drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 3

Tantangan yang Menghadang Bapedal


Oleh : drh.chaidir, MM

Isu pencemaran lingkungan, yang menjadi salah satu isu unjuk rasa mahasiswa di Pekanbaru beberapa hari yang lalu, barangkali hanya secara kebetulan terjadi menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni, sebab tidak satu katapun pernyataan mahasiswa itu dikaitkan dengan momentum Hari Lingkungan Hidup, Tetapi barangkali itu memang tidak penting. Social control, sebagai salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan hidup, jauh lebih bermakna. Hal ini agaknya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Emil Salim dalam wawancaranya Selasa kemarin pagi di RCTI, bersempena dengan Hari Lingkungan Hidup. Menurut Prof. Emil Salim, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat sangat membantu menyelamatkan bumi yang kita huni ini dari kerusakan yang lebh parah.

Riau mencatat beberapa peristiwa yang bermakna dalam kaitannya dengan lingkungan hidup beberapa bulan terakhir ini. Peresmian Bapedal Wilayah Sumatera di Pekanbaru, seminar Nasional Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh KNPI, seminar ISO-14000, cleaner production dan Eco-labelling kerjasama PWI dan RAPP. Tanggal 15 Mei 1996 yang lalu, Drs. Mohammad Helmy resmi pula dilantik oleh Gubernur Soeripto sebagai Kepala Bapedal Wilayah Sumatera. Sebagaimana diketahui, Bapedal wilayah I memiliki wilayah kerja se Sumatera, sebuah wikyah kerja yang cukup luas. Ini bermakna, tugas Bapedal Wilayah I tentulah tidak ringan, dan Provinsi Riau memperoleh kepercayaan sekaligus kehormatan besar dengan diberikannya peran sebagai pusat pengendali masalah dampak lingkungan di rantau ini.

Itu peristiwa yang baik-baiknya. Yang tidak baiknya juga ada, seperti meledaknya cerobong unit clorine di pabrik bubuk kertas PT. Indah Kiat Perawang dan tercatatnya pabrik plywood PT. Raja Garuda Mas Panel dalam peringkat hitam dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Program Kali Bersih [Proper Prokasih] akibat "sharing" limbahnya terhadap Sungai Siak.

Kejadian-kejadian tersebut, terutama unjuk rasa mahasiswa itu, tentulah merupakan catatan tersendiri bagi peta perkembangan pembangunan lingkungan hidup di daerah ini yang tidak akan pernah usai dari masalah pencemaran dan pengerusakan lingkungan. Di hulu, dominan dengan pengerusakan lingkungan, sedang di hilir, dominan dengan pencemaran lingkungan.

***

Bermodalkan integritas, Mohammad Helmy agaknya memang orang yang tepat mengepalai Bapedal wilayah. Namun demikian, belantara yang dimasukinya bukanlah medan yang ringan, sebaliknya cenderung kurang bersahabat Siapapun faham, lingkungan hidup bukan lagi masalah nasional, apalagi lokal, tapi adalah masalah berdimensi global masalah yang mendunia. Masalah lingkungan hidup, adalah masalah paradoksal visi dan persepsi. Masalah lingkungan hidup adalah masalah perbedaan ukuran dan tolok ukur. Bahkan masalah lingkungan hidup bisa menjadi isu yang sensitif, dan terkadang sarat dengan muatan politis.

Pembangunan makin cepat, industri makin cepat, dan pendudukpun bertambah dengan cepat. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tidak hanya akan merubah ekosistim, tetapi lebih jauh, juga akan menimbulkan penyimpangan perilaku manusia-manusia di sekitarnya.

Masalah lingkungan hidup, seringkali dilihat dalam dimensi kepentingan yang berbeda: Lembaga intemasional, kepentingan bisnis perusahan, instansi pemerintah dengan tongkat deregulasi dan debkokratisasi, dan juga masyarakat awam. Semuanya memiliki kepentingan sendiri-sendiri, adakalanya antagonistis.

***

Agaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan lokasi Bapedal wilayah I ditempatkan di Riau. Pertama letak geografis yang menguntungkan. Kedua, peran Riau vang cukup dominan dalam percaturan ekonomi regional. Ketiga, denyut industrialisasi yang relatif cukup tinggi di Riau, dan keempat, komitmen pemerintah daerah dan kepedulian masyarakatnya yang cukup besar terhadap masalah lingkungan hidup.

Sebagai sebuah lembaga yang paling kompeten mengenai masalah lingkungan hidup, di pundak Bapedal Wilayah mengantung harapan-harapan besar dari banyak pihak dengan banyak kepentingan. Harapan-harapan tersebut dapat di lihat dalam beberapa persspektif. Pertama, dalam perspektif pengusaha. Dalam perspektif ini, Bapedal di harapkan mampu memberikan justifikasi dan legitimasi terhadap program pengendalian masalah dampak lingkungan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri, dengan tidak menimbulkan biaya operasional yang tinggi. Dengan kata lain, dari sudut pandang kepentingan perusahaan, pembangunan Unit Pengolahan limbah yang canggih, yes! Tapi pembebanan biaya yang besar untuk itu, no! Pengusaha akan lebih banyak melihat, penanganan masalah pencemaran lingkungan tersebut, tidak lebih dari sebuah keterpaksaan, dalam rangka membantu mencari dan mempermudah akses pengusaha industri yang memang semakin hari mematok persyaratan yang semakin ketat, terutama dalam masalah lingkungan hidup.

Kedua, dalam perspektif Pemerintahaan Daerah. Tugas Pemda, yang selama ini dilakukan oleh birokrat yang berada dalam unit kerja Biro Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Dinas Perkebunan dan beberapa instansi terkait lainnya, diharapkan akan menjadi lebih ringan dengan kehadiran Bapedal Wilayah ini, terutama terhadap pengawasan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan. Dengan perangkat dan instrumen vang sangat terbatas. Pemda seringkali menjadi kambing hitam dalam kasus pencemaran lingkungan karena dinilai lemah dalam Law-enforcement. Semangat open door policy yang sangat dikembangkan oleh Pemda dalam menarik investor dengan memberikan segala macam kemudahan untuk mendongkrak laju pertumbuhan perekonomian daerah seringkali dianggap abai dalam memberikan bobot pertimbangan, sehingga memancing berbagai macam anggapan yang pada gilirannya dapat menurunkan kredibilitas Pemda itu sendiri, hanya lantaran kesalahpahaman yang berbeda terhadap masalah pencemaran lingkungan.

Ketiga, dalam prespektif masyarakat awam. Dalam prespektif ini, memang tidak ada pilihan lain. Keadaan harus lebih baik ketimbang sebelum ada Bapedal Wilayah di daerah ini. Kalau sebelumnya ikan yang mati akibat limbah industri sepuluh ekor misalnya, maka sekarang harus bisa menjadi lima ekor atau bahkan tidak ada lagi sama sekali. Dalam prespektif masyarakat awam, mereka tidak ada urusan dengan nilai ambang pencemaran, entah itu yang namanya nilai Biochemical Oxygen Demand [BOD], atau nilai Chemical Oxygen Demand [COD] dan sebagainya.

***

Masalah pencemaran lingkungan acapkali menjadi kontroversial. Penyebabnya jelas, yakni belum adanya kesamaan pandang pihak-pihak yang berkepentingan terhadap esensi program penanganan masalah dampak lingkungan hidup itu sendiri. Masing-masing memandang program pengendalian limbah industri itu dengan kepentingan yang berbeda. Jangankan antara sudut pandang pengusaha, penguasa dan masyarakat awam, bahkan dikalangan internal perusahaan industri sendiri, perbedaan persepsi dan interpretasi bisa terjadi. Antara kantor pusat dan kantor cabang, antara kantor cabang dengan manajer lapangan, persepsi dan interpretasi bisa berbeda. Good will, yes! Implementation, not yet! Ini masalah sikap mental.

Gubernur Soeripto, dalam hal ini agaknya benar. Mustahil pemilik atau pimpinan sebuah perusahaan industri yang nota bene adalah orang-orang kaya dan telah menginvestasikan banyak uang untuk membangun sebuah pabrik, mau berjudi dengan bermain kucing-kucingan dalam program pengolahan limbahnya. Tidak mungkin. Pemilik atau pimpinan perusahaan biasanya adalah orang-orang yang mempunyai visi bisnis yang jauh ke depan dan sudah sangat mengerti tuntutan global. Masalahnya adalah, visi produksi bersih yang menjadi tuntutan itu, memang belum lagi secara menyeluruh dipahami dan dimengerti. Apalagi dikaitkan dengan sikap mental dari sementara pengusaha yang semata hanya mengejar keuntungan dan lupa terhadap tanggung jawab sosial. Manajer lapangan dan eselon-eselon di bawah sering lalai. Bisa jadi karena enggan membelanjakan uang lebih banyak untuk membangun Unit Pengolahan Limbah. Keadaan itu bisa pula terjadi karena kemampuan daya jelajah pemikiran manajer lapangan yang terbatas, atau karena "permainan" petugas-petugas di lapangan. Tidak pula tertutup kemungkinan karena bisnis yang terselubung staf di lapangan. Bisnis di dalam bisnis, kebun di dalam kebun, HPH di dalam HPH, pabrik di dalam pabrik, bukankah sudah menjadi rahasia umum?

***

Masalah lain yang mendorong mencuatnya isu pencemaran lingkungan itu adalah masalah kecemburuan sosial ekonomi yang merebak di lingkungan suatu perusahan industri karena pendekatan yang salah. Sebuah industri yang kurang memiliki kepedulian tehadap masyarakat di sekitarnya, sukar diharapkan akrab dengan lingkungannya. Industri yang tidak akrab dengan lingkungan akan senantiasa dirongrong, sengaja atau tidak disengaja oleh lingkungan itu sendiri. Tidak ada salah, dicari-cari,salah kecil dibesar-besarkan. Sebaliknya apabila sebuah industri akrab dengan lingkungan, maka salah besar akan dikecil-kecilkan oleh lingkungannya dan salah kecil akan dihilangkan. Ini potret kita, suka atau tidak suka. Oleh karenaitulah kita sudah sepakat, sebagai konsekuensi dari hakekat pembangunan nasional kita, yakni pembangunan manusia Indonesia, kita melihat keberadaan perusahaan-perusahaan industri tidak melulu sebagai profit center an-sich, tetapi juga memiliki misi dan fungsi sosial.

Kasus Timika memberikan kita cermin. Industri yang akrab lingkungan itu, tidak hanya dilihat dari aspek pencemaran limbahnya yang dapat membahayakan masyarakat lingkungannya secara fisik, tetapi lebih dari itu, yakni interaksi sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Dan interaksi sosial ini luas maknanya.

***

Terpilihnya Riau menjadi pusat Bapedal Wilayah, apalagi terpilihnya salah seorang pejabat Riau menempati posisi kunci sebagai Kepala Bapedal Wilayah, sudah barang tentu mengandung konsekuensi yang tidak ringan bagi daerah ini. Apalagi Riau dewasa ini telah semakin nyata memperlihatkan sosoknya sebagai pusat pertumbuhan yang terkemuka di kawasan Barat Indonesia dengan akses yang paling mudah ke pasar global. Dengan demikian penanganan masalah dampak lingkungan yang terjadi di Propinsi Riau di masa-masa mendatang, seyogianya haruslah menjadi model bagi pemecahan masalah sejenis di daerah lain. Kegiatan-kegiatan industri di Riau yang termasuk daftar hitam tidak lagi diharapkan ada. Karena walaupun rapor itu sebenarnya untuk perusahaan industri yang mencemari lingkungan, namun tentu juga menjadi potret Pemerintah Daerahnya.

Oleh sebab itu, kendati bukan satu-satunya alternatif program pilihan, gagasan untuk semua melakukan audit lingkungan terhadap semua industri yang memiliki potensi mencemari lingkungan di daerah ini, mendesak untuk segera dilaksanakan. Audit lingkungan akan dapat memberikan klarifikasi apakah Unit Pengolahan Lingkungan [UPL] yang dimiliki oleh sebuah industri layak atau tidak. Bila belum layak, segera dapat diberikan saran-saran perbaikan.

Dengan potret perkembangan industri di daerah kita yang masih terkesan sering mengabaikan masalah lingkungan, audit lingkungan menjadi sangat essensial, asal itu dilakukan dengan obyektif dan dilihat dengan mata hati jernih oleh semua pihak terkait. Audit lingkungan akan dapat memberikan arah kepada industri-industri kita untuk segera melakukan tindakan koreksi terhadap UPL-nya. Tidak ada pilihan lain, sekali lagi tidak ada pilihan, kalangan industri kita harus lebih serius memperhatikan masalah penanganan limbah ini, sebab hanya dengan cara itu kita baru layak berbicara mengenai peluang ekspor. Sebab kalau tidak mengantisipasi kecenderungan perdagangan global dewasa ini, maka eksploitasi kekayaan alam kita dikhawatirkan akan menjadi mubazir. Kita mampu memproduksi, tetapi kita tidak bisa menjual. Arang habis besipun binasa.

Di hari-hari mendatang ini, semua bentuk perdagangan dikaitkan dengan isu lingkungan. Hanya produk yang akrab lingkungan yang memiliki peluang untuk ikut bersaing di pasaran bebas. Salah satu tanda industri yang akrab lingkungan adalah industri yang mampu melakukan cleaner production [produksi bersih], yaitu industri-industri yang dalam proses produksinya tidak mencemari lingkungan. Industri-industri yang melakukan produksi bersih memiliki peluang yang mendapatkan sertifikat ISO 14000 dan industri yang memiliki sertifikat ISO 14000 berpotensi untuk memperoleh sertifikat Ekolabel, yakni suatu label intetnasional yang diberikan untuk produk yang dianggap akrab lingkungan. Tanpa sertifikat ISO 14000 dan Eco-labelling, produk-produk industri kita tidak usah bermimpi untuk masuk ke perdagangan global.

Semakin laju proses industrialisasi di daerah ini, akan semakin besar pula tantangan yang menghadang Bapedal kita untuk menunjukan keberpihakan yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.


Tulisan ini sudah di baca 135 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/29-Tantangan-yang-Menghadang-Bapedal.html