drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Membaca Ombak | Bagian : 5

"The Nine Commandments"


Oleh : drh.chaidir, MM

ALKISAH dalam versi sejarah, Nabi Musa menerima wahyu 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Perintah itu, yang pernah diangkat ke layar perak dengan judul "Ten Commandments" oleh Hollywood le-bih dari tiga ribu tahun kemudian, berisi petunjuk moral untuk Nabi Musa dan umatnya. Bani Israel, umat Nabi Musa, memang terkenal 'teking'. Namun karena kecintaan terhadap umatnya, Nabi Musa berulangkali harus pasang badan, berdo’a pada Allah agar umatnya diselamatkan. Ketika negeri mereka dilanda wabah belalang dan katak, Nabi Musa memohon kepada Allah agar azab itu dihentikan, maka wabah itu pun berhenti. Ketika umatnya dilanda kelaparan hebat, Nabi Musa berdoa, maka Allah menurunkan makanan. Ketika rombongan Bani Israel eksodus dari Mesir ke Palestina hampir menyerah karena panasnya sengatan matahari, Allah memayungi mereka dengan awan atas doa Nabi Musa. Tapi setiap kali, umat Nabi Musa itu selalu ingkar. Maka keluarlah "The Ten Commandments" itu.

Minggu lalu, Presiden SBY mengeluarkan sembilan instruksi kepada Kepala Daerah. Kenapa Sembilan (tidak sepuluh), hanya Presiden yang tahu. Barangkali karena Presiden SBY memang suka dengan angka 9. Tapi itu tidak perlulah dipersoalkan. Yang menarik adalah mencoba merenungkan kenapa "nine commandments" (sembilan perintah atau instruksi) itu diluncurkan oleh seorang Presiden. Apatah lagi kelihatannya, instruksi itu khusus pula untuk Kepala Daerah. Tentu sasaran tembaknya adalah Sang Gubernur, Sang Bupati dan Sang Walikota. Tentu pulalah termasuk para Wakil Kepala Daerah dan seluruh jajaran di daerah. Presiden SBY jelas bukan Nabi Musa. Tentu tidak, absolut tidak. Tapi "nine commandments" sangat menarik untuk dieks-plor (maaf menggunakan istilah dalam nine commandments').

Sembilan instruksi itu mestinya tidaklah muncul demikian saja secara tiba-tiba. Beberapa pengamat boleh-boleh saja mengatakan instruksi itu sebagai sebuah kebijakan populis dengan maksud hanya sekedar mencari popularitas. Tapi kalau kita lihat lebih jernih, sembilan instruksi itu kelihatannya sudah dipersiapkan sejak lama, berangkat dari pengamatan, pemahaman, bahkan barangkali perenungan SBY selaku intelektual terhadap berbagai permasalahan bangsanya, yang memberikan gambaran, bahwa bangsa ini sudah lama salah urus.

Mari kita lihat satu persatu sembilan instruksi itu.

  1. Laksanakan konsolidasi dan normalisasi di setiap daerah. Dengan kata lain, daerah belum solid dan belum normal. Itu bermakna, daerah tidak kokoh dan tidak kompak, mudah dirongrong, mudah digosok-gosok, mudah digesek-gesek dan mudah dikocok-kocok. Pengamatan Sang Presiden, agaknya tidak salah. Dalam dekade terakhir ini, tidak perlu seorang sosiolog untuk menyimpulkan bahwa ikatan persaudaraan, hubungan antar sesama dalam masyarakat memang terasa longgar. Persahabatan terasa sangat tipis. Kita bisa melihat betapa mudahnya baku pukul, baku bunuh. Saling fitnah jangan tanya, itu sudah merajalela.

  2. Eksplor harapan rakyat dengan kesungguhan kerja dan hasil yang nyata. Dengan kata lain, harapan rakyat selama ini belum tergali dengan sungguh-sungguh oleh daerah. Bahwa kerja belum selesai oke saja. Tetapi kalau upaya tidak sungguh-sungguh, maka tidak akan ada progres dan hasilnya memang tidak nyata. Kelemahan kita selama ini dicatat oleh Sang Presiden. Kita di daerah agaknya memang terlalu mengedepankan aspek formalitas, tapi miskin substansi; kaya akan struktural tapi miskin fungsi. Kita mabuk oleh kegiatan-kegiatan seremonial. Setiap kali kita berebut proyek, tapi kita lupa proyek itu untuk program apa. Maka kebutuhan rakyat secara substansial terabaikan.

  3. Pahami dan implementasikan kebijakan nasional pemerintah Tahun 2004-2009. Pengalaman Sang Presiden sebelum naik ke singgasana agaknya memberikan petunjuk, selama ini daerah kurang memahami dan kurang mampu mengimplemen-tasikan program nasional. Ada kesan, program nasional jalan sendiri, program daerah otonom jalan sendiri.

  4. Kembangkan inisiatif, kreasi, dan aksi nyata sesuai kondisi provinsi daerah masing-masing. Dengan kata lain, walau telah dilakukan program otonomi daerah dan ruang publik sudah dibuka lebar, tapi inisiatif masyarakat belum berkembang, daya kreasi masih rendah, sehingga 'bedil' kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah belum mampu digunakan sebagaimana mestinya. Karena miskin inisiatif dan kreasi, daerah belum mampu memanfaatkan kewenangan yang ada untuk menolong masyarakat. Padahal peluang masing-masing daerah untuk bangkit sesuai dengan kebutuhan masing-masing cukup terbuka.

  5. Beri contoh sebagai pejabat yang bersih dan bebas KKN. Artinya Sang Presiden mengamati, selama ini kita miskin keteladanan. Padahal masyarakat kita masyarakat paternalistik. Kalau guru kencing (hanya) berdiri, muridnya pasti mencontohnya dengan kencing sambil berlari-lari.

  6. Hampir semua waktu untuk gubernur juga bupati dan walikota hams berada di daerah masing-masing. Batasi kegiatan di Jakarta dan tempat lain. Artinya Sang Presiden memantau, selama ini Kepala Daerah sering gentayangan di ibukota dan di daerah lain yang bukan daerah 'taklukannya'. Presiden SBY agaknya risih melihat Sang Kepala Daerah sering berada di Jakarta daripada di daerahnya sendiri. Presiden agaknya belum tahu, tanpa undangan dari Menteri ini, itu, lembaga ini, lembaga itu, seorang kepala daerah punya seribu alasan untuk berangkat ke Jakarta. Apalagi dengan seringnya undangan dari Bapak Menteri yang selalu dengan catatan: tidak boleh diwakilkan! Ke depan agaknya Presiden ingin mengatakan Menterilah yang harus sering turun ke daerah, dengan catatan tidak membawa pasukan dan dayang-dayang!

  7. Batasi kunjungan ke luar negeri. Dengan kata lain: ngono yo ngono ning ojo ngono. Begitu ya begitu tapi jangan begitu. Jangan keseringan, batasi sajalah untuk hal-hal yang sangat penting.

  8. Tingkatkan komunikasi langsung dengan rakyat. Artinya, Presiden mengakui dengan jujur komunikasi langsung dengan rakyat selama ini sudah ada, tapi masih perlu ditingkatkan. Sang Presiden yang merasa berhutang pada rakyat, memandang komunikasi yang minim akan berpeluang untuk menimbulkan salah pengertian. Salah pengertian berpotensi menjadi fitnah. Pasal ini kita sudah letih. Kepala Daerah jangan sering-sering ke Jakarta, sebaik-baik komunikasi, bukan komunikasi dengan Menteri tetapi komunikasi dengan rakyat. Presiden agaknya ingin mengingatkan kepada Kepala Daerah, anda tidak dipilih oleh Menteri tetapi dipilih oleh rakyat.

  9. Lakukan langkah-langkah antisipatif dan proaktif untuk mencegah membesar dan meluasnya masalah di daerah. Presiden agaknya mengamati, karena Kepala Daerah terlalu asyik ke Jakarta, maka masalah-masalah di daerah kurang terantisipasi, dan potensi masaian terabaikan. Akibatnya masalah yang semula sebe-narnya masalah kecil kemudian membesar laksana api.


    Tidak ada hubungan antara "The Ten Commandments" yang di Gunung Sinai itu dengan "The Nine Commandments" yang di Istana Merdeka. Keduanya berbeda legitimasi dan dipisahkan oleh ruang dan waktu. Tapi secara substansial keduanya mengandung pesan moral law. Pesan itu sesungguhnya tidak hanya untuk orang daerah, orang pusat pun harus mendengarkannya secara cermat.

    Beban berat Presiden SBY agaknya adalah memba-ngun kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan "The Nine Commandments" adalah langkah pertama dari beribu-ribu langkah ke depan .


    (No. 168/Th III/6 November 2004)


    Tulisan ini sudah di baca 126 kali
    sejak tanggal 29-05-2016

    Daftar isi buku Membaca Ombak

      
      


    http://drh.chaidir.net/buku/Membaca-Ombak/385-%22The-Nine-Commandments%22.html