkalis masing-masing menjadi dua Kabupaten. "Ini bahkan lebih mendesak daripada pembentukan Kotamadya Dumai". Dumai itu sudah mengelinding dengan sendirinya ibarat bola salju, status apapun yang diberikan kepada Dumai, kota ini akan berkembang membesar dengan cepat. Tetapi Kecamatan Kuala Kampar dan Kecamatan-kecamatan terisolir lainnya?

Sayangnya gagasan itu "ibarat batu jatuh ke lubuk". Masalahnya, Badan Pertimbangan Daerah tidak memilki semacam Badan Pekerja untuk "membumikan" gagasan-gagasan anggotanya.

***

Gagasan Drs Djamal Abdullah dan gagasan Drs Darwis Rida, tentu berdiri sendiri-sendiri, tak ada hubungan satu dengan lainnya. Yang menautkan gagasan itu agaknya adalah sebuah benang merah, yakni sosok pokok permasalahan yang sama. Bagaimanapun hebatnya seorang manajer, panjang-pendek rentang kendali, tetap akan mempengaruhi efektifitas pelaksanan tugas. Memperpendek rentang kendali sebuah daerah otonom dengan membaginya menjadi dua daerah otonom, sudah pasti tidak semudah mengucapkannya.

Pemberian otonomi daerah yang lebih nyata kepada daerah tingkat II sebagaimana UU Nomor 5 Tahun 1974 yang pencanangannya telah dilakukan hampir dua tahun yang lalu, nampaknya memuat pemikiran-pemikiran yang menginginkan pembentukan daerah tingkat II baru seakan menjadi Utopia. Pertimbangannya jelas. Kemampuan finansial suatu daerah, untuk self supporting akan menjadi sangat menentukan apakah suatu daerah otonom akan mampu secara optimal mendekatkan pembangunan itu kepada rakyatnya. Ketergantungan vertikal yang besar hanya akan menghasilkan otonomi semu.

Kalau kita banding-bandingkan dengan beberapa provinsi lain, pemikiran memperpendek rentang kendali dengan memperbanyak daerah tingkat II adalah sangat wajar. Mari kita lihat angka-angka berikut:
(1990)










DATII
LUAS
PENDUDUK
DATIII
JABAR
44,176 KM2
35.378.438
25

JATENG
34.862 KM2
28.516.786
35
JATIM
47.921 KM2
32.487.568
37
NTT
47.389 KM2
3.267.919
12
SULSEL
62.482 KM2
6.980.589
23
SUMBAR
42.297 KM2
3.998.667
14
TIMTIM
14.615 KM2
747.557
13
RIAU
94.561 KM2
3.281.046
7


Secara geografis Riau jauh lebih luas jika dibandingkan dengan Jabar, Jateng, Sumbar dan Timor-Timor. Itu belum termasuk wilayah perairan yang membentang dari pantai timur Sumatera sampai ke laut Cina Selatan, yang kalau ditotal keseluruhannya mencapai luas 329.867 KM2. Untuk mengunjungi tujuh kecamatan yang berada dekat laut Cina Selatan saja DPRD Riau menghabiskan waktu satu minggu. Tetapi lihatlah, Riau paling sedikit daerah tingkat II-nya. Baiklah, kita tidak usah bandingkan dengan provinsi di Jawa, tapi coba bandingkan dengan Sulawesi Selatan, NTT, Sumbar dan Timor-Timor. Apakah empat provinsi yang disebut terakhir itu lebih tinggi Pendapatan Asli Daerahnya dibanding Riau? Saya kira tidak.

Barangkali kita telah kehilangan momentum untuk memperbanyak Daerah TK II. Momentum itu agaknya terjadi dalam Pelita I atau II yang lalu. Tetapi sebenarnya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak ada kata-kata terlambat. Memperbanyak Daerah Tingkat II barangkali memang sudah sangat tipis peluangnya. Tetapi penataan kembali pembagian wilayah daerah secara keseluruhan agar lebih rasional dan proporsional untuk maksud meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga era kompetisi pasca Abad XX, bukanlah sesuatu yang mustahil. Bukankah peraturan-peraturan perundangan itu dibuat oleh manusia untuk kemaslahatan manusia

***

Kemarin pagi, Gubernur Soeripto atas nama Menteri Dalam Negeri telah melantik Drs Beng Sabil sebagai Bupati Kampar dan mengakhiri semua kontroversial proses pemilihan yang telah berlangsung lebih dari 12 bulan dan telah mcnghabiskan banyak energi. Sambil mengikuti proses pelantikan, saya teringat pembicaraan saya beberapa waktu yang lalu dengan Drs Djamal Abdullah [alm] dan Drs Darwis Rida. Siapapun Bupati yang terpilih akan tetap menghadapi kendala goegrafis yang sama, span of control terlalu luas. Memperpendek rentang kendali seperti gagasan pembentukan Kabupaten Rokan, atau seperti apapun bentuk pembagian daerah otonomnya, bukanlah tugas yang ringan. Andaikan Gubernur Soeripto memberikan dukungan habis-habisan untuk gagasan tersebut, waktu tinggal dua tahun, sayang sekali. Tetapi seandainya beliau ingin mematri kenangan lain, di samping kenangan yang sudah tidak akan terlupakan oleh masyarakat Riau, yakni ditetapkannya Tuanku Tambusai sebagai Pahlawan Nasional, waktu dua tahun agaknya cukup untuk meletakkan dasar-dasar penataan wilayah daerah bagi penerusnya. Dan apabila itu terjadi, duet Gubernur Soeripto dan Bupati Beng Sabli akan mencatat sebuah "masterpiece" bagi Riau, tetapi sebuah renungan.


Tulisan ini sudah di baca 157 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  
  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/7-Kabupaten-Rokan:-Sebuah-Kontemplasi-pada-Pelantikan-Beng.html