drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 1

Jejak-Jejak Penjaringan


Oleh : drh.chaidir, MM

Musim penjaringan "Balon" telah usai. Bakal calon [Balon] Walikotamadia PekanbaruPeriode 1996-2001 yang terjaring selama 15 hari, 52 nama. Jumlah surat dukungan yang disampaikan kepada DPRD Kotamadya Pekanbaru mencapai 1.200 buah. Bukan main, ini mengalahkan jumlah aspirasi yang masuk ke DPRD Tingkat I Riau dalam proses pemilihan gubernur tahun 1993 yang lalu. Saya sudah coba membalik-balik Ensiklopedi, tapi saya belum menemukan sebuah kota pun di dunia ini yang dalam proses pencalonan walikotanya mengajukan 51 nama calon. Tentu ini sebuah rekor yang fantastik dan agaknya pantas dicatat dalam buku The Guinnes Book of Record.

Proses pemilihan Walikotamadia Pekanbaru belum lagi separon Jalan, tetapi pada tahap proses bakal calon saja perkembangannya sudah menarik. Adakah sesuatu yang signifikan, sebagai sebuah gejala kecenderungan sosial politik kemasyarakatan yang bisa kita cermati? Mengapa demikian banyak kelompok masyarakat yang mengajukan bakal calonnya? Adakah ini merupakan indikasi meningkatnya kesadaran politik masyarakat?

Tidak mudah memang untuk melakukan opname dengan obyektif, tetapi karena pemilihan Kepala Daerah ini adalah permainan para intelektual, maka berlaku pula norma-norma intelektual. Saya yakin Anggota DPRD Tingkat II Kotamadya Pekanbaru, dalam proses penyaringan yang sulit ini, akan mampu berfikir jernih dengan tetap menggunakan pendekatan yang multidimensi.

"The Rising Expectations"
Dari aspek sosiologis, agaknya tidak mudah menelusuri jejak-jejak penjaringan Balon Walikota yang telah usai itu. Masalahnya, ada mobilisasi dan partisipasi masyarakat yang sarat dengan nuansa politik di sana. Apabila dilihat dalam dimensi pendidikan politik masyarakat, barangkali laksana lukisan picasso, abstrak dan susah dinikmati, sebab secara umum, sebuah pendidikan politik dikatakan berhasil apabila anggota masyarakat telah mampu menempatkan hak dan kewajibannya dalam keadaan seimbang, selaras, dan serasi. Mengajukan Balon adalah hak masyarakat, tetapi tunduk terhadap mekanisme dan ketentuan yang berlaku adalah kewajiban. Siapakah anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pemilihan itu, dengan kondisi yang demikian?

Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang merupakan sub-sistem dari infrastruktur, pasti memahami dengan baik mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1974 sebagai referensi. Apalagi suprastruktur, pasti telah memahami dengan baik. Tetapi, pemahaman yang demikian sukar diharapkan muncul dari sebuah perkumpulan yang tidak mempersaratkan dimensi intelektual dalam keanggotaannya, seperti misalnya ikatan pekerja pengangkut getah ojol, persatuan penjual cendol, ikatan pencari ikan belut, dan sebagainya.

Rekayasa mobilisasi dan partisipasi pada kelompok ini bisa menjadi kontra-produktif dalam pendidikan politik masyarakat, sebab, kesederhanaan pola fikir menyebabkan mereka tidak memahami mekanisme. Apabila aspirasi mereka tidak tersalurkan, yang tumbuh adalah kebencian terhadap sistem dan struktur yang ada, dan ini berbahaya. Cobalah lihat dalam pemilihan Kepala Desa. Dalam banyak kasus, pihak yang kalah akan selalu menempatkan Kepala Desa terpilih sebagai lawan yang setiap saat harus dijegal.

Seyogianya, para intelektual kita, atau yang mengaku intelektual, haruslah selalu cermat dalam memberikan input untuk memperkokoh pranata politik demokrasi Pancasila yang kita kembangkan.

Pekanbaru memang bukan desa, bahkan dewasa ini sedang beranjak menjadi sebuah kota besar. Tetapi sosiolog manapun barangkali akan sependapat, dari aspek sosiologi, sentuhan masyarakat rural di Pekanbaru masih sangat terasa.

Dalam perspektif pemerintahan yang sedang melakukan modernisasi dalam era globalisasi ini, mengadakan mobilisasi dan membangkitkan partisipasi masyarakat, merupakan suatu keperluan, conditio sinequa non, sebab hanya dengan mengikut-sertakan masyarakat dalam pemikiran-pemikiran pembaharuan, perubahan diharapkan akan terjadi.

Jejak-jejak penjaringan yang demikian meriah dan bervariasi memberikan indikasi yang kuat terhadap adanya The rising expectation [meningkatnya harapan]. Ada tuntutan perubahan sebagai salah satu ciri modernisasi.

Agaknya benar seperti apa yang menjadi hipotesa Huntington, sebagaimana dikemukakan dalam bukunya Political Order in Changing Societies: perkembangan social yang demikian cepat, khususnya karena pangajaran dan perkembangan komvmikasi, dengan cepat pula membuat harapan-harapan semakin meninggi. Hal itu nampaknya sedang terjadi di Pekanbaru dan terpancar dari hingar-bingar proses penjaringan Balon yang baru saja usai

Tantangan yang Menghadang
Jejak-jejak penjaringan Balon Walikota Pekanbaru pada derajat tertentu juga dapat merupakan potret tipologi sosial masyarakat kita, pada tahap mana sebenarnya kita berada dalam sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang maju dan modern yang kita idam-idamkan itu. Dukungan terhadap seorang Balon yang sangat kental diwarnai oleh kriteria-kriteria yang partikularistik, memberikan sinyal kepada kita semua di provinsi ini, bahwa kendati kita sedang bergerak maju, agaknya kita masih berada dalam zona masyarakat pra industri. Itu bermakna, ada sesuatu yang sangat mendasar yang harus kita benahi, justru bukan pada aspek fisik, tetapi dalam aspek sosial engineering. Kemiskinan desa dapat dengan mudah kita defenisikan di Meranti Pandak misalnya, tetapi kemiskinan intelektual, bagaimana kita akan memetakannya di ibukota provinsi ini yang menjadi barometer dalam banyak hal. Ini tantangan.

Peran Pekanbaru yang belum tersinkronisasikan dengan optimal dalam perkembangan sub-regional IMS-GT, yang membuat Pekanbaru semakin berat bersaing untuk merebut peluang, adalah tantangan lain yang menghadang. Mengemas visi dan misi pengembangan kota dalam pengembangan sub-regional IMS-GT itu memerlukan seorang pemimpin yang sekaligus seorang manajer dengan visi bisnis yang memadai.

Mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata di Pekanbaru merupakan tugas yang tidak ringan bagi Walikota terpilih nanti. Kendati tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, namun sangat dimaklumi bahwa Pendapatan Asli Daerah [PAD] jelas merupakan faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan. Seorang walikota yang mampu meningkatkan PAD jelas akan memiliki nilai tambah dalam melaksanakan program pembangunan secara nyata.

Itu adalah sekelumit saja dari tantangan yang menghadang dan saya yakin DPRD Kotamadya Pekanbaru sebagai lembaga yang paling berkompeten dalam menyaring balon walikota, tentu telah mengakomodasikanya ke dalam kriteria aspiratif dengan sudut pandang yang jauh ke depan, di samping kriteria normatif sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang sampai saat ini masih menjadi pegangan seluruh DPRD baik Tingkat I maupun Tingkat II di seluruh Indonesia. DPRD Pekanbaru tentu juga telah mempunyai kiat bagaimana mengawinkan kriteria aspiratif dengan kriteria normatif tersebut.


Tulisan ini sudah di baca 166 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/5-Jejak-Jejak-Penjaringan.html