drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 4

Negeri Tersangka


Oleh : drh.chaidir, MM

NEGERI ini pernah dijuluki "Negeri Tersangka" karena demikian banyaknya petinggi-petinggi negeri yang menjadi tersangka pelanggaran tindak pidana. Pelanggarannya bermacam-macam. Ada petinggi yang menjadi tersangka melakukan tindak pidana korupsi, ada yang menjadi tersangka pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), ada yang menjadi tersangka kasus penculikan aktivis, ada pula yang menjadi tersangka kasus penipuan, pembohongan, pemalsuan dan sebagainya.

Banyak yang sungguh-sungguh meningkat statusnya, "naik kelas" dari tersangka menjadi terdakwa, dari terdakwa menjadi terpidana dan akhirnya mendekam dalam penjara. Namun tidak pula sedikit dari petinggi-petinggi itu yang lolos dari jerat hukum untuk dinaikkan kelasnya". Jangankan jadi terdakwa atau terpidana, jadi tersangka saja seringkali dibuat keliru atau seperti nampak keliru. Petinggi-petinggi yang menurut common sense (baca: telah menjadi gunjingan masyarakat) melakukan praktik korupsi, penipuan dan berbagai praktik ilegal, nyatanya bebas-bebas saja. Seakan tak tersentuh. Adakalanya yang bersangkutan justru meningkat popularitasnya dengan status tersangka itu, bahkan kemudian dengan membungkusnya sebagai orang-orang teraniaya beberapa diantaranya ditokohkan untuk menjadi pemimpin. Kesalahan, adakalanya dibuat kabur secara berjemaah sehingga tidak lagi bisa dibedakan hitam-putih dengan kebenaran. Keduanya terlihat abu-abu.

Tidak adanya bukti-bukti yang kuat atas perbuatan melawan hukum sehingga yang bersangkutan menjadi tersangka, membuat kita curiga dan berprasangka pula, bahwa itu direkayasa. Jawaban-jawaban dalam pemeriksaaan ditata sedemikian rupa oleh tersangka atas advis para penasihatnya, sehingga terlihat tidak ada masalah. Atau bisa terjadi (tidak adanya bukti-bukti yang kuat), karena ter-sangka sangat pakar dalam menghapus jejak. Sehingga walau penegak hukum mengerahkan kepala suku Indian sekalipun, atau ahli pencari jejak Kerajaan Majapahit, untuk mencari jejak tersangka, namun tetap tidak akan tertelusuri. Ada tersangka yang licin seperti belut dilumuri olie. Ada 1001 jurus tipu muslihat yang membuat jerat-jerat hukum tidak manjur. Namun tidak bisa dipungkiri, tidak meningkatnya status dari tersangka menjadi terdakwa atau terpidana, adakalanya karena memang tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga aparat penyidik sulit membuktikannya.

Apa ini artinya? Artinya, bukan main repotnya penegak hukum membuktikan sebuah sangkaan itu benar, bahwa seseorang itu memang benar menjadi tersangka, seseorang itu telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan harus diadili. Jerat hukum itu ternyata gampang-gampang sulit menggunakannya, sehingga ada yang seharusnya terjerat tapi lolos (berulangkali), ada yang seharusnya tidak terjerat tapi terjerat. Adakalanya jerat yang semula dimaksudkan untuk menjerat ikan kakap, yang terjaring justru ikan teri.

Kita memiliki pengalaman yang kurang menggembirakan dalam law enforcement khususnya dalam upaya pemberantasan ko-rupsi. Setiap rezim presiden selalu membuat kebijakan populis untuk memberantas korupsi, tak terkecuali Presiden SBY. Sejarah rnencatat, di masa lalu tim-tim pemberantasan koruspi ini belum dapat memberikan hasil yang optimal, karena gerakan itu sendiri pada dasarnya adalah gerakan setengah hati karena operasi itu menyangkut banyak kepentingan terutama kepentingan para petinggi yang menjarah negeri sendiri.

Ini pulalah agaknya yang membuat masyarakat skeptis terhadap gebrakan yang dilakukan oleh Presiden SBY. Jangan-jangan gebrakan ini sama seperti dulu, jangan-jangan gebrakan ini hanya sekedar mencari popularitas dan memancing simpati. Benarkah demikian? Mari kita tunggu proses hukum yang sedang berlangsung demikian gegap gempita akhir-akhir ini. Demikian meriahnya, sehingga kalau dulu negeri ini dijuluki , kini agaknya menjadi Negeri Terpenjara. Proses penegakan hukum telah memasuki episode baru yang menggembirakan sekaligus mendebarkan. Hukum tidak pandang buiu, satu demi satu kini para tersangka menjadi terdakwa dan kemudian menjadi terpidana dan ramai-ramai masuk penjara, mulai dari gubernur, bupati, guru besar, intelektual, pimpinan-pimpinan bank, dan agaknya akan segera menyusul para mantan Menteri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) nampaknya tidak main-main. Setelah membongkar kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuat mata kita terbelalak, ketika mereka menjebloskan ke penjara figur-figur yang selama ini dianggap tahan uji seperti Mulyana W Kusumah dan Prof Nazaruddin Syamsudin, kini giliran mantan Menteri (dan agaknya juga mantan-mantan Menteri). Dan yang tersandung pertama adalah rnantan Menteri Agama RI, Said Agil Husin Al Munawar yang diduga menyalahgunakan Dana Abadi Umat (DAU) sejumlah senilai Rp 700 milyar. Sejumlah petinggi negeri disebut-sebut ikut pula menikmati DAU, maka kasus penyalahgunaan DAU ini menggelinding seperti bola salju yang makin lama makin membesar dan siap menggulung apa saja dan siapa saja. Agaknya karena banyak yang berkepentingan maka sebagaimana diberitakan media massa, Tim Tastipikor mulai mendapat tekanan agar pemeriksaan "DAU gate" ini digiring ke wilayah abu-abu. Bilamana ini sampai terjadi maka sangat wajarlah bila masyarakat skeptis dan sia-sialah upaya Presiden SBY memperbaiki wajah negeri ini.

Memang tragis, kemajuan yang kita lalui kini mulai memangsa anak negeri yang khilaf, namun bagaimanapun yang salah tetap salah. Biar langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Tangan mencincang bahu memikul. Hanya sayangnya beberapa koruptor kelas kakap yang menyikat dana Bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) puluhan triliyun, sempat hengkang ke luar negeri dengan membawa berkarung-karung dolar. Sebut saja misalnya Syamsul Nursalim yang menelan dana BLBI sejumlah Rp 6,9 triliyun, Eko Adi Putranto melarikan dana BLBI Rp 2,6 triliyun, Sherny Konjongiang (dana BLBI Rp 2,6 Trilyun), Bambang Sutrisno membawa dana BLBI sejumlah Rp 1,5 triliyun. Juga tercatat Hendra Rahardja yang meninggal dalam pelariannya di Australia, sempat mengantongi dana BLBI sejumlah Rp 2,6 triliyun.

Dibandingkan dengan jumlah dana BLBI yang mengucur demikian saja ke kocek pengusaha-pengusaha tersebut, maka seakan Dana Abadi Umat Rp 700 milyar yang diduga disalahgunakan oleh mantan Menteri Agama Said Agil tidak ada apa-apanya. Namun masalahnya bukan pada besar kecil, banyak-sedikitnya uang negara yang disalahgunakan, tapi siapa yang mengambil dan uang apa yang diambil. Para debitur BLBI yang melarikan diri itu memang sejenis musang yang selalu mengintip kapan sang ayam bisa diterkam. Sedangkan mantan Menteri Agama Said Agil (semogalah tidak benar) adalah pagar yang seharusnya menjaga tanaman, tetapi makan tanaman. Dalam jenis yang sedikit berbeda, termasuklah masalah KPU dan korupsi di instansi pemerintah lainnya.

Betapapun pahit dan gelapnya, lorong ini nampaknya harus kita lalui sebagai bagian dari episode pempelajaran yang sangat mahal bagi bangsa kita. Hukum memang harus kita tegakkan, tetapi bukan hukum balas dendam. Negeri ini terlalu besar untuk kita bangun dengan kebencian dan kedengkian.

(Tabloid MENTARI No.201/Th IV/27 Juni - 3 Juli 2005)


Tulisan ini sudah di baca 119 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/431-Negeri-Tersangka.html