drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Membaca Ombak | Bagian : 3

Dagang Sapi


Oleh : drh.chaidir, MM

DOKTER Hewan tidak ada kaitannya dengan dagang sapi dalam tinjauan manapun. Artinya, untuk menjadi seorang dokter hewan tidak perlu ahli dagang sapi, atau sebaliknya untuk menjadi seorang pedagang sapi yang baik tidak perlulah seorang dokter hewan. Dagang sapi bisa dalam arti harfiah tetapi bisa juga dalam arti sebuah perumpamaan. Hukum dalam dagang sapi secara harfiah, terukur, siapa yang menawar lebih tinggi dia berhak mendapatkan sapi yang ditawar. Yang menawar rendah akan gigit jari dan terpaksa mencari sapi lain. Namun secara kiasan, hukumnya tidak jelas, aturannya abu-abu.

Pada suatu hari yang sudah sangat jauh, ketika itu rasanya pada tahun 1980, saya mendapat tugas dari Ditjen Peternakan untuk melakukan survei Penyakit Mulut dan Kuku di Pasaman Sumatera Barat, saya melihat dua orang pedagang sapi di pasar hewan sedang melakukan tawar menawar. Mereka bersalaman, namun anehnya tangan mereka ditutup dengan kain sarung sehingga tidak terlihat jelas apa yang dilakukan oleh sang tangan yang berjabatan. Penjual dan pembeli itu sedang melakukan tawar menawar sapi dengan menggunakan kode-kode khusus, sehingga penjual dan pembeli lain yang berada dekat sekalipun, tidak mengetahui posisi tawar-menawar tersebut.

Lain Pasaman lain pula pasar hewan di Rockhampton, Australia. Arena lelang sapi itu diadakan di stadion tertutup, meriah dan heboh. Bahkan janin sapi yang masih dalam perut sapi betina yang sedang bunting pun mereka lelang karena diyakini, janin tersebut berdasarkan silsilahnya, adalah bibit unggul.

Tapi itu semua dagang sapi yang sungguhan. Kalau ternyata kemudian konsep tawar-menawar dagang sapi itu ditiru dan menjadi model di mana-mana, khususnya di panggung politik dan kekuasaan, itu masalah lain. Kita dapat melihat secara jelas, bagaimana ketika sebuah peristiwa politik berlangsung, seialu saja ada peristiwa tarik-menarik antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Dunia politik, ternyata masih belum dapat diputuskan hubungannya dengan konsep dagang sapi, Sejak layar kekuasaan dan politik terkembang,, kehidupan dunia politik seialu bermain seperti dagang sapi,. pun dalam sebuah negara yang menganut sistim demokrasi. Seialu ada korelasi sigmfikan antara sesuatu yang diperoleh dengan sesuatu yang diberikan. Simon Bolivar tidak mungkin begitu saja menaklukkan lima wilayah Amerika Latin, jika tak ada hukum tawar menawar. Itu kemudian dapat kita pelajari ketika ia ditahbiskan sebagai pemimpin pada 5 (lima) wilayah yang ditaklukkannya. Itu juga yang terlihat ketika revolusi kebudayaan yang mendudukkan Mao Tse Tung di daratan Cina. Tokoh-tokoh dari kelompok yang mendukung, semuanya mendapat jabatan strategis, baik dalam partai, maupun pemerintahan.
Dalam sejarah Melayu, politik dagang sapi juga pernah terjadi beberapa kali. Politik dagang sapi itu terjadi pada dekade-dekade awal abad ke-18. Politik dagang sapi tersebut pada akhirnya menjadi penyebab yang kemudian mengubah sistim pemerintahan Melayu untuk rentang waktu yang lama. Jika sebelumnya pemerintahan Melayu tidak mengenal istilah Yang Dipertuan Muda, setelah abad ke-18 semua berubah.

Syahdan, setelah melewati pertempuran yang sengit, Raja Kecil, berhasil merebut Johor dan kemudian menjadi raja dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Tapi ternyata pihak Sultan Sulaiman, putra raja Johor yang kalah, dan Tengku Tengah yang sakit hati kepada Raja Kecil, karena cintanya ditolak, tidak bisa menerima kekalahan itu. Akhirnya mereka meminta bantuan pihak Bugis di bawah pimpinan Daeng Perani.

Lalu, pada suatu santap siang terjadilah proses "dagang sapi" tersebut. Pihak Sultan Sulaiman dan Tengku Tengah bersedia memberikan sebagian kekuasaan kepada pihak Bugis, jika sakit hati mereka terbalaskan. Singkat cerita, peperangan pun berlangsung marak pada tahun 1719. Berhadapan dengan dua kekuatan sekaligus, Raja Kecil akhirnya kalah dan undur ke Siak Sri Inderapura.

Setelah menang perang dan Sultan Sulaiman duduk menjadi raja, maka waktu untuk berbagi kekuasaan pun tiba. Pihak Bugis meminta kedudukan yang tinggi. Karena tak mungkin sebagai raja, maka akhirnya dibuatlah sistim baru dalam pemerintahan Melayu. Jika sebelumnya, kedudukan di bawah raja adalah Bendahara, maka setelah kerjasama tersebut, muncul jabatan baru yang disebut dengan Yang Dipertuan Muda. Dalam konsep sekarang, jabatan Yang Dipertuan Muda itu sekelas dengan Perdana Menteri, atau yang memegang urusan pemerintahan. Raja dalam konsep ini hanya tinggal sebagai lambang. Daeng Marewa, akhirnya ditabalkan sebagai Yang Dipertuan Muda Riau yang pertama.

Politik dagang sapi, dewasa ini sepertinya semakin jamak -dilakukan, dan terus menunjukkan tanda-tanda membesar, serta mewabah kemana-mana. Mungkin mulai dari pusat pemerintahan hinggalah ke daerah-daerah. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden 20 September yang lalu misalnya, kita menyaksikan bagai-mana masing-masing pihak membangun kesepakatan ini dan itu, dan dengan berbagai nama, yang ujungnya adalah, ketika kekuasaan terhidang dengan manis, maka proses pembagian pun dapat berjalan dengan manis pula. Yang selalu tak terdeteksi dalam politik dagang sapi, mungkin hanya satu: apa bagian rakyat?

Pertanyaannya adalah, apakah politik dagang sapi itu harus dibiarkan berkembang dan mengalahkan apa yang semestinya menjadi hak publik? Apakah episode reformasi ini harus dilalui dengan cara demikian? Jawabannya tentu saja tidak, meskipun kita maklum bahwa itu tidak mudah mewujudkannya dalam kenyataan.

Semestinya sebagai sebuah negeri atau bangsa yang sedang bergerak menuju tatanan masyarakat yang de-mokratis, tercerahkan, dan bermartabat, politik dagang sapi yang menidakkan elemen-elemen kebangsaan yang penting, adalah sesuatu yang mesti dihilangkan. Sudah saatnya bagi kita semua meletakkan apa yang menjadi hak rakyat, seperti keadilan, pencerdasan, kemakmuran, penegakan hukum, dan lain-lain hajat sebagai sumber ilham. Apalah arti sebuah kekuasaan, kemegahan, dan kedudukan, jika semua itu akan membuat kita kehilangan nilai, jika semua itu berada dalam jerit tangis dan genangan airmata.

Politik dagang sapi justru akan mewariskan sebuah pendidikan politik yang tidak sehat bagi generasi yang akan datang, tempat kita berhutang. Sebagai sebuah negeri yang berteraskan kebudayaan Melayu, maka kita harus setuju, bahwa apapun yang hendak kita capai, haruslah mengikuti tatacara yang akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak.

Jalan kekuasaan itu hanya akan punya nilai, jika ianya kita bangun dengan seperangkat tatacara yang agung, dilapisi keteladanan dan moralitas sebagai dasarnya. Jika tidak, maka jalan kekuasaan yang diperoleh melalui tawar menawar itu hanya akan menghasilkan kekuasaan dengan kejahatan tak terhitung.


(No. 164/Th III/4 - 10 Oktober 2004)


Tulisan ini sudah di baca 120 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Membaca Ombak

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Membaca-Ombak/355-Dagang-Sapi.html