drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 3

Ketika Malam Sepi Bintang


Oleh : drh.chaidir, MM

Dalam suatu percakapan ringan dengan Mr Ajit Sing, Konsul Singapura di Pekanbaru, belum lama ini, pembicaraan tidak beranjak diseputar melemahnya nilai tukar rupiah. "Menurut anda kenapa?" tanya Konsul. "Trust", jawab saya spontan. Ini masalah kepercayaan. Entah jawaban itu betul atau tidak, entah Konsul Singapura sependapat atau tidak, bagi saya tidak soal. Pemahaman saya demikian.

Krisis itu ternyata belum sungguh-sungguh enyah dari bumi pertiwi. Dan ini sangat memprihatinkan. Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Presiden rakyat itu, kini menakhodai kapalnya berlayar di tengah badai. Kalau kurang paham alamatiah kapal akan tenggelam. Ingatan kita terhadap krisis ekonomi yang menggelinding menjadi krisis kepercayaan dan kemudian ibarat bola salju menjadi krisis politik yang melahirkan gerakan reformasi pada tahun 1998 memang masih segar dalam ingatan. Dengan kedewasaan kita berpolitik, krisis ini kita harapkan tidak membawa implikasi yang serius walaupun cerita-cerita tak sedap mulai mencuat. Ada suara keras agar Presiden SBY merombak tim ekonomi kabinetnya (reshuffle) ada. suara agar presiden jangan takut kepada Wapres Jusuf Kalla, ada pula suara yang mengatakan presiden telah gagal mengusung kesejahteraan ke arah yang lebih baik. Majalah Tempo bahkan dengan berani membuat plesetan akronim SBY: "Selalu Bimbang Ya," Ada-ada saja.

Tanpa bermaksud memanas-manasi situasi, rakyat memang terlanjur menggantungkan harapan yang demikian tinggi pada pemerintahan Presiden SBY. Dan itu wajar karena rakyat memilih langsung presiden sesuai hati nuraninya. Gebrakan Presiden SBY untuk mulai memberantas KKN dan menegakkan supremasi hukum, serta membuka dialog dengan berbagai komponen masyarakat, dipuji. Ketika Kabinet Indonesia Bersatu tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam Program 100 Hari Presiden SBY, masyarakat masih bisa memberi toleransi. Apalah yang bisa dikerjakan selama 100 hari untuk sebuah bangsa yang besar," yang demikian banyak permasalahannya, ditambah lagi dengan maha-bencana tsunami Aceh, siapapun presidennya, siapapun menterinya.

Hari-hari berlalu. Keadaan kelihatannya tidak semakin membaik terutama dalam bidang perekonomian yang memiliki indikator-indikator terukur. Kepercayaan sektor swasta internasional belum sungguh-sungguh pulih. Seperti ada kondisi dilematis. Bila semua borok ditutup, mungkin terlihat mulus, mungkin investor akan percaya bahwa ekonomi politik kita stabil, tetapi itu bertentangan dengan semangat reformasi, kita tidak ingin memelihara sesuatu yang busuk, kita tidak ingin hidup dalam kesemuan, lagi pula, itu hanya akan mempertinggi tempat jatuh.

Pilihannya, kita harus membongkar semua borok, membersihkannya, tetapi dalam suasana dunia yang sangat transparan, membuktikan kepada dunia bahwa borok kita ternyata cukup parah. Akhirnya investor juga takut. Mereka memang mulai nercaya, sebagaimana ilustrasi orasi ilmiah Menteri Kehutanan, Ka'ban, pada acara Dies Natalis Universitas Lancang Kuning beberapa hari lalu. Menhut mengatakan, dunia mulai percaya terhadap langkah-langkah pembersihan yang kita lakukan, tapi investor-investor itu juga tak kunjung-kunjung datang, mereka belum sungguh-sungguh percaya. Roadshow di Cina, begitu. Roadshow di Amerika juga begitu. "Ini persis 'guyonan' orang dulu, ketika kita menawarkan pesawat TETUKO buatan IPTN Bandung ke dunia internasional, TETUKO akhirnya diplesetkan," kata Menhut. "Sing teko ora tuku, sing tuku ora teko." (Yang datang tidak membeli, yang membeli tidak datang).

Mengurus negara ternyata tidak mudah. Apalagi di tengah masyarakat yang sedang berubah dengan cepat. Jalan keluar yang ditemukan hari ini, esok hari segera saja menjadi basi, begitulah ibaratnya. Tidak ada formula yang sungguh-sungguh sesuai untuk menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Padahal masalah itu datang beramai-ramai sekaligus. Apalagi kemudian, dalam setahun terakhir ini, negeri kita seakan tak putus dirundung bencana.

Kita mafhum, pemerintah dewasa ini dalam posisi yang serba sulit dan dilematis. BBM dan keuangan negara kita memang belum bisa dipisahkan, dalam arti, APBN kita masih sangat dipengaruhi oleh BBM, terutama membengkaknya subsidi BBM. Betapa sulitnya keuangan kita bila sepertiga dari APBN atau sekitar 150 triliun rupiah dipergunakan untuk subsidi BBM tahun ini. Andai dana tersebut tidak perlu diberikan untuk subsidi BBM, dan dapat kita pergunakan untuk program pendidikan atau pembangunan infra-struktur di pedesaan, alangkah banyaknya peker jaan yang bisa kita perbuat. Kalau kita hitung secara bodoh saja, 150 triliun dibagi 33 provinsi, berarti satu provinsi akan memperoleh sekitar 4,5 triliun (bandingkan dengan APBD Riau tahun 2005 yang berjumlah 2,4 triliun rupiah).

Situasi diperburuk dengan melemahnya nilai tukar rupiah se-hingga kita harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk impor BBM. Kenapa harus impor? Bukankah kita pengekspor BBM? Tidakkah bisa dimanfaatkan saja BBM yang kita produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kemudian sisanya baru diekspor? Menurut logika mestinya bisa, tetapi kita akan kehilangan devisa yang cukup besar juga. Masalah ini memang sulit dicerna.

Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu ini, Pemerintah kemarin mengeluarkan kebijakan "Paket Solusi" untuk mengatasi merosotnya nilai tukar rupiah dan beratnya beban yang harus dipikul APBN dengan melambungnya harga minyak. Paket tersebut terdiri atas empat pilar, yakni paket kebijakan energi, paket kebijakan moneter, paket kebijakan fiskal dan paket kebijakan makro ekonomi.

Kebijakan ini diikuti dengan delapan langkah pemerintah mulai 1 September 2005 : 1) Mempercepat realisasi kompensasi kenaikan harga BBM Maret 2005; 2) Merumuskan paket kompensasi dan bantuan bagi rakyat miskin; 3) Mematangkan rencana pengu-rangan subsidi BBM dan kenaikan harga BBM; 4) Merumuskan kenaikan gaji PNS golongan rendah serta pemberian gaji ke-13; 5) Bersama DPR akan menuntaskan APBN Perubahan 2005 kedua serta melanjutkan pembahasan RAPBN 2006 yang tepat sasaran; 6) Mempercepat penyusunan perangkat perundang-undangan, diantaranya UU Investasi dan UU Perpajakan; 7) Mempercepat rencana dan program peningkatan produksi minyak dalam negeri; dan 8) Menjatuhkan sanksi hukuman kepada pelaku kejahatan penyelundupan BBM dan pasar valuta asing gelap.

Namun paket solusi ini nampaknya belum direspon pasar, artinya belum terlihat implikasi yang signifikan, misalnya terhadap penguatan nilai rupiah. Pemerintah kelihatannya tidak lagi bisa memilih kebijakan populis, sehingga kendatipun kebijakan itu untuk menyelamatkan perekonomian kita, yang pada gilirannya menyelamatkan negara dari kebangkrutan, namun sukar diharapkan akan mendapatkan simpati dari rakyat. Bagi rakyat ukurannya sangat sederhana: beban sehari-hari jangan bertambah berat. Masyarakat wajar prihatin, sebab yang ditunggu sebenarnya adalah perbaikan, tapi yang datang justru masalah yang tumpang tindih.

Pemerintahan yang kita tegakkan ini memang dituntut untuk membuktikan cintanya kepada rakyat, sehingga rakyat akan men-cintai pemerintahnya dan akan berpartisipasi pada pembangunan secara maksimal. Pemerintah yang dicintai rakyatnya akan menumbuhkan kepercayaan (trust). Semogalah badai ini cepat berlalu. Kita optimis pemerintah akan menemukan solusi yang tepat. Suatu hari, malam pun sepi bintang, tapi jangan khawatir itu tidak akan berlangsung lama, esok malam bintang kan datang.


(Tabloid MENTARI No. 210/Th IV/5-11 September 2005)


Tulisan ini sudah di baca 143 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/417-Ketika-Malam-Sepi-Bintang.html