drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 2

Rakorbang


Oleh : drh.chaidir, MM

Di Gubernuran Jalan Diponegoro Pekanbaru, selama tiga hari ini, berlangsung Rapat Koordinasi Pembangunan [Rakorbangj Propinsi Riau. Rakorbang ini, yang kemarin pagi dibuka oleh Gubernur Soeripto, sebenarnya sebuah pekerjaan rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah. Rakorbang Tingkat I merupakan pentahapan pemantapan penyusunan rencana proyek pembangunan untuk Tahun Anggaran berikutnya secara terpadu, terarah dan terkordinir baik proyek-proyek yang dibiayai dengan APBN maupun yang dibiayai APBD.

Berawal dan musyawarah pembangunan di tingkat desa, secara bertahap hasil musyawarah pembangunan tingkat desa itu dibawa ke atas, ke tingkat kecamatan, kemudian dibahas di tingkat kabupaten/kotamadya, dan selanjutnya kesepakatan di tingkat kabupaten/kotamadya dibawa ke tingkat provinsi, untuk dibahas dalam Rakorbang Tingkat I, dan kemudian berakhir di tingkat nasional.

Secara formal, agaknya tidak terbantahkan, inilah dia bottom-up planning, perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah. Pertanyaan yang menggelitik adalah, sejauh mana perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah itu bukan sekadar basa-basi dan sejauh mana kita mau dan mampu mengemas keinginan-keinginan masyarakat desa yang sederhana itu ke dalam bahasa proyek. Pertanyaan itu menggugah saya, karena perencanaan pembangunan kita, di manapun, sebenarnya tidak hanya bottom up, tetapi juga ada yang bersifat top down. Ada kebijakan dari atas, bahkan adakalanya berupa program-program terobosan untuk mempercepat proses pembangunan di suatu daerah, seperti di Kawasan Timur Indonesia, atau yang lebih dekat, contohnya adalah pengembangan wilayah stategis Batam dan Bintan. Dalam banyak kasus perencanaan proyek, ego sektoral kadang-kadang dapat mengalahkan kepentingan aspiratif di daerah, apalagi bila proyek pusat itu dikemas dalam ungkapan sakti : demi kepentingan nasional. Kalau pendanaan proyeknya berasal dari pusat dan tidak mengurangi alokasi dana APBN bagi daerah, masih dapat diterima. Ada kalanya terjadi, proyek sektoral mengurangi alokasi APBN untuk daerah, atau bahkan yang lebih parah lagi, memanfaatkan APBD untuk kepentingan sektoral.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, agaknya tidak berlebihan apabila Gubernur Soeripto dalam pengarahannya meminta segenap jajaran Pemda dan instansi vertikal untuk memperhatikan dengan sebaik-baiknya Pola Dasar Pembangunan Daerah Riau, REPELITA Daerah, Sarlita, dan lingkungan strategis, sehingga dapat mengantisipasi keadaan yang berkembang dengan cepat.

Indikasi menunjukkan, dalam realitasnya masih banyak proyek-proyek yang kurang memiliki keterkaitan kuat dengan program, bahkan banyak proyek-proyek yang asas manfaatnya patut dipertanyakan. Ada proyek-proyek yang selesainya sudah cukup lama dan menghabiskan dana milyaran rupiah, tetapi belum bisa dimanfaatkan karena memerlukan prasarana tambahan dari sektor yang lain, atau karena lingkungan yang berubah. Sementara di sisi lain, ada rencana proyek pusat yang sebenarnya cukup bagus dan memiliki jangkauan ke depan, untuk rneningkatkan pendapatan petani dan masyarakat, tapi ditolak oleh masyarakat karena perencanaannya kurang didialogkan secara terbuka dengan masyarakat setempat.

Sebenarnya, andai kita memiliki sumber dana yang melimpah-ruah, maka kita tentu bisa membangun sesuka hati, tidak perlu ada rakorbang-rakorbang, tetapi itukan Utopia, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ada the rising expectation, aspirasi berkembang, kebutuhan meningkat, sementara sumber dana semakin terbatas. Untuk itu perlu skala prioritas. Skala prioritas juga perlu dipertajam menjadi skala super prioritas.

Dalam sistem pembiayaan pembangunan kita, ada tiga sumber dana, dari APBD, APBN dan dana masyarakat, termasuk sektor swasta. Proyek-proyek yang pendanaannya berasal dari investasi swasta tidak menjadi porsi Rakorbang untuk membicarakannya. Pemerintah hanya menetapkan kebijakan, investasi di bidang ini terbuka, di bidang ini tertutup dan seterusnya. Investasi sektor swasta dari kacamata pemerintah adalah mengejar pertumbuhan ekonemi. Bagi pelakunya jelas untuk mengejar laba yang sebesar-besarnya. Keuntungan bagi masyarakat tempatan adalah terbukanya lapangan kerja. Semakin besar investasi, semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia dan semakin besar pula multiplier effectnya

Yang menjadi porsi Rakorbang adalah perencanaan proyek-proyek yang dibiayai oleh dan APBD dan APBN. Rakorbang kali ini memang menarik untuk dicermati karena keseluruhan rencana proyek yang disusun akan dilaksanakan pada tahun terakhir PELITA VI dan sekaligus merupakan tahun-tahun terakhir abad ini. Dewasa ini semua orang berbicara tentang pergantian abad dan semua orang bicara tentang fenomena perdagangan bebas yang akan mengawali abad ke -21 dan suatu kondisi yang inheren, yakni persaingan yang semakin terbuka dan tajam. Dalam konteks pergantian abad, dihadapkan dengan tantangan yang menghadang, maka secara sangat sederhana kerangka berfikir [flow of thinking] kita tentulah demikian: asumsi awal, masyarakat daerah kita belum mampu bersaing menghadapi tantangan global; karena belum mampu bersaing maka dibuatlah program-program untuk mereka, dan program-program itu disinkronisasikan dan dikoordinasikan secara terpadu selama jangka waktu tertentu, hasilnya diharapkan masyarakat kita akan mampu bersaing dan siap memasuki pasar bebas.

Memang, tujuan pembangunan kita bukan untuk mengantisipasi pasar bebas, tapi untuk menciptakan hari esok yang lebih baik secara bertahap. Kita bisa bilang go to hell dengan pasar bebas, tetapi hari esok itu memang akan ditandai dengan persaingan kualitas produk. Sekarang pun sudah mulai kita rasakan. Buah impor dapat ditemukan dimana-mana dalam kualitas yang lebih baik. Ada lengkeng Bangkok, jambu Bangkok, durian Bangkok dan sebagainya, bahkan juga ada ayam Bangkok. Itu baru berasal dari Bangkok, bukankan ada jeruk madu dari Taiwan, jeruk Australia, buah Kiwi dari Selandia Baru dan seterusnya. Bahkan beras Siam mulai mudah kita peroleh. Daging beku Australia memang masih kalah dibandingkan daging segar lokal, tetapi dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kualitas daging, maka lambat laun daging lokal akan tergeser bila tidak berasal Rumah Potong Hewan yang menggunakan teknologi yang baik.

Transaksi perdagangan pun nanti akan semakin lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, termasuk surat-surat perjanjian, kontrak kerjaan, notaris, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita boleh tidak setuju dengan pasar bebas, tetapi kondisinya adalah suka atau tidak suka, mau atau tidak mau; harus suka dan harus mau.

Dikaitkan dengan tantangan yang akan kita hadapi, secara normatif, saya melihat sebuah skenario yang bagus dalam Rakorbang ini. Para Kepala Kantor Wilayah yang merupakan perpanjangan tangan Departemen di daerah memaparkan rencana proyek pembangunan pada sektornya di hadapan para Bupati/Walikota beserta staf. Para Bupati/Walikota memberikan tanggapan dan masukan. BAPPEDA Tingkat I bertindak sebagai fasilitator dan sekaligus pengendali agar suasana dialogis ini bisa mempertemukan kebijaksanaan dan terget-target nasional dengan kepentingan masyarakat di daerah di bawah payung Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPELITA Daerah: BAPPEDA Tingkat I harus senantiasa menjaga bobot pertimbangan agar segala rencana proyek pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat daearah tanpa merugikan kepentingan nasional. Saya melihat fungsi BAPEDA Tingkat I sebagai pengendali kesesuaian proyek dengan program pembangunan daerah sangat menentukan, asal tidak dipengaruhi dengan keinginan untuk memperlebar span of control ke arah yang tidak sesuai dengan fungsi Perencanaan Pembangunan Dearah. Apabila fungsi pengendalian perencanaan itu optimal maka bottom-up planning yang didengung-dengungkan tidak akan sekedar basa-basi, dan tidak ada lagi kesempatan sebuah proyek yang berdiri sendiri terlepas dari induknya, yakni program. "Instrumen" yang menjadi tolok ukur apakah sebuah rencana proyek pembangunan aspiratif atau tidak dapat dilihat [1] Apakah kehadiran sebuah proyek menurunkan atau meningkatkan pendapatan masyarakat. [2] Apakah menurunkan atau meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat. [3] Apakah menimbulkan pengangguran atau tidak, dan [4] Apakah menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian beban pembangunan atau tidak. Kalau semuanya positif, maka okelah proyek itu.

Apa yang disampaikan oleh Gubernur Soeripto dalam bagian pidato tanpa teks ketika membuka Rakorbang kemarin pagi cukup memberikan indikasi kepada kita bahwa proyek agaknya masih dianggap sebagai ladang yang subur oleh sementara staf. Gubernur Soeripto menyindir, animo staf untuk mengikuti pelatihan Pimpro dan pelatihan Bendaharawan Proyek masih cukup tinggi. Pak Ripto barangkali bercanda, tapi bukankah memang sudah menjadi rahasia umum betapa besarnya overhead cost sebuah provek konstruksi? Pak Ripto agaknya belum dengar, bahwa animo yang paling besar justru terhadap proyek pengairan, danau dan rawa, barangkali karena berair, sehingga memang basah.


Tulisan ini sudah di baca 213 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/17-Rakorbang.html