drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Panggil Aku Osama | Bagian : 0

Catatan Pengiring:


Oleh : Ashadi Siregar, M.A

Apa gerangan alasan yang cocok bagi saya untuk mengantarkan buku ini? Apakah dikarenakan penulisnya Ketua DPRD Propinsi Riau? Tentunya tidak. Saya tidak pernah memiliki pertalian khas dengan figur yang sedang dalam jabatan politik. Atau karena buku ini merupakan karya seorang dokter hewan (drh.)? Rasa-rasanya tidak juga, mengingat disiplin akademik tersebut terlalu jauh untuk menjadi pertimbangan bagi saya selaku pengamat inedia, kendati ada sejumlah dokter hewan yang saya kenal sebagai sastrawan maupun wartawan. Ataukah karena dia lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), dan semasa mahasiswanya sempat saya kenal? Sering orang bilang bahwa hubungan di antara alumni UGM atau yang biasa disebut KAGAMA bak ikatan "kesukuan". Tetapi saya tidak biasa berada dalam komunitas suatu "kesukuan", termasuk perikatan alumni.

Sembari membaca kumpulan kolom atau esai ini, saya menimbang-nimbang. Pertimbangan ini untuk dua sisi, pertama pertimbangan bagi saya dalam menulis pengantar, dan kedua pertimbangan tentang tulisan-tulisan H. Chaidir ini. Pertimbangan dapat dipandang sebagai alasan dari setiap penulisan. Dalam berkomunikasi dengan publik selamanya didorong oleh suatu alasan, maksud, atau intensi (intention). Termasuk pengantar ringkas ini, dengan sendirinya ada intensi di dalamnya. Dari intensi diwujudkan tema, dan dari tema itu akan tertangkap wacana yang mengandung suatu makna. Intensi saya tak pelak sederhana saja, yaitu keinginan untuk menangkap makna dari setiap tulisan di buku ini. Boleh jadi tercampur dengan intensi lainnya, seperti terdorong oleh simpati saya kepada seorang alumni UGM yang pulang kampung untuk membangun daerahnya. Tetapi di atas itu semua, adalah simpati saya kepada setiap orang yang memilih dunia tulisan (teks) sebagai salah satu kegiatannya. Buku ini merupakan kumpulan esai atau kolom yang tadinya ditulis secara reguler di media pers. Ditambah dengan cakupan tema yang luas, saya membayangkan, karya semacam itu bermula dari dorongan yang khas dalam menghadirkan suatu wacana.

Apakah keberadaannya sebagai anak rantau di Yogyakarta ikut sebagai taktor pertimbangan dalam tulisan-tulisannya? Sebagaimana mahasiswa godokan UGM, banyak di antaranya yang memiliki perhatian yang kias, melampaui batas-batas disiplin akademik yang digelutinya. Kecenderungan ini biasanya tercermin dalam aktivi-tasnya kelak dalam masyarakat. Perhatian dan apresiasi terhadap masalah-masalah sosial yang beragam akan terpuaskan pada saat menulis dengan tema yang bervariasi untuk media pers.

Tetapi suatu esai atau kolom bukan hanya dinilai dari temanya. Lebih jauh di dalamnya dapat ditangkap intensi untuk menghadirkan suatu wacana. Intensi semacam ini merupakan dorongan yang bersifat kultural, berbeda halnya dengan sekadar motif berkomunikasi untuk tujuan-tujuan pragmatis. Dunia teks dan aktivitas tulis-menulis sebagai upaya melahirkan wacana, sering dipandang sebagai upaya membangun jembatan dalam komunikasi antarmanusia, antarmasyarakat, dan antarkebudayaan. Melalui dunia teks yang diciptakan oleh seseorang, manakala dia menulis tentang manusia, maka dia telah membuka dirinya, bahkan lebih jauh membuka masyarakatnya, dan kebudayaannya terhadap manusia, masyarakat dan kebudayaan yang lain pula. Begitulah, dengan dunia teks manusia sekaligus merekam, menelaah, mengembangkan, dan memperluas jaring-jaring pengalaman yang kompleks yang berasal dari hubungan antarmanusia, antarmasyarakat, dan antarkebudayaan.

Pada sisi lain dunia teks juga mencerminkan diri penulisnya. Ibarat berjalan, dengan tulisannya seorang penulis meninggalkan jejaknya. Ketika masih kecil berjalan tertatih-tatih, jejaknya kecil dan samar. Tetapi mungkin juga jejak yang tertinggal mencerminkan injakan pada kaki orang lain. Ini terlihat dari teks yang berintensi propaganda, bersifat top-down dan berdimensi tunggal sebagamaina biasa datang dari penulis fanatik (true believer), menunjukkan jejak sebagai pembunuh nilai kultural humanitarian. Teks ditempatkan dalam upaya memenangkan perang merebut hegemoni di ruang publik (public sphere).

Perebutan hegemoni di ruang publik, pada dasarnya merupakan upaya politik, kendati dalih yang digunakan adalah moral agama, hak kesukuan, dan lainnya. Karenanya teks difungsikan hanya untuk menafikan pihak lain. Dalam konteks Indonesia, di tengah-tengah suasana menguatnya komunalisme, eksklusifisme agama dan suku, kekerasaan massa, orientasi materialistis dan mentalitas instan, teks semacam ini banyak muncul melalui media massa dan selebaran-selebaran. Karenanya terasa kerinduan terhadap dunia teks yang mengolah makna kehidupan, dalam orientasi nilai kultural humanitarian.

Sisi humanitarian ini bertumpu kepada kebenaran nilai kehidupan manusia. Bukan dengan kebenaran ideologis. Menempatkan nilai kehidupan manusia sebagai sumber kebenaran akan menjadikan teks menembus sekat-sekat yang memperbedakan manusia. Upaya menembus sekat untuk menemukan manusia, selayaknya dikerjakan dalam setiap aktivitas kultural dalam orientasi humanitarian. Orientasi semacam ini mewujud melalui wacana yang dihadirkan dalam kehidupan publik, di-maksudkan untuk memelihara tiga aspek penting dalam kehidupan kultural, yaitu ruang kebebasan dan netralitas, basis rasionalitas dan kecerdasan, dan orientasi pada derajat kemanusiaan. Ruang kebebasan dan netralitas meru-pakan kondisi yang menjaga manusia untuk memiliki kediriannya. Basis rasionalitas dan kecerdasan dijalankan dengan mengembangkan kultur toleransi dan anti keke-rasan dalam interaksi sosial. Sedang orientasi derajat kemanusiaan diwujudkan melalui pilihan wacana publik yang bermakna guna memerangi konstruksi sosial yang merugikan nilai kemanusiaan. Ketiga aspek ini dapat dirangkum dalam satu kata, keterhormatan, atau kemuliaan, atau marwah (dignity) Bagi manusia dalam kehidupan publiknya. Dalam penangkapan saya, intensi dari esai atau kolom dalam buku ini kira-kira ke arah sana.

Saya mengenal H. Chaidir, penulis buku ini, di antara pergaulan saya dengan sejumlah mahasiswa asal Riau di asrama mereka di Yogyakarta tahun 70-an. Kemudian sesekali saya mengikuti artikelnya di surat kabar. Tulisannya ketika itu lebih banyak berkaitan dengan disiplin akademiknya, kedokteran hewan. Maka saya tidak terlalu heran kalau kemudian dia tetap rajin menulis untuk surat kabar.

Lama kami tidak saling berhubungan, baru pada awal tahun 2002 saya bertemu dengannya dalam suatu acara pelatihan untuk wartawan di Pekanbaru. Dalam perjalanan kariernya kemudian dia menjabat sebagai wakil rakyat sekaligus sebagai Ketua DPRD Propinsi Riau. Di luar itu dia juga menerbitkan sebuah surat kabar mingguan, dan di situ dia menulis secara reguler. Dengan begitu tetap terpelihara minatnya sebagai seorang kolumnis. Buku ini merupakan kumpulan kolomnya di surat kabar setempat. Bagaimana penghargaannya terhadap dunia teks, dengan sendirinya tercermin dari semangatnya memimpin surat kabar dan menulis secara berkala di media pers. Kalau mau disimak obsesinya tentang dunia teks, boleh dilihat dalam obituari yang ditulisnya atas meninggalnya seorang sastrawan setempat ("Mengenang Ediruslan Pe Amanriza"):

Tradisi menulis atau mengarang adalah salah satu keunggulan budaya Melayu. Dan itu telah dilakukan dengan amat baik oleh Ediruslan Pe Amanriza. Kontri-businya dalam kebudayaan tak ternilai dan itu semua menjadi amal jariah baginya. Buah karyanya akan selalu dikenang dan tak akan pernah terlupakan. Tulisan dalam konteks kultural ibarat jejak yang ditinggalkan. Dengan begitu bukan hanya sekadar berkomunikasi dengan khalayak sekarang, melainkan untuk menghadirkan suatu wacana yang mengandung suatu makna bagi kehidupan. Bagaimana sesungguhnya wacana yang ditampilkannya? Lewat kolom-kolom yang ditu-lisnya, tercermin perhatiannya yang luas terhadap perma-salahan di ruang publik. Mulai dari permasalahan yang terjadi dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional. Pengamatannya tajam, sampai dapat menceritakan tebalnya sepatu pekerja seks di Tanjung Balai Karimun (" Ayam bersepatu"). Tulisan dengan gaya humor ini menyiratkan keprihatinan terhadap merebaknya prostitusi seiring dengan turisme.

Dalam berbagai tulisannya terkesan bahwa dia ingin setiap permainan dijalankan dengan cantik. Boleh disebut sebagai permainan dalam rambu kultural. Karenanya dia tidak dapat menerima pembunuhan figur person atau kelompok, dengan penghancuran citra sosialnya. Ini di-ungkapkannya dalam kolomnya ("Character Assassi-nation") ketika seorang mahasiswa dipecat dari universitasnya hanya karena melakukan unjuk rasa mahasiswa di depan Menteri Pendidikan Nasional. Dja mengutip komentar orang bahwa pemecatan itu merupakan character assassination terhadap gerakan mahasiswa. Di situ ditulisnya:

Barangkali komentar itu berlebihan, tapi mengundang perhatian. Unjuk rasa yang biasa diikuti dengan penyampaian aspirasi secara amat berani dan terbuka tanpa tedeng aling-aling, bahkan biasanya dibumbui dengan ekspresi emosional, kelihatannya sudah menjadi karakter pergerakan dalam era reformasi sekarang ini. Sikap yang amat berani, terbuka, tanpa basa-basi dan bebas dari rekayasa, kelihatannya membedakan pergerakan mahasiswa dengan pergerakan-pergerakan sejenis lainnya yang seringkali sarat dengan muatan kepentingan. Karakter pergerakan maha-siswa memang tidak ditunggangi oleh kepentingan.

Namun demikian sesungguhnya aksi unjuk rasa mahasiswa jangan melulu dilihat dari cara dan gayanya, tetapi difokuskan kepada substansi yang disampaikan. Substansi yang disampaikan walaupun secara redaksional kadang sangat provokatif, tetapi acapkali memuat hal-hal yang sangat mendasar dan penting. Dan sekali lagi, dalam merumuskan sikapnya, biasanya mahasiswa tidak punya kepentingan. Kalaupun ada kepentingan, maka kepentingan itu adalah dalam ko-ridor fungsi mahasiswa sebagai sosial kontrol dan moral force. Namun sebagai manusia, mahasiswa juga bisa salah dan mereka harus diingatkan untuk mencari ja-wabannya di ruang kuliah dan di perpustakaan melalui diskusi-diskusi akademis.

Dia dapat memahami karakter dunia mahasiswa. Untuk itu gaya suatu unjuk rasa yang ditampilkan mahasiswa baginya tidak perlu dipersoalkan, sebab yang penting adalah substansi yang diangkat oleh gerakan mahasiswa tersebut. Ketajaman pandangan yang dapat memi-lah antara cara menyampaikan dan substansi suatu pesan, maka masalah didekati dengan lebih arif. Untuk dunia mahasiswa dia memiliki pemahaman atas suatu cara, kendati mungkin dipandang kasar.

Dia tidak menyetujui adanya character assassination, karena merasa sebagai cara yang kasar. Karenanya pula dia menulis tentang sejumlah figur dengan mengeksplorasi nilai lebih dari setiap tokoh. Tokoh-tokoh yang ditulisnya baik domestik maupun mancanegara dijadikan titik tolak untuk melihat permasalahan sosial. Tokoh ditem-patkan dalam suatu ruang sosial, untuk kemudian pembaca diajak untuk mengapresiasi nilai kehidupan di ruang sosial tersebut.

Konteks kultural dari tulisan-tulisan H. Chaidir boleh dibilang bertolak dari kepeduliannya atas Ke-Melayuan. Dia menulis dalam "Main kayu":
Banyak bahan renungan yang layak dijelajahi apabila kita menonton rapat Pansus Kepri tersebut. Pengungkapan rasa senang dan tidak senang demikian vulgarnya, sehingga agak berdenging telinga mendengarnya, apalagi bagi telinga yang sudah terbiasa dengan pantun-memantun ini. Adakah ini manifestasi atau hanya sebuah indikasi dari demokrasi. Bukankah kata yang bernama "hak" itu tidak hanya menjadi milik kita sendiri, dan hal yang sama juga berlaku untuk kata "kewajiban". Pasangan kata hak dan kewajiban adalah pasangan sehidup semati. Bila hak saja yang mengedepan, moyang kita bilang bernama otoriter, dan kalau kewajiban saja yang ada itu namanya budak belian. Dalam demokrasi, bukankah cantik jika kita tidak emo-si jiwa manakala orang lain mengatakan "tidak" terha-dap gagasan kita?

Kolom-kolomnya boleh disebut berpretensi untuk membangun suatu nilai (value) dalam kehidupan sosial. Untuk itu tema-tema yang diangkatnya diolah sebagai isu yang dipertalikan dengan kehidupan di Riau. Dengan kata lain, lewat kolomnya terbersit keinginan membangun wacana Ke-Riau-an (Riauness). Riau baginya suatu entitas politik sekaligus kultural. Entitas politik Riau dibentuk melalui kepropinsian wilayah geografis dalam Kepublik Indonesia. Sedangkan suatu entitas kultural da pat berada pada plaform yang mengatasi batas geografis. Ke-Melayuan Riau pada dasamya rnemiliki distinct; dengan ditempatkan dalam konteks geo-politik Indonesia. Ke-Melayu-an Riau dapat dibedakan dari Ke-Melayu-an Malaysia, Ke-Melayu-an Deli (Sumatera Timur), atau Ke-Melayu-an lainnya.

Karenanya boleh jadi dia mengalami kegalauan ketika muncul isu Kepulauan Riau (Kepri) yang ingin memisah dari Riau Daratan untuk menjadi propinsi sendiri. Apakah raison d'etre dari pemisahan itu? Kalau pem-bagian kekayaan yang tidak adil, bagaimana memperjuangkan keadilan itu kalau malah bercerai? Riau sendiri mengalami ketidakadilan itu, seperti ditulisnya ("Bulan Bersejarah"):

Riau sebagai kumpulan manusia dan harapan, dapat dikatakan berada dalam posisi dikalahkan. Sejak Riau digabungkan dengan Indonesia, kepada kita hanya dipersembahkan kegetiran dan cerita panjang tentang kekalahan. Ironisnya kondisi itu terjadi justru setelah kita memberikan nal terbaik yang kita miliki kepada bangsa ini. Dalam Kasus CPP Block misalnya, kita melihat bagaimana kita sedemikian sulit mendapatkan sebagian kecil dari tanah kita sendiri, setetes dari minyak kita sendiri. Padahal dulu Sultan Syarif Qasyim II menyerahkannya secara tulus kepada republik ini dengan satu message untuk menyelamatkan dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Walaupun sudah pasti Sultan Syarif Qasyim menyerahkan tanpa reserve, tapi tidakkah negeri asahiya dapat menggunakannya barang sedikit untuk rrieningkatkan harkat dan martabat masyarakat setempat?

Riau sebagai entitas politik dalam era otonomi memiliki peluang untuk mengambil porsi yang proporsional atas kekayaan alamnya. Bagian terbesar dari kekayaan alam ini secara aktual berada di Riau Daratan. Disebut bersifat aktual karena memang sudah dimanfaatkan, kendati belum proporsional pembagian pusat dan daerah. Berbeda halnya dengan kekayaan alam yang masih bersifat potensial di berbagai laut lepas pantai dan pulau-pulau Kepri. Upaya untuk memperbesar porsi kekayaan alam daerah untuk kepentingan rakyat tempatan merupakan semangat yang menggerakkan otonomi daerah. Karenanya keinginan untuk memisah sebagai suatu propinsi bagi Kepri menimbulkan tanda tanya. Kalau perjuangan otonomi daerah berhasil, terutama dengan kekayaan minyak bumi yang ada di Riau Daratan mulai dinikmati oleh rakyat tempatan, bukankah Kepri tidak ikut lagi? "Dendam" sosial dan kultural macam apakah yang mendorong elit dari Kepri untuk tidak mau bersama-sama dalam suatu entitas dengan Riau Daratan?

Riau sebagai suatu entitas pada hakikatnya memiliki basis kultur dominan, yaitu Ke-Melayu-an. Hal ini memiliki kemiripan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu suatu wilayah yang bersifat heterogen secara sosiologis. Dari komposisi anggota DPRD-nya pada tingkat propinsi dan kabupaten/kotamadya saja sudah terlihat betapa bervariasinya latar belakang kesukuannya, sebagaimana halnya penduduknya. Namun dalam heterogenitas itu terdapat suatu kultur utama (mainstream), yaitu Jawa -Yogyakarta, dan dalam pada itu berlangsung suatu proses sosial bersifat multikultural. Kultur mainstream biasanya merupakan basis dan berasal dari penduduk asli, yang dapat dibedakan dari kultur pendatang dengan latar belakang suku masing-masing.

Pendekatan multikultural ditandai dengan pengelolaan kehidupan warga dalam dimensi politik, ekonomi dan kultural dengan menjaga agar tidak terjadi dominasi dari pihak yang lebih besar terhadap yang lebih kecil. Besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) di sini adakalanya berdasarkan jumlah, tetapi dapat juga dilihat atas ketimpangan struktural, melalui akses dan penguasaan kekuasaan (Power), ekonomi atau kultural secara sederhana adalah melihat adanya kondisi struktural dengan komponen yangberada dalam posisi kuat (powerfull) dan lemah (powerless). Dengan demikian strategi otonomi daerah adalah pengelolaan kepentingan berbagai komponen yang berbeda, dengan orientasi setiap komponen berada dalam proses "win-win" dalam setiap perebutan peluang di ruang publik. Masalah sosial yang sering muncul adalah saat komponen yang powerless untuk waktu yang lama, biasanya akan menggunakan cara-cara brutal akibat alam pikiran "amuk" saat merasa tekanan atau ketertindasan tidak dapat ditanggulangi lagi. Kalau pihak yang powerless ini adalah komponen yang berasal dari kultur mainstream, maka konflik sosial dengan pendatang akan sangat parah.

Di Yogyakarta, aktivitas kultural mainstream berlangsung sebagai bagian kehidupan sosial, karenanya setiap orang, apa pun latar belakang kulturalnya dapat ikut ambil bagian. Tidak ada yang merasa terdominasi, sebaliknya pula kelompok dengan kultur mainstream tidak merasa terdesak. Maka interaksi bersifat multikultural dapat berlangsung. Komponen masyarakat dengan kultur mainstream tidak merasa perlu menghimpun diri secara fisik, sebagaimana orang Batak tidak perlu mendirikan Ikatan Masyarakat Batak di Tapanuli. Sebaliknya orang Yogyakarta yang bermukim di Tapanuli sangat wajar kalau membuat organisasi atau paguyuban, sebagaimana orang Minang berhimpun dalam "Minang Sakato" di Yogyakarta atau kota-kota lain di Jawa. Ada yang tidak beres manakala muncul Ikatan Masyarakat Minang di ranah Minangkabau. Kultur mainstream di Yogyakarta dipelihara oleh kraton, sedang kultur mainstream di Minangkabau dijaga oleh akuk mainak penghuhi adat.

Inilah agaknya yang ingin dibahas H. Chaidir dalam menyikapi bermunuculannya organisasi Melayu di Riau ("Kesadaran kultural"). Dia mempertanyakan kehadiran Lasykar Hulubalang Melayu, Gerakan Pemuda Melayu, Pemuda Melayu Riau Bersatu, dan lainnya. Ditulisnya:

Pertanyaannya sekarang adalah: Dalam konteks ke-Melayu-an, peran apakah yang harus dimainkan oleh sejumlah organisasi yang ada ini? Saya kira, dalam kon-disi Riau sekarang, peran utama yang harus dilakukan adalah mengawal eksistensi dan perkembangan budaya Melayu itu sendiri.

Peran mengawal suatu kultur memerlukan suatu strategi kultural. Jelas tidak mudah merumuskan dan menjalankan strategi kultural. Ini tidak sekadar menampilkan nyanyian berbahasa setempat, atau tari-tarian yang diolah dari tari asli, atau pakaian tradisional. Kolom pendek yang ditulisnya tentulah tidak memadai untuk membicarakan masalah yang kompleks itu. Kemunculan organisasi yang diformalkan berbasis kultural di daerahnya sendiri, boleh jadi sebagai indikasi adanya perasaan terdominasi oleh pendatang. Sebagaimana munculnya organisasi Betawi di Jakarta, menunjukkan betapa kultur ke-Betawi-an terdesak oleh faktor-faktor kultural dari suku pendatang.

Kalau bukan karena merasa terdesak, ke-Melayu-an yang muncul dalam organisasi formal di wilayahnya sendiri agaknya dimaksudkan untuk mencari jati diri yang distingtif, untuk dapat dibedakan dengan jati diri ke-Me-layu-ah lainnya. Boleh jadi upaya ini dimaksudkan untuk menjadikan kultur Melayu Riau sebagai mainstream di Propinsi Riau, sehingga Riau sebagai suatu entitas kultural dapat menjadi basis untuk memelihara sebagai entitas politik pula. Dari sini proses otonomi daerah kiranya dapat disikapi secara komprehensif melalui suatu gerakan kultural.

Pertama-tama sebagai suatu langkah bersifat politis dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih bersifat bottom-up dan demokratis. Upaya untuk mengakhiri pemerintahan bersifat top-down dan sentralistis dengan sistem komando yang mengadaptasi sistem militeristis perlu dijawab dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berdasarkan akuntabilitas terhadap publik daerah. Ini berarti diwujudkannya suatu kultur politik yang bertolak dari ke-Melayu-an yang ditempatkan dalam kultur pemerintahan modern yang demokratis dan menyejahterakan rakyatnya.

Seiring pula pada langkah bersifat sosiologis adalah membangun komunitas demografis sebagai entitas daerah yang memiliki dinamika atas landasan kultural, yaitu adanya acuan nilai bersama dalam kehidupan yang lebih baik di ruang publik. Pada saat membayangkan adanya acuan nilai bersama di ruang publik, dengan sendirinya harus dimulai dari person-person dalam institusi strategis, seperti institusi politik (birokrasi negara dan partai politik), institusi pendidikan, termasuk institusi media massa. Dengan kata lain, institusi sosial yang berorientasi pada publik diharapkan lebih dulu berdasarkan dan menjalankan kegiatan institusional dengan nilai dimaksud.

Kultur ke-Melayu-an sebagai mainstream di Riau mewujud melalui sistem nilai yang mempengaruhi pola interaksi warga. Dengan kata lain, sistem nilai yang berasal dari kultur mainstream menjadi acuan nilai bersama (shared values) dalam kehidupan sosial. Kolom-kolom yang ditulis H. Chaidir dalam buku ini telah berusaha menggali kearifan yang berasal dari nilai ke-Melayu-an. Ke depan masih banyak yang perlu ditulis, sebagai upaya untuk menghadirkan wacana dalam membentuk acuan mlai bersama dalam kehidupan sosial di Riau. Kupasan. atas ke-Riau-an masih tetap diperlukan sebagai bagian dari pendidikan kewargaan (civic education), perihal bagaimana menjalani kehidupan di ruang publik secara kultural. Adapun pandangan-pandangan yang ternukil di buku ini datang dari daerah, selain diperlukan bagi rakyat tempatan, lebih jauh pastilah memperkaya wawasan ke-Indonesia-an bagi pembaca di luar daerah Riau.


Yogyakarta, Mei 2002

Ashadi Siregar


Tulisan ini sudah di baca 111 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Panggil Aku Osama

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Panggil-Aku-Osama/91-Catatan-Pengiring:.html