drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 2

Meneropong Anggaran Pembangunan Riau


Oleh : drh.chaidir, MM

Kamis dan Jumat [30-31 Maret] beberapa hari yang lalu, Riau mengalami peristiwa yang cukup penting. Pertama, ialah disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [RAPEDA] Riau 1995/1996, dan yang kedua, ialah diserahkannya daftar isian proyek pembangunan nasional untuk daerah Riau tahun 1995/1996, yang dimulai 1 April 1996, yang merupakan tahun kedua Repelita IV dan PJPII.

Pengesahan RAPBD dan menyerahkan DIP APBN biasanya memang selalu ditunggu oleh para pelaku pembangunan, pemerintah, swasta dan, masyarakat umum. Hal ini wajar, mengingat anggaran pendapatan dan belanja tersebut baik yang berasal dari daerah maupun dari pusat pada pemerintahan tantang penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan serta pelayanan masyarakat pada umumnya, yang dituangkan dalam bentuk struktur anggaran pendapatan dan aggaran belanja, yang akan dilaksanakan dalam tenggang waktu satu anggaran. APBD sendiri memiliki dimensi itegratif dan aspiratif. Makanya secara substansi APBD harus mengakomodasikan secara terpadu antara kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan daerah yang berdasarkan aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat. Daftar Isian Proyek APBN pula, sebisa-bisanya menganut sistem bottom-up planning, sebab dnegan pendekatan ini DIP APBN tersebut dekat dengan permasalahan aktual yang dihadapi dilapangan dan mampu berfungsi sebagai "sitawar sidingin" bagi penderitaan rakyat. Tapi rnisi ini, baik APBD maupun APBN hanya akan menyelesaikan proyek yang tidak meyentuh permasalahan yang mendasar, bahkan hanya akan menimbulkan proyek fiktif. Memajukan dimensi-dimensi tersebut kedalam suatu sinergi, adalah sebuah seni, dan itu memang tidak sederhana karena berbagai kepentingan yang kurang atau bahkan sama sekali tidak konsektual hadir disana saling tarik.

Oleh karena itu memandang APBD dan APBN jangan hanya dari deretan angka-angka DIP semata, tetapi teropong jugalah dari sisi-sisi esensinya dengan sederet pertanyaan-pertanyaan kritis, kemana daerah ini mau dibawa dengan anggaran tersebut, apa yang menjadi perioritas, bagaimana kaitannya dengan sasaran pembangunan kita dan seterusnya. Analisa dari masyarakat memang sangat diperlukan sebagai salah satu beban pembangunan. Tanpa sikap kritis masyarakat, kita akan kehilangan bobot kewaspadaan. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama, kita membangun dengan dana yang terbatas dan suasana persaingan regional dan global yang semakin tajam. Sikap kritis merupakan kontrol yang bisa membawa kita kearah efisiensi yang lebih tinggi.

Anggaran pembangunan juga harus dilihat dalam konteks instrumen kebijaksanaan, sebagai salah satu unsur yang merupakan sumberdaya uang dalam manajemen umum pembangunan. Sebagai salah satu unsur, maka sumberdaya ini diharapkan mampu menggerakkan sumberdaya yang lain _manusia dan peralatan/perlengkapan_ dalam suatu sinkronisasi dan sinergi ke arah tujuan-tujuan pembangunan kita. Yakni menciptakan taraf hidup rakyat yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan yang dapat diukur dalam indikator aktual, tidak hanya dalam indikator makro yang terkadang menyesatkan.

Dalam pola pikir demikian, peningkatan atau penurunan persentase anggaran bukan lagi menjadi suatu yang teramat penting. Sebab yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola anggaran bukan hanya pada tinggi rendahnya daya scrap akan tetapi seberapa guna bagi kepentingan orang banyak. Lebih jauh lagi seberapa besar komitmen keberpihakan anggaran tersebut terhadap kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Tujuh setengah persen
Investasi bidang pemerintah untuk daerah Riau yang berjumlah Rp. 150 milyar lebih sedikit tahun ini, secara absolut memang cukup besar dan naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk APBD murni misalnya, naik sebesar 17 persen. Padahal pada tahun sebelumnya, yakni tahun anggaran 1994/1995, sempat mengalami penurunan sebesar 11 persen. Ini tentu sebuah prestasi. Namun demikian bila dibandingkan dengan target secara keseluruhan dalam Repelita VI yang nota bene tinggal tiga tahun anggaran lagi jumlah investasi pemerintah tersebut, belum cukup dan oleh karenanya belum mencapai target.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tejuh setengah persen rata-rata pertahun selama repelita VI, kita memerlukan investasi sebesar 10,3 triliun. Untuk mencapai angka tersebut diasumsikan 60 % berasal dari investasi swasta atau setara dengan jumlah kira-kira Rp. 6,1 triliun. Sisanya 40 persen berasal dari investasi pemerintah atau sekitar Rp. 4,2 triliun. Dengan gambaran tersebut seyogyanya pemerintah harus menginvestasikan dana sebesar 600 juta pertahun anggaran selama Pelita VI ini. Yang terjadi dua tahun pertama Pelita VI, pemerintah baru menginvestasikan dana Rp. 500 juta pertahun. Gawatkah itu? Tentu tidak! Namun apabila target 7,5 persen pertumbuhan ekonomi itu hendak dipertahankan, maka tidak ada pilihan lain pemerintah daerah harus bekerja keras lagi mengumpulkan dana untuk pembangunan.

Secara teoritis, ada dua cara untuk mengumpulkan dana investasi. Pertama, tingkatkan investasi pemerintah, baik melalui APBD maupun melalui APBN. Kedua, tarik penanaman modal sebanyak-banyaknya ke Riau baik PMDN maupun PMDA. Untuk itu Pemda Riau harus lebih mengaktifkan lagi penggalian PAD sehingga APBD bisa meningkat lebih besar lagi, kemudian dalam tiga tahun anggaran berikut, harus lebih banyak lagi dan dana dari APBN yang ditarik ke Daerah Riau. Dan resepnya adalah barangkali kepercayaan, proposal yang realistik, dan terakhir apa lagi kalau bukan lobi. Upaya menarik swasta agar lebih menggebu-gebu lagi untuk ini, sikap proaktif Pemda dan KADIN sangat menentukan.

Konsep Sijori yang kemudian berkembang menjadi IMSGT [Indonesia, Malaysia, Singapore, Growth Triangle] yang menawarkan sejumlah peluang harus dimanfaatkan secara optimal. Deregulasi dan debkokratisasi harus menjadi sikap bersama. Barangkali memang benar, bahwa aparatur pemerintah dewasa ini harus memiliki visi bisnis, sehingga senantiasa berfikir bagaimana manawarkan daerah ini. Dalam suatu percakapan saya denagan duta besar kita di kantor beliau di Kuala Lumpur beberapa hari lalu. Dubes mengingatkan betapa aktifnya KADIN provinsi-provinsi tetangga menarik pemodal Malaysia. "Riau memiliki keunggulan komparatif, jangan terlena," kata beliau.


Tulisan ini sudah di baca 131 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/18-Meneropong-Anggaran-Pembangunan-Riau.html