drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 3

Amuk Bengkulu


Oleh : drh.chaidir, MM

AKHIRNYA, apa yang dikhawatirkan terjadi juga. Pilkada berbuah malapetaka. Senin, 25 Juli 2005, di Kabupaten Kaur, Bengkulu, telah terjadi kerusuhan pasca pemilihan kepala daerah. Diberitakan media massa, puluhan ribu orang pada hari itu turun ke jalan melakukan aksi anarkis. Massa yang beringas membakar beberapa gedung pemerintah, yaitu kantor Dinas Pekerjaan Umum, kantor Urusan Agama dan sebuah kantor Camat.

Tidak hanya itu, massa juga membakar rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Kaur dan juga sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua. Beberapa gedung lainnya, seperti gedung DPRD, kantor Pemerintah Kabupaten dan kantor Komisi Pemilihan Umum setempat, beruntung tidak dibakar, tetapi tidak bisa menghindar dari perusakan. Akibatnya, tidak sedikit dokumen dan peralatan kantor hilang termasuk yang berada di ruang kerja Penjabat Bupati Kaur.

Kerusuhan itu tidak lama, hanya beberapa jam saja. Situasi kemudian terkendali dan pak polisi bahkan telah menetapkan tiga orang yang dianggap provokator sebagai tersangka amuk Bengkulu ini.

Selesaikah urusannya? Tentu saja tidak. Terbakar api tampak asap terbakar hati tak berkesudahan, kata orang tua-tua. Masalahnya bukan pada kerugian material yang dialami. Kerugian material bisa dianggarkan dalam Perubahan Anggaran atau APBD murni Kabupaten Kaur atau bahkan anggaran Provinsi Bengkulu sebagaimana diutarakan oleh Penjabat Gubernur Bengkulu, Seman Widjojo, tapi cedera perasaan yang ditimbulkannya? Kerugian moril? Arang di kening? Nasi sudah jadi bubur.

Sukses pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden tahun 2004 (bahkan untuk pemilihan presiden dilakukan dalam dua putaran pemilihan), sesungguhnya telah menaikkan harga diri bangsa Indonesia di mata dunia setelah sekian lama terpuruk. Kesan umum yang kita dengar dari dunia internasional, bangsa Indonesia ternyata menjunjung tinggi demokrasi. Mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter yang jauh-jauh datang ke Indonesia memantau pelaksanaan pemilu tersebut, memuji bangsa Indonesia sudah dewasa berpolitik. Bayangkan saja, tiga kali pemilihan umum dalam satu tahun tanpa ada bentrokan fisik sama sekali, tidak ada darah yang menetes ke bumi persada, tidaklah bisa dipandang enteng. Belum ada satu negara manapun di dunia ini yang mampu melakukannya, apalagi untuk sebuah negara besar dengan luas wilayah seluas benua Eropa dan berpenduduk 200 juta lebih.

Dari logika garis lurus, sebenarnya tidak ada alasan pemilihan langsung kepala daerah tidak sukses, tertib, aman dan lancar. Pemilihan presiden saja yang wilayahnya mencakup seluruh wilayah Indonesia, dan berpotensi besar munculnya masalah, ternyata berlangsung dengan sukses, tertib, aman dan lancar. Dengan logika itu, maka pilkada mestinya kaji menurun. Mencari seorang pemimpin nasional mestinya lebih sulit daripada mencari seorang pemimpin untuk level kabupaten. Namun kenyataannya tidak demikian.

Agaknya karena sudah diprediksi, maka jauh-jauh hari Menteri Dalam Negeri telah memberi peringatan kepada seluruh jajaran di daerah agar pilkada dapat dikawal dengan sungguh-sungguh supaya berlangsung sukses. Mendagri mengemukakan data bahwa dalam tahun 2005 ada 266 pilkada (kabupaten/kota dan provinsi). Ini bukan pekerjaan yang sederhana. Bila 10 persen saja bermasalah, itu artinya ada 26 kabupaten/kota atau provinsi yang pilkadanya bermasalah. Sekarang kita mestinya menginsyafi, baru satu Kabupaten Kaur, Bengkulu, saja yang bermasalah, kita sudah dibuat repot. Bayangkanlah kalau kerusuhan terjadi di 26 tempat. Energi kita akan habis sepanjang tahun hanya untuk menyelesaikan permasalahan pilkada. Jangankan untuk berpikir strategic bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk menjalankan program rutin saja akan tersendat-sendat, karena hampir seluruh sumberdaya dikerahkan untuk mengurusi masalah pilkada.

Pilkada ternyata iebih rumit dan pemilihan presiden. Hal ini agaknya disebabkan karena kepentingan pribadi atau kelompok tersangkut langsung dengan seseorang calon. Semua kaum kerabat ikut terlibat. Pertalian emosional demikian kental. Tim sukses beserta seluruh kaki-tangannya, umumnya tidak semuanya berasal dari kalangan terdidik sehingga obyektifitas menjadi kabur, subyektifitas menjadi dominan. Indikasinya terlihat dari beberapa pemberitaan yang kita dengar, bahwa demikian mudahnya terjadi kesepakatan, demikian mudah pula kesepakatan itu dilanggar.

Ketidakdewasaan kader-kader partai politik seringkali pula menyeret sebuah parpol pada posisi yang sulit. Keputusan partai menentukan calon, demikian saja dilanggar oleh kader partai. Partainya ke utara, kadernya ke selatan. Ketika sang kader ditegur, maka aksi pecat memecat pun tidak terhindarkan. Situasi kadang-kadang diperburuk oleh turun gunungnya tokoh-tokoh daerah yang selama ini tinggal di Jakarta atau entah dimana. Mereka mengusung berbagai isu. Kadang maksudnya baik, tetapi seringkali menimbulkan kebingungan bagi pemilih-pemilih lugu yang tinggal di desa.

Money politic adalah masalah lain yang seringkali membawa bencana. Banyak cerita yang terungkap, seorang calon yang telah mengeluarkan banyak dana untuk kampanye dan merasa yakin akan menang tiba-tiba hasilnya lain. Ada dua hal yang menyebabkan money politic ini gampang-gampang susah, Pertama, pemilih yang umumnya tinggal di desa dengan pendidikan yang sangat terbatas, tidak paham dengan seluk-beluk komitmen ini itu dibalik pemberian uang. Dikasih uang - bila yang memberi ikhlas - mereka terima. Bersalaman, kemudian selesai. Masalah kemudian memilih calon yang nomor berapa, itu urusan belakang. Kedua, pemilih yang hidup miskin memang memerlukan uang. Ada yang memberi mereka terima dengan senang hati. Setelah itu, jangankan memilih, datang ke TPS saja belum tentu.

Menyikapi amuk massa di Bengkulu itu, seorang teman memberikan komentar, "akhirnya sekarang ketahuan juga belangnya," ujarnya. "Ternyata kita belum siap berdemokrasi." Benarkah kita belum siap berdemokrasi? Tudingan itu barangkali tidak semuanya benar, tetapi juga tidak salah semua. Kerusuhan yang terjadi pasca pilkada di Bengkulu itu, memberikan peringatan kepada kita, pendidikan politik yang diberikan selama ini belum berjalan dengan baik. Pilkada dipandang sebagai hidup matinya seseorang atau sekelompok orang, sehingga hanya ada satu pilihan, pilkada harus dimenangkan. Padahal apabila seseorang mengikuti pemilihan, selalu ada yang menang dan selalu ada yang kalah.

Konsekuensi kalah-menang mestinya telah disadari sejak semula, sang calon beserta seluruh kerabat kerja tim suksesnya tentu sadar bahwa jalan yang tersedia tidak hanya jalan menuju kemenangan, tetapi juga jalan menuju kekalahan. Adalah ajaran sesat, bila sang calon atau campaign master memompa tim sukses dan para pendukung dengan hanya memberi satu pilihan yaitu kemenangan. Akibatnya suasana menjadi sangat emosional. Agaknya harus disadari, kita memilih seorang pemimpin untuk memajukan masyarakat, pilkada hanya sebagai alat, bukan segala-galanya.

Amuk Bengkulu membawa ingatan saya kepada sebuah artikel menarik dalam buku "Bukan Hanya Salah Fir'aun", yang merupakan kumpulan ibroh majalah Sabili. Kualitas pemimpin sebuah negeri tidak bisa dilepas dari kualitas rakyatnya. Rakyat yang penjudi, perampok, pelacur dan senang segala bentuk penyimpangan, tak akan mau dipimpin oleh seorang pemimpin yang bersih dan jujur. Setiap orang punya potensi untuk menjadi Fir'aun. Apalagi ketika orang tersebut beroleh jabatan, kedudukan dan kekuasaan. Setiap manusia punya potensi untuk berlaku melampaui batas. Karenanya, mempersiapkan pemimpin masa depan tidak bisa dilepaskan dari proyek mempersiapkan rakyat masa depan. Rakyat yang melampaui batas tidak ada bedanya dengan pemimpin yang melampaui batas. Keduanya mencederai semangat demokrasi yang menjadi ruh pilkada.


(Tabloid MENTARI No.206/Th V/ 1 - 7 Agustus 2005)


Tulisan ini sudah di baca 106 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/423-Amuk-Bengkulu.html