drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 1

Jangan Sampai Koridor Keterbukaan Kebablasan (Wawancara Disarikan mingguan Genta)


Oleh : drh.chaidir, MM

Isu demokratisasi dan hak asasi manusia merupakan isu yang paling menonjol dan melanda segenap penjuru dunia dalam satu dekade terakhir, terutama sejak berakhirnya perang dingin dengan kemenangan di pihak Barat. Barat tadinya menghadapi musuh bersama yaitu komunis. Tapi sejak komunis rontok di Uni Soviet dan negara-negara di blok Eropa Timur, Barat mencari isu baru, yakni demokratisasi, hak asasi manusia [HAM] dan isu lingkungan hidup.

Isu tersebut dengan cepat melanda Indonesia karena Indonesia sangat terbuka bagi arus informasi. Tidak seperti banyak negara-negara lain bahkan negara-negara maju sekalipun, di Indonesia orang bebas memiliki parabola.

Barat [paling tidak perspektif mereka] menganggap bahwa merekalah yang paling optimal memberikan atmosfir terhadap demokratisasi, paling tinggi menjunjung HAM dan mereka yang paling peduli terhadap lingkungan hidup. Apa yang dilakukan Barat semua benar, dan apa yang dilakukan negara-negara Selatan semua salah.

Democracy dan Human Right [HAM] memang memiliki nilai universal, tapi lingkungan masyarakat sangat menentukan seberapa tinggi apresiasi masyarakat terhadap proses demokratisasi dan HAM itu. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah atau yang hidup dalam pola tradisional, sukar diharapkan akan memberikan apresiasi; terhadap demokratisasi dan HAM, walaupun sebenamya nilai-nilai yang mereka praktekkan hari ke hari penuh nilai luhur.

Membandingkan Amerika yang telah merdeka lebih dari 200 tahun, dengan negara kita yang baru akan be tahun ke-50, jelas tidak adil. Melihat cara pandang Barat terhadap demokrasi, saya berkeyakinan, cara pandang kita memang berbeda [bukan hanya sekedar ingin tampil beda Iho!]. Mereka membangun demokrasi untuk demokrasi, sedang kita, demokrasi merupakan alat atau metode mencapai tujuan lebih mulia, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lebih tinggi. Makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

Menurut hemat saya demokratisasi yang kita kembangkan bukan demokratisasi dengan nilai liberalisasi seperti apa yang terdapat dalam konsep pemikiran Barat. Demokrasi kita haruslah demokrasi yang santun, yang memberi koridor yang selebar-lebarnya terhadap toleransi dan faham kekeluargaan. Saya kira faham kekeluargaan, inilah yang sampai HUT-50 republik kita sangat dominan dan selalu relevan memecahkan masalah yang tumbuh dalam kehidupan beberapa bangsa dan bernegara.

Jangan ganti dia dengan demokrasi caci maki. Dengan faham kekeluargaan, kita selalu mampu memperkecil masalah besar dan kemudian menghilangkannya. Ini penting artinya, karena bangsa kita bangsa berbilang kaum, terdiri dari aneka ragam suku, adat istiadat, agama dan bahasa. Dan apa boleh buat, tingkat pendidikan bangsa kita secara umum pada HUT ke-50 ini masih rendah.

Sekitar 75 % dari jumlah penduduk baru tamat SD. Dengan SDM yang demikian saya mengganggap masalah utama kita di bidang politik pada penghujung abad ke-20 sampai awal abad ke-21 nanti adalah soal persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan struktur SDM demikian, membuka peluang timbulnya perpecahan, adu domba dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesenjangan sosial, ketimpangan sosial dan kecemburuan sosial. Apalagi kita sudah mulai memasuki era pasar bebas. Sebenamya ekonomi pasar tidak menjadi persoalan betul, asal kebijaksanaan pemerintah berfihak kepada golongan ekonomi lemah, selalu berupaya menghindari praktik-praktik negatif dari konglomerasi.

Demokrasi yang kita kembangkan bukan demokrasi yang mengeksploitir ketimpangan-ketimpangan itu, apalagi yang menghidupkan pertentangan kelas dalam masyarakat. Ini jelas tidak terpuji. Untuk apa kita mencontoh demokrasi Barat, bila hanya membuat wajah kita babak belur, merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan.

Kritik-kritik dari kelompok yang anti kemapanan, dalam batas-batas tertentu masih bisa saya terima. Namun saya tak habis berfikir, demokrasi seperti apa yang mereka harapkan.

Dalam banyak hal, Indonesia justru terbuka. Di negeri kita semua orang yang mampu [secara ekonomi] boleh memiliki antena parabola, sehingga arus informasi dari mancanegara sangat lancar. Di negara tetangga [Singapura dll], masyarakat tidak bebas memiliki parabola, bahkan di Italia saluran jaringan televisi dipenuhi stasiun-stasiun domestik. Koridor keterbukaan yang dikembangkan oleh pemerintah harus dimanfaatkan secara dewasa, arif dan bijaksana. Jangan sampai [kebablasan].

Terhadap hak azasi manusia, cara pandang kita berbeda. Di mata Barat hak-hak individu sangat dominan. Pemerintah sudah menjelaskan kepada dunia betapa tingginya harkat dan martabat manusia itu, ditinjau dari sudut Pancasila dan UUD 1945. Tetapi memang sulit. Barat selalu melihat dari kaca mata mereka. Ketika ada orang tertembak mati, muncul anggapan bahwa kita tidak melaksanakan HAM.

Berbeda ketika FBI menembak mati 50 orang ajaran baru di Wako, Texas. Barat hanya bergumam sebentar. Jika kita ingin mencongkel, coba lihat suku Indian yang tergusur dari New York, atau suku Aborigin yang tersingkir di Australia, suku Maori di Selandia Baru, dst. Banyak contoh tidak adilnya barat bersikap.

Menurut saya isu demokratisasi dan HAM akan selalu menghantam kita karena media informasi di kuasai oleh Barat. Sehingga informasi itu tidak menjadi berimbang. Bukan berarti saya membenci Barat. Sama sekali tidak. Saya hanya mengemukakan persepsi saya tentang arus deras informasi yang membawa serta demokratisasi dan HAM itu.

Pemuda sebagai pemimpin masa depan bangsa harus memiliki saringan [filter] canggih sehingga mampu memilah-milah informasi yang masuk. Boleh ditelan semua informasi tetapi black book dalam diri kita harus mampu melakukan processing secara cermat. Sehingga outputnya adalah sebuah tindakan yang aktif.

Pemuda jangan terbawa arus informasi yang tidak jelas muaranya. Kalau terbawa arus maka kita akan diornbang-ambingkan oleh arus itu. Dan kalau itu yang terjadi, maka pemuda akan kehilangan identitas dan predikat sebagai ahli waris cita-cita perjuangan bangsa.

Tetapi untuk berucap right and wrong is my country pada HUT ke-50 ini memang juga tidak model lagi. Kita juga tidak bisa semau gue dalam pergaulan masyarakat internasianal dewasa ini. Semua sudah saling mempengaruhi dan saling interdependensi. Kita tentu tidak mau di cap sebagai odd man out [orang aneh], karena orang aneh tidak layak diajak berunding.

Yang baik adalah mengantisipasi isu tersebut dan meningkatkan integritas pribadi dan meningkatkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sebab nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila itu, universal. Mencari jawaban lain akan memerangkap kita ke masalah yang lebih rumit.

[Disarikan Mingguan Genta berdasarkan wawancara dengan penulis]


Tulisan ini sudah di baca 160 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/14-Jangan-Sampai-Koridor-Keterbukaan-Kebablasan-(Wawancara-Disarikan-mingguan-Genta).html