drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 5

Perserikatan Bangsa-Bangsa


Oleh : drh.chaidir, MM

Dalam suasana Hari Ulang Tahun yang ke-51 , tanggal 24 Oktober 1996 ini, ada beberapa peristiwa menarik yang terjadi di Markas Besar PBB di New York, yang rasanya pantas disimak. Pertama, PBB sedang melakukan persiapan pemilihan Sekretaris Jenderal yang akan dilakukan sebelum akhir tahun ini. Masa Jabatan Sekjen yang sekarang, Boutros-Boutros Ghali dari Mesir akan segera berakhir 31 Desember nanti. Kemungkinan Boutros-Boutros Ghali terpilih kembali tetap ada, tetapi jauh-jauh hari Amerika Serikat telah memberikan sinyal bahwa mereka akan memveto bilamana Boutros-Boutros Ghali terpilih kembali. Kejadian kedua, Jabatan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang terpilih dua tahun yang lalu telah berakhir. Yang cukup mengagetkan, dalam pemilihan yang berlangsung dua hari lalu, Portugal berhasil masuk dan menyisihkan Australia untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB selama dua tahun mendatang.

Pada dasarnya, siapapun yang terpilih menjadi Sekjen dan negara manapun yang terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, tidaklah terlalu menjadi persoalan, sebab semua anggota harus tunduk dan harus konsisten dengan misi perjuangan PBB: Menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman perang, memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara-negara anggota, meningkatkan program sosial dan ekonomi guna memperbaiki standar hidup, dan menjalin kerjasama internasional yang menguntungkan.

Tetapi dengan terpilihnya Portugal menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, apalagi bersama Swedia, sahabat Portugal di Uni Eropa, ceritanya barangkali bisa lain. Dan oleh karena itu perjalanan PBB selama dua tahun ke depan menarik untuk diikuti, apalagi nanti dalam pemilihan Sekjen, muncul figur baru.

***

Sebenarnya dengan berakhirnya perang dingin antara Timur-Barat yang berpotensi menyulut Perang Dunia Ketiga, tugas PBB yang sangat berat telah berakhir. Namun demikian, belum berarti perdamaian dunia telah terwujud. Planet bumi ini agaknya telah diskenario untuk tidak akan pernati sepi dan ketegangan dan pernkaian. Di beberapa sudut dunia, pertikaian dan perang fisik yang menyebabkan anak-anak dan orang-orang sipil yang tak berdosa menderita bahkan terbunuh, masih saja terjadi. Israel masih saja tetap memerangi Bangsa Palestina, Amerika Serikat masih memendam dendam dengan Irak, sementara dua bangsa serumpun Korea Selatan dan Korea Utara yang terbelah dua pada tahun 1948, masih saling bunuh sampai sekarang, terakhir dengan insiden kapal selam Korea Utara yang kandas di pantai timur kota Kangnung di Korea Selatan. Afghanistan pula, tak putus dirundung Perang Saudara, demikian pula Srilangka dan beberapa negara di Afrika seperti Rwanda, Sudan, Somalia, dan sebagainya. Kita sendiri, terima atau tidak, masih memiliki masalah dengan Portugal. Masalah itu sebenarnya sudah menurun derajatnya dalam protokol PBB, tidak lagi menjadi masalah multilateral, tetapi sudah menjadi masalah bilateral Dengan kata lain, PBB sudah setuju bahwa masalah Timor Timur adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Portugal. Namun, dengan terpilihnya Ramos Horta sebagai salah seorang pemenang Nobel Perdamaian bersama Uskup Belo, situasi boleh jadi berkembang lain, apalagi dengan terpilihnya Portugal sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB bersama Jepang, Kenya, Kostarika, dan Swedia. Terpilihnya Portugal dan Swedia mewakili Eropa Barat membuat situasi semakin kurang menguntungkan bagi diplomasi Indonesia. Tidak ada jaminan hal tersebut tidak akan dimanfaatkan sebagai alat provokasi oleh Ramos Horta dan Portugal.

***

Sebenarnya Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari "Lima Besar" [Amerika Serikat, Cina, Inggeris, Perancis, dan Rusia], yang masing-masing memiliki hak veto, ditambah dengan Anggota Tidak Tetap DK yang berjumlah 10 negara yang tidak memiliki hak veto, memiliki tugas utama memelihara perdamaian dan keamanan dunia berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional. Namun siapapun tahu, prinsip-prinsip yang menjadi nilai harapan para pendiri PBB itu tidak sepenuhnya terwujud dalam kenyataan dewasa ini, terutama terhadap masalah yang mengancam kehidupan umat manusia. PBB sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh Barat.

PM Malaysia, Dr. Mahathir, agaknya termasuk salah seorang tokoh ASEAN yang tidak puas dengan kinerja PBB karena keberpihakan PBB yang terlalu condong ke Barat. Ketika PBB tidak bisa berbuat banyak dalam krisis berkepanjangan Bosnia-Herzegovina tahun lalu, Dr. Mahathir dengan lantang menyerukan agar Pesta Ulang Tahun Emas PBB [24 Oktober 1995] ditetapkan saja sebagai Hari Berkabung Internasional. Agak terlalu berlebihan memang, tetapi Dr. Mahathir jujur mengungkapkan ketidakpuasannya.

Penyebab masalahnya sebenarnya jelas, yakni penguasaan teknologi informasi. Bukankah ada ungkapan, siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia? Negara-negara Barat yang maju, yang kapitalistik dan liberalistik, dewasa ini harus diakui lebih banyak menguasai teknologi informasi yang hi-tech. Hampir seluruh telinga di dunia ini setiap saat dijejali dengan informasi-informasi versi mereka. Muatan informasi yang dipancarkan oleh Barat jelas tidak berimbang dengan muatan informasi yang dipancarkan oleh negara-negara Selatan, walaupun informasi dari Selatan itu haqqul yakin, benar, faktual. Bahkan berani sumpah.

Kita berpengalaman betapa pahitnya dituding sebagai negara yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia, tidak dcmokratis, mcrusak lingkungan hidup dan sebagainya. Tudingan itu jelas kita bantah. Negara Barat agaknya suka lupa, apa yang telah dilakukan oleh bangsanya jauh lebih parah. Mereka telah menggunduli habis hutannya untuk kemajuan bangsanya sebelum revolusi industri pada abad ke-19 dan sekarang mereka telah menikmatinya. Ketika kita memanfaatkan potensi hutan kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, kok mereka sewot?. Bagaimana pula nasib suku Indian Algonkian yang tergusur di Brook"lyn New York? Atau suku Aborigin di Australia, atau perlakuan sewenang-wenang Israel [yang didukung oleh Amerika Serikat] terhadap Palestina?! Atau, coba renungkan apa yang telah dilakukan oleh Portugal terhadap rakyat Timor selama berabad-abad, kecuali nol besar? Sekali lagi nol besar. Tetapi toh corong Barat lebih keras bunyinya. Barat lebih suka mendengar suara Ramos Horta [dan memberinya hadiah Nobel Perdamaian], dan menutup kuping terhadap peningkatan martabat kemanusiaan di Timor yang telah diupayakan dengan bersusah payah oleh Indonesia. Apakah kita berbeda dalam mengukur martabat kemanusiaan?

"Hei, Barat, berhentilah mendikte kami," sergah Lee Kuan Yew dengan jengkel, ketika pers Barat selalu saja apriori terhadap negerinya. Padahal pada kenyataannya, Lee Kuan Yew adalah Bapak Pembangunan di Singapura yang telah membawa negeri itu sejajar dengan negara-negara Barat yang maju.

***

Melihat kecenderungan yang dihadapi dunia dewasa ini, maka tantangan yang menghadang PBB di hari-hari mendatang tidak akan lebih ringan, walaupun Perang Dingin telah usai. Itu baru perang teknologi informasi. Perang ekonomi, perang dagang dan perang budaya yang dewasa ini hampir merata terjadi di selviruh pelosok dunia? Ini barangkali tidak kalah dahsat daripada Perang Dingin. Penjajahan fisik seperti yang dilakukan oleh Belanda atau Jepang terhadap Indonesia, sekarang sudah kuno. Tapi kolonialisme dan imperialisme gaya baru muncul dalam bentuk dominasi perdagangan. Imperialisme bermetamorfosa menjadi konglomerasi, sementara kolonialisme mendapat legitimasi berupa globalisasi teknologi dan gelombang investasi multinasional. Musuh ada di mana-mana, tetapi tidak wujud secara nyata.

Bentuk dominasi tersebut agaknya memang tidak membunuh orang-orang yang tak berdosa secara langsung, tetapi proses pemiskinan terhadap negara miskin, bahkan pembersihan etnik, hampir terjadi di seluruh pelososk dunia, terutama di negara-negara sedang berkembang.

***

Di tengah kompleksitas problematika yang dihadapi oleh dunia pasca Perang Dingin, ide untuk melakukan restrukturisasi PBB agaknya cukup rasional.

Asas demokrasi dan keterbukaan yang sering diajarkan oleh Barat kepada kita, agaknya belum tercerminkan secara ideal dalam struktur PBB yang sekarang. Pemberian hak veto kepada masing-masing Anggota Tetap DK PBB, tidak lagi sesuai dengan dunia yang semakin terbuka. Pada kenyataannya hak Veto ini sering dipergunakan untuk keuntungan negara-negara maju. Pemilihan Anggota Tidak Tetap DK PBB juga sering merugikan negara-negara Selatan.

Perhatian yang lebih besar dari PBB terhadap permasalahan-permasalahan sosial ekonomi di bawah kepemimpinan Boutros-Boutros Ghali agaknya cukup beralasan. Pemikirannyaa sederhana, konflik yang timbul di banyak tempat di planet bumi ini lebih banyak berawal dari masalah perekonomian dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu bisa dimaklumi bila PBB memiliki ribuan proyek di seluruh pelosok dunia ini, yang pada dasarnya membantu menggairahkan perekonomian negara setempat menghadapi era persaingan yang tidak terhindarkan.

Agaknya ada dua hal yang perlu diantisipasi oleh PBB dengan sungguh-sungguh pada Pasca perang Dingin dan menghadapi tantangan masa depan. Pertama, kesungguhan untuk memikirkan perang ekonomi dan perdagangan yang pasti semakin hebat di masa depan, tidak hanya antar negara, tetapi yang potensial bermasalah adalah persaingan antar blok perdagangan yang sekarang memang menjadi kecenderungan. Hal ini tentudikaitkanpula dengan semakin terbatasnya sumber daya alam yang tidak terbaharukan, sementara kebutuhannya semakin tinggi. Kedua, mengupayakan keseimbangan arus informasi timbal balik Utara-Selatan dalam suasana keterbukaan. Arogansi lembaga-lembaga internasional yang mengaku independen, tetapi pada kenyataannya tidak independen karena kecenderungannya menerima informasi sepihak pada girirannya bisa mengganggu upaya PBB untuk menciptakan dunia yang penuh kedamaian.


Tulisan ini sudah di baca 240 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/37-Perserikatan-Bangsa-Bangsa.html