drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 3

Kado Tahta Untuk Rakyat


Oleh : drh.chaidir, MM

TANGGAL 9 Agustus 2005 Riau berusia 48 tahun. Bila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang telah berusia 229 tahun pada tanggal 4 Juli yang baru lalu atau Thailand yang tak pernah dijajah, 48 tahun belumlah usia yang terlalu tua untuk sebuah negeri. Tetapi untuk sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, usia 48 tentulah bukan tempo yang pendek.

Lihatlah bagaimana Malaysia mempertanggungjawabkan usianya yang pada tanggal 31 Agustus nanti sama dengan Riau atau Singapura yang hari lahirnya sama tapi masih tergolong "adik-adik". Tanggal 9 Agustus 2005 ini Singapura baru berusia 40 tahun. Kedua negeri yang disebut terakhir, sudah terbang ke angkasa. Bila kita menggunakan idiom yang populer di masa rezim pembangunan Orde Baru, kedua negeri itu disebut sudah tinggal landas. Dewasa ini kita tidak perlu lagi bertungkus lumus mempersiapkan kondisi untuk bisa tinggal landas dengan membangun POLEKSOSBUD HANKAM, kita tidak perlu terbang tinggi-tingi. Sebab kata orang, setinggi-tinggi terbang burung bangau akhirnya pulang juga ke kubangan. Dan kita agaknya telah pulang sebelum terbang...he., he..he..... Sebenarnya, kalau kita lihat POLEKSOSBUD itu, yang pertama disebut (ternyata) adalah politik, artinya, pembangunan di bidang politik. Sekarangpun sesungguhnya kita (masih) tergila-gila dengan agenda-agenda politik. Namun bungkus boleh sama-sama politik, tetapi isinya beda. Dulu, pembangunan politik untuk menciptakan stabilitas politik, sekarang pembangunan politik untuk membangun demokrasi. Hasilnya? Kalau hasilnya biarlah sejarah yang mencatat, atau biarkan sailing yang menyampaikan.

Sesungguhnya, ketiga negeri serantau, Malaysia, Singapura dan Indonesia melakukan start dengan gaya dan pola yang sama, ketiga-tiganya menyadari dan mengedepankan betapa pentingnya stabilitas politik untuk lancarnya program pembangunan ekonomi dan pembangunan bidang lainnya. Tapi ibarat permainan catur, mereka melakukan langkah berikutnya secara tepat, bidak-bidaknya digerakkan secara akurat dengan tetap konsisten menjaga stabilitas politik. Sementara kita hanyut dalam arus perubahan dan bangga dengan atribut-atribut yang memabukkan: kebebasan dan keterbukaan. Kita sebaliknya membuat blunder sehingga "raja" akhirnya harus tumbang.

Sekarang kita kembali ke pangkal jalan. Kita memahami, semua kebijakan, baik itu regulasi di bidang ekonomi, maupun aturan-aturan hukum yang dipergunakan oleh lembaga peradilan untuk mengadili perkara, atau ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan, semuanya adalah produk politik. Sebab, semua ketentuan dan kebijakan yang dibuat haruslah melalui sebuah proses.

Kehendak rakyat yang bernama asmara (aspirasi masyarakat) dikumpulkan, kemudian diproses menjadi sebuah peraturan atau kebijakan oleh institusi politik. Logika hukumnya, begitu sebuah peraturan dibuat, begitu kebijakan diputuskan, maka semua harus tunduk. Politik pun tidak terkecuali, harus tunduk terhadap produk yang mereka lahirkan. Logika ini sesungguhnya sederhana, karena demikianlah seharusnya etika dalam sebuah negeri yang berbudaya dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Dalam format kembali ke pangkal jalan ini, kita membangun sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun kerja-kerja politik dan program pembangunan yang kita lakukan, semuanya bermuara untuk kepentingan rakyat, agar mereka memperoleh kehidupan yang lebih baik (better life). Sebab, hakikat keberadaan pemerintahan (adanya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif), adalah karena dikehendaki oleh rakyat. Dalam masyarakat alamiah, dulu di zaman purbakala, masyarakat itu hidup secara berkelompok sendiri-sendiri, nomaden; mereka hidup dan mencari makan di alam bebas. Mereka berkelahi dengan kelompok lainnya untuk memperebutkan makanan. Siapa yang kuat dia menang. Kemudian kelompok-kelompok ini menyadari, mereka tidak bisa terus menerus berdiri sendiri dan saling menghancurkan. Mereka memerlukan pertemanan dengan kelompok lain. Maka, beberapa di antaranya bergabung dan bermusyawarah untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dan menentukan pemimpin. Masalah aneh kemudian muncul, ternyata pemimpin yang mereka sepakati itu berlaku tidak adil, cenderung mementingkan dirinya sendiri dan orang-orang dekatnya. Maka kemudian ada kontrak sosial, pemimpin yang tidak mematuhi kesepakatan harus diganti.

Asal muasalnya, keputusan untuk bergabung, kesepakatan-kesepakatan dan kemudian memilih seorang pemimpin adalah atas kehendak rakyat. Rakyatlah yang berkuasa. Eksekutif, legislatif dan yudikatif hanya menjalankan kehendak rakyat. Dengan pemahaman demikian, maka semua kesepakatan yang disusun atas kehendak bersama menjadi legitimate dan memiliki derajat akuntabilitas yang tinggi. Agaknya melalui pendekatan inilah kita bersikukuh untuk melangkah maju dengan terlebih dahulu meletakkan landasan yang kuat melalui sistem demokrasi. Kita tidak ingin kesepakatan yang dibuat disesali di belakang hari hanya karena kesepakatan tersebut tidak melibatkan rakyat dalam format demokrasi. Jadi, biarlah lambat asal selamat.

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu pemilihan presiden sebanyak tiga kali dalam tahun 2004 dan kemudian diikuti dengan pilkada di berbagai daerah untuk memilih gubernur dan bupati/walikota, adalah sebuah keputusan politik yang harus dipatuhi. Maka dengan ratusan kali pilkada di berbagai daerah, nyaris tiada hari tanpa pemberitaan pilkada. Semua sibuk dengan pilkada, bahkan para pejabat eksekutif yang coba-coba menjadi kandidat, tidak segan-segan menomorduakan tugas pokoknya karena sibuk mengumpulkan dana dan penggalangan ke daerah-daerah. Maka kini, jangankan undangan perkawinan, undangan pertandingan" domino antar RT pun dihadiri oleh sang pejabat.

Sayangnya satu dua daerah, atau kandidat, ada yang melampaui batas. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat demikian saja dilanggar bahkan aksi anarki pun terjadi. Kesepakatan untuk siap kalah siap menang rupanya hanya menjelang penghitungan suara, setelah penghitungan suara ceritanya menjadi lain. Tidak ada satupun kandidat yang kalah dengan kesatria memberikan ucapan selamat kepada pemenang, yang terjadi adalah pihak yang kalah mencari seribu satu dalih untuk menggugat pemenang.

Pemilihan kepala daerah sebenarnya tidak hanya sekedar memilih seorang pemimpin. Pemilihan kepala daerah sekaligus juga memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Mempersiapkan seorang pemimpin tidak bisa dilepaskan dari mempersiapkan rakyat agar memiliki kecerdasan dalam menjatuhkan pilihan. Right or wrong is my candidate (salah atau benar adalah calonku) bukanlah contoh berdemokarsi yang baik. Demokrasi yang baik memerlukan akal sehat dan pikiran yang jernih.

Demokrasi, pilkada, bahkan kepala daerah itu sendiri hanyalah sebagai instrumen bagi masyarakat untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Dalam tempo sepekan, Riau mengukuhkan tiga pasang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tiga kabupaten/kota sebagai hasil pemilihan rakyat secara langsung. Ini boleh jadi merupakan kado bagi rakyat Riau yang sedang memperingati hari jadi Provinsi Riau yang ke-48. Tepatkah pilihan itu? Waktulah yang akan menentukan. Rakyat telah menyelesaikan tugasnya. Yang memilih dan yang tidak memilih sama-sama memiliki hak dan kewajiban untuk mengawal sang pemimpin. Sekarang bola berada di tangan mereka yang duduk di tahta. Jangan lupa tahta itu milik rakyat.

291 salung, sejenis alat musik tiup tradisional dan Sumatera Barat, terbuat dari bambu.

(Tabloid Mentari No. 127/Th V/8 - 14 Agustus 2005)


Tulisan ini sudah di baca 133 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/424-Kado-Tahta-Untuk-Rakyat.html