drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 3

Pil Kadal


Oleh : drh.chaidir, MM

Pil Kadal tidak ada hubungan saudara sama sekali dengan pil kina obat malaria, atau pil obat sakit kepala, atau pil KB (Keluarga Berencana), atau pil ekstasi, pil gila itu. Juga tidak ada bersangkut kait dengan hewan kadal apalagi kadal putih yang sering dikait-kaitkan dengan mitos keperkasaan pria sejati. Tidak. Pil Kadal adalah akronim dari Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Singkatan resmi sesungguhnya adalah Pilkada, hanya, karena setiap kali harus menyebut kata langsung untuk mempertegas beda paradigma dengan pilkada-pilkada di zaman dulu, maka orang pun gatal menggunakan istilah Pilkadal.

Pil kadal atau Pilkada langsung atau apalah nama sejenisnya, adalah stadium lanjut dari gejala kehidupan demokrasi modern melanda negeri-negeri di dunia ketiga yang semakin hari semakin menunjukkan keakuan eksistensi. Demokrasi yang amat liberal sekalipun tidak lagi ditakuti akan mengganggu stabilitas. Instabilitas juga tidak perlu dirisaukan sangat karena itu adalah sebuah proses pendewasaan. Demokrasi jelas memposisikan rakyat tidak hanya sebagai obyek, tetapi juga sebagai subyek dalam struktur kemasyarakatan. Kalau rakyat bisa memilih langsung dengan tangannya sendiri kenapa mesti diwakilkan. Bukankah sang wakil adakalanya melakukan perselingkuhan politik dan tidak selamanya bisa melaksanakan 100 persen amanah yang diberikan?

Pemilihan seorang pemimpin melalui perwakilan di masa lalu seringkali meleset, tidak sesuai dengan keinginan arus bawah (grass root), lain yang dikehendaki lain yang dipilih. Repotnya, sang pemimpin yang dipilih melalui sistem perwakilan, seringkali merasa tidak ada keterkaitan langsung dengan rakyat yang dipimpinnya. Dalam beberapa kasus pemimpin seperti ini adakalanya "belagu" 26). Betapa tidak, cukup dengan hanya "memegang" beberapa pentolan wakil, maka sang pemimpin akan tinggal ongkang-ongkang27 kaki melaksanakan agenda-agenda tersembunyinya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Oleh karena itu pemilihan seorang pemimpin melalui perwakilan dianggap sudah ketinggalan zaman. Era pemilihan pemimpin kini adalah era pemilihan langsung.

Bilik sejarah Indonesia modern penuh dengan catatan, pemilihan Kepala Daerah (KDH) melalui DPRD seringkali semerbak dengan aroma money politic. Hal ini disebabkan karena calon yang diunggulkan oleh partai politik melalui fraksi-fraksinya di DPRD bukan jaminan merupakan kader terbaik dalam arti memiliki kapasitas, kapabilitas, kredibilitas dan integritas yang teruji, dan dipilih melalui suatu konvensi partai yang terbuka dan demokratis, melainkan kader yang direstui oleh petinggi partai. Di zaman orde baru, pemilihan KDH di DPRD bahkan lebih banyak formalitas belaka. Sang calon sudah melaksanakan acara syukuran sebelum pemilihan berlangsung.

Hal ini dimungkinkan karena sang calon yang diunggulkan telah mendapatkan restu dari pusat yang diproses melalui mekanisme tiga jalur di daerah. Mekanisme ini merupakan keharusan dan garansi bagi seorang kandidat untuk terpilih.

Namun bukan berarti semua KDH yang dipilih melalui DPRD pasti tidak baik. Dalam perspektif paradigma pembangunan ketika itu, banyak yang sukses, namun tidak sedikit pula yang gagal. Gagal dalam arti sang KDH memang tidak memiliki visi, atau gagal mengemban amanah dan terperangkap dalam penyalahgunaan kekuasaan secara berlebihan sehingga merugikan bagi kepentingan umum. Pemerintah pusat dipuji bila merekomendasikan seorang KDH yang berbobot, sebaliknya disesali dan disalahkan bila KDH tersebut gagal membangun masyarakatnya walaupun kegagalan itu murni human error yang bersifat individual.

DPRD yang melakukan pemilihan KDH selalu menjadi tudingan caci-maki bilamana KDH yang dipilih bukan tokoh populer yang diinginkan publik. Tudingan pun biasanya berujung prasangka buruk bahwa anggota DPRD telah menerima "angpaw"28) dari sang kandidat, walaupun itu belum tentu benar. Anggota DPRD selalu menjadi bulan-bulanan pemberitaan dan pergunjingan yang tidak sedap, sementara kandidat yang terpilih larut dalam kemenangan yang memabukkan.

Harapan masyarakat di era otonomi daerah ini memang cukup besar terhadap kepemimpinan seorang KDH. Sebab dengan tiga fungsi minimal yang melekat pada pemerintah yang dikomandoi seorang KDH, fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan, seorang KDH mempunyai peran yang sangat strategis dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat termasuk memelihara hubungan yang serasi baik pada tataran dimensi horizontal maupun vertikal.

Pilkada langsung merupakan koreksi terhadap sistem pemilihan melalui perwakilan di DPRD yang terjadi selama ini yang dirasakan memiliki banyak kelemahan. Pilkada langsung diharapkan akan dapat mewujudkan suksesi kepemimpinan daerah secara lebih baik, lebih demokratis dan terpilihnya pimpinan daerah yang berkualitas. Beban moral tentu terletak di pundak partai politik karena proses pencalonan seorang kandidat KDH berawal dari partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan seorang calon KDH. Dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 misalnya, telah dipersyaratkan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnyal 5 persen kursi di DPRD yang boleh mengajukan calon. Persyaratan ini boleh jadi merupakan saringan awal bagi partai politik untuk bisa mengajukan calon. Namun demikian bukan berarti tokph independen (bukan orang partai, semisal pejabat birokrat, tokoh masyarakat atau tokoh kampus) tidak bisa maju sebagai calon KDH. Calon independen bisa maju sebagai calon KDH bila ada partai politik yang memenuhi syarat yang mengajukannya sebagai calon.

Partai politik memang dituntut untuk secara cerdas memunculkan calon KDH yang berkualitas namun memiliki dukungan yang kuat di masyarakat, walaupun bukan berasal dari kader murni partai. Bila sang KDH yang independen itu mampu memenangkan pemilihan dan mampu membawakan perubahan masyarakat ke arah kemakmuran lebih baik, maka partai politik yang mengusungnya akan mendapatkan simpati dan dipilih oleh masyarakat dalam pemilu Anggota Legislatif. Namun sebaliknya bagi partai politik yang mencalonkan seorang KDH bermasalah, terindikasi KKN atau cacat moral dan kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka ke depan partai yang bersangkutan tidak akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan ini akan tercermin kelak dari hasil pemilu Anggota Legislatif atau pilkada langsung berikutnya.

Bangsa kita telah memiliki pengalaman yang sangat bagus ketika pada tahun 2004 lalu melaksanakan dua kali pemilihan presiden secara langsung dan berlangsung dengan aman, damai dan lancar. Tidak ada konflik horizontal seperti yang dikhawatirkan oleh para pengamat dalam dan luar negeri akibat timbulnya fragmentasi yang tajam di tengah masyarakat. Jangankan berdarah-darah seperti yang dibayangkan, satu helai rambut pun tidak ada yang gugur akibat sebuah pertengkaran. Perdebatan hanya terjadi di ruang-ruang diskusi, ruang-ruang seminar di kampus atau di hotel berbintang, dan tentu saja di kedai kopi. Selebihnya masyarakat rukun-rukun saja seperti tidak terjadi sesuatu, padahal mereka telah melaksanakan agenda politik yang sangat monumental dan dicatat dengan tinta emas oleh sejarah perkembangan demokrasi dunia. Masyarakat kita semakin terbiasa berbeda pendapat, mereka semakin cerdas.

Berbekal pengalaman pemilihan presiden secara langsung, masyarakat kita telah memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk melaksanakan pula Pilkada langsung. Ujian memang menunggu betulkah kita sudah semakin dewasa berpolitik? Pada 2005 di seiuruh Indonesia diselenggarakan sekurang-kurangnya 226 pilkadal, terdiri dari pemilihan Gubernur langsung sebanyak 11 Provinsi dan pemilihan Bupati/ Walikota secara langsung sebanyak 215 Kabupaten/Kota. Riau sendiri menyelenggarakan pilkadal sebanyak tiga kali, yakni di Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Sementara Kabupaten Kampar menunggu dengan berdebar-debar. Suatu hal pasti, kandidat yang akan bertempur dalam pilkadal itu nanti adalah saudara-saudara satu laman permainan. Dulu kita yang menonton permainan orang Jakarta di gelanggang. Sekarang orang Jakarta yang menonton permainan kita.

Mari bermain cantik agar kening tak tercoreng.

(Tabloid MENTARI No.184/IV/28 Februari-6 Maret 2005)

26) belagu, Prokem, maksudnya kira-kira, banyak tingkah.
27) ongkang-ongkang, Prokem, goyang-goyang kaki tidak perlu memeras keringat.
28) angpaw, istilah China, maksudnya amplop berisi uang.


Tulisan ini sudah di baca 147 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/422-Pil-Kadal.html