drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 4

Mimpi Kali Yeeee


Oleh : drh.chaidir, MM

Sebuah Short Message Services (sms) masuk ke hand phone saya, "Kabar gembira....!! Harga BBM kembali turun..!! Saksikan pengumuman pemerintah malam ini di layar televisi dalam acara....... MimpiKali Yeee???" Saya coba tersenyum tapi rasanya masam. Yang saya lihat di layar televisi malamnya justru sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang ricuh, nyaris baku hantam. Agaknya, acara sidang paripurna di rumah rakyat di Senayan ini, lebih seru kali yeee....

Ada saja orang yang mampu menertawakan kondisi dan rnengkondisikan tertawa seperti sms itu. Tidak jelas siapa yang punya gagasan dan menyebarkannya, tapi agaknya jelas bukan Jaya Suprana. Yang pasti, sms humor itu kemudian laksana sel hidup, membiak dengan cepat. Saya pun ikut-ikutan iseng mengirimkannya ke beberapa teman dan segera mendapatkan respon: "Telat ni yeeee..... kecian deh Iho!!" Rupanya sang teman yang dikirimi telah lebih dulu memperoleh sms itu dari orang lain. Dasar! Rasanya laksana kebobolan 3 - 0 seperti ketika klub sepak bola kesayangan masyarakat Kota Pekanbaru, PSPS kalah dari klub PSDS Deli Serdang beberapa hari sebelumnya. Tapi biarlah, tak apa-apa. Biarlah sejenak orang ketawa menertawakan diri sendiri dan masyarakatnya, daripada menangis pagi-sore siang-malam karena semua harga naik mencekik. Kehidupan tidak untuk ditangisi. Kata orang bijak, hidup kita hanya sehari: hari kemarin telah berlalu dan hari esok belum datang.

BBM kembali bikin ulah. Setelah naik turun di era Presiden Megawati, kini harganya mantap naik lagi di era presiden pilihan rakyat, Presiden SBY. Keputusan ini tentulah dirasakan amat pahit dan menyedihkan tidak hanya oleh rakyat kecil tapi juga oleh Presiden SBY sendiri yang terpaksa membuat kebijakan. Karena itulah barangkali kenapa dulu Presiden Megawati tidak tahan, dan mencabut kembali keputusan yang telah dibuatnya. Naluri keibuan-nya ketika itu tentu ikut bicara. Tapi, "lain bulu lain belalang, lain dulu lain sekarang. Lain karakter ibu tentu lain pula karakter bapak. Bapak umumnya lebih tegar dan akan selalu memberi nasihat, "Berakit-rakit ke hulu nak, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dulu nak, bersenang-senang kemudian."

Namun sayangnya anak-anak kini telah terlanjur pintar, mereka telah terbiasa dan bosan membaca jargon-jargon yang tertempel di kantin-kantin kampus, "Hari ini bayar esok gratis". Esok hari mereka kembali membaca jargon yang sama dan hari esok yang gratis itu memang tak pernah datang, dia tetap tinggal menjadi hari esok, laksana bayang-bayang, nampak dekat tapi tidak terjangkau. Oleh karena itulah ketika mereka diingatkan untuk "berakit-rakit ke hulu", mereka menjawabnya dengan unjuk-rasa, karena mereka tak lagi percaya. "Berenang-renang ke tepian," tetap saja akan tinggal impian.

Kenaikan harga BBM sesungguhnya bukan lagi sekali dua, tapi kali ini kelihatan dramatis. Lihatlah bagaimana DPR-RI mengusung masalah kenaikan harga BBM ini menjadi komoditas politik, nyaris sempurna. Sidang demi sidang berlangsung alot dengan perdebatan hebat. Sementara pihak pemerintah kelihatannya belum ada niat untuk mencabut keputusannya. Saat esai ini ditulis kita belum bisa meraba endingnya. Akankah happy ending? Tapi kalaupun happy ending, untuk siapa, untuk rakyatkah atau untuk penguasa? Atau untuk anggota dewan? Beberapa skenario bisa saja terjadi. Pertama, DPR mendukung pemerintah; kedua, DPR tidak mengambil sikap, atau ketiga, DPR menolak kebijakan pemerintah. Bagi Pemerintah, kenaikan harga BBM ini agaknya bak buah simalakama.

Kenaikan harga BBM sungguh dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif pemerintah, kenaikan harga BBM memang tidak bisa dihindari. Harga BBM yang terendah di dunia adalah harga BBM naik, ini diakibatkan adanya subsidi sebesar rata-rata Rp 60 triliun pertahun. Sayangnya menurut pemerintah subsidi ini justru dinikmati oleh orang kaya, karena orang kayalah yang banyak menggunakan BBM. Oleh karena itu, menurut perspektif pemerintah subsidi itu harus dikurangi bahkan harus dihapuskan sama sekali, dan dana subsidi tersebut dialokasikan untuk membantu orang yang miskin seperti memberikan sekolah gratis dan puskesmas gratis. Bukankah tidak adil bila kita memberikan susbsidi untuk orang kaya? Subsidi itu adalah hak orang miskin karena merekalah yang memerlukannya.

Sampai di situ oke, gagasannya bagus. Itu pulalah yang men-jadi alasan dari presiden satu ke presiden yang lain, mengapa harus mengurangi subsidi, walaupun akibatnya terpaksa menaikkan harga BBM. Namun beriringan dengan kenaikan harga BBM itu, naik pulalah semua harga kebutuhan masyarakat, termasuk ongkos oplet dan ongkos ojek. Pemerintah memang selalu berupaya keras untuk mengawasi kenaikan harga dan tarif ini, tapi pada kenyataannya lebih banyak gagal daripada berhasilnya, sebab orang kita paling pintar main kucing-kucingan. Sementara pada sisi lain, dana hasil pencabutan subsidi sering tidak mencapai sasaran karena penyakit menahun birokrasi yang belum sembuh-sembuh juga: pembengkakan struktur, kekurusan fungsi, lemah sahwat dalam koordinasi dan penyakit hati dengan gejala "tiga ta" - gila tahta, gila harta dan gila wanita, maka penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana merajalela. Dengan birokrasi yang demikian tidak ada jaminan dana kompensasi subsidi BBM tidak diselewengkan, sehingga tidak sampai kepada sasarannya secara utuh.

Itulah masalahnya. Maka dalam perspektif harafisy (harafisy=Rakyat jelata - meminjam istilah novelis Naguib Mahfouz), tak usahlah subsidi orang kaya itu dikurangi, biarlah mereka menikmati subsidi BBM itu, sebab orang kaya yang menikmati subsidi itu umumnya adalah pelaku-pelaku pasar yang menguasai perekonomian, mereka bisa memainkan harga barang-barang kebutuhan lain sesuka hatinya, bila kesenangan mereka terganggu. Nanti yang susah orang miskin juga. Kompensasi subsidi BBM tak dapat, harga pun terlanjur melambung.

Lantas bagaimana caranya mensejahterakan rakyat? Harafisy bilang, ambil saja dari uang debitur-debitur atau koruptor-koruptor kelas kakap yang menghabiskan dana BLBI itu, atau ambil dari raja-raja kayu yang telah meluluh-lantakkan hutan kita. Coba bayangkan, dari praktik-praktik illegal logging saja negara dirugikan Rp 60 triliun setiap tahun, begitu pidato Menteri Kehutanan di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Bisakah ini kita tertibkan? Bisakah pemerintahan kita dibuat hemat dan efisien?

Kesalahan terbesar masyarakat adalah karena terlalu banyak berharap dari kebijakan pemerintahan yang baru. Mereka bermimpi pemerintah segera membawa masyarakat keluar dari himpitan penderitaan. Catatan masyarakat terhadap janji-janji kampanye yang penuh dengan harapan itu, belum lagi kering tintanya. Tapi masalahnya memang tidak sederhana. Opini sudah terlanjur terbangun bahwa pencabutan subsidi BBM adalah untuk kesejahteraan masyarakat, sementara untuk membuktikan itu diperlukan kerja keras dan komitmen semua pihak. Kalaulah boleh memilih, masyarakat ingin memilih kesejahteraan dulu baru kemudian kenaikan harga BBM. Tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya, ada kekhawatiran yang tebal, akan tak ubahnya seperti fata morgana. Namun sayangnya pilihan tidak lagi tersedia. Jangan sedih.

Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian.. alahai sayang...

(Tabloid MENTARI No. 187/IV/21-27 Maret2005)


Tulisan ini sudah di baca 161 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/430-Mimpi-Kali-Yeeee.html