drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Membaca Ombak | Bagian : 4

Kontrak Sosial


Oleh : drh.chaidir, MM

HUKUM rimba jelas bin tegas, siapa yang kuat iialah yang menang dan berkuasa. Dialah yang menentukan hukum. Manusia yang satu menjadi seri-gala bagi manusia lainnya, homo homini lupus. Thomas Hobbes adalah filsuf Inggeris yang paling kecewa terha-dap kekacauan yang terjadi. Dia berpikir, masyarakat seperti ini tak bisa dipertahankan, karena sama sekali tidak adil. Yang kuat bisa menentukan segalanya, yang lemah tak berdaya untuk melawan.

Merdekakah masyarakat itu? Ya, mereka merdeka, mereka bebas berbuat apa saja layaknya di dunia hewan. Tapi kemerdekaan yang mereka miliki adalah kemerdekaan untuk menindas, kemerdekaan untuk memangsa yang lemah. Karena itu Thomas Hobbes menyerahkan kemerdekaan ini kepada sebuah lembaga yang bernama Negara atau Raja. Negara yang dimaksud, tidak mewakili yang kuat, tapi mewakili kepentingan umum. Pemikir Francis Jean-Jacques Rousseau juga tidak percaya atas manfaat yang ada pada kebebasan mutlak tak bertepi seperti di dunia hewan itu, tapi dia tidak menyerahkan kebebasan yang ada begitu saja kepada Negara. Menurut Rousseau, perlu ada "Kontrak Sosial" dengan Negara. Kekuasaan diserahkan sepanjang Negara menjalankan keinginan umum atau keinginan publik. Kalau Negara tidak menjalankannya lagi, maka kontrak sosial itu batal, kekuasaan ditarik kembali dari tangan Negara.

Itulah asal mulanya istilah kontrak sosial itu, yang berabad-abad kemudian dielaborasi oleh anak-anak zaman dalam berbagai dimensi. Kontrak sosial (begitu diberi nama) itu pula yang diusung oleh berbagai kelompok aktivis untuk disorongkan ke depan hidung para Calon Presiden kita. Ada calon yang menandatangani, ada yang tidak, agaknya tergantung "mood" sang calon. Keduanya menurut hemat saya - yang mengajukan dan sang calon - sama-sama paham bahwa kontrak sosial dalam secarik kertas dan seikat janji seperti yang disorongkan itu, tidak memiliki kekuatan yang memaksa. Kontrak sosial yang dimaksud oleh Rousseau, agaknya bukan dalam arti sempit seperti itu, tapi lebih luas, konstitusional dan institusional, antara pemberi mandat dengan mandataris. Mandat akan dicabut bila sang mandataris tidak meiaksanakan berbagai keinginan yang diinginkan oleh pemberi mandat.

Dalam skala dan dimensi yang berbeda, para petinggi negeri di Riau beberapa hari lalu menandatangani sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu adalah kontrak sosial untuk meiaksanakan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (cleant government). Acara itu diformat dalam sebuah seremoni dengan disaksikan oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara, Faisal Tamin dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki. Dalam sambutannya, kedua petinggi Republik itu memuji Riau yang telah mengambil inisiatif sebagai yang pertama melakukannya di Indonesia dan diharapkan kesepakatan ini menjadi model untuk dicontoh daerah-daerah lain. Demikian pentingnya acara penandatanganan kesepakatan tersebut, MenPAN Faisal Tamin bahkan mendapatkan dispensasi oleh Presiden untuk tidak menghadiri Sidang Kabinet yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.

Acara tersebut memang agak istimewa. Di samping dihadiri oleh Gubernur Riau sebagai pengambil inisiatif, juga hadir lengkap seluruh Pimpinan DPRD Riau, dan hebatnya lagi dihadiri oleh semua Bupati, Walikota dan Ketua-ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau. Semua membubuhkan tanda tangan pada kesepakatan yang dibuat. Kesepakatan itu sendiri sesungguhnya secara substansial tidaklah terlalu luar biasa. Isinya adalah sebuah komitmen, sebuah tekad bersama untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Riau dalam langkah dan tahapan yang sistematis. Tata pemerintahan yang baik adalah kondisi awal yang hendak dituju, diikuti kemudian dengan meningkatkan akuntabilitas dan manajemen sektor publik, selanjutnya diikuti pula dengan meningkatkan dan menguatkan kerangka kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih efektif dan efisien.

Pertanyaannya adalah, apakah tanpa kesepakatan itu tidak ada upaya dan langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi? Jawabannya tentu tidak. Dengan atau tanpa kesepakatan, good governance dan cleant government harus diwujudkan. Dengan atau tanpa kesepakatan, akuntabilitas program kerja pemerintahan harus ditingkatkan, demikian pula manajemen sektor publik. Dengan atau tanpa kesepakatan, korupsi harus dicegah dan diberantas.

Lantas untuk apa kesepakatan? Pada hemat saya, kesepakatan ini adalah pisau bermata dua. Bisa dalam perspektif inward looking, dan bisa dalam perspektif outward looking. Dalam perspektif inward looking, kesepakatan itu mengandung makna sebuah tekad yang tumbuh dari sebuah pemaharnan setelah melalui proses pergulatan internal. Sedangkan dalam perspektif outward looking, kesepakatan itu bermakna sebuah baliho, "ini kami, kami bertekad dan kami bisa, mohon doa restu", begitulah kira-kira,

Korupsi (termasuk kolusi dan nepotisme) memang telah menjadi virus ganas yang melumpuhkan dan akhirnya mematikan. Dia membuat semua program yang bagaimanapun baik dan mulianya menjadi tidak efektif dan tidak bermakna. Program ekonomi kerakyatan misalnya, sarat dengan akal-akalan. Bantuan bencana alarn, disunat di tengah jalan. Program peningkatan kesejahteraan petani dan peternak hanya di mulut, pada kenyataannya diam-diam kran impor beras, gula, daging dibuka lebar-iebar karena di sana ada komisi yang menggiurkan. Program kesehatan rakyat, obatnya dimanipulasi, nama obat boleh sama tetapi zat aktifnya berbeda kadarnya. Program pendidikan yang sangat penting itu, hanya besar di anggaran tapi keropos dalam pelaksanaan. Buku dianggarkan, buku dimakan. Dan masih panjang lagi daftarnya. Itu belurn lagi manipulasi dan konspirasi tingkat tinggi berupa bantuan likuiditas dalam program penyehatan bank, penjualan-penjualan asset pemerintah, tender-tender proyek raksasa, proyek-proyek multi years dan sebagainya.

Penyalahgunaan (atau pemanfaatan) wewenang adalah virus lain yang belum ditemukan obatnya. Dulu hanya eksekutif yang sering disorot, kini ternyata legislatif pun tak kalah hebohnya. Yudikatif? Terasa ada terkatakan tidak.

Korupsi tidak hanya merusak pada aspek program, lebih jauh, dia menggerogoti mental dan spiritual. Budaya matre tumbuh, budaya instant berkembang biak, budaya munafik jangan tanya, ingkar janji, berbohong, egoisme, siapa lu siapa gue, penyakit masyarakat merajalela, dst, dst.
Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia, ratap pujangga Taufik Ismail dalam puisinya:

"....................................................................................
........................................................................................
Di negeriku budi pekerti mulia di dalam kitab masih ada,
tapi dalam kehidupan sehari-hari
bagai jarum hilang menyelam
di tumpukan jerami^elepas menuai padi.
Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak
Hukum tak tegak, doyong berderak-derak
Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road,
Lebuh Tun Razak,
Berjalan aku di Sixth Avenue, Maydan Tahrir dan Ginza
Berjalan aku di Dam, Champs Elysees dan Mesopotamia
Di sela khalayak aku berlindung di belakang hitam kacamata
Dan kubenamkan topi baret di kepala
Malu aku jadi orang Indonesia."


Kita bertekad tak lagi akan membiarkan korupsi mempermalukan anak negeri, dan seribu langkah awal menuju ke sana kita mulai dengan langkah pertama penandatanganan kesepakatan itu.


(No. 153/Th III/12 - 18 Juli 2004)


Tulisan ini sudah di baca 118 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Membaca Ombak

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Membaca-Ombak/367-Kontrak-Sosial.html