drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Membaca Ombak | Bagian : 3

Presiden Rakyat


Oleh : drh.chaidir, MM

TIDAK ada dan tidak akan ada yang bisa menyangkal, SBY adalah presiden rakyat Indonesia. Alasannya sederhana: SBY dipilih langsung oleh rakyat dengan sistim pemungutan suara. Dan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Lima Presiden RI sebelumnya dipilih oleh suatu Badan Perwakilan Rakyat. Presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno misalnya, dipilih secara aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Presiden Soeharto sebagai presiden kedua RI, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berkali-kali, secara aklamasi. Selan-jutnya presiden ketiga, Prof Dr BJ Habibie, presiden ke-empat Abdurrahman Wahid dan presiden kelima Megawati Soekarnoputri, dipilih oleh MPR. Bedanya, dua presiden yang disebut terakhir dipilih melalui voting oleh MPR.

Kenapa dulu tidak langsung dipilih oleh rakyat dan sekarang langsung? Karena Undang-undang Dasar mengaturnya demikian. Kini memang saat yang tepat untuk menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Zaman menuntutnya, rakyat pun telah siap.

Kekhawatiran pemilihan umum presiden secara lang-sung akan menimbulkan kerusuhan akibat terjadinya fragmentasi (pengkotak-kotakan) dan polarisasi (pengkutuban) di tengah masyarakat, tidak terbukti. Rakyat pemilih ternyata telah lebih siap dan dewasa daripada yang diperkirakan oleh pengamat politik yang kesiangan. Rakyat teeenang-teeenang saya. Rakyat ternyata telah siap hidup rukun dan damai walaupun calon dan pilihan presidennya berbeda. Partai politik berbeda atau calon presiden berbeda tidak lagi menjadi potensi konflik di tengah masyarakat yang perlu dirisaukan.

Sekarang rakyat Indonesia bisa membusungkan dada sebagai sebuah negara di dunia yang terkemuka dalam kehidupan berdemokrasi. Ancamannya bukan lagi pada sistem pemerintahan otoriter yang represif, tetapi pada demokrasi yang kebablasan. Salah satu contoh misalnya, adanya interupsi oleh Anggota MPR ketika berlangsungnya acara pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Untunglah Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, cuek bebek, sama sekali tidak mengindahkannya. Seandainya waktu itu Ketua MPR terpancing bukan tidak mungkin akan terjadi perdebatan yang akan mencederai sakralnya acara pengukuhan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, apalagi itu berlangsung di depan hidung para undangan kehormatan Kepala Negara sahabat. Para senator kita yang terhormat agaknya perlu memilah-milah mana substansi acara yang debatable, yang bisa diperdebatkan dan bisa diinterupsi, mana yang tidak. Janganlah sampai terjadi rakyat lebih dewasa daripada wakilnya.

Fenomena kekuasaan di tangan rakyat agaknya ditangkap dengan pas oleh SBY bersama tim suksesnya, sehingga menempatkan rakyat sebagai kata kunci dalam kampanyenya. Cobalah perhatikan. Ketika beberapa partai politik peraih suara terbesar dalam pemilu legislative membentuk Koalisi Kebangsaan - yang di atas kertas sebenarnya mempunyai kekuatan yang menggetarkan lawan - kubu SBY muncul dengan anti-dota, yakni Koalisi Kerakyatan. Pernahkah ada koalisi rakyat di bagian dunia lainnya? Tidak, tidak pernah ada. Pakar-pakar politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan sibuk membuat jastifikasi, bahwa yang berkoalisi itu haruslah partai politik, bukan rakyat. Tapi seribu argumentasi nampaknya tidak lagi berarti. Koalisi kerakyatan telah terlanjur lahir, dan cepat menyebar laksana virus. Tanpa propaganda yang berlebihan (bahkan agaknya tanpa propaganda), segera saja terbentuk sebuah front, rakyat. Berhadapan, vis a vis, dengan elit parpol yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan. Tidak ada korban sudah barang tentu, karena front itu adalah abstrak. Namun biar pun abstrak, dia bisa "dirasakan". SBY pun kemudian mengeluarkan jurus pamungkas: rakyat minta perubahan! Lagi-lagi rakyat. SBY menjunjung kata rakyat secara tepat pada saat yang tepat.

Dengan mengusung nama rakyat maka kemudian citra SBY sebagai presiden rakyat semakin mengkristal. Di mana-mana, secara spontan muncul koalisi kerakyatan. Dimana-mana terdengar pekikan rakyat minta perubahan. Semuanya mengatasnamakan rakyat. Siapa sebenarnya rakyat, yang kekuasaannya sangat luar biasa itu? Demikian besarnya kekuasaan rakyat sehingga para pencetus sistem demokrasi menyebut Vox Populi Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan). Berarti rakyat sama dengan Tuhan? Bukan, bukan demikian. Maksudnya adalah, apa yang dikehendaki oleh rakyat banyak, itu adalah juga dikehendaki oleh Tuhan. Jadi jangan main-main dengan rakyat.

Tapi rakyat itu adalah makhluk aneh, memiliki kedaulatan, tapi tidak dapat disangkal, rakyat sering menjadi obyek, diperalat dan tidak berdaya menghadapi kekuasaan. Kawan setia rakyat adalah kemiskinan, kemelaratan, kebodohan dan keterpinggiran. Bukankah ini aneh? Rakyat kuat tapi rakyat lemah.

Rakyat berasal dari kata Arab ra'jat, artinya adalah anak buah, orang kecil. Bukankah kita sering mendengar kalimat "rakyat dan pemerintah"? Berarti rakyat tidak sama dengan pemerintah? Coba lihat konteks lain, dalam istilah perumahan rakyat. Perumahan rakyat artinya perumahan RS atau RSS. Tidak ada yang bilang bahwa apartemen atau kondominium itu adalah perumahan rakyat, padahal yang tinggal di sana juga orang. Dalam perspektif status sosial ekonomi, rakyat sering disebut sebagai kelompok orang kecil, kelompok orang lapisan bawah dalam masyarakat, orang kebanyakan, para pekerja kasar, buruh pengangguran, tunawisma, orang yang diperintah. Dalam pola pikir itulah agaknya paham Marxisme menyebut rakyat sebagai kaum proletar. Tetapi sesungguhnya, dalam berbagai kamus disebutkan, rakyat adalah istilah yang digunakan dalam banyak pengertian, antara lain untuk menunjukkan kelompok penduduk suatu daerah (rakyat setempat), lapisan bawah masyarakat (rakyat kecil), dan seluruh penduduk sebuah Negara.

Dalam berbagai pengertian itu, agaknya tidak bisa dipungkiri, idealnya yang mengusung nama besar rakyat itu adalah akar rumput (grass root), para pekerja kasar, buruh, orang bawahan, petani, pengangguran, pemulung, tunawisma, pekerja seks dan seterusnya dan sebagainya. Tapi kita memang suka aneh, nama besar rakyat justru diusung oleh elit politik, yang nota bene adalah orang-orang yang dibesarkan bukan oleh kemiskinan dan kemelaratan. Tapi saya kira para elit politik ini pun tentu tidak salah semua, sebab dalam pengertian yang lebih luas, rakyat juga berarti orang yang memiliki ikatan bersama yang kuat karena memiliki warisan sejarah, bahasa, kebudayaan dan tujuan bersama.

Ketika Presiden SBY mengumumkan nama-nama Menteri dan memberi nama kabinetnya adalah "Kabinet Indonesia Bersatu", saya agak terkejut. Ini di luar ramalan saya. Semula saya berpikir Presidennya presiden rakyat, pemerintahannya adalah pemerintahan rakyat, maka menurut feeling saya mestilah kabinetnya bernama Kabinet Kerakyatan. Tetapi ternyata tidak. Namun itu tidak akan mengurangi makna. Imej persebatian SBY-rakyat telah terbentuk dan kohesif.

SBY mewarisi sebuah rumah yang rusak, namun yang perlu dilakukan sebelum memperbaiki rumah itu, penghuninyalah yang harus dibangun terlebih dahulu dengan perlindungan, belas kasih, keadilan dan cinta, agar kelak dapat menghargai dan merawatnya dengan baik bila rumahnya kembali dibangun. SBY, siapa yang mengatasnamakan rakyat, dia berhutang pada rakvat. Syabas!!!


(No. 167/Th III/25 - 31 Oktober 2004)


Tulisan ini sudah di baca 136 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Membaca Ombak

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Membaca-Ombak/357-Presiden-Rakyat.html