drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 1

Omar Khayyam


Oleh : drh.chaidir, MM

Bila kita simak pemberitaan media cetak dan elektronik dewasa ini, kesimpulannya barangkali hanya satu: tidak ada satu pun perbuatan Anggota DPRD itu benar, dengan kata lain, mereka salah semua. Kalau salah semua berarti nilainya nol. Kalau nilainya nol, jangankan tinggal kelas, turun kelas pun sangsinya terlalu ringan. Seandainya anggapan itu benar, alangkah malangnya nasib negeri ini. Sekian puluh juta pemilih, ternyata mereka memilih wakil-wakil yang salah.

Sekian ribu Anggota DPRD, semua harus menerima stigma sebagai orang-orang yang tidak berperasaan, orang-orang yang tak memiliki hati nurani, orang-orang yang tak bisa dipercaya, orang-orang yang buruk tak bermoral, perampok uang rakyat, orang-orang yang tak memiliki sense of crisis, orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib rakyat yang diwakili, dst, dst. Dan itu seringkali disampaikan secara arogan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu, tak lagi mengindahkan sopan santun, seakan semuanya hitam putih. Dunia seakan hanya dua sisi, di satu sisi penghuni neraka yang nista, pada sisi lain penghuni surga yang mulia.

Anggota DPRD yang ribuan itu adalah kader-kader partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Kalau kadernya saja sedemikian buruk, apatah lagi anggota biasa parpolnya. Bukankah kader parpol adalah sedikit anggota yang terpilih dan tersaring dari ribuan anggota parpol? Kader parpol itu diajukan oleh masing-masing parpol sebagai calon anggola legislatif dan kemudian dipilih beramai-ramai melalui pemilihan umum yang menghabiskan triliunan rupiah. Kalau kemudian ternyata Anggota Dewan yang terpilih itu busuk semua, berarti sistem penyaringannya salah.

Adakah yang bisa memberikan garansi, bila Anggota DPRD diganti semua, keadaan akan menjadi lebih baik? Kalau ada yang berani menjamin, marilah kita coba membuat mega terobosan dengan mengganti ribuan Anggota DPRD yang ada sekarang, pasti sru. Tapi kalau tidak ada jaminan berarti ribua anggota DPRD itu terpaksa dibiarkan terus bekerja menghabiskan periodenya, atau lembaga DPRD-nya yang ditiadakan. Bakar kelambunya sekaligus, supaya nyamuknya mati semua. Tak ada anggota yang tidak memiliki hati nurani bila lembaganya tidak ada. Lantas kemudian, apa alat kontrol? Parlemen jalanan. Semua bebas memperjuangkan kepentingan rakyat, walau tidak pernah diberi mandat oleh rakyat.

Bisakah lembaga DPRD ditiadakan? Tentu bisa bila itu menjadi kehendak bersama secara konstitusional. UUD 1945 saja yang dulu tidak tersentuh dan tidak boleh disentuh, sudah empat kali diamandemen. Bahkan menurut Prof Dr Sofian Effendi, Rektor UGM, UUD NKRI 1945 yang sekarang kita gunakan, sesungguhnya sudah berbeda jauh dari UUD 1945 sebelum diamandemen. Disebutkan, perubahan itu, dari sudut pandang sistem kenegaraan, bahkan mencapai 85%. Jadi, bila semua kekuatan politik di Tanah Air ini berkehendak dan didukung oleh rakyat, UUD NKRI 1945 yang sudah empat kali diamandemen itu, bisa kembali diamandemen atau sama sekali diganti. Tetapi, tentu harus dicarikan suatu sistem baru pengganti sistem perwakilan melalui partai politik seperti yang sekarang kita gunakan. Agaknya, itu tidak akan mudah karena belum ada satu model pun di dunia yang kita huni ini, sistem demokrasi melalui sistem perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum tidak melalui partai politik. Entah di dunia lain.

Anehnya, predikat buruk yang disandangkan kepada Anggota DPRD, (ditambah pula dengan banyaknya Anggota DPRD yang dipenjarakan), tidak memberikan efek jera kepada masyarakat. Artinya, sekian banyak partai politik yang runtuh, sekian banyak pula yang tumbuh. Dan orang masih berebut untuk menjadi pengurus parpol. Arahnya jelas, menjadi pengurus parpol berarti membuka peluang untuk duduk sebagai Anggota DPR atau DPRD. Menjadi pengurus parpol dipandang masih menjanjikan, dan peminatnya masih banyak. Kita bisa pula melihat, ketika ada Anggota Dewan yang berhenti, diberhentikan, atau berhalangan tetap seperti meninggal dunia atau sakit yang tidak bisa disembuhkan, maka Calon Anggota Dewan yang tercantum dalam Daftar Calon Anggota Legislatif langsung melakukan lobi kiri-kanan, atas-bawah. Ternyata, walaupun Anggota Dewan, khususnya Anggota DPRD, selalu menjadi "sasaran tembak," hal itu tidak membuat ciut nyali. Orang ternyata tidak jera menjadi Anggota Dewan.

Benarkah Anggota DPRD salah semua? Barangkali formula kopromistisnya yang paling enak adalah, Anggota DPRD pasti tidak betul semua, tetapi juga pasti tidak salah semua. Anggota DPRD juga manusia, seperti lirik lagu grup musik rock Serious itu, mereka juga punya hati punya rasa. Kalau mau disebut, bolehlah sama saja dengan pengunjuk rasa. Bedanya yang satu terikat aturan, yang lain bebas aturan. Yang satu memikul beban berat di pundaknya, yang lain tanpa beban. Dalam era demokrasi, ketika rakyat memahami haknya, memang tidak dapat disalahkan bila rakyat berharap banyak kepada wakilnya, mulai dari memperjuangkan kebutuhan dan keinginan yang daftarnya bisa panjang, sampai kepada hal-hal yang sifatnya pribadi, tapi tidak bisa ditolak.

Anggota DPRD, karena berada di tengah-tengah konstituennya di daerah, tidak hanya dituntut piawai memperjuangkan aspirasi pendukungnya sampai tuntas, tetapi juga hams mempersiapkan diri dalam segak adat kebiasaan. Tidak boleh ada kata letih untuk menerima tamu baik di kantor maupun di rumah, tidak boleh ada kata menyalahkan terhadap sebuah kebodohan entah disengaja atau tidak, dan last but not least harus mempersiapkan diri terhadap keperluan pemberian dana bantuan, dana kebaikan hati (charity budget) yang sering tak terduga. Tidak hanya itu, kurang elok pula bagi seorang Anggota DPRD yang turun kunjungan kerja apalagi ke daerah pemilihannya, tidak membawa sesuatu sebagai buah tangan, sekecil apapun nilainya.

Kondisi dilematis itu pulalah sebenarnya yang antara lain menjadi dasar aspiratif beberapa klausul yang tercantum dalam PP No 37 Tahun 2006 yang bikin heboh itu (yang semula dipahami oleh pemerintah pusat sehingga PP tersebut ditanda tangani Pesiden. Di satu sisi kinerja Anggota DPRD dituntut untuk lebih ditingkatkan, di sisi lain dalam upaya peningkatan itu tak terhindarkan diperlukannya dukungan pendanaan. Namun apa hendak dikata, Pemerintah pusat agaknya terkejut dengan respon yang luar biasa dari berbagai komponen yang menolak kebijakan tersebut dan tanpa pikir panjang Presiden membekukan PP 37/2006 untuk direvisi. Anggota DPRD pun berada pada posisi serba salah, merasa dipermainkan dan merasa dibentur-benturkan dengan konstituennya.

PP 37/2006 yang diterbitkan oleh Pemerintah jelas telah memojokkan DPRD, sebaliknya Pemerintah bisa berlindung di balik opini publik. Namun jelas permainan belum selesai, karena pada saat yang sama sebenarnya Pemerintah juga menunjukkan sikap yang tampak sangat menonjol inkonsistensinya, sesuatu yang selalu disorot sebagai titik lemah selama ini dan kurang mengun-tungkan. Kini pengembalian dana yang telah diterima, menjadi mainan baru politik pencitraan yang amat digemari oleh parpol.

Agaknya, ungkapan penyair dan ilmuwan flamboyan Omar Khayyam13) di abad kesebelas, yang dielaborasi dengan cantik oleh pengarang Lebanon, Amin Maalouf dalam novel Samarkand, menarik untuk direnungkan. "Jika kau hukum dengan keburukan perbuatan burukku, kau dan aku apakah bedanya?"

(Tabloid MENTARI No.252/Th V/15 - 25 Februari 2007)

13) Omar Khayyam (1048-1131), penyair Persia, astrolog dan ahli matematik. Puisinya Rubaiyat, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggeris oleh Edward Fitz Gerald pada 1859.


Tulisan ini sudah di baca 129 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/400-Omar-Khayyam.html