drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Membaca Ombak | Bagian : 0

Catatan Pengiring:


Oleh : Goenawan Mohamad

Catatan PENA DAN PODIUM
Goenawan Mohamad


Di Indonesia, kecurigaan kepada politikus dan orang partai bisa punya dasar, tapi bisa juga tidak adil dan menyesatkan. Tapi kecurigaan itu punya riwayat yang cukup panjang. la dimulai sejak pertengahan tahun 1950-an, ketika apa yang disebut dalam sebuah novel Ramadhan K.H. oebagai 'royan. revelusi' mulai terasa, ketika tubuh Indonesia terasa amat tak nyaman seperti seorang ibu yang habis melahirkan - dengan kata lain, masa itu rasa kecewa pasca-1945. Setelah ternyata apa yang diharapkan sebagai 'hasil revolusi' atau 'hasil kemerdekaan' tak kunjung terasa, kecurigaan menemukan sasarannya pada parlemen dan partai-partai politik.

Pada tanggal 17 Oktober 1953 sebuah demonstrasi besar anti-parlemen terjadi di Jakarta, dan buat pertama kalinya kekuatan anti-partai yang terutama, yakni Angkatan Darat, menampakkan giginya: beberapa meriam dipasang ke arah Istana Merdeka, sementara massa berseru agar Presiden Sukarno membubarkan parlemen.

Pemilihan umum pertama yang bebas di tahun 1955 tidak mengurangi kecenderungan yang kemudian disebut 'partai-fobia' itu. Pemilihan itu - dengan perdebatan yang sengit, dengan emosi yang berapi-api dalam mempertahankan dan memperluas pengaruh, sesuatu yang tak mudah dielakkan dalam sebuah kompetisi - bahkan menambah tajam kecenderungan anti-partai dan anti-politik.

Di tahun 1958, akhirnya Presiden Sukarno membubarkan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. 'Demokrasi Terpimpin' diperkenalkan, dengan niat menghidupkan kembali mitos persatuan di masa revolusi. Beberapa partai politik dilarang, para pemimpinnya dipenjarakan, dan militer memperkenalkan, buat pertama kalinya, 'golongan karya' dalam gelanggang kekuasaan. Beberapa partai yang tinggal, seperti PNI, PKI, dan NU memang masih punya peran dan elan, tapi sebenarnya tak jelas ke arah mana ujung kehidupan mereka. Kompetisi tetap terjadi, tapi tak tampak ada kemungkinan untuk pemilihan umum. Ketegangan yang tak tersalurkan inilah yang jadi sebab (tentu saja bukan satu-satunya sebab kekerasan berdarah yang paling menakutkan dalam sejarah Indonesia: peristiwa 30 September 1965 dan kelanjutannya.

'Orde Baru' yang lahir sejak itu sebenarnya adalah pelembagaan yang efektif sikap anti-partai dan anti-politik. Partai seperti PKI dibubarkan, yang tersisa dipecah-belah dan dikuasai oleh pemerintah. 'Golongan Karya' yang menjadi mesin kekuasaan, dengan resmi dinyatakan bukan partai politik, meskipun ia ikut dalam pemilihan umum yang dikendalikan dengan ketat. Partai politik dianggap bekerja untuk kepentingan 'golongan', seakan-akan ABRI tidak bekerja untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan 'golongan'-nya sendiri.

Setelah 'Orde Baru' runtuh, memang ada perubah-an sikap terhadap partai dan politisi. Orang beramai-ramai membentuk partai politik dan beramai-ramai pula memilih mereka. Tapi 'partai-fobia' belum juga hilang - meskipun Golkar sendiri sudah mengakui dirinya juga partai, dan bekerja sebagaimana partai yang lain. Kecurigaan kepada politik dan politisi masih berkembang di kalangan NGO, mahasiswa, dan cendekiawan, meskipun mereka umumnya tak mengatakan apa gerangan yang bisa jadi lembaga alternatif buat sebuah demokrasi.

Kecurigaan kepada partai dan kepada 'politik' itu pertama-tama berawal dari salah paham, dan kemudian karena buruk pengalaman.
Salah paham yang utama menyangkut pandangan tentang 'golongan', seakan-akan 'golongan' adalah sebuah elemen yang dapat dan selayaknya diletakkan di bawah bumi. Padahal di mana pun juga, dan kapan pun juga, sebuah masyarakat, atau sebuah komunitas - bangsa, umat, kelas, gender, ataupun suku - tak pernah utuh, kompak, dan selesai. Masing-masing terdiri dari 'golongan' atau 'sub golongan'. Dalam pada itu, tak akan ada satu 'golongan' atau 'sub-golongan' pun yang akan mempunyai posisi berkuasa ataupun dominan secara mutlak. Resistensi dari 'golongan' lain akan timbul, dan konflik adalah bagian yang niscaya dalam sebuah masyarakat (bangsa, umat, suku, dan seterusnya) yang tak henti-hentinya membentuk diri. Maka tiap 'golongan' atau 'sub-golongan' akan terpaksa mencoba melintasi dirinya sendiri, agar dapat didukung oleh 'golongan' lain.

Itulah sebabnya tak ada partai yang mampu eksklusif, kecuali bila ia mempunyai kemampuan yang dahsyat untuk menjalankan kekerasan. Itu pun, seperti dalam hal Partai Komunis dan sejenisnya, tetap menyatakan diri menjalankan segala usahanya untuk kemanusiaan, untuk semua orang. Maka kecurigaan bahwa partai akan 'hanya mementingkan dirinya sendiri' memang wajar, tapi tak sepenuhnya tepat.

Apalagi dalam pemilihan umum: tiap partai akan terpaksa menjangkau ke luar' (tanpa melepaskan) pendukung awal di kandangnya sendiri. la akan didorong untuk mewakili suara yang 'universal'. Maka seorang politikus adalah seorang yang berbicara di podium: ia mencoba memikat pendukung sebanyak-banyaknya ketika menawarkan agendanya ke alamat orang ramai yang beragam.

Memang, pada akhirnya, dalam sejarah, tak ada 'golongan' (dan politisi) yang menang mutlak sekali pun yang sepenuhnya berhasil mengisi tuntutan 'universal' itu - satu hal yang menyebabkan perubahan kekuasaan adalah niscaya, tak terelakkan. Proses politik tak akan berhenti, kita suka atau tak suka.

Di samping salah-paham di atas, yang juga menimbulkan kecurieaan adalah pengalaman buruk: perilaku jual-beli dukungan (yang disebut 'money polities' itu), korupsi di lembaga perwakilan rakyat, dan 'dagang-sapi' posisi di kabinet tanpa agenda yang jelas, kecuali untuk mendapatkan kedudukan. Dengan kata lain, perilaku 'politisi hitam' yang oleh Chaidir juga disebut dan dike-cam dalam buku ini.

Tentang kedua sebab kecurigaan itu saya ingin menawarkan sedikit penangkal kecewa: demokrasi bukan-lah sistim yang menjanjikan kesempurnaan manajemen atas perbedaan dan konflik, melainkan sistim yang justru mengakui ketidak-sempurnaan dalam dirinya, dan sebab itu secara teratur dan kontinyu membuat koreksi. Pemilihan umum, proses politik yang damai itu, adalah salah satu metodenya.

Chaidir, penulis buku ini, adalah seorang politikus, dan ia sadar bahwa ia juga 'dicurigai'. la telah menjelaskan posisinya, bahwa ia tidak secara apriori bisa dituduh 'apologetik' - yang menunjukkan juga bahwa peringatan 'awas' (yang memang perlu) dari orang lain itu ia dengarkan.

Tapi memang tak mudah menggabungkan pena dan podium. Menulis ke media massa, dalam tradisi jurnalisme politik di Indonesia, sudah jadi bagian dari kritik terhadap keadaan. Kita melihatnya sejak Bung Karno dan Bung Hatta di tahun 1920-an. Pujangga Raja Ali Haji sangat arif ketika mengatakan, sebagaimana dikutip Chaidir, bahwa 'Segala pekerjaan pedang itu boleh dibuat dengan kalam, adapun pekerjaan kalam itu tiada boleh dibuat pedang'. Tapi tak berarti bahwa 'kalam' tak bisa tajam; bahkan mungkin 'kalam' itu sebaiknya tajam agar satu gores saja dari dirinya bisa menyebabkan 'berapa ribu dan laksa pedang yang sudah terhunus' jadi pulang ke dalam sarung. 'Kalam' bisa menyebabkan 'pedang' tak perlu dihunus jika sang kalam bisa efektif.

'Kalam' atau pena yang efektif tak selamanya perlu menyenangkan orang sebanyak-banyaknya; yang perlu adalah bagaimana ia membuat orang untuk berpikir kembali, berpikir sendiri, setelah membacanya - satu kemampuan yang hanya ada dalam kebudayaan tulisan.

Bagaimana 'kalam'-nya bisa seperti itu, jika seseorang yang mengguratkannya juga harus menjangkau ke orang ramai yang berbeda-beda, sebagai layaknya orang berbicara di podium? Pilihan yang sulit ini dijalani Chaidir, dan bukannya tanpa risiko. Sebab itu saya terkesima olehnya dan bersimpati kepada dilema-dilemanya. Ia, lebih dari seorang seperti saya, harus pandai-pandai meniti buih, agar selamat ke seberang. Maka perangai tulisannya adalah perangai yang membesarkan hati: ia, yang banyak menimba dari sejarah, terutama masa lalu Riau, memandang masa lalu sebagai petuah baik, meskipun kita tahu, setiap sejarah kebesaran di mana pun juga mengandung di dalamnya riwayat kekejaman; ia, yang memandang ke sekeliling dengan tenang, memandangnya dengan uluk salam.

Satu hal yang bisa tumbuh dari posisi 'meniti buih' itu adalah kearifan: ia selalu sadar dalam keadaan 'terbelah', sebagaimana setiap kita; ia bukan subyek yang sudah penuh dan tak berproses.

Hal lain adalah rasa bertanggungjawab: menulis adalah meletakkan kata-kata yang bisa ditengok lagi, dicek kembali, dan dipertanyakan tiap kali. Maka tak mengherankan bila tulisan-tulisan ini tak membawakan nada orang yang sedang marah, meskipun ia juga bisa kesal (misalnya terhadap mereka yang disebutnya sebagai 'ninja politik').

Sekali lagi ia memilih jalan yang bukan tanpa risiko. Pernah ada yang mengatakan bahwa politikus, di podium, tak boleh dinilai berdasarkan apa yang dikatakannya, melainkan berdasarkan apa yang dilakukannya. Tapi politikus yang menggunakan pena atau kalam dan menulis di suratkabar akan dinilai baik berdasarkan apa yang dilakukannya dan apa yang ditulisnya.

Saya kira dari sini kita bisa berharap bahwa dari seorang Chaidir akan terus muncul seorang wakil rakyat yang tahu: ia senantiasa dinilai, bukan saja oleh Tuhan, tapi juga - dalam sebuah demokrasi ini tak kalah penting - oleh orang lain.


Tulisan ini sudah di baca 117 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Membaca Ombak

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Membaca-Ombak/312-Catatan-Pengiring:.html