drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Membaca Ombak | Bagian : 3

Biarkan Rakyat Memilih


Oleh : drh.chaidir, MM

UNTUK pertama kalinya dalam sejarah negeri kita, pada tanggal 5 Juli 2004, rakyat diberi pe-luang untuk memilih langsung presidennya.

Alangkah senangnya hati. Rakyat langsung memilih presiden yang disukai. Rakyat diberi~penghormatan yang tinggi, diberi kekuasaan untuk menehtukan pilihannya sendiri. Rakyat diberi tanggungjawab yang besar. Rakyat kita telah diwongke, telah dimanusiakan. Rakyat telah didudukkan pada tempat seharusnya ia duduk. Demikianlah seharusnya dalam sebuah negeri yang mengaku menganut paham demokrasi.

Di sebuah negeri yang berbudaya dan memiliki peradaban, demokrasi sudah menjadi kata kunci dan 'pakaian' sehari-hari. Tidak ada suatu negeri yang modern pun saat ini yang tidak menganut paham demokrasi, walaupun negeri tersebut menganut sistem pemerintahan kerajaan seperti di Inggris, Jepang, Thailand, Malaysia, dan lain-lain. Negera-negara tersebut tetap saja memiliki parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan undang-undangnya dibuat oleh parlemen. Sang Raja tinggal teken.

Istilah demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi artinya adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Pola ini sesungguhnya tidak hanya dipakai pada sistem negara saja, tetapi juga dalam perkumpulan dan organisasi biasa. Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Filosofmya, bila kekuasaan untuk memerintah itu tidak berasal dari pihak yang diperintah, maka perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka yang diperintah dan ini bisa menimbulkan masalah.

Bila perintah yang dikeluarkan oieh si pemerintah bertentangan atau tidak dikehendaki oleh mereka yang diperintah, maka - dalam sistem demokrasi - pemerintah itu diganti oleh mereka yang diperintah melalui suatu pemilihan umum.

Oleh karena itulah seorang presiden yang memerintah harus dipilih oleh rakyat yang akan diperintah olen sang presiden dengan menggunakan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang yang diperintah melalui wakil-wakilnya. Secara sederhana dapat kita pahami, presiden dipilih langsung oleh rakyat, tetapi untuk membuat undang-undang rakyat menunjuk wakil-wakilnya melalui pemilihan umum, Wakil-wakil itu duduk dalam suatu badan yang namanya badan legislatif atau DPR yang kerjanya memang tukang buat undang-undang.

Namun, di negara yang baru belajar berdemokrasi, biasanya orang suka lupa terhadap beberapa prinsip yang sesungguhnya melekat pada sistem demokrasi tersebut. Atau paling tidak suka mengabaikannya. Prinsip-prinsip itu justru amat mendasar, yakni konsti-tusionalisme, kedaulatan rakyat, supremasi hukum, aparatur yang bertanggung jawab, jaminan hak-hak dan kewajiban sipil, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan asas mayoritas.

Ketika tuntutan masyarakat terhadap demokratisasi meningkat tapi tidak diikuti dengan penyadaran dan pencerdasan melalui pendidikan politik yang memadai oleh elit politik dan partai-partai politik, maka ditemukanlah kontradiksi-kontradiksi. Hak dan kewajiban menjadi tidak seimbang. Hak dikedepankan, kewajiban terkesampingkan. Manifestasinya dapat kita lihat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Konstitusi diagung-agungkan, tapi kemudian dilanggar karena konsitusi berdepan dengan kepentingan kelompok, 'kafilah' atau partai. Ke mana-mana supremasi hukum diusung, tetapi dimana-mana hukum dilanggar, sehingga hukum kemlangan fungsinya sebagai tahta keadilan, hukum justru dipelesetkan: hukum dibuat untuk dilanggar. Masya Allah.

Kita memang menghindari praktik-praktik negatif dari dominasi mayoritas, namun asas mayoritas dalam kehidupan berdemokrasi tidak bisa dihindari. Tidak ada satu partai politik pun yang ingin kalah dalam pemilihan umum. Semua ingin menang dan semua ingin menjadi the ruling party (partai yang berkuasa yang menjalankan roda pemerintahan). Semua partai politik ingin kader-kadernya duduk dalam kabinet dan menjalankan pemerintahan. Logika sederhananya, suara yang diperoleh sebuah partai politik pada pemilu adalah gambaran dari kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Rakyat tidak bisa direkayasa untuk menjaruhkan pilihannya kepada suatu partai. Apalagi dalam masyarakat yang semakin cerdas. Hati nurani rakyatlah yang berbicara mereka mau memilih partai A atau partai B.

Tetapi pengalaman kita dalam pemilu legislatif 5 April 2004, patut dicatat dan diingat bahwa demokrasi itu temyata mudah diucapkan tetapi sulit dalam implementasinya. Pelanggaran dan kecurangan-kecurangan masih banyak ditemukan. Itu belum kesalahan-kesalahan yang sifatnya elementer, seperti salah coblos, nama yang tertukar dalam kartu pemilih, pemilih yang berhak tapi tidak terdaftar, dan sebagainya. Sportifitas ternyata juga masih menjadi lip-service, hiasan bibir. Buktinya, sebuah kekalahan, demikian susah untuk disadari sebagai suatu kenyataan.

Demokrasi, sebagaimana dikatakan Arief Budiman dalam Pengantar buku Jack Snyder "Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah" membutuhkan kondisi-kondisi awal yang memadai. "Misalnya, tingkat perkembangan ekonomi tertentu, pengetahuan serta keterampilan politik yang memadai di antara penduduknya, dukungan elit politik terhadap demokrasi, tradisi rule of law dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang cukup kuat, kebudayaan yang menunjang, dan sebagainya. Semua ini dibutuhkan sebelum kebebasan menyatakan pendapat dan pemilihan umum yang luber bisa diselenggarakan".

Arif Budiman tentu tidak benar semua, sebab kita tentu tidak bisa menunggu semua kondisi infra dan supra struktur politik tertata dengan baik baru kemudian melaksanakan demokrasi, tetapi Arief juga tidak salah dengan kondisi ideal yang dikemukakannya. Pengalaman kita dalam penyelenggaraan pemilu legislatif tanggal 5 April 2004 - yang sesungguhnya - diacungi jempol oleh dunia, karena dianggap pemilu yang paling kompleks di dunia namun telah berlangsung dengan lancar dan sukses (di luar perkiraan dunia internasional), memberikan pelajaran yang berharga bagi kita bahwa masih banyak yang perlu kita benahi, antara lain misalnya sistem pemilu, manajemen dan sikap mental kita sendiri.

Tanggal 5 Juli 2004 kita kembali menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Presiden RI. Bahkan mungkin akan ada putaran kedua. Ini peluang kita untuk memperbaiki 'wajah' negeri kita yang sudan bopeng-bopeng. Caranya? Hindari pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden itu dan mari kita biarkan rakyat bermanja-manja menggunakan hak pilihnya dalam sua-sana aman, damai dan gembira. Kita beri peluang kampanye seluas-luasnya bagi para Calon Presiden kita, selebihnya biarkan rakyat memilih, rakyat sudah cerdas.


(No. 143/Th III/02 - 08 Mei 2004)


Tulisan ini sudah di baca 129 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Membaca Ombak

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Membaca-Ombak/350-Biarkan-Rakyat-Memilih-.html