drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Membaca Ombak | Bagian : 4

PLN: Bangunlah, Hari Sudah Siang


Oleh : drh.chaidir, MM

SEORANG teman menyumpah, sedang asyik nonton Piala Eropa, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Dia pun rnengadu kepada saya melalui sms dengan nada amat jengkel. "Tidakkah bapak-bapak petinggi yang di atas sana bisa mencarikan solusi yang cerdas terhadap masalah PLN ini? Tidakkah DPRD bisa memanggil PLN untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya?" Malam berikutnya teman yang sama menulis: "Listrik matiiii " jeritnya. Saya hanya bisa menghibur (atau membuat dia lebih jengkel?), "Sabar kawan, habis gelap terbitlah terang."

Pengaduan teman saya itu rasanya hanya satu dari sekian ribu pengaduan konsumen PLN. Kontak sms warga yang dibuka oleh Riau Pos, juga memuat banyak sekali pengaduan tentang PLN. PLN membuka gardu pengaduan, tapi setiap kali listrik padam, nomor telepon tersebut tidak pernah bisa dihubungi. "PLN, lebih baik padamkan lampu hias dan lampu gila itu daripada mengorbankan masyarakat." "Ibadah kami rusak gara-gara sering jengkel sama PLN." "PLN itu ibarat pepatah, hidup enggan mati keterusan." Dan masih banyak lagi sms yang lain dalarn berbagai gaya dan ekspresi.

Sebenarnya masyarakat tidak mau memelihara kejengkelan itu, karena rasa jengkel yang terus menerus akan merusak batin dan amal mereka. Masyarakat juga tidak mau lagi berkeluh kesah, sebab mereka sudah letih. Pada dasarnya masyarakat dapat mengerti giliran pemadaman itu, hanya saja, aturlah jangan pada jam-jam ketika masyarakat memerlukannya, jangan ketika waktu sholat, jangan ketika waktu berkhotbah, jangan ketika anak-anak ujian, jangan ketika piala dunia, jangan ketika piala Eropa. Jangan ketika rapat paripurna, dan seterusnya ... jangan ... jangan ...jangan ada giliran pemadaman lagi, itu sebaiknya.

Ketika itu hanya mimpi, kita pun lantas bertanya, ada apa sebenarnya? "Apa masalahnya?" Tanya Gubernur Riau. "Cobalah diidentifikasi, kita ingin mendapatkan kondisi terkini dari manajemen PLN apa permasalahan yang dihadapi", lanjut Gubernur gundah sebagaimana dimuat Riau Pos hari Jumat tgl 18 Juni 2002. Dikatakan PLN masih tidur, hari sudah siang. Dikatakan bangun, tapi tidak pernah bisa keluar dari selimutnya dan hampir tidak pernah ada progress. Dulu ketika PLTA Koto Panjang dibangun, Kita dinina-bobokkan dengan sebuah harapan, tidak akan ada dan tidak akan pernah ada lagi masalah listrik. Riau, Sumbar, dan Jambi akan terang benderang. Kita pun berbunga-bunga. Kita pun tutup mata dan telinga terhadap tangis ninik-mamak Koto Tuo, Pongkai, dan desa-desa lain yang harus hengkang, tereliminasi dari peta sejarah Riau modern karena desa-desa mereka tenggelam di bawah permukaan air waduk. Mereka harus angkat koper dengan seluruh cucu-kemenakan menuju kehidupan baru di tempat yang baru dengan seribu satu masalah baru.

Waduk PLTA itu, semula disebut (dengan sangat optimis) berfungsi juga untuk mengendalikan banjir. Masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai Kampar, disebut tidak akan pernah lagi berhadapan dengan banjir seperti tahun-tahun sebelum waduk PLTA Koto Panjang dibangun. Tapi itu tidak lama. Dua tahun terakhir ini berturut-turut, masyarakat kembali berurusan dengan banjir, bahkan lebih parah dari banjir yang pernah ada. Alasannya sederhana. Waduk tidak lagi mampu menampung air, curah hujan terlalu tinggi sementara hutan di hulu habis dibabat. Katup bendungan harus dibuka. Dan seiring dengan itu terendam pula semua harapan masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai yang semula berbunga-bunga dan yakin tidak akan ada lagi banjir. Lahan-lahan yang semula tidak produktif akibat banjir menahun, menjadi produktif ketika banjir pergi jauh, kini kembali menjadi tidak produktif, karena banjirnya datang lagi. Tanaman-tanaman yang berbunga tidak menjadi buah tapi busuk direndam banjir.

Baiklah. Banjir itu (kelebihan air waduk yang luar biasa), di luar perhitungan matematik yang dapat di hitung manusia, tapi bagaimana dengan tenaga listrik 114 Megawatt yang dihasilkan oleh turbin yang diputar oleh air terjun waduk PLTA Koto Panjang itu? Tidakkah itu terukur?
Tiga tahun yang lalu, Riau, Sumbar dan Jambi juga mengalami krisis energi listrik akibat kekeringan, permukaan air waduk PLTA Singakarak dan PLTA Maninjau di Sumbar serta PLTA Koto Panjang di Riau menurun drastis. Tenaganya tidak cukup kuat untuk memutar turbin sampai menghasilkan energi listrik yang diharapkan. Kini kita kembali menghadapi masalah yang sama. Kita dibuat gila dan dibuat berdosa oleh prasangka-prasangka akibat waduk ini. Ketika musim hujan tiba, kita semua sibuk mengurus banjir, para Menteri kabinet pun datang setiap hari silih berganti memberikan bantuan banjir. Ada yang sibuk mencari kambing hitam, ada yang keenakan memancing di air keruh dan sebagainya. Masyarakat kita pun menjadi pengemis kolektif. Ketika musim kering berdering-dering, kita pun disibukkan oleh giliran pemadaman listrik.

Kesimpulannya, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) bukan solusi. Apalagi untuk kasus PLTA Koto Panjang, energi listrik yang dihasilkan tidak bisa dipergu-nakan dengan pendekatan otonomi daerah, karena energi listrik yang dihasilkannya dialirkan dan digabung dengan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA Singkarak dan PLTA Maninjau dalam satu interkoneksi. Walhasil, masalah listrik di Riau juga menyangkut masalah struktural, masalah sambung menyambung menjadi satu atau masalah satu menjadi sambung menyambung.

Apa pun masalahnya, yang penting harus ada progres. Harus ada langkah sistematis dan terukur untuk memperbaiki keadaan, sebab kebutuhan terhadap energi listrik sudah menjadi kebutuhan dasar manusia sebagaimana halnya kebutuhan terhadap air bersih atau bahkan sembako. Itu belum kalau kita berbicara tentang peluang investasi yang selalu kita gembar-gemborkan. Penyediaan energi listrik yang cukup, murah dan mudah diperoleh, merupakan salah satu persyaratan utilitas minimal untuk pengembangan investasi di samping air bersih dan jaringan telekomunikasi. Kalau tiga hal itu belum bisa kita sediakan, maka kita akan kalah bersaing dengan daerah atau negara lain yang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan di bidang itu. Tidak usah jauh-jauh, Batam patut kita lirik bagaimana seharusnya membuat perencanaan dan pengelolaan energi listrik ini, padahal Batam tidak memiliki sungai, gas dan batu-bara yang bisa diolah menjadi energi listrik.

Tanpa maksud mencari kambing hitam dalam masalah penyediaan energi listrik ini, PLN memanglah pihak yang harus paling bertanggungjawab, sebab kalau tidak, maka tidak perlu ada PLN. Serahkan saja ke masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.Sementara itu pemerintah (termasuk pemerintah daerah) pula tidak bisa melepaskan diri dari permasalahan ini. Karena itu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat maka pemerintah harus ikut memikirkannya melalui program yang terarah. Kita mendengar ada rencana program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan bahan baku gas dan batu bara, bahkan konon investornya sudah ada. Masyarakat perlu mengetahui angin surga ini. Kita memang memiliki sumberdaya gas dan batu bara yang bisa diolah menjadi energi listrik. Riau bahkan pernah mendapatkan hibah pembangkit tenaga listrik dari Caltex, bagaimana kabarnya pembangkit ini, masyarakat pun tidak tahu. Masyarakat berhak meminta pelayanan, tak usahlah yang terbaik kalau memang kita tidak mampu, tetapi penuhilah kebutuhan minimal masyarakat itu. PLN bangunlah, hari sudah siang.


(No. 150/Th III/21 - 27 Juni 2004)


Tulisan ini sudah di baca 143 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Membaca Ombak

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Membaca-Ombak/364-PLN:-Bangunlah,-Hari-Sudah-Siang.html