drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 1

Mempertegas Keberpihakan Pembangunan - Menyongsong Hari otonomi Daerah


Oleh : drh.chaidir, MM

Kampanye pemasyarakatan dan pemantapan pelaksananan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah tingkat II, yang dilakukan oleh pemerintah di awal PJP II menarik untuk dicermati. Hal ini disebabkan, meskipun otonomi dengan titik berat pada daerah tingkat II merupakan gagasan yang secara emplisit sudah dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan secara eksplisit telah pula tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, namun peresmian pelaksanaannya baru dilakukan 20 tahun setelah undang-undangnya terbit. Sebuah rentang waktu yang tidak boleh dikatakan pendek. Alasan yang umum kita dengar adalah, diperlakukan persiapan yang memadai, baik pada Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. Beberapa faktor penting yang perlu dipersiapkan itu adalah masalah keuangan, personalia [kuantitas dan kualitas], manajemen, sarana prasarana dan sarana dasar.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 45 tahun 1992 penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, maka tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan otonomi daerah ini. Apalagi kemudian GBHN 1993 menyatakan secara tegas otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab itu memiliki tujuan yang sangat mendasar., yakni [1] memperkuat persatuan dan kesatuan, [2] mendorong prakarsa, kreatifitas, dan peranan masyarakat, [3] mempercepat upaya dan pemerataan pembangunan, [4] memperlancar proses pengembalian dan pelaksanaan keputusan, dan [5] menetapkan sistem politik berdasarkan Pancasila.

Sebagai langkah awal yang konkrit, tanggal 25 April 1995 tahun lalu, pemerintah telah meresmikan pemantapan daerah percontohan otonomi dengan titik berat pada daerah tingkat II. Ada 26 daerah tingkat II percontohan dari 26 provinsi, kecuali Daerah Khusuh Ibu Kota. Bahkan provinsi termuda Timor Timur tidak ketinggalan dan menjadikan Kabupaten Daerah Tingkat II Aileu sebagai daerah tingkat II percontohan otonomi. Untuk Provinsi Riau. yang mendapatkan kesempatan pertama adalah Daerah Tingkat II Kampar. Tahun ini melalui Keppres, tanggal 25 April itu dikukuhkan sebagai Hari Otonomi Daerah. Jelas sosoknya kini, pelaksanaan otonomi daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan daerah yang sukses. Pembangunan daerah gagal, berarti pembangunan nasional juga gagal.

Yang menjadi pertanyaan menarik adalah, mengapa gebrakan otonomi daerah itu dilakukan sekarang? Tidakkah ada kekhawatiran Pemerintah Pusat akan kehilangan pengaruh dengan menjadi kuatnya daerah-daerah tingkat II? Dengan predikat penguasa tunggal yang melekat pada jabatan Kepala Daerah, tidakkah dikhawatirkan bupat-bupati/walikota-walikota ini bakal menjadi raja-raja kecil?

Tantangan Global
Dewasa ini kita sedang berpacu dengan waktu. Pada tahun 2003 nanti, kita akan memasuki era perdagangan bebas ASEAN - Asean Free Trade Area. Pada tahun 2010, pintu pasar negara-negara maju mulai terbuka luas untuk dimasuki oleh komoditi yang kita hasilkan. Sebaliknya, selambat-lambatnya tahun 2020 kita sudah harus membuka pintu negara kita lebar-lebar untuk dimasuki oleh komoditi dan jasa-jasa negara lain. Semua itu diwarnai oleh suasana kompetisi yang ketat Kita sudah sering mendengar, bahwa dalam era perdagangan bebas itu nanti, yang bebas keluar masuk itu tidak hanya barang, manusianya pun demikian. Jadi jika demikian, tidak lagi relevan mempertanyakan peluang tenaga kerja lokal, bahkan peluang tenaga kerja Indonesia pun tidak. Sebab secara teori, kita pun kalau mau dan mampu bersaing juga boleh merebut peluang di negara lain.

Globalisasi ekonomi yang merupakan kesepakatan bersama antar negara untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi telah mengharuskan negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia untuk menerapkan perdagangan dan investasi bebas. Dan dalam persaingan bebas itu nanti, siapa yang paling efisien, mereka akan menang. Untuk itu setiap daerah yang merupakan basis wilayah kegiatan pembangunan dan investasi harus rneningkatkan efisiensi dalam segala hal terutama dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan produksi dan perdagangan. Hal ini hanya dimungkinkan bila daerah diberi kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Di samping tekanan eksternal yang demikian besar, kita dihadapkan pula dengan tnasalah-masalah internal yang sebenarnya merupakan hasil dari pembangunan kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah kita lalui dengan sukses selama 25 tahun PJP I. Pembangunan telah membawa perubahan. Lapisan baru masyarakat telah muncul, entah itu namanya kelas menengah, entah masyarakat industri, atau kelas apapun namanya. Tapi jelas, ciri mereka ini, terdidik, berfikir maju, kritis, selalu menuntut hak, sering tidak puas, selalu meggugat dan seterusnya. Keterbukaan yang dikembangkan oleh Pemerintah telah pula memberikan ruang gerak yang lebih luaskepada masyarakat untuk secara kritis menyampaikan pemikiran-pemikirannya terhadap perkembangan keadaan. Berbagai bentuk somasi sering dialamatkan kepada Pemerintah Pusat dengan substansi gugatan yang banyak berkisar di sekitar penetrasi pusat yang sangat besar kepada daerah. Rakyat di daerah kurang diberi kesempatan ikut dalam penyusunan kebiiaksanaan. Pembangunan kurang menyentuh permasalahan yang mendasar di daerah dan sebagainya, adalah ungkapan yang sering dilontarkan.

Otonomi yang Lebih Nyata
Permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, apabila tidak diantisipasi dengan cepat dan tepat akan menjadi bibit disintegrasi. Dan ini nampaknya dipahami dengan baik oleh Pemerintah Pusat, sehingga bulatlah tekad untuk membangkitkan kembali batang terendam dengan mengambil langkah-langkah konkrit untuk memberikan otonomi yang lebih nyata kepada daerah. Pemberian Otonomi berarti memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan otonomi yang lebih nyata ini, daerah dituntut harus memiliki kemampuan untuk merencanakan sendiri pembangunannya dengan melibatkan sebanyak mungkin unsur-unsur masyarakat di daerah. Keputusan dapat cepat diambil dan dapat pula secara cepat dilaksanakan.

Dengan demikian akan tercapai pula harapan untuk terlaksananya tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah lebih baik. Lebih baik di sini bermakna, lebih sesuai dengan keadaan setempat dan kepentingan rakyat di daerah yang bersangkutan. Otonomi jelas memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan lebih banyak kondisi setempat, sehingga tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil, yang berarti dapat lebih memuaskan hati rakyat. Apabila otonomi daerah ini berjalan sebagaimana mestinya maka keberpihakan pembangunan kepada rakyat, akan menjadi semakin nyata.

Kuncinya pada SDM
Otonomi daerah tidak akan terwujud serta merta, perlu proses, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, dikhawatirkan kita akan terlambat. Kendala masih banyak, tapi peluang juga terbuka. Kemampuan fiskal daerah yang tercermin dari PAD, adalah salah satu kendali, demikian pula visi dan persepsi kita tentang otonomi itu sendiri, yang senantiasa harus terus disamakan dan dipertajam.

Tetapi agaknya kendala terbesar yang harus kita hadapi secara optimal menyongsong peluang otonomi daerah ini, adalah kesulitan kita untuk menciptakan sosok SDM, yang menurut Menpan TB. Silalahi, harus mempunyai kekuatan antara lain: Pertama, kreatif, inovatif, memiliki etos kerja yang tinggi, mampu mengantisipasi perkembangan dan tantangan. Kedua, memiliki kemampuan untuk menggerakkan swadaya masyarakat, memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, dan mampu bekerjasama. Ketiga, mempunyai disiplin yang tinggi dan mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional menjadi program operasional Pemerintah Daerah.

Sosok ideal seperti itu memang berat, tapi kata orang Pekanbaru, "tak penuh ke atas, penuh ke bawah pun jadilah". Otonomi yang lebih nyata dengan titik berat pada Daerah Tingkat II tidak boleh gagal. The show must go on.


Tulisan ini sudah di baca 120 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/11-Mempertegas-Keberpihakan-Pembangunan---Menyongsong-Hari-otonomi-Daerah.html