drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Suara dari Gedung Lancang Kuning | Bagian : 1

Fungsi Ganda DPRD


Oleh : drh.chaidir, MM

Hari ini kalau tidak ada aral melintang, akan diselenggarakan peresmian Pimpinan DPRD Provinsi Riau hasil Pemilu 1997. Dua figur lama masih bettahan, yakni Drs. Darwis Rida Z dan H. Chairuddin Mustafa. Yang menarik adalah munculnya dua orang tokoh muda, Drs. H. Ruspan Aman [GOLKAR] dan Drs. H. Wan Abu Bakar [PPP]. Kepercayan kepada tokoh muda ini agaknya pertanda DPRD Riau siap menghadapi tantangan pergantian abad.

***

Menjadi pimpinan dewan tentu bukan akhir dari segalanya, bahkan dalam skenario yang lebih besar, DPRD itupun hanya sebuah instrumen yang mendukung kita untuk mencapai cita-cita, menciptakan hari esok yang lebih baik. Untunglah kita tidak perlu menggunakan energi yang banyak untuk mendudukkan para pejabat DPRD itu, sebab tugas besar yang memerlukan lebih banyak energi menunggu di depan, yakni mempersiapkan masyarakat tempatan memasuki abad ke-21. Salah satu agenda yang saya nilai sangat penting adalah penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah untuk Pelita VII, yang akan mengantarkan Daerah ini memasuki era perdagangan bebas ASEAN tahun 2003.

Di awal masa bakti DPRD 1997-2002 ini, mencuat kritik yang cukup pedas dari berbagai kalangan. Intinya, DPRD dianggap kurang representatif, kurang aspiratif, kurang kritis dan kurang berkualitas. Bahkan ada yang bilang DPRD tidak lebih dari hanya sekedar tukang stempel bagi kegiatan eksekutif.

Betul atau tidak, tergantung dari sudut mana kita memandang. Saya lebih cenderung melihatnya sebagai ungkapan rasa memiliki dari masyarakat. Masyarakat ingin melihat kiprahnya. Namun memang harus diakui, kritik itu juga merupakan manifestasi dari sikap kurang puas. Ketidakpuasan tentu ada yang melatarbelakangi. Secara empiris, selama lima tahun berkiprah di lembaga perwakilan rakyat itu, saya merasakan, paling tidak ada dua faktor yang patut dicatat. Pertama, masyarakat belum tahu persis kedudukan DPRD, dan kedua, harapan masyarakat terlalu besar kepada DPRD.

***

Ada dua fungsi yang sekaligus melekat pada tubuh DPRD, yakni sebagai unsur Pemerintahan Daerah dan sebagai wakil rakyat. Fungsi ini gampang diucapkan tapi sulit dimengerti. Walaupun sama-sama merupakan lembaga perwakilan rakyat, DPRD berbeda dengan DPR-RI. DPR-RI jelas merupakan lembaga legislatif yang kedudukannnya terpisah dengan Presiden. Hal itu sangat berbeda dengan DPRD, yang menurut UU No 5 tahun 1974, adalah sebagai unsur Pemerintahan Daerah [Pemda] bersama dengan Kepala Daerah [KDH]. Secara struktur DPRD berada dalam kontak yang sama dengan Kepala Daerah. Namun demikian walaupun berada dalam satu kontak, ada pembagian tugas yang jelas antara Kepala Daerah dan DPRD. Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif sedangkan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. UU No 5 tahun 1974 juga menegaskan, walaupun DPRD adalah unsur Pemda, tetapi DPRD tidak boleh mencampuri bidang eksekutif tanpa mengurangi hak-hak DPRD itu sendiri. Bidang eksekutif adalah wewenang dan tanggungjawab Kepala Daerah sepenuhnya.

Dalam hal pengawasan misalnya, Presiden, meskipun berkedudukan rangkap sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi DPR-RI, apalagi menegurnya; namun Kepala Daerah yang sekaligus adalah Kepala Wilayah, salah satu tugasnya adalah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah termasuk mengawasi DPRD. Ini disebabkan karena Gubernur adalah adaministrator pembangunan, administrator pemerintahan dan administrator kemasyarakatan di daerah. Jadi tidak dapat disalahkan apabila Gubernur sampai menegur DPRD manakala dianggap dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pembangunan dan menganggu tercapainya tertib pemerintahan di daerah. Bagaimana sebaliknya, dapatkah DPRD menegur Kepala Daerah? Tidak dapat, jangan bermimpi! Gubernur hanya bertanggung-jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun demikian, Gubernur tetap menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. DPRD tidak dapat menilai keterangan pertanggungjawaban tersebut, jangankan menolak, menerima saja tidak boleh di ucapkan secara formal, tetapi DPRD memang dapat memberikan tanggapan sesuai dengan hak-haknya.

***

DPRD memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-undang. Ada hak anggaran, ada hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, hak meminta keterangan, hak mengajukan pertanyaan pendapat, hak melakukan perubahan, hak prakarsa dan hak penyelidikan. Khusus mengenai hak penyelidikan belum pernah dilaksanakan karena harus diatur dengan undang-undang, sementara undang-undangnya sendiri belum pernah ada.

Bila disimak secara mendalam maka sebenarnya hak-hak DPRD tersebut merupakan senjata untuk melaksanakan fungsi kontrol DPRD. Hak inilah yang mengukuhkan DPRD itu memiliki fungsi yang kedua, yakni sebagai wakil rakyat.

Sebagai wakil rakyat dalam konsep perwakilan politik, DPRD bertugas dan berkewajiban menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. DPRD harus menjaga agar segala kebijaksanaan dan tindakan pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah tanpa merugikan kepentingan nasional. Nuansa inilah yang selalu mewarnai setiap kali DPRD dan Kepala Daerah meyusun dan membahas Angaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD] atau Peraturan Daerah [PERDA]. Apabila ini terjadi maka akan tercipta kesesuaian kebijaksanaan dan tindakan Pemerintah Daerah dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

***

Ada pengamat politik yang beranggapan, tidak optimalnya fungsi perwakilan DPRD, disebabkan karena fungsi perwakilan DPRD tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, oleh karena itu DPRD dan Pemda harus dipisah. Muncul pertanyaan, seandainya DPRD dipisah dari Pemda dan berdiri murni sebagai lembaga perwakilan, apakah ada jaminan situasinya akan lebih baik. Dengan kata lain, apakah akan lebih menguntungkan bagi kemaslahatan masyarakat Apakah tidak akan ada stragnasi dalam pembangunan daerah, sebab dengan standar mentalitas SDM termasuk insan politik kita sekarang, adu kekuatan eksekutif-legislatif tidak akan terhindarkan. Bila ini yang terjadi maka yang akan tumbuh adalah sikap kalah-menang, mayoritas-minoritas. Padahal kita tidak menganut konsep itu. Bukankah kita sudah mempunyai paradigma "nglurung tanpa bala dan menang tanpa ngasorake" yang merupakan bagian dari musyawarah untuk mufakat yang merupakan akar budaya kita. Bahkan konon ASEAN, kini sedang dalam proses mengadopsi musyawarah untuk mencapai mufakat ini dengan mengunakan pendekatan "constructive engagement". Apakah memang pada fungsi ganda itu akar masalahnya?

Menurut hemat saya pendekatan partnership DPRD dan Kepala Daerah seperti yang dilakukan sekarang sudah memberikan iklim yang baik untuk tumbuh-berkembangnya suasana kekeluargaan. Betapapun rumitnya struktur hubungan kerja DPRD dan Kepala Daerah, atau sebaliknya betapapun sederhana struktur itu, tetap ditentukan oleh itikad baik kedua belah pihak dan ditopang oleh seni pendekatan. Yang penting "nawaitu para penyelenggaranya".

***

Berdasarkan pengamatan empiris, kedua fungsi DPRf) tcrsebut telah berkembang dalam dinamika yang relatif cukup baik di Riau. Indikasinya terlihat dari beberapa aspek. Dalam banyak hal telah terdapat kesamaan visi dan persepsi serta pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi. Pihak eksekutif, sejauh yang saya rasakan, tidak pernah menghalangi DPRD untuk bersikap kritis. Tidak pernah ada hambatan kepada DPRD untuk menggunakan hak-haknya. Ini bukan basa-basi. Sikap eksekutif ini agaknya memang tumbuh dari sebuah pemahaman bahwa perbedaan pendapat itu perlu untuk mempertajam pisau analisis dalam rangka mencari output yang terbaik bagi rakyat di daerah ini.

Pengalaman dari studi banding DPRD ke beberapa provinsi lain, menunjukkan, DPRD Riau misalnya, telah menciptakan suatu konvensi, merupakan satu-satunya DPRD yang setiap tahun selalu menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada Kepala Daerah untuk diperhatikan oleh Gubernur KDH sebagaimana diungkapkan dalam berbagai kesempatan.

***

Walaupun DPRD Riau memperoleh kekuasaan untuk menjalankan fungsinya selama ini, namun untuk ke depan tugas yang menghadang akan sangat berat. Ujian tethadap fungsi representasi DPRD akan semakin sulit Masyarakat kita sedang memasuki arena kompetisi dengan standar perlombaan yang tinggi. Idealnya masyarakat tempatan diberi start terlebih dahulu, sebab kalau mereka memulai perlombaan dengan start yang sama dengan peserta lain, dapat dipastikan mereka akan kalah. Tapi nampaknya yang terjadi adalah tidak ada lagi proteksi-proteksian. Semua bebas berkompetisi dengan aturan yang sama. Maka berhadapanlah pengusaha nasional dengan pengusaha multinasional, berhadapanlah koperasi dengan pengusaha besar, pedagang kaki lima dengan Plaza, konsumen dengan produsen, petani dengan industri. Bisa dibayangkan dalam kelompok mana sebagian besar masyarakat Riau akan berada.

DPRD jelas akan berpihak pada yang benar, tapi yang menjadi masalah kalau dua kepentingan sama-sama merasa legal dan sama-sama merasa benar, di mana wakil rakyat akan berdiri.


Tulisan ini sudah di baca 198 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Suara dari Gedung Lancang Kuning

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Suara-dari-Gedung-Lancang-Kuning/10-Fungsi-Ganda-DPRD.html