drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 1

Agenda Mendesak : Otonomisasi Batam


Oleh : drh.chaidir, MM

Bukan Batam namanya, kalau tidak kontroversial. Inilah salah satu isu di Riau yang muncul di ujung tahun 1998 yang baru saja lewat. Kontroversi itu apalagi kalau bukan menyangkut polarisasi kewenangan Otorita-Pemda. Pertanyaan klasik yang selalu muncul, apa manfaat pembangunan yang dilakukan Otorita Batam bagi Riau. Pilihan jawaban yang tersedia tidak pernah bisa memuaskan berbagai pihak, karena sebenarnya, itu tidak lagi murni pertanyaan, tetapi lebih bernuansa gugatan terhadap otoritas yaiig ilimiliki oleh Otorita Batam.

Momentum reformasi dan pergantian Gubri dan Ketua Otorita Batam adalah saat yang tepat mengkaji ulang dan melakukan reformasi terhadap semua kebijakan yang dirasakan kontra produktif terhadap komitrnen pembangunan ekonomi kerakyatan yang sekarang sedang ditegakkan. Pada dasarnya, Batam memang belum tersentuh gelombang reformasi walaupun sudah ada, namun masih terbatas pada tataran ruang lingkup ami service, yakni tuntutan agar pelayanan masyarakat sebagai warganegara harus dilakukan secara terbuka, jujur dan adil tanpa pandang bulu dan besarnya imbalan.

Seorang penduduk miskin dan konglomerat yang rnengurus KTP misalnya, harus diberikan pelayanan yang sama, karena mereka sama-sama warga negara. Pengusaha lokal dan pengusaha besar dari Jakarta harus mendapatkan kesempatan sama karena mereka juga sama-sama warganegara dan berhak menuntut pelayanan yang sama. Memaksimalkan kepuasan masyarakat terhadap civil service, tidak cukup sekadar memperbaharui komitrnen, tetapi memerlukan perangkat instrumental yang memungkinkan unit-unit pelayanan mampu diserahi tugas rnembuat keputusan yang tepat dan cepat serta memiliki kewenangan untuk itu. Jadi perlu ada perbaikan pada segmen yang lebih mendasar. Agaknya aspek ini yang harus menjadi agenda reformasi di Batam ke depan.

Masalah mendasar berkaitan dengn nilai instrumenal itu, adalah terwujudnya secara nyata demokrasi politik dan demokrasi dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Batam. Masyarakat bekembang seperti deret ukur, Pemerintah memberikan pelayanan seperti deret hitung. Artinya, masyarakat meminta pelayanan tumbuh sangat cepat dengan nilai harapan semakin tinggi [rising expectation}. Susahnya, mereka meminta semua apa yang mereka inginkan agar dapat dipenuhi dengan cepat, sementara pemerintah sebagai unsur pelayan masyarakat, masih bekerja berdasarkan sistem dan mekanisme yang lama, yang tidak bisa diubah sewaktu-waktu. Kondisi ini persis seperti apa yang digambarkan dan menjadi kagalauan Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16, hampir satu setengah abad yang lalu: What I want is to get done, what the people desire is to have done, and the problem is how find the way out.

Sebenarnya sudah ada respon dari aspek pemerintahan tetapi masih terbatas dari segmen-segmen fraksis. Beberapa kantor instansi pemerintah telah ditingkatkan kapasitasnya, besaran organisasi Pemda Kotamadia Batam pun telah dikembangkan dan Otorita Batam telah pula memutus rantai panjang Batam-Jakarta dengan menempatkan Ketua Otorita Batam langsung berada di Batam dengan kepemimpinan baru, mencoba membuka diri. Belum; pemah terjadi Ketua Otorita Batam bersilaturrahmi denga pemuka masyarakat Riau dan itu telah dilakukan Ismet Abdullah dengan datang sendiri ke Pekanbaru. Tapi respon itu saja tentu belum cukup.

Yang belum cukup itu adalah minimnya akses rakyat setempat dalam proses penyusunan dan penempatan kebijakan publik public policy making di Batam. Minimnya akses ini menimbulkan "gap" dalam distribusi politik dan ekonomi, dan ini berpengaruh terhadap kinerja Batam secara keseluruhan. Secara sederhana, kebijakan yang mendasari program pembangunan di Batam seyogianya harus merupakan artikulasi dan agresi keinginan masyarakat Batam sendiri. Kenyataan sampai saat ini, semua kebijakan pembangunan di Batam sentralisrik. Kebijakan dari Jakarta atau Pekanbaru, ibukota provinsi, dilihat dari perspektif Batam, keduanya "setangkai tiga tali". Kalau hal terlambat ditata, tidak terelakkan Batam tumbuh menjadi kota sebuah kota metropolitan yang angkuh terhadap lingkungan sosialnya bahkan masyarakat sendiri. Kenyataan dewasa ini, aspirasi rakyat di Batam diagresi dan diartikulasikan secara formal oleh DPRD Riau yangj berkedudukan di Pekanbaru dan DPRD Riau di Jakarta! Adalah suatu sikap yang arogan untuk sampai mengatakan kedua lembaga perwakilan itu tidak berbuat apa-apa dan sama sekali tidak mampu menyuarakan keinginan rakyat Batam. Dalam skala tertentu kedua lembaga perwakilan itu telah memainkan fungsi representasinya. DPRD Riau misalnya, saat ini sedang membahas enam buah Rancangan peraturan Daerah tentang pajak yang berhubungan dengan Batam. Tetapi secara jujur harus diakui, yang mengerti betul seluk beluk dan denyut nadi masyarakat Batam adalah orang Batam sendiri. Orang Batamlah yang lebih tahu kekhususan sumber daya lokal dan hal yang relevan dengan kebutuhan mereka. Orang Pekanbaru, apalagi Jakarta, memerlukan "learning period" untuk menyelami kebutuhan sesungguhnya dari rakyat Batam.

Karena itu, untuk menghilangkan kontroversi yang muncul dan berpotensi terus muncul di masa mendatang, ridak ada pilihan lain, Batam harus segera menjadi Daerah Otonomi Tingkat II. Atau kita akan selalu terjebak dalam kontroversi yang menghabiskan energi. Dengan otonomi, Batam memiliki DPRD sendiri. Wakil rakyat yang menduduki dalam DPRD sendiri. Wakil rakyat yang duduk dalam DPRD Batam nantinya, dipilih secara sah melalui Pemilu, memiliki legitimasi kuat menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat Batam.

Ada dua alasan mengapa otonomi Batam merupakan agenda mendesak. Pertama, bersifat politis, mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada Otorita Batam dan Pemda Batam. Dalam era multi partai ini, mustahil Pemda dan Otorita Batam melakukan agregasi suara rakyat Batam tanpa melibatkan wakil dari partai politik dalam merumuskan kebijakan publik. vox populi vox Dei, suara rakyat aalah suara Tuhan. Dalam negara yang berdemokrasi tidak ada kebijakan publik yang dirumuskan tanpa dipengaruhi suara rakyat. Rakyat harus diberi fasilitas sebanyak mungkin mekanisme ini terpola, maka plus-minus distribusi politik dan ekonomi, akan mendapatkan toleransi secara wajar dalam masyarakat.

Kedua, bersifat teknis administtasi. Dengan pemberian otonomi, urusan yang menyangkut rumah tangga Batam akan diurus Daerah Batam. Hal ini memberikan dampak, seluruh proses penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat Batam akan dapat diselesaikan dengan cepat. Rantai pelayanan akan jauh lebih pendek.
Paul S Mairo (1990) secara lebih khusus mengedepankan betapa pentingnya otonomi daerah dalam konsep desentralisasi. Otonomi daerah menurut Maro, memberikan tempat bagi partisipasi rakyat dan politisi lokal dalam pembangunan di daerah; partisipasi itu perlu agar perencanaan pembangunan relevan dengan kondisi dan kebutuhan lokal sehingga memudahkan menggerakkan sumberdaya lokal. Selanjutnya, masih menurut Mairo, Otonomi daerah akan meningkatkan efesiensi dan fleksibilitas dalam implementasi dan koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat lokal, hal ini disebabkan karena keputusan dan penvelesaiannva akan lebih cepat dapat diambil untuk menyesuaikannya dengan kondisi setempat.

Harus diakui, pembentukan DPRD di Batam, pada tahap awal akan menyebabkan Pemda Batam dan Otorita Batam akan melalui masa-masa sulit karena selama ini tidak ada kontrol sosial secara langsung. Nantinya, setiap gerak-gerik mereka akan diawasi wakil rakyat. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Keseimbangan baru akan tercipta. Pemda akan semakin kokoh karena kebijakan yang dilaksanakan mendapat legitimasi secara nyata. Sementara Otorita Batam tidak akan terus meneras menjadi bulan-bulanan karena dari awal otorita bisa mendialogkan program mereka; program yang bagus untuk masyarakat tentu akan didukung DPRD setempat. Kita semua memang harus mulai belajar hidup dalam tradisi baru, yaitu suatu masyarakat yang demokratis. Hanya kebijakan yang teruji menguntungkan rakyat yang akan didukung rakyat.

Sepuluh tahun terakhir, ketika BJ Habibie memegang Ketua Otorita Batam, kesempatan sebenarnya terbuka lebar bagi daerah memanfaatkan pengaruhnya bagi kepentingan pembangunan di Riau. Namun sayangnya, karena ego sempit dari penguasa tunggal daerah ini, kesempatan itu hilang demikian saja. Padahal BJ Habibie pernah menawarkan pembangunan sebuah politeknik di Riau asal daerah menyediakan lokasinya. Gagasan itu, biarlah Politeknik ini dibangun di Riau, pangsa pasarnya boleh di Batam. Rakyat Riau mencatat, tidak pernah ada respon positif dari Soeripto (Gubernur ketika itu), dan Habibie pun tidak pernah mau datang ke Riau merealisasikan gagasannya.

Perseteruan Habibie-Soeripto, bagaimanapun sangat merugikan daerah dan otorita sendiri. Isu dikotomi demikian tajam padahal sesungguhnya keduanya bisa komplementer. Sekarang, keduanya bisa komplementer. Sekarang, keduanya lengser dari Riau. Saya yakin, pemegang tongkat estafet, Saleh Djasit tidak akan menggunakan "senjata" penguasa tunggal, demikian pula Ismet Abdullah sebagai Ketua Otorita Batam tidak akan menggunakan "senjata" proyek mandataris, sebagaimana pendahulu mereka sering mempergunakannya. Zaman sudah berubah, kini nuansa harmonisasi harus lebih mengedepan karena yang menjadi tolak ukur kepentingan rakyat. Tetapi Otorita Batam bagaimanapun, harus memberikan akses lebih besar kepada masyarakat tempatan dan meningkatkan social expenditure di masa mendatang. Selebihnya percayakan kepada wakil-wakil rakyat di DPRD Batam kelak.

***

Riau Pos, 4 ]anuari 1999


Tulisan ini sudah di baca 169 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/16-Agenda-Mendesak-:-Otonomisasi-Batam.html