drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 1

Pemilihan KDH Pasca Rudini


Oleh : drh.chaidir, MM

Rudini masih lagi hidup, tapi idenya tentang pemilihan Kepala Daerah [KDH] agaknya sudah mati, atau paling tidak, sudah dilupakan orang. Kebiasaan kita memang belum berubah, cepat melupakan yang baik, sulit melupakan yang buruk.

Semasa masih menjadi Menteri Dalam Negeri, Rudini melontarkan gagasan menarik: Kepala Daerah cukup satu periode saja. Banyak yang tersentak dan terhenyak mendengar ide kontroversial itu, tapi yang mencibir pun tidak sedikit. Bagaimana dengan Kepala Daerah yang berprestasi ? Tapi Rudini punya resep untuk ini. Khusus untuk Kepala Daerah yang benar-benar memiliki kemampuan dan menonjol prestasinya, Boleh diberi kesempatan dua periode, tapi di daerah lain.

Dewasa ini, ketika kita sedang dihadapkan dengan kompleksitas problematika di tengah masyarakat kita yang ditandai dan diwakili oleh kompleksitas pemilihan Kepala Daerah, ide Rudini tersebut rasanya menarik untuk bahan perbincangan. Andaikata ide itu mulai dilaksanakan di awal
Pelita VI, maka barangkali kompleksitas itu akan dapat dihindari dan kita dapat lebih banyak lagi mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk sesuatu yang lebih berarti khususnya bagi daerah ini. Saya tidak memantau dengan serius perkembangan pemilihan Kepala Daerah di kabupaten lain di luar propinsi Riau, tetapi pemilihan-pemilihan di kabupaten Inhil, Bengkalis, Kepulauan Riau, Kampar dan terakhir di kodya Pekanbaru jelas menimbulkan jejak-jejak yang kurang nyaman. Tidak dapat dipungkiri, banyak yang terpaksa kehilangan muka dan bakal kehilangan muka dalam proses itu.

***

Semasa menjabat Mendagri, harus diakui, Rudini banyak menyemai benih-benih penyempurnaan sistem pemilihan Kepala Daerah. Iklim demokrasi di daerah, yang sering terbaca dari proses pemilihan Kepala Daerah, pelan-pelan diperbaiki. Ini jelas membawa angin segar. Calon pendamping misalnya, tidak lagi dikenal. Calon Kepala Daerah harus memiliki kualitas yang berimbang, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih dan tidak terpilih. Rudini bahkan juga melontarkan ide, perlunya seorang calon Kepala Daerah menyampaikan pokok-pokok pikirannya di depan sidang paripurna DPRD.

Secara faktual, masa jabatan Kepala Daerah yang hanya satu periode, Sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Justifikasi bisa disusun panjang mengenai hal ini. Kaderisasi misalnya, akan berjalan dengan baik. Bukankah pendidikan politik kita telah menghasilkan kader-kader pembangunan yang siap menerima tongkat estafet ? Dari aspek pelaksana tugas, masa jabatan yang hanya satu kali akan memaksa seorang Kepala Daerah harus mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ini masalah motivasi.

Seorang Kepala Daerah jelas akan termotivasi untuk memberikan yang terbaik, bahkan satu dengan lainnya akan berlomba-lomba ingin disebut sebagai yang terbaik. Basic instinct yang dimiliki oleh semua orang untuk menyalahgunakan wewenang, barangkali juga akan muncul mumpung berkuasa biar pun satu periode. Tetapi persentase Kepala Daerah yang "sunsang" seperti itu akan sangat kecil, karena dengan kesempatan hanya satu periode, seorang figur Kepala Daerah masih memiliki karir yang panjang setelah selesai masa baktinya. Motivasi ini jelas sangat akan berbeda bilamana seorang Kepala Daerah akan memasuki usia pensiun.

Dengan masa jabatan yang hanya satu periode, tidak lagi cukup kesempatan bagi seorang Kepala Daerah untuk "bongkar-pasang" pembangunan di suatu daerah. Sebab kalau ini dilakukan, maka seorang Kepala Daerah akan kehilangan banyak waktu dan pasti akan meninggalkan banyak pekerjaan pembangunan yang terbengkalai. Dengan demikian seorang Kepala Daerah hanya akan berkonsentrasi bagaimana mengisi Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ada sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan dan Repelita Daerah.
Masa bakti Kepala Daerah satu periode akan memberikan iklirn yang lebih baik bagi manajemen pembangunan di daerah. DPRD akan lebih mampu mengembangkan lembaganya, karena Kepala Daerah tidak akan memiliki kesempatan yang cukup selama waktu lima tahun untuk membina sebuah imperium. Karena kalau itu terjadi maka "conflict of interest" pun tidak bisa dihindari.

Dari aspek otonomi daerah, masa jabatan Kepala Daerah yang hanya satu periode akan memberikan iklim yang lebih kondusif bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Peran serta masyarakat akan lebih berkembang, karena kalaupun terjadi konspirasi di pusat kekuasaan di daerah, tingkatnya mungkin masih pada stadium pertama, sehingga polarisasi yang ditimbulkannya tidak akan menimbulkan friksi yang tajam.

Konspirasi itu, kalau pun sempat ada misalnya, tidak akan sempat berurat berakar, karena dalam tempo yang tidak lama, figur Kepala Daerah-nya sudah berganti. Seorang Kepala Daerah memang tidak bisa menghindarkan diri dari kekuasaan. Kekuasaan itu legal berada dan melekat pada seorang Kepala Daerah, sebab Undang-undang No. 5 Tahun 1974 [yang sampai sekarang masih berlaku] mengatur, Kepala Daerah adalah Penguasa Tunggal di daerahnya. Padahal Lord Action mengatakan "Power tends to corrupt" [kekuasaan itu cenderung disalahgunakan].

Jadi menurut visi Lord Action semakin besar kekuasaan itu diberikan, semakin besar kecenderungannya untuk disalahgunakan. Sampai di sini, agaknya Rudini punya argumentasi yang kuat sehingga sampai kepada kesimpulan untuk mulai mensosialisasikan gagasan itu.

***

Ide itu sebenarnya tidaklah bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1974, kecuali kalau mau dibakukan. Sebab kalau kita teliti UU No 5 tahun 1974 itu, dalam pasal 17 misalnya, diuraikan, masa jabatan seoarang Kepala Daerah adalah lima tahun dihitung mulai tanggal pelantikannya. Apabila masa jabatan ini berakhir maka ia dapat diangkat kembali sebagai Kepala Daerah untuk masa jabatan lima tahun berikutnya. Apabila masa jabatan yang kedua ini telah berakhir, ia tidak boleh diangkat lagi sebagai Kepala Daerah untuk masa jabatan yang ketiga kalinya di daerah tersebut.

Kata-kata yang dipergunakan adalah dapat diangkat kembali. Dan secara faktual bukankah banyak Kepala Daerah yang hanya menjabat satu periode? Yang diperlukan sebenarnya adalah "political will".

UU No 5 Tahun 1974 memang memuat banyak hal yang menarik dalam aspek tata pemerintahan. Sebagai contoh, Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD Tingkat I, tetapi Presiden tidak terikat pada jumlah yang diperoleh masing-masing calon dalam pemilihan di DPRD Tingkat I. Kenapa demikian, karena hal itu adalah merupakan hak prerogatif Presiden. Sementara Kepala Daerah Tingkat II diangkat oleh Mendagri dalam menetapkan Kepala Daerah Tk II juga tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon. Lantas untuk apa pemilihan? Inilah yang menarik perhatian para pakar politik.

Pada bagian lain dari UU No.5 tahun 1974 itu disebutkan bahwa dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi, yaitu sebgai Kepala Daerah Otonomi yang memimpin penyelenggarakan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan Daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah. Sebagai Kepala Wilayah, maka figur seorang Bupati, Walikota atau Gubernur harus memiliki kecakapan di bidang pemerintahan dan dipercayai oleh Pemerintah Pusat. dan sebagai Kepala Daerah Otonom, maka seorang Kepala Daerah perlu mendapatkan dukungan dari rakyat yang dipimpinnya.

Menyerasikan kepentingan dua fungsi tersebut dalam seorang figur calon Kepala Daerah, di atas kertas sebenarnya tidaklah terlalu sulit, bukankah sekarang zaman keterbukaan yang didominasi oleh teknologi informasi yang canggih? Tetapi menyitir DR. Tabrani, saratnya satu, asal "bolanya jangan tanggung". Sebab kalau bolanya bola tanggung, kaki-kaki kita akan berpatahan, sementara penonton akan bersorak, setelah itu mereka bubar.

***

Agaknya ide Rudini mengenai masa jabatan Kepala Daerah yang cukup satu kali sangat relevan dengan situasi dan kondisi kita saat ini apalagi di tengah kampanye kita ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Memulai sesuatu yang baik untuk memperkokoh sendi-sendi demokrasi kita tentu tidaklah salah. Bukankah kita tidak perlu menunggu satu PELITA lagi hanya untuk membuktikan bahwa kita berani mengambil sikap untuk mencegah kompleksitas problematika yang semakin runyam? Atau akan kita biarkan saja dulu waktu mencatat dosa-dosa kita?



Tulisan ini sudah di baca 115 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/4-Pemilihan-KDH-Pasca-Rudini.html