drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 3

Hukum Rimba


Oleh : drh.chaidir, MM

Plang papan nama itu terang benderang bak bersuluh matahari, tulisannya amat jelas terbaca: "Kebun Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti." Sepengetahuan saya, Universitas Trisakti hanya satu. Sebuah universitas swasta terkemuka di Jakarta yang terkenal dalam era reformasi karena tiga orang mahasiswanya gugur sebagai pahlawan reformasi. Tapi plang papan nama itu bukan di Jakarta, atau di pinggir kota Jakarta, atau di Pulau Jawa, tapi nun disana di Desa Muara Bahan, Kecamatan Singingi Hilir, di pedalaman Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kebun seluas 200 Ha itu sudah ditanami sawit dan sudah berbuah. Dari ketinggian pohonnya, kebun sawit ini dipastikan sudah ada sebelum reformasi bergulir tahun 1998.

Apa masalahnya? Belum tentu ada masalah. Hanya terasa sedikit aneh saja. Sebuah universitas terkemuka di ibukota, ternyata punya kebun sawit yang lumayan luas di pedalaman Riau. Perasaan aneh yang sama juga pernah mengambang jauh sebelumnya, ketika sebuah plang papan nama terang benderang terpampang dalam hutan di pedalaman Kampar Kiri Hulu: "Tanah ini milik Yayasan Siliwangi." Nah, setahu saya - semoga saya salah - Siliwangi itu nama kesatuan Komando Daerah Militer (KODAM III) di Bandung, Jawa Barat.

Pertanyaan berikutnya yang mengganggu adalah, bagaimana ceritanya Yayasan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta memiliki kebun sawit di pedalaman Riau? Bagaimana pula kisahnya Yayasan Siliwangi punya lahan hutan di belantara Riau? Tentu tidak aneh kalau sebuah perusahaan besar memiliki kebun dimana-mana, di Kalimantan, Sulawesi atau di Papua misalnya. Itu biasa. Jangankan di Riau, yang jaraknya hanya satu setengah jam terbang dari Jakarta, di Papua yang jaraknya lima jam terbang saja, orang Jakarta boleh membuat kebun. Tapi dalam kasus yang terasa aneh di Muara Bahan dan Kampar Kiri Hulu itu? Ceritanya tentu menarik, tapi entah mana satu yang boleh dipercaya. Banyak sumber, dan banyak puia versinya. Barangkaii itu memang diproses secara" legal, barangkali yayasan itu memang kaya, memiliki unit usaha dan sanggup membeli kebun dan lahan dimana-mana. Barang memang tak ada masalah.

Tapi ada kondisi lain yang membuat imajinasi kita (maaf menggunakan istilah kita 5) berkembang liar. Ada kisah tentang hutan lindung Mahato di Rokan Hulu yang sudah hampir gundul dibabat para penyerobot lahan, kayunya dijual menjadi illegal logging dan lahannya ditanami sawit atau ditinggalkan demikian saja. Ada pula pembukaan lahan secara illegal di sekitar kawasan Taman Nasional Teso Nilo, Kabupaten Pelalawan, bahkan di kawasan itu ada dua desa yang tergolong liar dengan penduduk masing-masing sekitar 500 KK. Desa itu dihuni oleh para penyerobot lahan, umumnya pendatang. Desa itu disebut liar karena tidak memiliki struktur kelembagaan layaknya sebuah desa. Tidak ada Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati, tidak ada Badan Perwakilan Desa, Kepala Dusun, tidak ada RT/RW dan sebagainya. Tapi mereka berkelompok, membuka lahan sesuka hatinya, membakar dan menanaminya dengan sawit. Mereka seakan tak tersentuh hukum sama sekali. Konon ketika aparat keamanan datang, prianya lari masuk hutan.

Penyerobotan lahan juga terjadi di mana-mana, di Tapung, di Siabu, di Mandau dan hampir di seluruh wilayah kabupaten, umumnya menimbulkan konflik. Modusnya bermacam-macam. Ada modus selonong atau bonek, perambah datang ke suatu areal kawasan hutan dengan membawa bekal beras dan ikan asin, kemudian tanpa basa-basi hutan tersebut mereka babat, bakar dan tanam. Bila kepergok oleh masyarakat setempat atau Kepala desa, mereka pun bernegosiasi dengan berbagai macam cara. Bila jurus pertama berhasil, maka para penyerobot biasanya menambah "pasukan"nya dengan mengajak serta sanak familinya untuk ikut membuka lahan. Prinsipnya, buka dulu lahannya, tanami segera, urusan lain nanti belakangan. Apa yang terjadi, terjadilah, mereka akaii hauapi. Que sera sera...

Modus lain, para perambah ini memang membeli Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa atau Camat (buktinya ada Kepala Desa dan Camat yang sudah dinon aktifkan). Sebenarnya, keduanya paham, SKT itu aspal (asli tapi palsu). Asli karena tanda tangannya memang asli, palsu karena sebenarnya surat itu tidak sah. Tapi anehnya, kedua belah pihak sama-sama menikmati permainan itu. Repotnya, bila areal yang sama ternyata telah dialokasikan oleh Bupati kepada sebuah perusahaan besar yang mau menanamkan modalnya, maka konflik segitiga pun tak terhindarkan, pengusaha - Kepala Desa - perambah. Ujung-ujungnya demo ke DPRD atau ke Kantor Bupati, masalahnya pun sudah seperti benang kusut, tak jelas lagi ujung pangkalnya.

Animo masyarakat menguasai lahan untuk perkebunan dewasa ini memang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena perkebunan memang menjanjikan. Saling serobot terjadi di berbagai tempat, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kalah gertak dia harus minggir. Hukum yang berlaku hukum rimba. Aturan main, tak ada aturan!! Padahal, bukankah kita mengaku negara hukum? Bukankah salah satu agenda reformasi di bidang hukum adalah penegakan supremasi hukum? Tapi dalam masalah pertanahan ini kelihatannya wajah hukum kita carut-marut. PR kita banyak sekali.

Konflik perebutan lahan hampir sulit diselesaikan oleh pemerintah daerah secara adil. Masalahnya memang seringkali tidak lagi hitam-putih. Pemerintah selalu dihadapkan pada kondisi dilematis. Masyarakat tidak didukung oleh alas hak yang kuat, tapi defacto mereka telah menguasai lahan. Sementara pengusaha yang mengantongi izin walaupun memiliki alas hak yang kuat secara dejure, tapi mereka tidak bisa menguasai lahan yang diperuntukkan baginya karena lahan tersebut sudah diokupasi oleh masyarakat. Atau sebaliknya, lahan yang telah ditempati secara turun temurun tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka lahan tersebut dialokasikan kepada pengusaha oleh pemerintah hanya dengan melihat peta di atas meja. Ada pula perusahaan yang menggarap lahan melebihi izin, dan lahan yang sudah terlanjur ditanami ini tidak mudah diminta kembali oleh pemerintah dan masyarakat. Memenangkan pihak perusahaan yang memiliki alas hak yang kuat, secara hukum barangkali benar, tetapi belum tentu adil, karena misalnya, yang dikalahkan adalah rakyat kecil yang lemah, tidak memiliki dokumen padahal mereka memang sesungguhnya adalah pemilik sah lahan tersebut. Mememangkan hati nurani dengan membela rakyat kecil pemilik lahan berarti mengabaikan hukum positif yang kita anut, secara hukum barangkali ini tidak benar.

Yang menjadi dilema lain adalah ketika pemerintah atau DPRD misalnya, sebenarnya tahu bahwa yang ramai-ramai datang berunjuk rasa tersebut adalah penyerobot lahan yang pada awalnya menguasai lahan secara tidak sah, tapi mereka seakan berada di pihak yang benar karena mereka berbenturan dengan pengusaha besar. Dalam hal ini berlaku perumpamaan, kalau kendaraan roda ernpat menabrak penunggang sepeda, pasti yang disalahkan adalah nengemudi kendaraan roda empat, walaupun yang salah adalah penunggang sepeda.

Situasi kacau balau dalam masalah penguasaan lahan ini mendesak untuk segera dicarikan solusinya. Negeri ini tidak bisa berlama-lama dibiarkan seperti negeri tak bertuan. Sebab itu akan menjadi bom waktu. Ketegasan untuk mentaati azas harus ditegakkan. Tata Ruang daerah harus segera ditetapkan. Tata batas perlu segera disepakati. Tata ruang dan tata batas ini harus dikendalikan secara tegas tanpa tebang pilih atau pandang bulu.

Namun kita menyadari, meluruskan jalan hukum yang sudah bengkok-bengkok agaknya memang tidak mudah. Memberantas praktik hukum rimba di tengah rimba belantara memerlukan nyali yang besar. Menteri Kehutanan RI, HMS Ka'ban secara amat tegas telah menyatakan dalam acara Indonesia Menanam di kawasan Tahura (Taman Hutan Rakyat) di pinggir Pekanbaru pada suatu kali. Sawit yang ditanam di kawasan Tahura harus dicabut, tanpa pandang bulu. Di Tahura hampir tidak ada lagi rimba tapi di sana masih ada hukum rimba. Nyali Menteri Kehutanan tidak perlu diragukan lagi, tapi nyali saja tidak cukup, semua perangkat harus memberikan dukungan dalam satu sinergi.


(Tabloid MENTARI No.245/Th V/10 - 20 September 2006)


Tulisan ini sudah di baca 132 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/421-Hukum-Rimba.html