drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Membaca Ombak | Bagian : 3

Plaza Demokrasi


Oleh : drh.chaidir, MM

HYDE Park di pusat kota London adalah sebuah taman kota yang luas dan asri. Di musim gugur, pepohonannya berdaun merah dan terlihat indah. Tetapi yang membuat taman ini istimewa bukan pada keasrian taman dan keindahan pepohonannya. Pada salah satu sudut Hyde Park, ada sebuah plaza demo-krasi. Inilah yang membuat Hyde Park berbeda. Di plaza demokrasi ini, siapa saja boleh berpidato, menyampaikan pemikiran, kritik atau bahkan hujatan atau cacimaki kepada pemerintahan. Di jamin tidak akan dimarahi atau atau berurusan dengan petinggi negeri, dipanggil ke istana untuk diinterogasi atau dituntut hingga ke bui.

Ribuan mil ke timur, di negeri komunis China, ada alun-alun terkenal, Tienanmen Square, yang terletak di pusat kota Beijing. Berbeda dengan Hyde Park, pada tahun 1989 di Lapangan Tienanmen ini, ratusan mahasiswa pengunjuk rasa tewas dalam suatu demonstrasi berdarah.

Di Rumah Rakyat, gedung DPRD Riau yang megah itu, pada sayap kanan dan kiri, ada laman yang semula dimaksudkan sebagai tempat anak negeri menyampaikan aspirasi. Laman itu, semula dalam gagasannya, disebut Plaza Demokrasi. Di sinilah rencananya bila ada penyampaian aspirasi akan terjadi interaksi antara anggota dewan yang terhormat dengan masyarakatnya. Tapi gagasan itu agaknya terlalu maju dari zamannya. Kendati semenjak era reformasi rakyat bebas berbicara atau bahkan mencaci maki, tapi berbeda pendapat belum lagi menjadi tradisi dan selalu mengandung muatan apriori. Laman itu belum lagi pernah berfungsi sesuai kehendak dihati.

Namun apa yang terjadi beberapa hari lalu di Rumah Rakyat DPRD Riau, ketika lembaga itu menyelenggarakan helat yang tak biasa, berupa rapat dengar pendapat publik (public hearing), muncullah kesadaran baru bagi kita bahwa demokrasi itu hanya mudah diucapkan tetapi dalam realitasnya masih melahirkan kerisauan yang berlebihan. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai macam pendapat pro-kontra. Niat baik tidak selalu sesuai dengan harapan. Buah semangka bisa saja berdaun sirih.

Public hearing, sebenarnya bukanlah barang baru dalam riuh rendah politik dunia. Sejak berabad-abad lampau public hearing telah dilakukan. Setiap tahun di sebuah negara kota yang bernama Athena, rakyat dan para guardian (para pengelola pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif) melakukan public hearing untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk membangun Athena. Dalam kesempatan itu, semua orang memiliki hak sama sebagai pemilik negeri, memiliki hak usul, atau hak untuk diterima pendapatnya dalam penyusunan sebuah kebijakan. Romawi pun tidak jauh beda konsepnya dengan Yunani, juga menggunakan konsep yang sama. Para senator Roma, sebelum mendiskusikan kebijakan-kebijakan pembangunan, ekonomi dan militer dengan kaisar, terlebih dulu melakukan langkah-langkah bertemu dengan rakyat untuk menampung aspirasi. Persoalan yang ditemukan dibawa ke ruang perbincangan yang lebih khusus.

Dalam kebudayaan Melayu, dengan cara yang sedikit berbeda, konsep semacam public hearing sudah menjadi bagian tersendiri dalam system politik dan pemerintahan. Para anggota ahlul halli wal aqdi (semacam legislatif), sebelum memberikan pandangan kepada Yang Dipertuan Muda Riau, lebih dulu melakukan pertemuan di berbagai tempat untuk mendapatkan masukan. Bahkan tidak hanya legislatif yang memiliki keharusan mendengarkan suara rakyat, eksekutif pun dalam kebudayaan tradisi Melayu harus mendengarkan masukan dari rakyat.

Oleh karena itulah sebelum seseorang diangkat menjadi Yang Dipertuan Muda (Perdana Menteri), maka seseorang lebih dulu ditahbiskan sebagai seorang yang bergelar "Kelana" atau Calon Yang Dipertuan Muda. Gelar Kelana mengandung muatan tugas, bahwa tokoh yang bersangkutan terlebih dulu harus berkeliling mencari berbagai masukan atau mendengar problema yang terjadi di masyarakat. Salah satu tokoh yang melakukan itu adalah Raja Ali Kelana.

Esensi dari public hearing pada hakikatnya adalah bagaimana dengan proses itu, semua kita dapat merasa bahwa ada tanggung jawab bersama dalam memutuskan apa yang menjadi kebijakan yang akan dilakukan untuk orang banyak. Selama ini selalu terjadi perbedaan pandangan yang cenderung menajam antara apa yang dinginkan oleh rakyat dalam arti yang sebenarnya dengan apa yang diinginkan oleh rakyat "menurut rasa" para penyelenggara pemerintahan. Perbedaan pandangan pada gilirannya lambat laun akan menimbulkan disharmonisasi antara rakyat dan wakil rakyat dan eksekutif. Public hearing paling tidak akan mempersempit "gap" persepsi itu dan membuat pihak-pihak penyelenggara atau pemegang teraju kekuasaan menjadi menemukan semacam "tanda" atas apa yang menjadi kehendak dan kemaslahatan orang banyak.

Pada hemat saya public hearing itu adalah sebagai sikap responsif DPRD Riau terhadap semangat perubahan dan transparansi. Masyarakat Melayu memiliki kearifan budaya terhadap nilai-nilai keterbukaan, sebagaimana terlihat dalam tunjuk ajar berikut:

"Adat hidup membuka diri/lahir batin menahan uji/ bercakap tidak meninggi/bergaul tidak mengiri/tahu lemah dan bodoh diri/pendapat orang ia hormati/pada yang benar ia berdiri/pada yang hak ia mati/muka jernih hatinya suci/ kepada Allah berserah diri.

Adat hidup membuka diri/kelebihan orang ia pahami/ ilmu orang ia hormati/budi orang ia santuni/petuah amanah ia ingati/mana yang salah ia baiki/bersangka baik dan tahu diri/bercakap benar laku terpuji/berkata lurus sampai ke hati."

Good governance dan pencegahan praktek KKN seyogianya tidak hanya menjadi agenda-agenda seremonial tapi haruslah juga menjadi agenda-agenda nyata. Bagi masyarakat, forum ini setidaknya dapat diman-faatkan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, keluhan, uneg-uneg dan bahkan caci maki dan sebagainya.

Ada beberapa pesan yang tertangkap dari public hearing ini. Pada tataran filsafatiah, public hearing dapat dikatakan sebagai sebuah upaya memahami dan menghormati konsep luhur demokrasi yang meletakkan kehendak rakyat pada tempat tertinggi. Suara rakyat adalah suara tuhan (voxpopuli vox Dei). Pesan lain yang juga penting adalah menampung pemikiran-pemikiran yang bernas.

Terbukanya ruang public akan menumbuhkan partisipasi, rasa memiliki dan rasa ikut bertanggung-jawab terhadap program pembangunan - sesuatu yang dulu pernah kita klaim hilang selama beberapa dasawarsa di era Orde Baru. Hanya dengan keterbukaanlah praktek-praktek KKN dapat dicegah.

Public hearing tidaklah perlu dipandang secara skeptis atau apriori, yang penting adalah 'nawaitu' kita bersama. Public hearing juga dapat mencegah kita bersama dari agenda-agenda tersembunyi yang seringkali berbau tidak sedap. Bagaimana pun kita menutupinya, bau yang tidak sedap itu akan tercium juga oleh tetangga.

Kita tidak berharap plaza demokrasi itu akan tinggal mimpi karena adanya kerisauan yang berlebihan bahwa demokrasi akan memangsa anak negeri. Kita tidak perlu menakutinya, asal saja kita mau membuka diri, saling berbagi dan saling memberi hati.


(No. 178/Th III/27 - 23 Januari 2005)


Tulisan ini sudah di baca 134 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Membaca Ombak

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Membaca-Ombak/358-Plaza-Demokrasi.html