drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 3

Obituari: Dua Petinggi Telah Pergi


Oleh : drh.chaidir, MM

Pekan ini, dua petinggi negeri di zaman Orde Baru telah pergi selama-lamanya menghadap ilahi. Letnan Jenderal (Purn) Sudharmono, SH, Wakil Presiden RI, 11 Maret 1988-11 Maret 1993 dan Jenderal (Purn) Rudini Menteri Dalam Negeri RI pada periode yang sama, siapa tak kenal? Keduanya merupakan tokoh terbilang. Pada eranya, bintang mereka terang benderang.

Setiap peristiwa, selalu ada pesan tersembunyi yang seringkali hanya dapat kita lihat dengan mata hati. Tak terkecuali dari kepergian tokoh-tokoh ini. Saya mengenang mereka dalam sebuah lamunan yang saya rasakan aneh.

Pertama, seberapa pun berkuasa seseorang ketika masih hidup, presidenkah dia, rajakah dia, atau bahkan raja dirajakah dia, aktor ganteng atau aktris cantik jelita yang terkenal, bahkan Fir'aun yang mengklaim dirinya adalah Tuhan, tak kuasa melawan sang waktu. Waktu tak pernah bisa diajak kompromi. Kuncup menjadi bunga, bunga menjadi putik, putik kemudian menjadi buah, buah menjadi masak, gugur, busuk, kemudian hilang ditelan bumi. Manusia pun demikian: lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan mati. Ada saat datang, ada saat pergi. Kalau takut pergi jangan datang. Tapi siapa yang bisa mengingkari sebuah kedatangan, bila itu sudah digores dalam guratan nasib? Bisakah kita meminta untuk tidak dilahirkan? Meminta untuk tidak dilahirkan bukan menjadi bagian dari hak azasi manusia.

Manusia tak mungkin bisa mengalahkan waktu, yang bisa dilakukan adalah membuat kenangan indah untuk dikenang anak cucu. Setidaknya begitu kata seorang pujangga Cekoslowakia, Milan Kundera.

Kedua, mengenang, apa yang telah dibuat oleh Sang Tokoh untuk kemaslahatan umat selama ia hidup. Untuk hal yang kedua ini, banyak yang bisa dikenang, bahkan teramat banyak. Kedua tokoh ini, bolehlah disebut mewakili sebuah gambaran, the right man on the the right place in the right time. Keduanya merupakan tokoh yang tepat, pada jabatan yang tepat, pada masa yang tepat.

Sejarah mencatat, betapa banyaknya tokoh yang sebenarnya cemerlang, tidak bisa sampai ke puncak atau sekurang-kurangny tidak bisa optimal, karena dia muncul pada saat yang tidak tepat. Saat yang tidak tepat itu bisa karena faktor episode, bisa karena banyaknya pilihan dengan kualitas yang sama, atau bisa juga karena gaya kepemimpinan, atau bisa karena tuntutan keadaan. Prof BJ Habibie agaknya, adalah contoh yang tepat untuk ketidak-tepatan itu. Seorang tokoh yang genius dengan berbagai ide cemerlang dan memiliki integritas, namun sayang muncul pada saat kurang tepat, yakni ketika bangsa yang ia cintai sedang 'mabuk' demokrasi, ketika semua gagasan hanya diukur dengan dimensi kehendak publik tanpa ada proses saringan sama sekali. Akibatnya, gagasan-gagasan futuristik tenggelam dalam kepentingan-kepentingan sesaat.

Namun, mantan Wapres Sudharmono, SH dia hadir sesuai kehendak sejarah. Kapabilitasnya tereksploitasi dengan optimal. Sebelum terpilih sebagai Wapres, Sudharmono, SH pernah menduduki posisi Menteri Sekretaris Negara tiga kali berturut-turut. Di tangannya, penyelenggaraan negara - sebuah negeri yang baru bangkit dari keterpurukan - demikian well organised, teratur, sehingga tugas-tugas pembangunan nasional yang menjadi 'darah' Orde Baru berjalan dengan lancar dan tertib. Yang patut dipatutkan, yang tua dituakan, yang dulu didulukan. Etika pemerintahan dijunjung tinggi, antar lembaga saling berkoordinasi dan saling menghormati. Distribusi kewenangan dikawal dengan elegan, tak ada keragu-raguan.

Berbekal kepiawaiannya mengurus administrasi negara, maka ketika Sudharmono, SH terpilih menjadi Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Golkar 1983, ia pun dengan mudah mengurus orsospol terbesar itu. Program Tri Suksesnya (Sukses Organisasi, Sukses Konsolidasi, Sukses Pemilu) berjalan dengan mulus. Secara internal, organisasi Golkar tertata dengan baik, dan secara eksternal Golkar berhasil memenangkan mayoritas tunggal dalam Pemilu 1987.

Dan Rudini? Ketika dominasi kekuasaan menyelimuti pembangunan nasional di segala bidang, Mendagri Rudini pula tampil sebagai seorang menteri kabinet yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Dia acapkali memunculkan gagasan yang terasa seperti tak sependayungan, sunsang, namun menggairahkan^ Bila direnung secara mendalam, apa yang diungkapkannya adalah sebuah ekspresi, betapa dia tidak pernah berhenti berpikir untuk tnemberikan pencerahan bagi bangsanya. Departemen Dalam Negeri di bawah kepemimpinannya menjadi sebuah departemen yang berwibawa, dihargai bukan karena ditakuti.

Sepuluh tahun yang lalu, saya pernah menulis artikel di harian Riau Pos dengan judul "Pemilihan Kepala Daerah Pasca Rudini." Artikel tersebut saya tulis sebagai respon terhadap hangatnya masalah pemilihan Kepala Daerah di Riau. Pemilihan Kepala Daerah sebagai seorang Penguasa Tunggal di daerah sebagaimana diatur dalam format UU Nomor 5 Tahun 1974 sangat rawan intervensi oleh lembaga yang lebih tinggi; pemilihan Bupati/walikota diintervensi oleh Gubernur, pemilihan Gubernur pula diintervensi oleh Mendagri yang berlindung di balik bayang-bayang Presiden demi kepentingan nasional.

Intervensi itu jelas terstruktur, lima orang nama bakal calon KDH yang dijaring oleh DPRD diajukan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk bakal calon Bupati/Walikota dan diajukan oleh DPRD Provinsi kepada Mendagri untuk calon Gubernur. Gubernur dan Mendagri mencoret dua nama sehingga tinggal tiga nama. Bisa terjadi, bila nama-nama yang diusulkan DPRD belum memuat nama-nama yang "direstui," maka proses pengusulan dengan berbagai dalih terpaksa diulang. Sebelum Rudini menjadi Mendagri, ada istilah calon utama dan calon pendamping. Calon utama adalah calon yang 'direstui' sedangkan dua nama lainnya yang tidak dicoret biasanya dipilih calon yang kualitasnya tidak berimbang dengan calon utama, sehingga tidak membahayakan Sang Calon Utama. Maka dengan demikian has pemilihan sudah jelas terbaca sebelum pemilihan dimulai.

Semasa menjadi Mendagri, Rudini melontarkan gagasan menarik: Kepala Daerah cukup satu periode saja dan tidak ada lagi istilah calon pendamping. Banyak yang tersentak dan terhenyak mendengar ide kontroversial itu, tapi yang mencibir pun tidak sedikit. Bagaimana dengan Kepala Daerah yang berprestasi? Rudini punya resep untuk ini. Khusus untuk Kepala Daerah yang prestasinya sangat menonjol, boleh diberi kesempatan dua periode, tapi di daerah lain. Ide tersebut tentu tidak lagi relevan di era otonomi daerah sekarang apalagi dengan sistim pemilihan kepala daerah langsung. Siapa yang mau memilih calon Bupati/Walikota atau Gubernur yang bukan berasal dari daerah mereka? Gubernur tidak lagi bisa menyeleksi calon, demikian pula Mendagri.

Namun demikian Rudini harus diakui, banyak menyemai benih-benih penyempurnaan sistim pemilihan kepala Daerah. Iklim demokrasi di daerah, yang sering terbaca dari proses pemilihan kepala daerah, pelan-pelan diperbaikinya. Calon pendamping itu misalnya, tidak lagi dikenal. Calon Kepala Daerah harus memiliki kualitas yang berimbang, sehingga siapapun yang terpilih dari calon yang disetujui tidak jadi masalah. Semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih dan tidak terpilih. Rudini juga menyampaikan ide, perlunya seorang calon Kepala Daerah menyampaikan pokok-pokok pikirannya di depan sidang paripurna DPRD. Dengan demikian DPRD tidak memilih kucing dalam karung.

Dewasa ini ketika kita dihadapkan dengan kompleksitas pilkada, saya teringat gagasan-gagasan Rudini yang jauh melampaui zamannya, kita terlalu banyak menghabiskan energi untuk hal-hal yang sesungguhnya bukan substansi yang membuat masyarakat lebih sejahtera.

Dua mantan petinggi negeri itu telah pergi, tak akan pernah kembali, tapi semangat pembaharuan yang diusungnya tak akan pernah mati.


(Tabloid MENTARI No.226/Th V/30 Januari-5 Februari 2006)


Tulisan ini sudah di baca 142 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/418-Obituari:-Dua-Petinggi-Telah-Pergi.html