drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Panggil Aku Osama | Bagian : 2

Law Enforcement


Oleh : drh.chaidir, MM

Dewasa ini, penegakan hukum (law enforcement) merupakan kata dan keinginan yang selalu diteriakkan semua orang. Sejak bergulirnya reformasi, persoalan penegakan hukum mendapat sorotan utama. Hal ini mungkin bersangkut-kait dengan telah terlalu lamanya hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan yang korup dan otoriter. Memang, dan tak bisa tidak, untuk menuju Indonesia yang demokratis penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting, karena ianya merupakan salah satu syarat bagi perKembangan demokinsi. Dapat dikatakan, apabila tidak ada penegakan hukum maka demokrasi adalah omong kosong.

"Biar langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan", begitu bunyi "sumpah" dalam dunia hukum. Kata-kata itu menunjukkan bahwa, apa pun yang terjadi, hukum harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang disepa-kati bersama. Di mana-mana di serata dunia, penataan sebuah negara selalu dimulai dengan penataan hukum. Sebagai contoh, ketika Amerika didirikan, maka hal pertama yang dibenahi mulai dari zaman George Washington adalah persoalan hukum, dan kemudian terus ditata sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika hukum itu sendiri.

Begitu Amerika, begitu pula Prancis. Penegakan hukum di Francis bermula dari sejarah getir pemerintahan monarkhi, terutama pada masa Louis IV dan VI yang meletakkan posisi hukum di bawah kekuasaan. Posisi hukum pada masa Louis tergantung kepada kehendak politik kekuasaan, sehingga kita semua mengenal istilah "Negara (hukum) adalah saya" (L'etat Cest Moi). Sejarah kemudian mengajarkan bahwa pengkhianatan terhadap hukum akhirnya membuat Francis runtuh, dan kemudian berganti sistem setelah terjadi revolusi Prancis yang terkenal itu.

Bagaimana dengan Indonesia? Di negeri kita, hukum adalah sebuah ironi. Kita mengaku sebagai negara hukum, tapi sejalan dengan itu pelanggaran terhadap hukum dan mekanisme peradilan terus pula berlangsung. Kita sering melihat, betapa dalam setiap proses hukum selalu ada intervensi, kalau tidak intervensi uang maka pastilah intervensi politik dan kekuasaan.

Hukum di Indonesia akan sangat sulit ditegakkan selagi kita tidak menghormati hukum dan mekanisme hukum itu sendiri. Beberapa kawan dari mancanegara pernah mengatakan kepada saya, bahwa penegakan hukum di Indonesia umumnya dan Riau khususnya masih sangat lemah, dan dengan itu, kata mereka lagi, akan berakibat kurang baik bagi perkembangan di bidang lain. Lebih lan-jut mereka mengatakan, walaupun seribu kali Pemerintah Daerah Riau melakukan roadshow ke luar negeri, tidak akan ada artinya selama tidak ada kepastian hukum atau masih lemahnya penegakan hukum.

Saya rasa ini benar. Orang-orang asing, juga para investor, memerlukan kepastian hukum, terutama jika mereka ingin menanamkan investasi dalam jumlah besar. Mereka tidak mungkin melakukan spekulasi atas modal yang mereka tanamkan karena hal itu akan membahayakan mereka dari sudut bisnis. Siapa yang mau mempertaruhkan uangnya kalau mereka tahu pasti akan kalah? Dari kondisi yang ada itu, tidaklah mengherankan kalau kemudian kita membaca di sejumlah media, banyak pengusaha yang melarikan modalnya ke luar negeri. Sebagian bahkan konon memilih Vietnam daripada membiarkan modalnya tetap tinggal di Indonesia.

Saya kira, seperti yang saya sebut di atas, lemahnya penegakan hukum di Indonesia karena hukum tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Di samping itu juga karena terlalu banyak intervensi politik, dan pada sisi yang lain, para penegak hukum mengakomodir intervensi yang berlangsung. Jika hal semacam ini terus berlangsung, maka penegakan hukum di Indonesia tidak akan berjalan sampai kapan pun. Kita memang tidak menolak, bahwa ada hubungan yang signifikan antara politik dan hukum, yaitu bahwa hukum adalah produk dari komitmen politik. Tapi ketika hukum sudah berdiri sebagai pilar negara, maka seharusnya politik juga harus tunduk pada Vetentuan-ketentuan hukum. Hukum sudah waktunya menjadi panglima dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak demikian, maka secara terus-menerus kita (masyarakat) akan berada dalam ketidakpastian, yang pada gilirannya akan melemahkan sendi-sendi kehidupan bernegara.

Semua kita harus taat kepada hukum, jika kita memang ingin negeri ini beradab. Para pemimpin sudah waktunya untuk berdiri pada barisan paling depan dalam hal menghormati hukum, dan tidak melakukan intervensi bagi kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok. Jika tidak ada kehendak yang kuat untuk menjunjung supremasi hukum, maka kita akan kembali kepada hukum rimba: yang kuat memakan yang lemah.

Megawati Soekarnoputri, dalam rangka kunjungannya ke Beijing, ketika dimintai komentar tentang proses hukum Akbar Tanjung, mengatakan bahwa adalah lebih baik jika persoalan tersebut diserahkan pada mekanisme hukum. Dan pada masa mendatang, lanjut Megawatt, masyarakat Indonesia secara keseluruhan diharapkan taat pada ketentuan. Ini adalah sebuah imbauan yang bagus, yaitu persoalan hukum biarlah ditangani secara hukum. Jika persoalan hukum diselesaikan dalam koridor hukum, saya kira, siapa pun yang akan dibawa ke pengadilan tidak akan menimbulkan ekses yang berkepanjangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Celakanya, di Indonesia, penegak hukum seringkali takluk pada sejumlah intervensi sehingga hukum menjadi "keinginan" yang bermain dengan wacana "suka dan tidak suka", dan bukan lagi peristiwa keadilan.
Jadi, sekali lagi, hukum harus ditegakkan. Kekuatan-kekuatan politik dan kekuasaan pula harus dimainkan dalam koridor hukum yang sebenarnya. Jangan lagi ada intervensi tehadap hukum, terutama bagi para pemimpin politik dan kekuasaan. "Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat," kata Raja Ali Haji dalam Gurindam Dua-belas, dan man kita bersama-sama ke arah itu.



(31 Maret - 6 April 2002)


Tulisan ini sudah di baca 141 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Panggil Aku Osama

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Panggil-Aku-Osama/106-Law-Enforcement.html