drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Panggil Aku Osama | Bagian : 4

Dato' Rastam


Oleh : drh.chaidir, MM

Apa beda Indonesia dengan Malaysia dalam masalah otonomi? Indonesia, kata undang-undang sih, seluruh kewenangan bidang pemerintahan menjadi kewenangan daerah, kecuali lima perkara, yakni kewenangan dalam bidang politik luar negeri, kewenangan dalam bidang pertahanan keamanan, dalam bidang peradilan, dalam bidang moneter dan fiskal, serta kewenangan dalam bidang agama. Dan lima perkara itu masih di-tambah dengan satu perkara yang maknanya bisa sangat luas, yaitu kewenangan dalam bidang lain. Nah kewenangan dalam bidang lain inilah yang bisa panjang kalau mau diperpanjang, bisa sempit kalau mau dipersempit, dan bisa luas tak bertepi kalau mau diperluas. Padahal kebiasaan kita kan kalau bisa luas mengapa mesti dipersempit? Kalau bisa dipermudah mengapa mesti dipersulit? Sebenarnya kebiasaan itu tidak semuanya salah, tetapi juga tidak semuanya betul. Bukankah ada kelompok "manusia X" yang berpikir kurang produktif: kalau bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah?

Nah, Malaysia? Dalam masalah kewenangan ini tegas dikatakan dalam konstitusinya, semua menjadi kewenangan pemerintah federal (pusat), kecuali dua perkara: tanah dan agama! Tanah dan agama menjadi kewenangan negara bagian untuk mengaturnya. Terbalik kan? Hanya sedikit yang menjadi kewenangan daerah atau negara bagian. Di negeri kita yang berbilang suku, agama dan ras ini, agama justru menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga pendekatannya seragam, padahal jelas berbeda-beda. Di negeri tercinta ini juga, di mana banyak tanah ulayat, tanah justru menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Perkara pertanahan ini sebenarnya, menurut undang-undang Iho kawan, adalah kewenangan wajib yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dan kota. Lebih jelasnya lagi baca pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999 itu. Tetapi oleh pemerintah pusat, dengan segala macam dalih, pertanahan ini ditarik kembali menjadi kewenangan pusat. Undang-undang tinggal undang-undang, Bung! Interpretasinya tergantung selera. Dalam bahasa otonomi kita, 2x2 tidak sama dengan 4. Kalau ada yang menjawab sama, itu kuno. Jawaban yang "benar" dalam perspektif pusat adalah: berapa persen untukku, untukmu aku nggak urus, kalau perlu kamu nggak usah dapat bagian dari 2x2 itu. Punyamu punyaku, punyaku ya punyaku.

Perbedaan perspektif otonomi Indonesia dan Malaysia itu, saya elaborasi dari uraian Dato' Rastam Mohammad Isa, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia dalam suatu pertemuan silaturahim di DPRD Propinsi Riau baru-baru ini. Dato' Rastam tentu tidak berbicara tentang Indonesia, dia berbicara tentang Malaysia, apa-apa yang menjadi kewenangan federal dan apa-apa yang menjadi kewenangan negara bagian di Malaysia. "Malaysia sesungguhnya lebih sentralistik daripada Indonesia," kata Dato' Rastam. Menyinggung masalah minyak dan gas bumi, Dato' Rastam menjelaskan, Malaysia hanya memberikan 5% saja untuk negara bagiannya, selebihnya milik pemerintah federal.

Dalam hal kewenangan yang disebutkan di atas dan dalam hal migas, Malaysia kelihatannya memang lebih sentralistik daripada Indonesia. Di negeri kita, daerah penghasil memperoleh bagi hasil 15% untuk minyak bumi, dan untuk gas alam, daerah penghasil justru memperoleh 30%. Hebat kan? Tetapi mengapa rasa ketidak-puasan masih eskalatif. Jawabannya mungkin, Malaysia lebih "sincere" (sungguh-sungguh dan jujur) dalam mengatur hubungan pusat-daerah (federal-negara bagian) sementara kita lebih bernuansa akal-akalan. Contoh: Negara Bagian Trengganu memperoleh bagi hasil 5% dari tambang minyak lepas pantai (offshore), padahal tambang tersebut jauh berada di lepas pantai Trengganu, di luar 12 mil laut. Mestinya Trengganu tidak dapat, tetapi karena yang terdekat ke ladang minyak tersebut adalah Negara Bagian Trengganu, maka dapatlah Trengganu lima persen. Sementara Kabupaten Natuna kita, kering kerongkongan nelayannya berteriak agar diberi bagian dari gas alam cair yang ditambang di lepas pantainya, tetap saja pusat bersikukuh Natuna tidak berhak, sebab tambang gas itu berada di luar batas 12 mil laut. Padahal dalam batas-batas wilayah kabupaten pemekaran yang diundangkan oleh pemerintah pusat juga, tambang gas itu berada dalam batas-batas wilayah Kabupaten Natuna. Pusat bersikukuh berpegang pada UU No 22 Tahun 1999, karena berada di luar wilayah yang menjadi kewenangan propinsi dan kabupaten. Kalau UU itu yang dipakai sebagai rujukan, maka seharusnya penambangan minyak di Minas dan di Duri harus diserahkan kepada daerah untuk mengelolanya, karena UU tersebut secara tegas mengatur bahwa daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya. Dan yang dimaksud dengan sumber daya nasional dalam penjelasan UU tersebut (yang mestinya merupakan bagian yang tak terpisahkan) adalah sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Jelas, tegas, limitatif, dan tidak interpretatif.

Di sini, kelihatannya pemerintah pusat menurut ibarat Melayu sudah tergolong kepada orang-orang yang berprinsip: "Tiba di mata dipicingkan, tiba diperut dikempiskan". Padahal menurut tunjuk-ajar para tetua Melayu: "Tiba di mata janganlah dipicingkan, tiba di perut jangan dikempiskan". Dengan kata lain, jangan mau menang sendiri, hukum itu tidak hanya berlaku untuk orang lain, untuk kita sendiri pun berlaku.

Pertemuan pimpinan DPRD Riau dan pimpinan fraksi dengan Dato' Rastam hanya sekitar satu setengah jam, tetapi banyak hal yang bisa dielaborasi untuk masa depan rantau bertuah ini. Malaysia dan Riau tidak pernah dipisahkan oleh Selat Malaka. Dari semula jadi, Malaysia dan Riau justru telah dipertautkan oleh Selat Malaka. Banyak sisi kesamaan kedua negeri, sebut saja dalam hal bahasa, agama, budaya, dan adat istiadat, semuanya merupakan sisi-sisi yang mempertautkan Riau dan Malaysia. Riau sebagai ujung tombak dari Sumatra dapat meman-faatkan keunggulan komparatifnya baik dalam kedekatan geografis maupun dalam kedekatan-kedekatan budaya itu.

Visi Malaysia untuk menjadikan negeri itu sebagai "Pusat Kecemerlangan" atau "Center of Excellent" agak-nya memang patut diakselerasi oleh Riau, apalagi Malaysia, sebagaimana disampaikan oleh Dato' Rastam berada dalam posisi ingin bergandengan tangan dengan Indonesia untuk maju bersama di kawasan Asia Tenggara ini. Dan Riau tentu merupakan wilayah Indonesia yang diuntungkan karena kedekatan-kedekatan itu.

Poros Riau - Malaysia agaknya merupakan poros yang semustinya dikembangkan secara sungguh-sungguh ketika poros Riau - Singapura menjadi tidak lagi seimbang. Kerja sama pengembangan SDM, pengembangan ekonomi, dan kerja sama kebudayaan adalah agenda-agenda yang harus dipertinggi intensitasnya antara "kedua hala".


(9 - 15 Desember 2001)


Tulisan ini sudah di baca 126 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Panggil Aku Osama

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Panggil-Aku-Osama/119-Dato'-Rastam.html