drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 1

Menangkap Kehendak Rakyat


Oleh : drh.chaidir, MM

Beberapa pekan terakhir ini, puluhan spanduk dan poster dalam berbagai ukuran menempel di gedung Lancang Kuning, DPRD Riau. Beberapa di antaranya bahkan disangkutkan oleh inisiator di puncak gedung, sehingga kelihatan mencolok. Isinya apalagi kalau bukan menyangkut suksesi Gubenur Riau. Tidak semua spanduk dan poster bernada menghujat DPRD, ada juga yang menghujat oknum pejabat, bahkan saling hujat tidak terelakkan. Ada juga satu dua spanduk yang enak dibaca. Satu di antara yang enak dibaca misalnya berbunyi: "DPRD, jangan khianati aspirasi masyarakat".

Desakan merespon semua harapan, gayungpun bersambut. Ketua DPRD Riau, Drs. Darwis Rida menjawab dalam pidatonya menutup sidang paripurna dewan beberapa hari lalu, "Insya Allah, DPRD tidak akan menghianati aspirasi masyarakat," ujarnya. Yang menjadi pertanyaan, sanggupkah dewan merespon semua aspirasi yang masuk ke DPRD? Tentu tidak terdorong oleh rasa ingin menduduki aspirasi masyarakat itu secara profesional, ada baiknya kita cermati seluk beluk apa yang namanya aspirasi masyarakat itu.
Dalam kehidupan demokrasi, aspirasi rakyat memang di anggap sebagai tulang punggung negara. Suara rakyat adalah suara Tuhan [vox populi vox Dei]. Jangan main-main dengan aspirasi rakyat, ia bisa bikin jatuh Presiden Marcos, bisa bikin rontok Shah Iran dan bisa memaksa Suharto untuk lengser lebih dini dari yang la rencanakan. Aspirasi masyarakat [public aspiration] yang tertangkap dan tidak di salurkan dengan baik, apalagi bila tersumbat dan disumbat dalam jangka waktu yang lama akan berubah menjadi kekuatan dahsyat laksana air bah yang mampu menjebol bendungan. Kekuatan yang menjadi tidak tertahankan inilah yang disebut people power. people power siap melengserkan siapa saja.

Menurut Kamus Besar Indonesia, "aspirasi" adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada pada masa yang akan datang. Sedang Eksiklopedi Nasional Indonesia mengartikan aspirasi sebagai, "ambisi dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang belum dimiliki atau sesuatu keinginan meraih cita-cita,". Dengan demikian aspirasi dapat diartikan sebagai harapan, tujuan, hasrat, keinginan, atau cita-cita. Dalam konteks politik dan pemerintahan, "aspirasi masyarakat" [public aspiration] diartikan sebagai kehendak masyarakat.

Tetapi masalahnya memang tidak sederhana, menangkap aspirasi masyarakat itu bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalik telapak tangan. Seringkali kita menyaksikan aspirasi yang terungkap ke permukaan, apakah melalui unjuk rasa, poster, spanduk, tulisan-tulisan di media massa, atau dialog langsung, selalu terkesan direkayasa, multi dimensi, bahkan acapkali saling bertentangan, sehingga "bias" dan patut dipertanyakan. Sebagai contoh, ada sekelompok masyarakat, yang diketahui sebelumnya getol menghujat seorang pejabat karena merasa dirugikan oleh pejabat tersebut, tapi, eh, malah justru mendukung pejabat yang sama sebagai bakal calon Gubernur. Ada pula maling berteriak maling. Ada mantan pejabat berteriak anti KKN, padahal ketika berkuasa dialah biangnya KKN. Ada oknum aktifis reformasi yang double standart, lain di mulut lain di hati. Di depan massa dialah yang paling demokratis, tetapi dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, dialah individu yang tiran dan otoriter. Kontradiksi-konradiksi demikian masih bisa di perpanjang daftarnya kalau kita mau.

Jadi, tidak salah bila pakar politik mengatakan bahwa aspirasi itu memang perlu dipilah-pilah. "Aspirasi Rakyat" tentu lain dengan "aspirasi yang mengatasnamakan mahasiswa". Orang boleh setuju boleh tidak terhadap anatomi seperti itu, tetapi itu faktual. Melalui kemampuan retorika yang hebat, seorang komunikator dapat saja mentransformasikan atau bahkan memanipulasi kepentingan ataupun persepsi pribadi atau kelompoknya menjadi seakan-akan milik masyarakat. Anggota masyarakat kita masih tergolong pada mass public [publik massa], masyarakat yang masih suka ikut-ikutan. Mereka diam pada saat orang lain diam, dan bertepuk tangan pada saat orang lain bertepuk tangan. Kelompok seperti ini adalah massa yang paling mudah dimobirisasi atau direkayasa.

Fenomena yang terjadi selama proses penjaringan aspirasi masyarakat terhadap bakal calon, betapa masyarakat kita sangat mudah dimobilisasi. Sekelompok masyarakat di suatu desa yang diyakini tidak ada rumusnya mengenali seorang bakal calon gubernur yang bernama Si Polan, datang ke DPRD membawa setumpuk surat dukungan untuk Si Polan. Jelas, ini adalah keberhasilan sang komunikator dalam "menjual" bakal calonnya. Secara total lebih dari 51.000 surat dukungan atau aspirasi yang masuk ke DPRD untuk 85 orang bakal calon. Secara kuantitas, bolehlah disebut ini sebuah peningkatan partisipasi politik masyarakat yang mengesankan. Bandingkan dengan jumlah surat aspirasi yang masuk dalam penjaringan bakal calon Gubernur Riau lima tahun lalu, yang hanya berjumlah 565 buah untuk 23 orang bakal calon. Namun dari aspek kualitas, yang tercermin dari pola "tim sukses" masing-masing bakal calon dalam memobilisasi dukungan, agaknya kita masih belum beranjak maju. Untung ada forum-forum dialog yang diprakarsai oleh beberapa ormas dengan melibatkan beberapa orang bakal calon, sehingga suasana sedikit agak berbeda dari lima tahun lalu.

Lima tahun yang lalu, DPRD Riau digugat karena dinilai kurang memperhatikan aspirasi masyarakat. Syarwan Hamid [Kapuspen ABRI ketika itu] yang memperoleh dukungan terbanyak yakni 270 surat dukungan, tidak dimasukkan dalam lima besar oleh DPRD karena yang bersangkutan tidak memperoleh izin dari Pangab. Sementara itu pada sisi lain dipertanyakan apakah 565 buah surat dukungan untuk 23 bakal caon sudah mencerminkan aspirasi empat juta penduduk Riau.

Kita memang masih menghadapi masalah dengan kualitas aspirasi. Sekarangpun, banyak pakar politik di daerah ini yang melihat dengan sinis aspirasi yang masuk karena dinilai tidak murni. Namun demikian menyalahkan Dewan dalam kaitannya dengan kualitas aspirasi ini tentu salah alamat. Kualitas aspirasi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor pendidikan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan peran yang dimainkan oleh media massa.

Kesulitan lain dalam menangkap kehendak rakyat tidak hanya melulu masalah kualitas aspirasi. Apa yang diungkapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Abraham lincoln, adalah kesulitan lain. Presiden Amerika yang hidup dalam abad ke-19 ini berkata "What I want to, to find the way out exactly". Maksud kira-kira, apa yang saya inginkan, kata Abraham Lincoln, adalah semuanya selesai dengan tuntas, tapi apa yang dikehendaki oleh rakyat adalah memiliki semua yang diinginkannya sekaligus. Jadi di sinilah masalahnya. Konkritnya, lembaga perwakilan rakyat, apalagi pemerintah, bekerja dengan rencana yang jelas dan pasti, ada rambu-rambu, ada prosedur, sementara kehendak rakyat berkembang setiap saat.

Belajar dari sejarah dan pengalaman lima tahun lalu, DPRD TK I Riau, agaknya tidak lagi mau kecolongan. DPRD telah menepati janji dan membuktikan komitmennya dengan mengusulkan lima nama ke pusat untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur KDH Tk I Riau. Kelima nama yan diusulkan yaitu A Rivaie Rachman, Firdaus Malik, M. Azaly Johan, M. Gadilah, dan Saleh Djasit, adalah nama-nama yang bertengger pada urutan lima besar dalam pengumpulan aspirasi. Tidak ada nama kejutan yang masuk. Kebetulan kelima nama tersebut adalah Putera Daerah sehingga cocok pula dengan kriteria yang telah disepakati oleh empat fraksi di DPRD Riau.

Apakah semua pihak puas? Pasti tidak. Tetapi juga mustahil bagi Dewan untuk memuaskan semua pihak. Oleh karena itu yang paling bijaksana, menurut hemat saya, adalah mengedepankan kedewasaan politik. Upaya pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh sementara bakal calon yang tidak masuk dalam daftar usulan Dewan, adalah suatu tindakan kontra-produktif dalam era reformasi sekarang ini. Upaya-upaya seperti itu barangkali telah lewat eranya.

Agenda pemilihan Gubernur, tidak bisa dipungkiri merupakan agenda penting yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, sebab hal itu menyangkut hak asasi rakyat di daerah ini untuk mendapatkan distribusi politik dan ekonomi secara lebih berimbang. Dengan terpilihnya seorang gubernur yang bertahta di hati rakyat, diharapkan tidak akan ada lagi keberpihakan yang artifisial, sehingga agenda penting lainnya akan dapat terselesaikan dengan tuntas. Masih banyak kehendak rakyat di daerah ini yang belum terpenuhi, sebut saja masalah bagi hasil minyak, pertanahan, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan sebagainya. Jangan habiskan energi dan menjadi "gila" hanya untuk memilah-milah aspirasi mengenai pemilihan Kepala Daerah. Aspirasi yang sangat substansial mendesak untuk segera diperjuangkan.


***

Pantau Edisi 5-11, Oktober 1998


Tulisan ini sudah di baca 161 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/3-Menangkap-Kehendak-Rakyat.html