drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 2

Tsunami Riau


Oleh : drh.chaidir, MM

TSUNAMI dan korupsi secara anatomi jelas berbeda, tapi keduanya memiliki kesamaan. Bedanya hanya masalah waktu dan etiologinya, sedang daya hancur dan daya bunuh, keduanya setali tiga uang. Untuk mengubah sejarah kehidupan anak manusia, tsunami hanya memerlukan waktu dalam hitungan menit. Penyebabnya bukan akibat ulah anak manusia. Tsunami adalah fenomena alam yang tak terbendung oleh kuasa manusia. Korupsi, beda. Waktunya relatif, bisa dalam hitungan menit, bisa juga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan penyebabnya pasti: ulah anak manusia.

Namun dalam hal daya hancur dan daya bunuh, tsunami atau korupsi keduanya sama saja. Tsunami menyebabkan mayat bergelimpangan dan kemudian menimbulkan gelombang air mata yang tak berkesudahan. Korupsi memang tidak menyebabkan mayat bergelimpangan, tetapi kemiskinan, kelaparan, kebodohan, yang terbiarkan tanpa pertolongan akibat koruptornya tidak berperasaan, juga akan menimbulkan kematian perlahan-lahan dan massive dan juga air mata. Kemiskinan menyebabkan orang tidak mampu membeli makanan minimal yang dibutuhkan tubuh, tidak mampu membeli pakaian, dan tidak mampu menyediakan perumahan yang layak untuk keluarganya. Korupsi bahkan bisa lebih dramatis, bisa menimbulkan kematian berantai tanpa terasa.

Kemiskinan dan kebodohan menyebabkan masyarakat tidak memiliki apresiasi yang memadai terhadap kesehatan, baik kesehatan keluarga maupun kesehatan lingkungan. Jangan tanya soal gizi. Keadaan ini menyebabkan masyarakat sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit menular: muntaber, malaria, demam berdarah, tbc dan sebagainya. Dan mereka banyak yang tidak menyadari bahaya penyakit -penyakit tersebut. Ketiadaan kemampuan ekonomi menyebabkan mereka terperangkap dalam lingkaran setan. Anak-anak yang dilahirkan dan lolos secara alamiah dari cengkeraman penyakit menular, tumbuh menjadi dewasa dalam kemiskinan. Kematian ibu melahlrkan, kematian balita - tak putus-putus - merupakan agenda inheren kemiskinan. Potret buram ini memang terasa dramatis untuk dijual menjadi program-program yang bernilai milyaran rupiah.

Korupsi meruntuhkan mental dan perekonomian masyarakat. Korupsi mendorong timbulnya kemelaratan dan kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Mari kita lihat skenario paling sederhana. Pemerintah misalnya, membuat proyek pembangunan jalan untuk membuka isolasi sebuah desa sepanjang 10 km, biaya yang dianggarkan Rp 10 milyar. Proyek ini dilelang kemudian dilaksanakan dengan nilai Rp 7,5 milyar, namun dalam pelaksanaannya kontraktor masih hams mengeluarkan dana siluman untuk beberapa pos baik yang berada di jajaran birokrasi maupun teman-temannya birokrasi yang berperan sebagai calo, sebagai tukang lobi, bahkan juga tukang gertak. Sang kontraktor tidak tinggal diam, dia pun membebani anggaran proyeknya untuk bisnis pribadi. Walhasil, dana yang sungguh-sungguh dipergunakan untuk fisik pembangunan jalan sepanjang 10 km tersebut, barangkali hanya tinggal 30% dari dana yang semula dianggarkan. Padahal volume pekerjaan tidak boleh dikurangi, karena nanti akan ada tim pemeriksa. Pemeriksa pun tidak mudah dikibuli, mereka juga tahu ada permainan, maka beban pun bertambah-tambah.

Apa yang terjadi kemudian, output proyek memang ada, yakni jalan sepanjang 10 km. Outcomes (manfaatnya)? Tiga bulan pertama masih bisa dimanfaatkan, tapi setelah itu jalan pun hancur dan isolasi kembali menyelimuti. Itu skenario korupsi secara konvensional, bagi sang koruptor risikonya tidak terlalu besar karena secara administratif dan prosedur boleh jadi tidak ada sesuatu yang salah. Namun dari berbagai informasi yang masuk ke meja saya selaku Ketua DPRD Riau, banyak praktik-praktik illegal yang lebih vulgar seperti proyek fiktif, pengurangan kualitas, penggelembungan nilai proyek, dan berbagai macam praktik akal-akalan lainnya. Tapi semua itu mulus-mulus saja dalam bingkai sebuah konspirasi.

Pada 21 Maret 2005, bak petir di siang belong, Riau disebut menjadi empat besar provinsi terkorup di Indonesia setelah DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Setidaknya begitulah yang disampaikan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Penyidik Korupsi, DR M Yasin dalam pertemuan resmi dengan jajaran Pemprov Riau di Balai Dang Merdu, Pekanbaru.

Kita semua tentu saja terkejut, amat prihatin dan bertanya dalam hati, benarkah? Demikian seriuskah masalah kita? Bukankah Riau adalah provinsi pertama yang menyelenggarakan kesepakatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa seluruh jajaran pimpinan pemerintahan daerah ini bertekad menyelenggarakan good governance dan melakukan upaya-upaya untuk mencegah korupsi? Saya masih ingat, di depan Ketua KPK, Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, para bupati/walikota dan Ketua-ketua DPRD Kabupaten/Kota seprovinsi Riau ikut membubuhkan tanda-tangan. Saya berasumsi untuk hal-hal yang baik seperti itu, saya selaku Ketua DPRD Riau tidak perlu meminta persetujuan anggota. Dan ternyata memang tidak ada anggota yang keberatan. Kalau ada yang keberatan tentulah patut kita pertanyakan komitmennya dalam mewujudkan good governance dan clean government sebagaimana yang telah diagendakan Presiden SBY.

Di forum nasional pun Riau menjadi buah bibir karena telah demikian berani mencanangkan gerakan mewujudkan good gover-nance. Saya tidak yakin masa setahun membuat kita lupa kepada komitmen tersebut. Walaupun menurut Dr Mahathir Mohamad, mantan PM Malaysia, orang Melayu itu mudah lupa.

Saya terus terang belum sepenuhnya percaya terhadap rangking korupsi yang disandang Riau. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, memang ditemukan sejumlah dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid. Kedua, pengeluaran yang secara riil memang sesuai kebutuhan tetapi dokumen pendukung kurang lengkap. Ketiga, boleh jadi hanya masalah kesalahan administrasi, artinya ada dana yang penggunaan dan dokumen pendukungnya valid tetapi pos anggarannya keliru. Seperti misalnya bantuan instansi vertikal. Instansi vertikal yang berdiri di Riau jelas bekerja untuk daerah - oleh karena itu wajar dibantu - tetapi ada ketentuan-ketentuan yang ketat bagi daerah apabila hendak memberikan bantuan. Atau keempat, mungkin karena APBD 2005 belum dapat dilaksanakan, boleh jadi pemerintah daerah menggunakan sisa dana tahun 2004 yang belum disetor ke kas daerah. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi. Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa banyak rahasia yang menjadi rahasia umum. Mafia proyek semakin merajalela. Kemiskinan dan kebodohan telah menjadi komoditas. Itu belum kalau kita berbicara tentang penyalahgunaan kewenangan dalam hal pemberian izin, dispensasi, pengawasan, dan sebagainya yang seharusnya memang menjadi tugas pemerintah tapi dikomersilkan. Ungkapan "kalau masih bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah", masih belum juga hilang.

Entah darimana kita harus memulai menguraikan lingkaran-lingkaran kusut ini. Resep yang sederhana sebenarnya adalah transparansi, keterbukaan. "Pepat di luar pepat di dalam."22) Tidak boleh ada agenda tersembunyi. Tetapi untuk memulai transparan agaknya tidak mudah. Namun tidak ada pilihan lain kita harus mulai hari ini juga, bila tidak maka gelombang tasunami korupsi akan meluluh-lantakkan kita semua. Tinggal pilih.


(Tabloid MENTARI No.188/IV/28 Maret-3 April 2005)

22) Pepat di luar pepat di dalam, pribahasa Melayu, satu kata dan perbuatan, di bibir atau di hati sama saja.


Tulisan ini sudah di baca 106 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/407-Tsunami-Riau.html