drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 5

Penyakit Kuno


Oleh : drh.chaidir, MM

"MAKHLUK" yang bernama Posyandu tiba-tiba menjadi idola. Mungkin karena dia dizalimi selama ini, dianggap produk orde baru kemudian disingkirkan dan bersiap untuk dilupakan. Namun itulah, belum lama berselang, semua mata kembali memandang kepadanya. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dianggap sebagai penyebab sekaligus penyelamat terhadap banyaknya ditemukan kasus anak-anak penderita gizi buruk bahkan sampai pada tingkat busung lapar (HO-Hongere Oedema).

Disebut penyebab, karena setelah Posyandu tidak lagi maksimal dimanfaatkan, perkembangan kesehatan balita tidak lagi terpantau. Akibatnya bila si balita sudah benar-benar parah kondisinya barulah dibawa ke Puskesmas. Dianggap penyelamat karena kini semua bicara bahwa seandainya Posyandu maksimal kegiatannya maka masalah yang dihadapi si balita bisa dideteksi secara dini, sebab di Posyandu ibu-ibu secara rutin menimbangkan berat badan balitanya, melakukan immunisasi atau sekedar mendapatkan makanan tambahan.

Semula isu busung lapar yang menjadi isu nasional ini meletup dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun ternyata Riau, Negeri Laut Sakti Rantau Bertuah ini pun rupanya tidak luput dari masalah yang memalukan dan memilukan itu. Beberapa kasus ditemukan di Kabupaten Bengkalis (kabupaten terkaya kedua di Indonesia), di Pekanbaru dan di Kabupaten Kampar. Temuan itu kemudian disusul dengan munculnya beberapa kasus penderita gizi buruk, yang hanya beda-beda tipis dengan busung lapar. Sedikit saja ke ujung, kasus gizi buruk langsung menjadi busung lapar.

Entah bagaimana, saya langsung teringat Ibu DR Erna Witoelar, mantan Menteri Kimpraswil RI yang sekarang menjadi Duta Besar Keliling PBB untuk Kemiskinan. Belum lama ini ketika berkunjung ke Pekanbaru, Ibu Erna Witoelar terkejut mendengar bahwa di Riau masih ada kasus penyakit malaria. "Di Riau masih ada malaria? Malaria kan penyakit kuno?" Kata Ibu yang enerjik dan ceplas-ceplos ini. DR Erna Witoelar mungkin akan kejang-kejang bila mendengar bahwa di Riau ternyata ada busung lapar. Logika Ibu Erna Witoelar sangat sederhana, daerah ini daerah kaya, yang tidak sewajarnya lagi ada penyakit-penyakit kuno tersebut. Jadi masalahnya bukan pada jumlah kasus atau persentase.

Balita penderita gizi buruk di Riau seperti yang disiarkan oleh Dinas Kesehatan Riau, hanya 2,1%. Angka itu kecil bila dibandingkan dengan angka nasional 8,5% . Namun penggunaan kata "hanya" yang berapa kali saya baca di media masa, atau melalui selebaran resmi dinas, terus terang terasa menusuk kalbu. Permainan perbandingan angka-angka adalah indikator makro yang menyesatkan. Jangankan 13 kasus Balita gizi buruk yang terdata sampai saat tulisan ini disusun, satu kasus saja mestinya tidak boleh lagi terjadi dengan alasan apapun. Keterkejutan Dr Erna Witular agaknya bisa dipahami. Tidakkah kita menyadari bahwa sesungguhnya Balita penderita gizi kurang sangat besar jumlahnya? Sedikit saja keseimbangan terganggu, Balita ini akan menderita gizi buruk. Kita juga harus menyadari bahwa jumlah Balita yang hampir-hampir mendekati gizi kurang juga sangat besar jumlahnya.

Dalam pemantauan saya di Rumah Sakit Umum Daerah, tempat dimana lima orang balita penderita gizi buruk itu dirawat, saya mendapatkan pemahaman bahwa gizi buruk bisa disebabkan beberapa hal. Pertama, karena kemiskinan, orangtua tidak mampu memberikan makanan atau susu yang layak bagi bayinya. Kedua, karena ketidaktahuan sehingga si orangtua tidak paham bagaimana memberikan susu atau makanan yang layak bagi bayinya. Ketiga, ketidaktahuan juga menyebabkan rendahnya apresiasi orangtua terhadap kesehatan bayinya. Keempat, akibat apresiasi kesehatan yang rendah, orangtua tidak tahu kalau bayinya menderita penyakit, atau kurang gizi berat. Kelitna, barangkali karena ketidaktahuan juga, balita yang menderita gizi buruk tersebut berasal dari keluarga miskin yang tidak melakukan program Keluarga Berencana.

Yang membuat kita sangat prihatin adalah ternyata masih banyak Balita yang dilahirkan kurang beruntung tidak mendapatkan susu atau makanan yang menjadi hak mereka. Kita sangat yakin, tidak juga ada maksud orang tua untuk mengabaikan bayi-bayinya. Mereka terjerat kemiskinan akibat distribusi aset yang tidak adil. Padahal, hakikat kita mendirikan pemerintahan adalah dengan harapan adanya keadilan di samping dipenuhinya kebutuhan masyarakat.

Keadilan adalah bukti cinta pemerintah kepada rakyat, sehingga rakyat sebaliknya juga akan mencintai pemerintahnya dan akan berpartisipasi pada program pembangunan secara maksimal. Keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan dalam segala hal. Di bidang politik keadilan itu berwujud demokrasi. Dibidang hukum keadilan itu berwujud peradilan yang bebas dari mafia. Di bidang sosial keadilan itu berwujud rasa senasib sepenanggungan, kesetiakawanan sosial. Dibidang ekonomi keadilan itu bernama ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan bukan berarti memberikan atribut rakyat bagi semua program, seperti misalnya pertanian rakyat, perikanan rakyat, perkebunan rakyat, hutan rakyat, industri rakyat, dan seterusnya. Bukan. Ekonomi kerakyatan itu ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat, ekonomi yang bersimpati dan bisa berempati pada rakyat kecil dan nyata, bukan basa-basi. Ekonomi kerakyatan berarti, para konglomerat tidak hanya berpikir dan melakukan upaya akal-akalan untuk menguasai semua sektor usaha dari hulu sampai hilir, sapu bersih, tapi menyempatkan diri berpikir untuk rakyat kecil. Tanggungjawab sosialnya sungguh-sungguh diwujudkan tidak hanya formalitas dan seremonial belaka. Bila pola pikir ini terwujud, maka tidaklah jadi soal adanya program menumbuh-kembangkan investasi misalnya, asal secara nyata mereka mengangkat kehidupan sekian ribu rakyat kecil.

Dengan tiga fungsi minimal yang melekat pada pemerintah (pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan) pemerintah memiliki tugas utama melindungi masyarakatnya dengan menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, menjamin agar masyarakatnya meningkat kehidupannya ke taraf yang lebih baik (better life). Oleh karena itulah Gubernur Rusli Zainal secara tegas menyatakan ketika memimpin Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan, baru-baru ini, "Kita masih belum maksimal dalam pelaksanaan program, kita terlalu banyak berteori", katanya serius. Gubernur wajar gundah, karena dalam banyak kasus stafnya gemar berpolemik, bahkan adakala membuat statemen yang terkesan kurang bijak dan mengaburkan substansi.

Posyandu, untuk sementara boleh jadi merupakan alternatif untuk mengurangi Balita penderita gizi buruk, setidak-tidaknya bisa menjadi early warning (peringatan dini), sehingga setiap kasus bisa cepat ditanggulangi sebelum terlanjur parah. Tetapi Posyandu bukanlah segalanya, akar masalahnya bukan pada ada atau tiadanya Posyandu, akar masalahnya adalah pada kemiskinan dan kebodohan. Namun demikian, kemiskinan dan kebodohan tidak bisa pula didekati dengan terma-terma yang meremehkan. Kemiskinan harta memang akan memusnahkan harapan, tetapi kemiskinan akal budi akan memusnahkan peradaban.

Rasanya tidak bisa lain, kita harus membangun kesadaran kolektif, rasa kesetiakawanan sosial. Ungkapan bijak Jawaharlal Nehru berikut agaknya layak kita simak. "Crisis and deadlocks when they occur have at least this advantage, that they force us to think" Krisis dan jalan buntu, jika itu terjadi, paling tidak mempunyai hikmah, yaitu mereka memaksa kita untuk berpikir... Dan penyakit kuno itu harus mampu membuat kita berpikir.


(Tabloid MENTARI No.202/Th IV/4 -10 Juli 2005)


Tulisan ini sudah di baca 149 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/439-Penyakit-Kuno.html