drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 2

Perusahan Besar Juga Memiliki Multiplier Effects


Oleh : drh.chaidir, MM

Secara sepintas-kilas, apalah maknanya pettumbuhan 7,5 persen. Itu hanya indikator makro. Tetapi kalau sedikit direnung lebih dalam, maka tidak dapat tidak, kita harus peduli. Secara teoritis dua kelompok penyumbang anggaran yaitu pemerintah dan swasta, memiliki dua dimensi visi: yang disebut pertama, investasinya condong kepada aspek pemerataan, sedangkan yang disebut terakhir, investasinya condong kepada pertumbuhan. Sebenarnya keduanya ibarat dua sisi koin, bisa dibedakan akan tetapi tidak bisa dipisahkan. Ungkapan presiden agaknya benar bahwa untuk meningkatkan pemerataan yang berkualitas, kita memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara terus menerus.

Laju pertumbuhan ekonomi yang lambat akan mendera masyarakat dengan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kurangnya lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi identik dengan investasi perusahan berskala besar, karena perusahaan ini ujung tombak perdagangan kita untuk mampu bersaing merebut pasar internasional. Perusahaan besar juga memiliki multiplier effects bagi masyarakat sekitarnya, seperti terbukanya pasar bagi hasil pertanian lokal dan terbukanya kesempatan kerja. Namun demikian, betapapun pentingnya pertumbuhan bagi penciptaan peluang yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, belum ada jaminan pembangunan dengan model demikian akan berpihak kepada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, sebenarnya dana pemerintah yang empat puluh persen itu haruslah dimanfaatkan secara optimal. Itupun belum tentu menyelesaikan masalah. Sederet pertanyaan barangkali masih berhak diajukan oleh masyarakat, bagaimana nantinya seandainya pertumbuhan 7,5 persen itu tercapai, berapa persen lagi penduduk kita masih miskin, berapa persen yang tertinggal dan seterusnya. Bagaimanapun struktur DIP APBN yang memberikan persentase terbesar kepada sektor pekerjaan umum dan sektor transmigrasi, memberikan makna yang lebih besar pada dimensi pemerataan, semoga.

Sinyal Industrialisasi
Apabila teropong kita diarahkan kepada anggaran pembangunan yang berasal dari APBD kita, akan menangkap betapa jelasnya sinyal industrialisasi di sana. Ada sepuluh sektor dalam APBD yang mendapat perioritas dan mendapat dana lebih dari Rp.2 miliyar, yakni industri, pertanian, kehutanan, sumber daya air dan irigasi, transportasi, lingkungan hidup, tata ruang, sektor pendidikan, kesejahteraan sosial dan kesehatan, perumahan dan pemukiman, aparatur pemerintahan dan pengawasan, dan subsidi kepada daerah bawahan. Dari sepuluh sektor tersebut, anggaran sektor industri mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 211,90 persen yang berarti mengalami kenaikan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Agaknya ini adalah sebuah langkah antisipatif dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang, terutama dalam rangka mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi era perdagangan bebas yang menuntut kemampuan yang bersaing tinggi. Dewasa ini dan di masa yang akan datang, kita menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin berat di bidang ekonomi dan perdagangan, baik dengan provinsi tetangga, maupun dengan Singapura, Malaysia bahkan Vietnam, Kamboja dan Myanmar.

Saya menilai besarnya porsi anggaran untuk sektor industri ini adalah satu hal yang sangat wajar. Apa lagi kemudian anggaran terbesar kedua berada pada sektor pertanian. Bagi masyarakat yang sebagian besar adalah masyarakat agraris, diperlukan kebijakan-kebijakan bagaimana menciptakan petani yang lebih produktif dan kemudian menciptakan kondisi yang saling mendukung antara sektor perindustrian dan sektor pertanian. Pertanian yang maju membuat petani mampu menciptakan strata ekonomi menengah yang tangguh

Keberpihakan pada upaya peningkatan ekonomi rakyat kecil dan lemah yang berbasis pada pertanian, tidak perlu diartikan sebagai sikap anti usaha skala besar. Yang besar diperlukan sebagai lokomotif untuk menarik yang kecil untuk maju bersama-sama. Yang diperlukan oleh yang kecil adalah sebuah komitmen keseuakawanan.

Peningkatan PAD
Hal ini yanng menarik dari APBD Riau tahun ini adalah meningkatkan pendapatan hasil daerah [PAD]. Dari beberapa komponen penerimaan, PAD adalah pos penerimaan dengan kenaikan terbesar, yakni Rp.12,86 miliyar. Dengan kenaikan tersebut kontribusi PAD terhadap APBD Riau naik menjadi 27 persen. Meningkatkan kontribusi PAD menandakan kita semakin mandiri dalam membiayai pembangunan. Suatu hal yang sangat esensial di sini adalah semakin beratnya tanggung jawab moral pada pengelola pembangunan untuk memanfaatkan dana masyarakat tersebut secara berdaya guna dan berhasil guna.

Gubernur Soeripto dalam pembukaan raker bupati/ walikota beberapa hari yang lalu memberikan sentuhan kemanusiaan yang cukup dalam pada bagian pidato tanpa teksnya, bahwa nelayan-nelayan di pulau terpencil nun jauh di sana, dan petani miskin yang jauh dari kota, mengumpulkan uang sen demi sen, dan sebagian dari uang tersebut mereka sumbangkan untuk pembangunan proyek dan sebagainya.

Rasanya memang tidak adil uang yang bersusah payah dikumpulkan oleh petani dan nelayan, yang kemudian disumbangkan untuk pembangunan, dipergunakan dengan cara yang kurang efisien oleh pengelola, apa lagi dana tersebut digunakan oleh proyek-proyek yang mubazir, tikat dan sebagainya.

Koordinasi dan pengawasan
Meningkatnya tidaknya anggaran pembangunan untuk daerah, baik yang berasal dari APBD maupun APBN agaknya hanya masalah lobi, tetapi memanfaatkan agar tetap guna, memerlukan koordinasi lintas sektoral yang terpadu dan pengawasan yang efektif. Kesamaan visi dan persepsi terhadap sasaran jangka panjang, nampaknya sesuatu yang sederhana, namun sulit implementasinya. Dewasa ini aparatur tidak boleh tidak harus memiki visi dan persepsi tentang mekanisme pasar dan harus melibatkan diri di dalamnya dan dengan demikian akan mampu menyuguhkan kebijakan yang kondusif. Pola fikir yang struktural dan sektoral harus sudah ditinggalkan. Pemerintah adalah sebuah mesin yang selalu perlu sebuah input pembaharuan agar dapat melakukan reorientasi kebijakan.

Dengan pola pikir demikian maka pengawasan akan lebih bermakna sebagai umpan balik dalam suatu sistem, tidak hanya dipandang sebagai pemeriksa yang kadang kala membuahkan suatu kolusi yang susah diraba, terasa ada terkatakan tidak.

Inti dari penyelanggaraan anggaran itu ujung-ujungnya dalah itikat baik, itu saja.


Tulisan ini sudah di baca 127 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/19-Perusahan-Besar-Juga-Memiliki-Multiplier-Effects.html